Novianto, Widodo T.
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Utomo, Dwi Setyo Budi; Novianto, Widodo T.; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articles aimed at to analyze the provision of criminal conditional for cesspool in perspective the fight against of corruption in Indonesia. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and analyzing of using analysis quantitative. That the judge in dropped decisions based on laws and confidence judge. Basis of consideration for judges in criminal conditional drop in matters of corruption is based on sociological factors/non-yuridis so the provision conditional criminal in matters of corruption is more dependent on conscience judge whether to drop criminal. conditional or not. Criminal conditional not arranged in the Act of Corruption Eradication but set In Article 14a Book I the Book the Act of Criminal Law about the rules general. Based on Article 103 the Book the Act of Criminal Law, Article 14a as a provision general may shall also apply to a statute outside the Book the Act of Criminal Law including the act of corruption eradication except otherwise stated in this law. The Act of Corruption Eradication own that no decree enactment of criminal conditional, so based on Article 14a the Book the Act of Criminal Law judge have a chance to drop criminal conditional to an offender of corruption. Recommendations is : 1) the judge in its consideration dropped criminal on the corruption must be more due observance to the provision laws and regulations so that created an award the quality meet the sense of justice, profit or legal certainty. 2) Expected for judges to observe rules and regulations in dropped criminal for creative corruption though judge are free to drop criminal to avoid possible disparity the award.Keywords: Conditional Criminal; Corruption; Judge.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan Pidana Bersyarat bagi koruptor dalam prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Rekomendasinya adalah : 1) Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.Kata kunci: Pidana Bersyarat; Korupsi; Hakim
PENERAPAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik) Priono, Agus; Novianto, Widodo T.; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articles aimed at to analyze the application of the Theory of Legal Interpretation by judges as an attempt of legal protection against the notary, are study of the judge’s Verdict against the crime of falsification of the authentic deed. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and perspective. The analysis used logic deduction. Legal basis in the provision of criminal sanctions against notary can be taken but in addition to must meet formulation offense which is in law office notary and the book the act of criminal law. Judge in applying criminal sanctions against of criminal falsification an authentic deed rules must payment the following : (1) the what may be punishable and meet elements formulated in an act; (2) work of violates the laws or against the law; (3) a mistake, in the form of both were (dolus) and neglect (culpa). Recommendations are : 1) examination the allegation act punishable in forgery an authentic deed by a judge to do a holistic integral by look aspect outwardly, formal, material notarial deed associated with a task, authority the notary. 2) need to be made criteria and guidelines can be used the juridical for judges referred to forgery certificate in duty and position of a notary. 3) although there are freedom the judge in run/carry out of his rulings so the judges are not have to legalistik but prosecute at law in the country broadly including actual knowledge already established so that his ruling to reflect a sense of justice in society.Keywords: The Application of; Interpreting; a Criminal Offense; an Authentic Deed.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh hakim sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Notaris, yaitu studi atas Putusan Hakim terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan perspektif. Analisis yang digunakan logikadeduksi.Dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat saja dilakukan namun di samping harus memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan KUHP. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik harus dipenuhinya syarat-syarat antara lain sebagai berikut : (1) adanya perbuatan yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/melawan hukum; (3) adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Rekomendasinya adalah : 1) Pemeriksaan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pemalsuan akta otentik oleh Hakim  harus dilakukan pemeriksaan yang holistik integral dengan melihat aspek lahiriah, formal, material Akta Notaris dikaitkan dengan tugas, wewenang, jabatan Notaris. 2) Perlu dibuat kriteria dan pedoman yang dapat dipakai landasan yuridis bagi hakim yang dimaksud pemalsuan akta dalam tugas dan jabatan notaris. 3) Meskipun ada kebebasan hakim dalam menjalankan/melaksanakan putusannya maka hakim tidak harus legalistik tetapi mengadili menurut hukum dalam arti yang luas termasuk aktualisasi pengertian-pengertian yang sudah mapan, sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan (dalam) masyarakat.Kata Kunci: Penerapan; Penafsiran; Tindak Pidana; Akta Otentik.
The Urgency of Law Enforcement of Illegal Medicine Distributions in Indonesia Yuliani, Evelina; Novianto, Widodo T.; Purwadi, Hari
Journal of Health Policy and Management Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.972 KB)

Abstract

Background: Medicine plays an important role and is an irreplaceable component in health. World Health Organization (WHO) statistics in 2015 stated that illegal medicine distributions in Indonesia are not less than 3 trillion rupiahs per year or 10 percent of all existing medicine distributions. These findings indicate that law enforcement against criminal acts of illegal medicines distribution is still not adequate. The distribution of illegal medicines including counterfeit medicines is a serious threat to the health of all Indonesian people. This study aimed to analyze the urgency of law enforcement of illegal medicine distribution in Indonesia.Subjects and Method: This was a qualitative study (descriptive non-doctrinal legal research) conducted in Sragen, Central Java. Five informants consist of the head of Loka BPOM Surakarta, the head of Sragendistric health office, a hospital director, a pharmacist in a community health center, and a pharmacy owner. Data collected by interview, observation, and documentary review. Data were analyzed by data reduction, presentation, and verification.Results: The investigations of the distribution of illegal medicines are carried out by PPNS from BPOM and accompanied by the police as supervisory coordinators. BPOM has a mapping of facilities and cases, as well as information from the community. If there is sufficient evidence, BPOM applies administrative sanctions, and if there is a criminal sanction, it will continue to other law enforcement officers. The regulations in the field of medicine are adequate, starting from Law number 36 of 2009 concerning Health, government regulations, the minister of health regulations, and BPOM regulations. The distribution of illegal medicines still occurs because there are demands from community and online medicine sales that have not been regulated by the government.Conclusion: Based on Lawrence M. Friedman’s theory, a legal substance, legal structure, and legal culture are a unity in carrying out law enforcement efforts, meaning that no matter how good a law is if it is not accompanied by a good implementing structure and a supportive culture it will be difficult to enforce the law. The society’s trust in the law enforcement officers in Indonesia that considered low should be restored with some improvement in structural and substantial aspects of law along with the presence of legal culture.Keywords: medicine, pharmacy, distribution, illegalCorrespondence: Evelina Yuliani. Masters Program in Law, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A, Surakarta 57126, Central Java. Email: eyuliani12@gmail.com. Mobile: 0811285066.Journal of Health Policy and Management (2019), 4(2): 76-85https://doi.org/10.26911/thejhpm.2019.04.02.01
Implementation of Community Mental Health Service in Malang, East Java Ulya, Zuhrotun; Sulistyono, Adi; Novianto, Widodo T.
Journal of Health Policy and Management Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.779 KB)

Abstract

Background: The culture of mental-health care in Indonesia relies heavily on backward pseudo-science rooted in dated spiritual traditions. In Indonesia, some people with mental disorder was shackled in sheds or backyards for years on end, which is known as pasung. Based on report, 1 in 7 mental disorder patients were at risk of pasung. The success of mental health service program need a collaboration from community as preventive and promotive besides curative component. This study aimed to analyze the legal system working based on legal, substance, and laws culture in Wonorejo, Malang District, East Java.Subjects and Method: This was a qualitative study (descriptive non-doctrinal legal research) conducted in Wonorejo, Malang, East Java. Nine informants consisting of psychiatrist, general doctor, nurse, caregiver, social worker, public health officer, and village leader was selected for this study by purposive sampling. Data collected by interview, observation and documentary review. Data were analyzed by data reduction, presentation, and verification. Results: Integration of human resources is needed as a driver of the legal structure and there was urgency to add more resources (human, technology, fund). The constraint of this program is the limited number of workers (doctor, nurse, social worker) and limited distribution and kind of psychiatric drugs. Communication as a modality of legal substance has done well between social worker, caregiver, public health services, mental health hospital dan village). Community acceptance be legal culture was completely done by various educational programs, advocacy, and socialization. There was good coordination and acceptance between internal and external legal culture. The legal system has done well and leads to optimal community mental services.Conclusion: Analyzing of legal system working in community mental health services from structure, substance and legal culture in Wonorejo, Malang District, East Java has shown integration, effectiveness and acceptance from their community. Implication of this study that are needed policies to increase resources and fulfill of psychiatric drug distribution that was need by the patient.Keywords: community, mental health, legal systemCorrespondence:Zuhrotun Ulya. Masters Program in Law, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A, Surakarta 57126, Central Java. Email: psychiatry.law12@gmail.com. Mobile: 082232839048.Journal of Health Policy and Management (2018), 3(2): 108-113https://doi.org/10.26911/thejhpm.2018.03.02.07