This Author published in this journals
All Journal PACTUM LAW JOURNAL
Dwiatin, Lindati
Fakultas Hukum

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK DAGANG ANTARA PERUSAHAAN DAN DIREKTUR Aisyah, Nur; Dwiatin, Lindati; _, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 01 (2017): PACTUM LAW JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek yang digunakan dalam badan hukum dengan merek yang digunakan pribadi memiliki sebuah fungsi yang berbeda. Merek yang digunakan dalam perusahaan merupakan sebuah asset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan Merek yang di gunakan oleh pribadi merupakan asset milik pribadi yang langsung berkaitan dengan harta dari pribadi tersebut. Direktur merupakan bagian dari perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab akan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan studi putusan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pihak yang berhak mendaftakan merek suatu Perusahaan menurut Pasal 5 UUM yaitu Pemilik atau Pengurus Perusahaan yang bersangkutan sedangkan menurut UUPT yang berhak mendaftarkan merek perusahaan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) bahwa Direktur yang bertugas mewakili Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar. 2) Argumentasi Tergugat dalam Putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/ bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kadaluarsa (lewat waktu) dengan alasan karena dalam ketentuan Pasal 68 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang didaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. 3) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MA Nomor 722K/ Pdt.Sus-HKI/2015 Majelis Hakim tingkat Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat sendiri mengetahui dan mengakui bahwa Merek Good Day telah terdaftar atas nama Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tahun 1990. Kata Kunci: Penyesaian Sengketa, Merek Dagang, Direktur.
ANALISIS HOMOLOGASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI UPAYA PENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst) Casanova, Febri Yanti; Dwiatin, Lindati; Rusmawati, Dianne Eka
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah terjadinya kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam PutusanNo.59/Pdt.Sus-PKPU.PN.Niaga.Jkt.Pst.            Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptf. pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.            Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa PKPU terjadi sejak diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon yang disebabkan gagal bayar terhadap perjanjian sewa infrastruktutr telekomunikasi yang dilakukan oleh termohon atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut telah memenuhi syarat pokok dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga tidak ada alasan hakim untuk menolak. Selanjutnya, proses penyelesaian utang melalui PKPU dimulai sejak termohon mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor yang selanjutnya dilakukan restrukturisasi utang yang meliputi pemotongan pokok pinjaman dan pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, konversi utang kepada saham dan pembebasan utang. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian, menyatakan bahwa status PKPU yang dimohonkan kepada termohon berakhir dan para kreditor berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam putusan pengesahan perdamaian serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.327.000,00 kepada termohon. Kata Kunci: PKPU, Pengesahan Perdamaian (Homologasi), Akibat Hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ESKPRESI BUDAYA TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Rachmanullah, Danu; Dwiatin, Lindati; Kasmawati, Kasmawati
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui sistem hukum hak cipta telah dilakukan sejak tahun 1982, namun hingga kini masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan pihak asing terhadap EBT, sehingga diperlukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui kriteria EBT yang dilindungi, bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT, dan bagaimana penerapan perlindungan yang diberikan Hak Cipta terhadap EBT. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Dalam hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan disimpulkan bahwa penerapan sistem hukum hak cipta sulit diterapkan dalam perlindungan EBT, kriteria EBT yang dilindungi harus merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, berbentuk nyata, merupakan karya cipta yang asli, memenuhi syarat bentuk-bentuk Ekspresi yang ditentukan UUHC yang terdiri dari salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, musik, gerak, teater, seni rupa, upacara adat, dan juga EBT harus mempunyai unsur karakteristik tradisional. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap EBT yakni berupa perlindungan hak ekonomi dan hak moral, serta perlindungan inventarisasi terhadap EBT.Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional