Articles

Found 4 Documents
Search

DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM Azmi, Azmi
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.390

Abstract

Demokrasi dan hukum dua pilar utama berkenaan dengan diri manusia ; baik dalam kapasitas individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan hukum berbenturan antar keduanya atau saling mengisi bergerak dalam fungsi masing-masing. Bagaimana keberadaan demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan Masyarakat Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak terdapat pertentangan antar keduanya, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Islam memberi arah bagi demokrasi dan hukum. Kesimpulan, demokrasi dan hukum muncul atas kehendak rakyat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perlawanan terhadap paham kekuasaan otoriter, untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik. Keberadaan kedua tak terpisahkan dari konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Islam memberi filter dan arah terhadap pelaksanaan demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam negara hukum Pancasila. Saran, implmentasi demokrasi dan hukum di Indonesia, dijalankan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Falsafah Negara, Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam yang telah membentuk negara dan menata masyarakat Indonesia.
HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAMBAIRA KABUPATEN PASANGKAYU Azmi, Azmi; Sakung, Jamaluddin; Yusuf, Herlina
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.089 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.363

Abstract

Diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis di dunia, dan Anak balitaadalah salah satu kelompok umur yang berada dalam situasi sangat rentan dengan penyakit. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk diketahuinya hubungan sanita silingkungan dengan penyakit Diare pada anak balita diwilayah kerja Puskesmas Bambaira Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey analitik dengan metode Cross Sectional Study. Dengan jumlah 95 sampel dengan menggunakan uji Statistik yaitu Chi – square ( X2 ). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan pemanfaatan jamban dengan terjadinya Diare dengan nilai ρ 0.000< 0.05, ada hubungan penyediaan air bersih dengan terjadinya Diare dengan ρ 0.006< 0.05, dan ada hubungan pembuangan sampah dengan terjadinya Diare dengan nilai ρ 0.000 ≤ 0.05. Diharapkan agar pihak puskesmas/instansi terkait lebih aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit Diare khususnya mengenai PHBS serta lebih aktif memonitoring prevalensi Diare diwilayah kerja Puskesmas Bambaira.
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BERKETUHANAN Azmi, Azmi
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.1301

Abstract

Negara hukum memperlihatkan ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara di mana terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembatasan tindakan dan pelaksanaan kekuasaan badan-badan negara bersifat fundamental, serta tindakan warga negara sebagai pemegang kedaulatan untuk membentuk kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan kekuasaan pemerintahan terkait lainnya melalui wakil-wakil rakyat yang memerintah. Persoalan muncul: apakah kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat, bebas dari hukum dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan Yang Mahakuasa? Deskripsi esensional tersebut merupakan suatu masalah, memerlukan kajian mendalam terutama mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dalam perspektif negara hukum berketuhanan. Melalui pola pendekatan induktif, kajian ini menemukan, bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi hukum, baik kekuasaan dan juga hukum pelaksanaannya bersandar atas dasar-dasar dan nilai-nilai yang diilhami Tuhan. &nbsp;Merupakan kesimpulan, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. &nbsp; Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Kekuasaan Memerintah, Hukum, Nilai-Nilai Ketuhanan, Demokrasi&nbsp;
Analisis Penerapan Sistem Pengeluaran Kas dan Pelaporan Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pidie Jaya Ibrahim, Ridwan; Saadi, Adnan; Azmi, Azmi
SI-MEN Vol 4 No 2 (2014): Jurnal Si-Men
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STIES Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.933 KB)

Abstract

The type of this research that used in this study is qualitative research with a descriptive approach. This study uses the unit of analysis BPBDs in Pidie Jaya district. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The purpose of this study is to investigate, analyze how the application of the system of cash expenditure on BPBDs in Pidie Jaya district based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 Year 2006 on Guidelines for Financial Management and reporting performance on BPBDs in Pidie Jaya district based on the Rule Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 on Guidelines for Preparation and Determination of Performance Accountability of Government Performance Reporting.The results of this study indicate that (1) the application of the system of cash expenditure on BPBDs in Pidie Jaya district has been under Permendagri No. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. (2) Performance Reporting BPBDs in Pidie Jaya district have also been made in accordance with the Regulation of the Minister of State for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 on Guidelines for Preparation and Determination of Performance Accountability of Government Performance Reporting