Setiamandani, Emei Dwinanarhati
Universitas Widyagama Malang

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL Namma, Rika Halim; Setiamandani, Emei Dwinanarhati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.42 KB)

Abstract

Abstract: Child-friendly city is a development system of an administrative area which integrates commintments and resources of the governmet, society, and business worlds in the fulfillment of children’s rights in a planned, comprehensive and sustainable way. The purpose of this study was to determine the role of social service in the implementation of urban policy program eligiblechildren in Malang city. This type of research is a qualitative study using data gathered through observation, interviews, and documentation. Determination of inforamants by using purposive sampling. The data analysis was done through data reduction, data presentation, and verification.  The result of research in accordance with the theory of policy implementation can be concluded that the social services of poor town has been carrying out its duties and functions in accordance with performance indicators of child-friendly cities. Supporting factor is the availability of adequate facilities for children, the fulfillment of children’s rights, empowerment of  children as well as child protection and commitment in implementing urban policy program eligible children. Inhibiting factors include apparatus kirang resource support, poor communication goes well, and the participation of society which is still relatively low. Key Word: Implementation of Policies, Child-Friendly City, Social Welfare Abstrak: Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam implementasi program kebijakan Kota layak Anak di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator pelaksanaan Kota Layak Anak. Faktor pendukungnya adalah tersedianya fasilitas yang layak untuk anak, pemenuhan hak anak, pemberdayaan anak serta perlindungan anak dan tanggungjawab dalam melaksanakan program kebijakan Kota Layak Anak. Faktor penghambatnya meliputi sumberdaya aparatur yang kurang mendukung, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, serta partisipasi terhadap masyarakat yang masih tergolong rendah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Kesejahteraan Sosial
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT Buru, Orvini Oflyanti; Setiamandani, Emei Dwinanarhati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.859 KB)

Abstract

Abstract: The aim of this study was to determine the effect of the quality of public services on community satisfaction in the Pratama Waingapu Tax Service Office. This research is quantitative descriptive research, The population in this study was the people who came and asking for service at the Pratama Waingapu Tax Service Office, which used saturated sampling with a sample of 36 people. The technique of data accumulation is questionnaires and documentation. Data analysis using a simple linear regression analysis method. T test and coefficient of determination with SPSS 24. From the results of the study, it is known that the quality of public services has an effect on community satisfaction with a tcount of 2.944 ≥ ttable 1.68830. Keywords: Quality of Public Services, Community Satisfaction Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang datang meminta pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Waingapu yang menggunakan sampling jenuh dengan sampel sebanyak 36 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode analisis regresi linear sederhana, Uji T dan koefisien determinasi denga SPSS 24. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai thitung 2,944 ≥ ttabel 1.68830. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat 
KEMANDIRIAN KONSUMEN DI ERA GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS (Kajian Mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen) Setiamandani, Emei Dwinanarhati
Widya Yuridika Vol 1, No 1 (2018): Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Juni 2018
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3717.013 KB) | DOI: 10.31328/wy.v1i1.523

Abstract

The Application of a free trade in the globalization are has resulted in a tight competition in the economic sector. In order to protect consumers from detrimental actions done business actors in the transaction of products and services, the government have made a regulation on the consumer protection. This present study was intended to understand the protection guarantee the government give on the basis of the 1999 consumer protection laws in the free trade in this globalization era. In this present study, a normative judicial approach was employed. In this approach, a legal examination was made based on the study on the legislation regulation and literatures in order to analyse the emerging problems. The result of the study showed tha the application of the 1999 consumer protection laws no.8 proved that the protection to the consumers was given by all parties, namely among others, the government, the people, and consumer protection organizations. It hopefully may give the consumers in the globalization era an equal position with the business actors. Kata kunci: Globalisasi, perlindungan, konsumen, dan pemerintah
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu) Winarsih, Titin; Setyawan, Dody; Setiamandani, Emei Dwinanarhati
REFORMASI Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.176 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v7i1.701

Abstract

Abstract : Batu is a fast-growing city and has a high revenue. One of the components that conribute PAD (local revenue) is parking retribution. Batu’s parking retribution can not absorbed optimally as it has significant potential. Therefore, this study aimed to determine, descibe and analyze (1) the implementation of the Regulation Number 10 Of 2010, (2) the resisting and supporting factors of the of regulation number 10 of 2010 implementation to support Batu’s revenue. This research was qualitative research and used observation data collection, interviews, and documentation as well as the determination of informants using snowball sampling. Analysis of data using data reduction, data presentation, and cunclusion. The result of the study was in accordance with the policy theory of Van Meter Van Horn and it could be concluded that the implementation of the regulation No. 10 of 2010 in support of local revenue Batu was yet significant, because the parking fare in the last three years did not achive the target. The supporting factor was good communication between institutions as seen in a joint operation conducted with municipal police and the police as well as the daily operations will be undertaken Transportation Departement. The resisting factor were, there was no clear regulation governing parking time, the percentage of revenue shared between the parking men and the parking retribution, parking men working system, as well as parking area renting system. Keywords : Implementation; Regulation No 10.of 2010; Revenue; Batu City Abstrak : Kota Batu adalah kota yang berkembang pesat dan mempunyai PAD yang tinggi. Salah satu komponen yang menyumbang PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir Kota Batu dapat tak terserap secara maksimal padahal memiliki potensi cukup besar. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis (1) implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 (2) faktor penghambat dan pendukung implemetasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang PAD Kota Batu. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori kebijakan Van Horn Dan Van Meter maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Batu belum signifikan, karena retribusi parkir tiga tahun terakhit tidak mencapai target. Faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik antar instansi terlihat pada operasi gabungan yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian serta operasi harian yang di lakukan DISHUB. Faktor penghambatnya adalah tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur lama parkir, presentase bagi hasil antara keuntungan jukir dan retribusi parkir, sistem kerja jukir, serta sistem penyewaan lahan parkir. Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010; PAD; Kota Batu
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI PENYIAR RADIO Setiamandani, Emei Dwinanarhati
REFORMASI Vol 2, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.692 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v2i1.16

Abstract

Freedom of speak that belongs to every human as concerning to Human Rights would maintain Indonesia to be a State of law. The law of a state should be honoured the Human Rights. Radio announcer as a citizen of law also having rights to speak up their opinions freely not only announcing the news the application of freedom of speak for radio announcers during their duties is knowledgable for the aim of this research. Method that being used is socio yuridiction with qualitative description analysis. From this research, it was known wether there are regulatory which rules radio announcers want to give opinions but is still found that they have no freedom to speak during their duties. Concerning to this situation, some professional association have been taken some actions to recover but still not reach the maximum result.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Setiamandani, Emei Dwinanarhati
REFORMASI Vol 2, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.736 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v2i2.22

Abstract

Exploitation of child labor still occurs in Indonesia. Poverty and weak legal protection of children is one contributing factor. Therefore this paper aims to examine the factors that cause the emergence of child labor, child rights and legal protection for child workers, and prevention of child labor in Indonesia. The results of this study indicate that the occurrence of child labor is influenced by various social factors such as poverty and economic. Protection of child labor has been arranged in the formulation of laws and International Conventions ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child labor, but the government's effort is not maximized as expected.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Setiamandani, Emei Dwinanarhati; Suprojo, Agung
REFORMASI Vol 8, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.532 KB) | DOI: 10.33366/rfr.v8i1.924

Abstract

Banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dengan angka yang terus meningkat memunculkan gagasan mengenai pentingnya sebuah Undangundang khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pembaruan hukum pidana dalam Undang-undang PKDRT dalam rangka perolehan akses keadilan bagi perempuan sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif normative sebagai analisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak perempuan korban Kekerasan dalam rumah tangga yang belum dapat mengakses keadilan serta mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sistem keadilan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan
AKUNTABILITAS PENGANGGARAN DANA DESA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN BATU KOTA BATU Neri, Rupina; Setiamandani, Emei Dwinanarhati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.389 KB)

Abstract

Abstract: It is time for village government to show their budget accountability, through physical and non-physical development programs. The big amount of funds issued by the central government for each village in Indonesia requires the village to optimize the use of the budget. In practice, there are several village heads have corrupted the village budget. To reduce this, the accountability of budgeting for village funds is needed in order to reduce the misuse of the budget. As stated in Law Number 60 in 2015 Article 1 Paragraph 2, Village Funds are funds used to finance village development and community empowerment. This study used a qualitative method. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The data analysis included data reduction, presentation, and conclusion withdrawal. While the validity was tested using triangulation techniques. The results of the study showed that the budgeting process for village funds was carried out in several stages, starting with planning, implementation and final reporting. The characteristics of accountability were the existence of open budgeting information, the community involvement in the development process and the budgeting led to the applicable regulations. The supporting factors were mutual coordination between village institutions and the access to information transparency about the budget. While the inhibiting factors were the lack of human resources and less consistency of the budgeting. Keywords: Accountability, Budgeting, Village Funds Abstrak: Pemerintah desa sudah saatnya menunjukan pertanggungjawaban anggaran, melalui program-program pembangunan fisik maupun non fisik. Besarnya dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk setiap desa di Indonesia, mengharuskan  desa mengoptimalkan penggunaan anggaran.  Pada prakteknya ada beberapa kepala desa melakukan korupsi anggaran desa. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan akuntabilitas penganggaran dana desa dengan tujuan untuk mengurangi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan, sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2 Tentang  Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam teknis analisis data. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan proses penganggaran dana desa dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pelaporan. Ciri dari akuntabilitas adalah adanya keterbukaan informasi penganggaran, masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan dalam penganggaran dana desa selalu mengarah kepada peraturan yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu saling koordinasi antar lembaga desa dan akses keterbukaan informasi tentang anggaran. Sedangkan Faktor Penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia Masih kurang dan  Tidak adanya konsistensi mengenai penganggaran. Kata Kunci: Akuntabilitas, Penganggaran,  Dana Desa