Djalaluddin, Mawardi
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

METODE DILALAH AL-ALFADZ DALAM HUKUM ISLAM Djalaluddin, Mawardi
AL-Daulah Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i2.4848

Abstract

Dalalat ‘ibarat (ungkapan) nash adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami dari padanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, dalam hal ini bukan makna asli. Isyarat al-nash adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafadz-lafadznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya, akan tetapi makna yang dipahami dari isyarat al-nash adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. dalam hal ini memahami makna yang ditunjuk oleh lafadz melalui cara iltizam. Mafhum Muwafaqah yaitu hukum yang tidak disebut atau hukum yang dipaham dalam lafzh nash sesuai dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafzh nash. Mafhum al-mukhalafat adalah hukum yang tidak disebut atau yang dipahami dari lafadz nash, berbeda dengan hukum yang disebut dalam manthuq atau lafadz nash, baik dalam istbat maupun nafy.
UNSUR KEMODERENAN DALAM MAZHAB INBU HANBAL Djalaluddin, Mawardi
AL-Daulah Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v6i1.4863

Abstract

Mazhab Hanbali merupakan mazhab keempat dalam sejarah perkembanagan mazhab dalam fiqh Islam yang diakui di kalangan umat Islam. Wujud kemodernan Mazhab Hanbali adalah adalah pemikiran-pemikiran baru dari Imam Ahmad bin Hanbal dan tokohtokoh Mazhab Hanbali yang datang kemudian dan mengembangkan secara rasional Mazhab Hanbali sehingga memiliki banyak pengikut di kawasan dunia Islam.
Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat Djalaluddin, Mawardi
AL-Daulah Vol 4, No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i2.1483

Abstract

Berpikir adalah seni yang berkait rapat dengan ijtihad, yaitu pengerahan kesungguhan dengan usaha maksimal dalam menggali dan menemukan hukum-hukum syara’. Bagi al-Syatibi untuk menjadi mujtahid seorang faqih harus menguasai bahasa Arab dan mampu memahami maksud syariat (maqasid al-syaria) serta sanggup mengistinbathkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum al-Syatibi yang di dalamnya terdapat konsep mashlahat sebagai tujuan Tuhan selaku Pembuat syariat (qashd al- syari). Aplikasi mashlahat terfokus kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan  atau  menolak bahaya kemudaratan  terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat. Pemikiran- pemikiran ijtihad al-Syatibi ini dapat dijumpai dalam kitab al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum al-Syatibi terutama tentang konsep mashlahat untuk menerangkan makna tujuan syariat (maqasid al-Syari’at) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.
Naik Haji Dengan Uang Kredit Djalaluddin, Mawardi
AL-Daulah Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v5i1.1440

Abstract

Kemampuan dalam harta (finansial) merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang berniat melaksanakan ibadah haji. Walaupun secara primordial, haji hanyalah sebentuk ritual simbol pengabdian hamba kepada Tuhannya. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, seseorang yang telah berhaji memiliki prestise tersendiri yang disimbolkan dengan penambahan gelar “haji” di depan namanya. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk mendaftar haji meskipun dengan dana kredit. Mengenai hal tersebut, ada dua pendapat para ulama tentang haji kredit ini, yaitu pendapat yang mengharamkan dan pendapat yang membolehkan. Masing-masing dari  kedua  pendapat  ini  mempunyai  dasar  yang  dijadikan  alasan dalam mengistinbathkan hukum tersebut.
EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH Pongoliu, Hamid; Jafar, Usman; Djalaluddin, Mawardi; Sanusi, Nur Taufiq
Jurnal Diskursus Islam Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar’i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) adati hula-hula’a to syara’a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabi (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur’an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori resceptie in complexu dan teori receptie), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.
HUKUM DISTRIBUSI DAGING QURBAN KEPADA NON-MUSLIM MENURUT PANDANGAN MAJLIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATTANI THAILAND SELATAN Ka-nga, Muhammadrodee; Djalaluddin, Mawardi; Sanusi, Nur Taufiq
Jurnal Diskursus Islam Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang hukum distribusi daging qurban kepada non-Muslim pada Pandangan Majlis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini di Majlis Agama Islam provinsi Pattani Thailand Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tologis normatif dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lembaga Majlis Agama Islam provinsi pattani Thailand Selatan, melalui wawancara dan catatannya dalam menghukum tentang distribusi daging qurban kepada non-muslim. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik pengolahan dan analisis terhadap data dilakukan dengan reduksi data, display data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data, peneliti menekankan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian melalui beberapa tahap antara lain; memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik pengumpulan data, melakukan diskusi dengan sejawat/orang yang berkompeten menyangkut persoalan yang sedang diteliti, serta mengadakan member chek untuk memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pengurus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa udhiyyah (penyembelih hewan qurban) disyari’atkan dalam Islam. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh dibolehkan memberi daging qurban kepada non-Muslim. Hal ini kerana tidak ada ayat ataupun hadis yang menerangkan, juga tidak ada ayat ataupun hadis yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja, dan juga tidak ada ijma’ ulama pada masalah ini. Namun masalah distribusin daging qurban kepada non-Muslim adalah masalah furu’iyah, ada perbedaan di antara ulama-ulama fuqaha. Hal ini karena tidak ada ayat atau pun hadis Nabi saw. yang melarangnya dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja. Tetapi ada Ayat dan hadis yang menyebabkan larangan diberikan daging qurban kepada non-Muslim. Maka pandangan Majlis Agama Islam Provinsi Pattani, bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non-Muslim di Pattani, kerana kafir musyrik dan ahli harbi. Sementara daging qurban itu adalah daging ibadah, maka yang boleh hanya sesama muslim dan non-Muslim ahli ibadah, yakni  yang pemeluk agama samawi.