Sutikno, Bambang
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Universitas Yudharta Pasuruan

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

ANALISIS PERAN KOPERASI SUSU TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU DI KABUPATEN PASURUAN Sutikno, Bambang; Hakim, Abdul
SKeTsa Bisnis (e-jurnal) Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.004 KB)

Abstract

Peran koperasi sebagai kelembagaan untuk peternak sapi perah sangat besar dalam menyangga kebutuhan peternak sapi perah di kawasan sapi perah nasional. Koperasi bukan lembaga yang hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga mementingkan kesejahteraan anggota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara peran koperasi susu terhadap pembanguna ekonomi hijau di Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian ini adalah explanatory research yaitu menguji hipotesis penelitian. Populasi penelitian adalah peternak sapi perah di Kabupaten Pasuruan. Sampel penelitian ini peternak sapi perah di tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Penarikan sampel dengan menggunakan stratifikasi random sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji t. Hasil penelitian menunjukkan variable peran koperasi susu memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 2,727 terhadap variabel pembangunan ekonomi hijau di Kabupaten Pasuruan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUKSESKAN AGENDA PEMERINTAH MENJADIKAN BENGKULU SEBAGAI DESTINASI WISATA Sutikno, Bambang
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : University of Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.238

Abstract

Pemerintah Kota Bengkulu sedang berupaya mengoptimalisasikan potensi wisata sejarah dan wisata alam dengan menjadikan kota ini sebagai destinasi wisata, namun usaha ini mendapat tantangan cukup berat, mengingat kesadaran masyarakat maupun wisatawan untuk menjaga kebersihan masih rendah, hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang bertebaran (khususnya di sepanjang Pantai PANJANG maupun Pantai Tapak Paderi). Padahal pemerintah telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda No.02 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat akan sangat potensial dalam mendukung keberhasilan perda tersebut, karena sampah seharusnya dikelola mulai dari hulu yaitu mereka yang memproduksi sampah (hasil aktifitas wisatawan lokal maupun luar daerah) yang berkunjung. Implementasi perda pengelolaan sampah dapat dilihat dari aspek kepatuhan (compliance) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dilaksanakan (what’s happening). Perspektif kepatuhan yang diamati tidak hanya para pelaksana lapangan tetapi juga dukungan atau partisipasi masyarakat atau wisatawan dan para pedagang yang ikut bertanggungjawab terhadap berhasilnya sebuah program. Partisipasi masyarakat yang perlu diamati adalah partisipasi dalam pelaksanaan khususnya terhadap mereka yang memanfaatkan obyek wisata pantai di kota Bengkulu. Ada dua kelompok yang memanfaatkan obyek wisata ini yaitu wisatawan dan para pedagang yang ada di sepanjang pantai Kota Bengkulu. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat lokal maupun luar daerah Bengkulu yang datang berkunjung menikmati obyek wisata, para pedagang, dan petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk kategori studi kasus dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi. Agar data yang telah diperoleh sepenuhnya berguna bagi laporan hasil penelitian, maka harus diolah melalui tahap analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi. Perda No. 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah sudah diiringi kepatuhan dari aparat pelaksana di lapangan khususnya di area wisata pantai di kota Bengkulu, namun sayangnya perda ini belum didukung partisipasi masyarakat baik pengunjung maupun para pedagang. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap perda ini masih terjadi. Sampai dengan akhir tahun 2015 ada sekurangnya 15 orang warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di sepanjang pantai sehingga memperoleh teguran aparat yang sedang bertugas saat itu. Pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera terhadap mereka yang tidak mendukung atau berpartisipasi mewujudkan keberhasilan perda ini. Kota Bengkulu (khususnya pantai yang kotor) terancam kehilangan potensi wisata alam yang indah bila Perda ini masih diterapkan setengah hati seperti saat ini.
FORMAT IDEAL OTONOMI DESA Faridah, Faridah; Sutikno, Bambang
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 2 (2018): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : University of Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i2.675

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dari aspek pembiayaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Informan/responden awal dipilih secara purposive (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kemandirian pemerintah desa dalam membiayai pemerintahannya masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena secara faktual pemerintah desa mempunyai keterbatasan pada potensi sumber pendapatan asli desa, baik kuantitas maupun hasilnya, sehingga pembiayaan pemerintahan desa masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah/Daerah, bahkan untuk membiayai kegiatan rutin sekalipun. Upaya penyediaan fasilitasi pembiayaan pemerintahan desa ini selain dari Pemerintah, terutama dapat dilakukan melalui pembentukan sistem pembagian/-perimbangan keuangan antara Desa dan Daerah, yang memungkinkan desa memperoleh bagian yang proporsional dari penerimaan Daerah yang berasal dari : (1) Alokasi bantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah dan (2) Perolehan pajak atau retribusi daerah yang dihasilkan dari suatu wilayah desa.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KANTOR CAMAT SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS Sutikno, Bambang; Arha, Nopiansyah
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 7 No 1 (2018): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : University of Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v7i1.423

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi pada Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumen, sedangkan untuk menganalisis data dengan menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan dengan fokus 5 (lima) dimensi, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara layanan administrasi di  Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pengguna jasa yaitu pelayanan yang berkualitas pada 4 (empat) dimensi yakni keandalan (reliability), keresponsifan (responsiveness), keyakinan (confidence) dan empati (emphaty). Sedangkan permasalahan dijumpai pada dimensi berwujud (tangible), dimana sarana prasarana penunjang belum memenuhi aspek kecukupan karena kondisi ruang pelayanan yang terbatas, MCK yang kurang memadai, ruang pelayanan yang belum menggunakan pendingin ruangan (air conditioning) AC, keterbatasan jumlah komputer. Adapun langkah yang harus dilakukan yakni dengan peningkatan sumber daya aparatur baik dari sisi kualitas dan kuantitas, serta merevitalisasi sarana prasarana yang ada dan diiringi dengan mengupayakan penambahan sarana dan prasarana yang belum memenuhi aspek kecukupan
EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SELINSINGAN KECAMATAN SELUMA UTARA Sutikno, Bambang
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : University of Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berusaha menjelaskan demokratisasi pemerintahan desa di Desa Selinsingan dengan melihat pelaksanaan fungsi BPD yang meliputi fungsi mengayomi, legislasi, dan fungsi pengawasan atau dengan kata lain penelitian ini berusaha mendeskripsikan BPD di desa Selinsingan dalam melaksanakan fungsinya dan faktor apa saja yang mendorong keaktifannya. Penelitian ini mengikuti pendapat Ripley dengan perspektif apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dilaksanakan (What’s happening). Perspektif What’s happening berasumsi, banyak factor yang dapat dan telah mempengaruhi implementasi kebijakan, jadi aspek yang diamati adalah program, konsekuensi/pelaksanaan dan hasilnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa BPD sebagai wahana demokratisasi desa di Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara tercapai apabila dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Fungsi BPD ini diukur dari pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi mengayomi. Pelaksanaan fungsi legislasi BPD, Desa Selinsingan Kecamatan Seluma Utara dilaksanakan dengan aspiratif, pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan ketat dan fungsi mengayomi adat istiadat/kebiasaan desa, dilaksanakan dengan kritis. Pelaksanaan fungsi telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun demikian untuk pelaksanaan fungsi legislasi masih belum optimal yang disebabkan secara organisasi birokrasi, BPD di Desa Selinsingan tidak lengkap. Faktor-faktor pendorong dari pelaksanaan fungsi tersebut adalah adanya rasa tanggungjawab dan motivasi kerja yang tinggi dari anggota BPD.