Triasih, Dharu
Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

LEGAL FORMULATION OF MARRIAGE OF DIFFERENT RELIGIONS FOR THE BENEFIT OF SOCIETY Septiandani, Dian; Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OCTOBER 2017-MARCH 2018
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.26

Abstract

Different religious marriages are a problem for society. Indonesia is a country with the majority of the world's largest Muslim population issues concerning marriage is still common. There is a need for proper legal formulation for interfaith marriage as an effort to minimize any adverse impacts arising in different religious marriages
KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK PASCA LAHIRNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 218 OTORITAS JASA KEUANGAN A, Dhian Indah; Triasih, Dharu; Adib, Agus Syaiful
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.768 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.487

Abstract

Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukung upaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yang berujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehingga dapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitas perekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, dari kasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkat bagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bank pasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azas independensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan jasa lembaga keuangan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi dan informasidalam kehidupan masyarakat. Pada kesempatan yang bersamaan, kondisi demikian turut serta mendukungupaya peningkatan perekonomian nasional. Salah satu elemen yang berkaitan dengan perekonomian nasionaladalah masalah sistem keuangan dan kegiatan industri jasa keuangan yang lain, seperti misalnya lembagakeuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Eksistensi lembaga keuangan dalam mendukungperekonomian nasional adalah merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi yangberujung pada kompleksitas sistem keuangan di Indonesia. Kompleksitas yang terjadi perlu diurai sehinggadapat ditemukan solusinya, karena sistem keuangan yang kondusif akan mendukung terciptanya stabilitasperekonomian. Masalah pengawasan perbankan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan, darikasus BLBI, kredit macet, kasus bank Global, kasus bank Century, yang kesemuanya itu menunjukkanbahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatanusahanya dan lemahnya pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Permasalahan yang kami angkatbagaimana kewenangan BI dalam melakukan fungsi pada lembaga keuangan pasca lahirnya UU Nomor 21Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana independesi OJK dalam melakukan fungsipengawasan pada lembaga keuangan bank. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridisnormatif,dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.Spesfikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunderyang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebutkemudian dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Penelitian ini akanmengkaji mengenai kewenangan BI dalam melakukan fungsi pengawasan pada lembaga keuangan Bankpasca lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memilikikewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Azasindependensi lebih tegas dituangkan dalam penjelasan umum UU OJK yang menyatakan bahwa OJKmelaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan azas independen dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku.
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL Triasih, Dharu; Heryanti, B. Rini; Kridasaksana, Doddy
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.433 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.571

Abstract

Saat  ini banyak makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik beredar luas di pasaran. Konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang digunakannya halal ataukah haram. Tanda halal sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen dalam membeli suatu produk, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal dan belum memiliki sertifikat halal sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal. Hal inilah yang perlu untuk segera diatasi, salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang  lokasi penelitian sebagai sampel didasarkan atas metode penentuan pourposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioneir, dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer maupun data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer maupun data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk Perlindungan Hukum kepada konumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan . Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah , dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut.   Upaya yang dilakukan Pemerintah terkait dengan produk makanan yang bersertifikat Halal  di masyarakat yaitu dengan jalan mengeluarkan UU No : 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang akan diberlakukan 3 tahun kemudian sebagai masa transisi  (2019 ). Dimana sebelum adanya Undang-Undang ini pemberian sertifikat halal pada produk makanan bersifat voluntary     ( sukarela ), sedangkan dengan adanya UU No: 33 Tahun 2014 ini pemberian sertifikat halal bersifat mandatory  ( wajib ). Bagi Pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksinya.
KAJIAN NORMATIF ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS Muryati, Dewi Tuti; Heryanti, B. Rini; Triasih, Dharu
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.911 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v17i1.500

Abstract

Bankruptcy problem to Warm Up State Belonging Effort in praktik jurisdiction is still to be felt havent available perception equation among practitioners sentences notably judges. On latterly there are many Effort Body Belongs To State notably get Perseros form that supplicated by bankrupt at Commerce Justice. Position Warms Up State Belonging Effort as body of civil law can as creditor and get too as debtor. If Effort Body Belongs To State have book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No. 40 Years 2007 about limited liabilities and UU No. 37 Years 2004 about bankruptcy and Paying liabilities Pauses Book Debts therefore necessarily gets to be supplicated by bankrupts. But with marks sense arrangement about state wealth accompaniment in capital BUMN Persero who gets bearing with arrangement about state finance, therefore then evoking various opinion hits BUMNS bankruptcy in particular that gets to form Persero. Based on on that condition, this research is done for menganalisis arrangement hits bankruptcy to BUMN Persero in its bearing with limited liability bankruptcy bases UU No. 37 Years 2004, effect law for the parties to bankrupt statement on BUMN Persero, and BUMN Perseros bankruptcy if concerned by state asset position in BUMN. Observational exterior target this is yielding scientific opus observational one be publicized on journal. Approximate methods who will be utilized deep observational it is normatifs judicial formality approaching. Ala does this research descriptive analytical, which is with give picture specially up on aught fact. Data collecting is done throughstudi bibliography and studi is document that as data of secondary and that dianalisis will kualitatifs ala. Based yielding observational acknowledged that deep Section 2 sentences (5 ) UU No. 37 Years 2004 just manage blurs only about bankruptcy BUMN which is just concerns BUMN that moving at public behalf area and not give details ala formulation, remembering terminological BUMN UU No. 19 Years 2003 is Perum and Persero. Hereafter been known that bankrupt statement application to BUMN Persero, will take in law effect to debtor and the parties which is available one needs dimintakan by particular party and given institution assent or Rule of Reason , but there is also that prevailing by that law, e.g. confiscate common. Known too that with publishes it Supreme Court letter No. WKMA / Yud / 20 / VIII / 2006 dates16th August 2006 and publish PP No. 33 Years 2006 is next to be followed Finance Minister statement which is corporate Credit managements States / Region is done bases UU limited liabilities and UU BUMN, thing such it if bankruptcy happening on BUMN Persero.