Budianto, Azis
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia Budianto, Azis
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1770.862 KB)

Abstract

Pengertian era reformasi dalam khazanah politik Indonesia merujuk pada masa pasca berhentinya Jenderal (Purn.) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2l Mei 1998. Sejak itu, berbagai tuntutan pun disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki kondisi dan struktur ketatanegaraan, antara lain: Amandemen UUD 1945; penghapusan Dwifungsi ABRI; penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); desentralisasi dan hubungan yang adil antara Pusat dan Daerah (otonomi daerah); mewujudkan kebebasan pers; dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dari sudut pandang sistem hukum (legal system) yang berkembang selama ini hingga era reformasi, secara struktural, substansional maupun budaya hukum, teori ini akan sangat mudah melakukan evaluasi keberadaan konsep maupun penerapan hukum yang seharusnya. Untuk menganalisis politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca reformasi, salah satu rujukannya adalah pada naskah RPJMN. Namun demikian sebelum meninjau politik pembangunan hukum nasional dalam era pasca reformasi, penting ditinjau lebih dahulu aspek historisnya, yakni politik pembangunan hukum nasional pada era sebelum masa reformasi dan pada masa reformasi. Unfuk melakukan pembaruan terhadap substansi (materi) hukum nasional, diperlukan penelitian yang bersifat mendalam, agar tujuan meniadakan tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan dapat dihindari. kata kunci: Pembangunan Politik Hukum Abstract: Definition of the reform era in Indonesia's political reportoire refers to the period after the cessation of General (ret.) Soeharto as President of the Republic of Indonesia on 21 May 1998. Since then, various demands was echoed by elements of society to improve the condition and structure of public administration, inter alia: Amendment of the Constitution 1945; the elimination of the dual function of the armed forces; upholding the rule of law, respect for human rights (human rights), and the eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN); decentralization and equitable relationship between the central and regional (local autonomy); embodies the freedom of the press; and realizing democracy. From the perspective of the legal system (legal system) that developed during this time to the era of reform, structural, and cultural substansional law, this theory would be very easy to evaluate the existence of the concept and application of the law should be. To analyze the political development of national law in the post-reform era, one reference is RPJMN manuscript. However, before reviewing the political development of national law in the post-reform era, are reviewed first important historical aspects, namely the political development of national law in the era before the reformasi and the reform period. To perform the update on the substance (matter) national laws, which are in-depth research is needed, in order to negate the purpose regulatory overlap and inconsistencies can be avoided. Daftar Pustaka Apeldoorn, L.J. van. Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht, atau Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981. Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Asshiddiqie, Jimly. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Jakarta. Balai Pustaka, 1998. Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983. Claude, Richard Pierre dan Burns H: Weston, eds. Human Rights in the World Community. Phila delphia: University of Pennsylvania Press, 1992. Coper, Michael and George Williams, eds. The Cauldron of Constitutional Change. Canberre: Centre for International and Public Law Faculty of Law Australian National University, 1997. Dallmayr, Fred R. Achieving Our World: Toward a Global and Plural Democracy. Lanham: Rowman dan Littlefield Publishers, Inc., 2001. Dallmayr, Fred dan Jose M. Rosales, eds. Beyond Nationalism?: Sovereignty and Citizenship. Lanham: Lexington Books, 2001. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Pertama 1999-2000. Jakarta: Agustus 2000 _, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Proses Demokratisasi: Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun Kedua 2000-2001. Jakarta: November 2001. Emmerson, Donald K., ed. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka TJtama bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001. Farnsworth, E. Allan. An Introduction to the Legal System of the United States. Oceana: 1983. Finer, S.E., Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press, 1995. Friedman, Lawrence M.A History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973. _, American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton dan Company, 1984. Friedmann, Wolfgang. Law in a Changing Society. Middlesex: Penguin Books, 1972. _, Legal Theory. New York: Columbia University Press, 1967. Fukuyama, Francis. State Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. London: Profile Books, 2015. Gaffar, Firoz dan Ifdhal Kasim, eds. Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Cyberconsult, 2000. International IDEA (Lembaga International untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu. Penilaian Demokratisasi di Indonesia. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta: International IDEA, 2000. Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jakarta: KHN, 2003). Kritz, Neil J., ed. Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, Volume L General Considerations. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1995. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003. Merryman, John Henry. The Civil Law Trandition: An Introduction to the Legal Western Europa and Latin America. Stanford: Stanford University Press, 1985. Pickles, John dan Adrian Smith, eds. Theorising Transition: The Political Economy of Post- Comunist Transformations. London: Routladge, 1998. Stiglitz, Joseph. Globalizations and Its Discontents. London: Penguin Books, 2002. Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford: Oxford University Press. 2000. Tim Sejarah BPHN. Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta:: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005. Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaruan Hukum di Indonesia," dalam Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, SH. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006. Schmitter, Philippe C. "Recent Developments in Academic Study of Democratization: Lesson for Indonesia from 'Transitology' and 'Consolidology'."Paper Presented on the Inauguration and Colloquium of the Habibie Center in Jakarta, 22-24 May, 2000. Basic Law for the Federal Republic of Germany. Promulgated by the Parliamentary Council on 23 May 1949. Bonn: Press and Information Office of the Federal Government, 1995. Departemen Penerangan Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1973. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978. Ketetapan-ketetapan MPR RI 1993 Beserta Susunan Kabinet Pembangunan VI. Semarang: Aneka Ilmu, 1993. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2002. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002. Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Nomor 5 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.
Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Budianto, Azis
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2055.033 KB)

Abstract

Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance. Kewenangan fungsional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, karena kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum sebelumnya. Legitimasi kewenangan fungsional KPK yang paling pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan. Kewenangan fungsional Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK dan Polri Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku yang dipertanggung jawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan penrundang-undang lainnya, diimplimentasikan dengan tindakan hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM serta terselenggaranya kualitas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tindak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri. Abstract: The establishment of the Commission based on to Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. It is an appreciation of the country in order to realize the rule of law, combating corruption, as well as good governance and good governance. Functional authority is the formal legitimacy of the will of the state to realize the goal of law based on justice, legal certainty and effectiness in the resolution of coruption cases, because of less optimal enforcement by law enforcement before. The legitimacy of the authority of a functional Commission of the most basic is governed by Act No. 30 of 2002 concerning the Commission for Corruption Eradication, Article 6 and Article 9, Article 6 related to task the Commission, Article 7 on the implementation of the tasks of coordination in the form of, among others, authority of the Commission to coordinate the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption, related Supervision Article 8, Article 9 of the Takeover related. The authority functional Investigators Commission is intended to be able to do the action and remedies are fair, non-discriminatory in eradicating crime, independent, transparent and give a legal guarantee that the perpetrators of corruption must be taken and processed according to the law, for the sake of justice and useful for the country. Relationships Functional Commission Investigators (KPK) And Police In Running Authority Investigation of Corruption, is a behavior that accounted for the benefit of a legal purpose, in which cored, benefit of law, rule of law and justice that is regulated by Law No. 30 of 2002 on Eradication Commission Corruption, as well as laws and other laws, implemented with legal action inform each other, mutually coordinate, support each other means of human resources and implementation of quality of performance of efficient coordinative, supervision, expropriation cases criminal cases, exchange information, SPDP in the completion of a criminal offense corruption as well as the fuffillment of human resources terbantunya police in any legal proceedings of inquiry and investigation. Daftar Pustaka Arif Fakrulloh, Zudan, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), Jakarta: Rajawali Press, 2011. Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004. Ali, Zirnuddin. Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,2006. _, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Budiharjo, Aswanto. Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi, Grafindo Press, Jakarta,2001 Hamzah, Andi. Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta,1985. Harun, Lukman. Aspek Hukum dan Aspek Politik dalam Memerangi Korupsi, Cintya Press, Jakarta, 2001. Lopa, Baharuddin. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997. Lawrence M Friedman, Introduction to American Law, Jakarta: Tatanusa ,2001. Meuwissen, Pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, 2008. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,1999. Nawawi Arief, Barda. Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum, Undip Semarang, 2000. Prabowo, Ismail. Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998. Rasyidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1988. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Ronny, F,Sompie, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Cintya Press, Jakarta,2006. Seno Adji, Indriyanto. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji,SH & Rekan, Jakarta,2002. Sudiro, Maryono. Gurita Korupsi, Cempaka Media Baru, Jakarta,2004. Santiago, Faisal. Hukum Acara Peradilan Niaga, Cintya Press, Jakarta,2005. Sarworini, Kajian Sosiologis Dalam Memerangi Tindak Pidana Terstruktur, Dharmawangsa Press, Surabaya, 1998. Sadipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial - Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, 1983. Soetandyo Wigjosoebroto, Pengolahan dan Analisis Data. Dalam Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1990. William M. Evan, Social Structure and Law, 1990. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekretaris Negara, Jakarta,2002. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Taufiequrachman Ruki, tanggal 9 Desember 2004 Dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia di Jakarta.