Sulistyo, Dwi Handono
Center for Health Policy and Management

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011 Bahar, Arief Syamsul; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.991 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i4.35684

Abstract

basis, including the Health Operational Assistance (BOK), Jamkesmas and Jampersal accordance with the Minimum Service Standards (MSS) with the Health Sector focus on achieving the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015. Roles, duties and functions of Management Team and Team Provincial/Regency/City in 2009 still have not felt able to run optimally. Researchers wanted to see What is the Role of West Papua Provincial Health Office and District Health Kaimana In Creation and Control Operational Policy Health (BOK), Jamkesmas and Jampersal Year 2011. Method: The research uses a descriptive approach to qualitative methods, with case study research design. Results: Provincial Health Office is not involved in the disbursement of BOK, Jamkesmas and Jampersal. Reporting coverage and constraints at the district level is also not reported to the provincial level so that the provinces to provide guidance and supervision difficulties. Meanwhile, at the district level, delays in disbursement of funds led to delay in implementation of activities financed from the BOK, and Jampersal Jamkesmas. Implementation of activities within a narrow time frame led to the guidance and supervision functions do not function properly. Health districts office conduct meetings just to socialize. Management and planning of the activities carried out entirely by the health center based on existing technical guidelines. The Treasurer also never had any training related to funding mechanisms. Conclusion: West Papua Provincial Health Office and District Health Office in Kaimana not optimal to provide guidance and oversight of policy implementation BOK, Jamkesmas and Jampersal. Alocation mechanism of BOK must be change from Tugas Pembantuan to Dana Alokasi Khusus (DAK) on district level. Latar Belakang: Untuk mempercepat pencapaian sasaransasaran pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan terobosan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diantaranya adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Peran, tugas dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 dirasakan masih belum dapat berjalan secara optimal. Peneliti ingin melihat Bagaimana Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2011. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil: Dinas kesehatan Provinsi tidak dilibatkan dalam pencairan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaporan cakupan dan kendala di tingkat kabupaten juga tidak dilaporkan ke tingkat provinsi sehingga provinsi kesulitan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, di tingkat kabupaten, keterlambatan pencairan dana menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu yang sempit menyebabkan fungsi pembinaan dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dinas kesehatan kabupaten hanya melakukan sosialisasi dan pertemuan. Pengelolaan dan perencanaan kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh puskesmas berdasarkan Juknis yang ada. Bendahara juga tidak pernah mendapat pelatihan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana. Kesimpulan: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal. Mekanisme penyaluran alokasi dana BOK dari Tugas Pembantuan perlu dialihkan melalui alokasi DAK ke tingkat kabupaten.
Pelaksanaan Kebijakan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan untuk Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sleman Tahun 2016 Yuniati, Yuniati; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.542 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i3.29667

Abstract

ABSTRACTBackground : In order to support the global commitment in addressing the burden of non-communicable diseases, the government through the Ministry of Health set the one of the targets of the National Development Strategy Plan is the promotion and preventive service through the availability of health promotion personnel at the Puskesmas. To meet these needs the government issued a policy that is the Regulation of the Minister of Health No. 82 of 2015 on Technical Guidance Special Allocation Fund for Health Operational Support where one of financing is for promotive and preventive activities directed to finance one (1) contract health promotion workers. Aims : To analyze the implementation of the policy of Non-Physical Special Allocation Fund of 2016 to recruit Health Promotion Contract Workers for Puskesmas in Sumbawa and Sleman districts. Methods : A single case study study was established using Implementation Research carried out at the Health Office in Sumbawa and Sleman districts. Informants were interviewed using the Consolidated for Implementation Research (CFIR) framework as a guide in collecting and analyzing qualitative data. Result :The most dominant factor of CFIRs affecting the implementation of contract labor policies is the internal communication network, particularly the involvement of the management. Organizational needs are the reasons for implementing a policy, but this is not a major factor in the implementation of a policy. Meeting the needs of the organization is influenced by the involvement factor of the leader of the organization in this case the leadership commitment to the vision of the organization, the implementation is also influenced by the external communication network organization that is: advocacy, coordination and cooperation with cross-related sector. Conclusion : The policy of recruitment of contract workers in Sleman district was successfully implemented because the policy makers and implementers played a good role, while Sumbawa regency did not implement this policy because of the difference perception about the need of health promotion personnel between Puskesmas as implementer of policy and health department as policy maker which supervises the Puskesmas. Keyword : Implementation, outcome, DAK non-Physical policy, Contract force health promotion, Consolidated Framework for Implementation ResearchABSTRAKLatar belakang: Isu global tentang beban penyakit tidak menular menjadi salah satu dasar kebijakan nasional di bidang kesehatan. Penyakit tidak menular adalah penyebab 68% kematian di dunia dan sebagian terjadi pada negara berpenghasilan menengah ke bawah. Dalam rangka mendukung komitmen global pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan salah satu sasaran Rencana Strategi Pembangunan Nasional (RPJMN) adalah upaya pelayanan promotif dan preventif dalam rangka menurunkan kejadian penyakit tidak menular yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus sebagai Bantuan Operasional Kesehatan dimana salah satu pembiayaannya adalah untuk kegiatan promotif dan preventif yang diarahkan untuk membiayai satu (1) orang tenaga kontrak promosi kesehatan. Tujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2016 untuk merekrut Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sleman Metode: Penelitian studi kasus tunggal terjalin dengan strategi pendekatan menggunakan Riset Implementasi ini dilakukan di Dinas Kesehatan di Kabupaten Sumbawa yang belum melaksanakan kebijakan Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan dan Kabupaten Sleman yang telah melaksanakanya. Informan diwawancarai dengan menggunakan kerangka kerja The Consolidated for Implementation Research (CFIR) sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data kualitatif. Partisipasi aktif pembuat keputusan kebijakan baik di Pusat maupun di Daerah ikut dilibatkan selama proses penelitian berlangsung, mulai dari penentuan topik, pertanyaan penelitian sampai pada pelaksanaan penelitian. Kata kunci: Implementasi, outcome, kebijakan DAK non Fisik, Tenaga Kontrak promosi kesehatan,Consolidated Framework for Implementation Research
Evaluasi Fungsi Regulasi Dinas Kesehatan Provinsi pada Sektor Kesehatan di Provinsi Bengkulu Fitri, Adlin; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.112 KB) | DOI: 10.22146/jkki.36351

Abstract

Background: Government Act Number 38 issued in 2007 on the differentiation of government affairs between central government, local provincial and local district/municipal government stated the obligation of local district/municipal government to protect, serve, empower and ensure the welfare of the community as well as implement regulation in the health sector. Based on data from Bengkulu Provincial Health Office, some health facilities and staff do not register or undertake accreditation and certification. This indicates that regulation function is not yet well implemented. Thus it is necessary to evaluate the regulatory function of provincial health office in the implementation of regulation in the health sector. Objective: To evaluate the regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office as a regulator in the health sector, viewed from input, process, output, and environment. Method: The study was qualitative with case study design. Evaluation of function of Bengkulu Provincial Health Office was made on regulation in the health sector, i.e. licensing, registration, accreditation, and certification of health facilities and staff against the standard in the implementation of regulation on licensing, registration and certification. Result: Performance in input for the implementation of regulation was still relatively weak: there was no support of regulation or policy in the implementation of regulation, there was no staff specifically responsible for the implementation of regulation, no budget allocation for regulation function implementation, no standard or method for the implementation of control and supervision, and limited facilities for the operation of regulation. This resulted in poor performance of regulation implementation so that the output was poor, some health facilities and staff were no registered, there was no accreditation and certification. There was no role of the environment, i.e. office of integrated registration service that regulates licensing. Conclusion: the Regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office in the health sector was not well implemented due to lack of support from the government as viewed from the input, process, output, and the environment in the implementation of the regulatory function in the area of licensing, registration, accreditation and certification.Latar belakang: Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewajiban/kewenangan Pemerintah Daerah dalam me- lindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan ma- syarakat dan juga peran Pemerintah Daerah melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu masih terdapat sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akre- ditasi dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan fungsi regulasi belum berjalan optimal. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi dinas kesehatan provinsi dalam melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Tujuan Penelitian: Melakukan evaluasi terhadap fungsi regu- lasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai regulator pada sektor kesehatan, dilihat dari input, proses, output dan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, dengan melakukan evaluasi fungsi Dinas Kese- hatan Provinsi Bengkulu dalam melakukan regulasi pada sektor kesehatan yaitu perizinan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan standar dalam pelaksanaan regulasi perizinan registrasi, akreditasi dan sertifikasi. Hasil: Kinerja input untuk pelaksanaan regulasi masih sangat lemah yaitu tidak adanya dukungan peraturan atau kebijakan dalam pelaksanaan regulasi, tidak adanya Sumber Daya Manu- sia yang khusus untuk melaksanakan regulasi, tidak ada anggar- an/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi regulasi, tidak adanya standar atau metode untuk pelaksanaan peng- awasan dan pembinaan, dan keterbatasan fasilitas yang terse- dia untuk operasional kegiatan regulasi. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan regulasi tidak berjalan optimal sehingga output dari pelaksanaan regulasi yaitu masih terdapat sarana dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akredi- tasi dan sertifikasi. Dan belum ada peran lingkungan yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dalam regulasi perizinan. Kesimpulan: Fungsi regulasi Dinas Kesehatan Provinsi Beng- kulu pada sektor kesehatan belum dilaksanakan dengan opti- mal karena tidak adanya dukungan pemerintah yang bisa dilihat dari input, proses, output dan lingkungan dalam pelaksanaan fungsi regulasi perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi.
Persepsi Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sartono, Budi; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.779 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i4.35687

Abstract

Background: Since regional autonomy there is a separation and the incorporation of several government agencies in the area. Government agencies are not coordinating plans with the provincial health department. In order for the planning and implementation of effective and efficient interconnection among agencies is required in an area. Government regulation No. 7 of 2008 requires each agency coordinating the vertical area of ??the planning phase to reporting. Objectives: Knowledgeable perception of the relationship of decentralization with central technical unit leader and provincial health authorities on the implementation of government regulation No. 7 of 2008 in the special province of Yogyakarta. Methods: This type of study is a qualitative descriptive exploratory design to design. The subjects of this study is the leader in the central technical unit and the provincial chief medical officer DIYogyakarta. Data collection interviews with in-depth interviews using a guide and recorded into the cassette. Result: Authority element was found that vertical agencies in the area is still always follow all policies of central and did not dare carry out / make their own policy. Elements information that the provincial health department does not know the contents of the proposed activities and funding UPT central. Element of the capacity was found that each agency has been supported by sufficient human resources to carry out their duties, Accountability elements was found that provincial health authorities and UPT centers perform in a way different. Conclusion: Coordination as has not been implemented properly. This was due to him not the leadership of the provincial health department and the center of the government regulation No. 7 of 2008, This can be seen from the authority of the provincial health department had to implement the coordination has not been implemented and a sense of seniortitas to wait for the coordination and operational guidelines. The absence of information about the activities of the division in each of the UPT central to the provincial health department. Support staff with a good capacity of the provincial health department has been owned and UPT center. UPT accountability mechanism is different centers. Latar Belakang: Sejak otonomi daerah terjadi pemisahan dan penggabungan beberapa instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tidak melaksanakan koordinasi perencanaan dengan dinas kesehatan propinsi. Supaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien diperlukan adanya interkoneksi antar instansi disuatu daerah. PP nomor 7 tahun 2008 mewajibkan setiap instansi vertikal didaerah melaksanakan koordinasi dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Tujuan: Diketahuinya hubungan desentralisasi dengan persepsi pimpinan unit pelaksana teknis pusat dan dinas kesehatan provinsi terhadap implementasi PP nomor 7 tahun 2008 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan design rancangan deskriptif eksploratif. Subyek penelitian ini adalah pimpinan UPT Pusat di Provinsi D.I.Yogyakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawacara mendalam dan direkam kedalam kaset. Hasil: unsur otoritas didapatkan bahwa instansi vertikal yang ada di daerah masih selalu mengikuti seluruh kebijakan dari pusat serta tidak berani melaksanakan/membuat kebijakan sendiri. Unsur informasi didapatkan bahwa dinas kesehatan propinsi tidak mengetahui isi kegiatan dan dana yang diusulkan UPT pusat, Unsur kapasitas didapatkan bahwa masing-masing instansi sudah didukung dengan kemampuan SDM yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, Unsur akuntabilitas didapatkan bahwa dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat melaksanakan dengan cara yang berbeda. Kesimpulan: Koordinasi sebagaimana belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan karena tidak tahunya pimpinan dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat terhadap PP nomor 7 tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari Kewenangan yang dimiliki dinas kesehatan provinsi untuk melaksanakan koordinasi belum dilaksanakan dan adanya rasa senioritas untuk melakukan koordinasi serta menunggu adanya Juklak. Belum adanya pembagian Informasi mengenai kegiatan dimasing-masing UPT pusat kepada dinas kesehatan propinsi. Dukungan staf dengan kapasitas yang baik sudah dimiliki dinas kesehatan propinsi dan UPT pusat. Mekanisme akuntabilitas UPT Pusat berbeda beda.
Kebijakan Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi berdasarkan Beban Kerja di Kabupaten Alor Tahun 2011: Time dan Motion Study Kolimon, Soleman Kermo Imanuel Jermias; Trisnantoro, Laksono; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.236 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i4.35808

Abstract

Background: The scarcity problem of general physicians and dentist in Alor District treated by the government by providing Rp. 6.500.000,- monthly payment for the general physicians and the dentists. The payments policy is given conservative (incrementally) and politically aimed at motivating the medical staffs to become civil servants. Objective: To analyze the providing of payment to the general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011 Methods: This research is qualitative research using single spike case study design to find out the policy of providing payment to general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011. The samples of this research are comprised of 11 people observed for their workload and 4 non medical staffs interviewed regarding their perception of the payment policy. Result: The result of workload observation using time and motion study showed that the time for indirect services was higher than the direct service one. The physicians seemed to less attentive to the preventive care services rather they spent more time to non productive activities. Other medical staffs felt that the payment policy was unfair. The general physicians and dentists should get around Rp. 2.660.000,- to Rp. 4.334.000,- per month considering their current workload. Conclusion: The general physicians and dentists in Alor District haven’t been working optimally. The curative activities are the most frequent duty performed. Most of the physicians’ working time spent for indirect services or integrative tasks accomplishment. During working hours, the proportion of non productive activities is higher than the productive ones. The payment policy to the general physicians and dentists in Alor District has been unfair compared to the other health professions. The payment received by the general physicians and dentists currently is higher than their workload. Latar Belakang: Kelangkaan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor disiasati Pemerintah Kabupaten Alor dengan membuat solusi operasional inovatif dengan memberikan insentif bagi dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan. Kebijakan pemberian insentif tersebut dilakukan secara konservatif (incrementalis) dan bersifat politis yang bertujuan untuk memotivasi tenaga medis agar tertarik menjadi PNS. Tujuan: Untuk menganalisa kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dengan desain kasus tunggal terpancang/terjalin, untuk mengetahui kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi kelompok medis berjumlah 11 orang yang diobservasi beban kerja dan kelompok non medis berjumlah 4 orang yang diwawancarai terkait persepsi tentang kebijakan insentif. Hasil: Hasil pengukuran beban kerja dengan metode time and motion study menunjukan bahwa waktu untuk kegiatan pelayanan tidak langsung lebih besar dari pelayanan langsung, dokter kurang memperhatikan upaya pelayanan kesehatan preventif dan promotif, sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan non produktif. Tenaga kesehatan lain mengeluhkan ketidakadilan dalam kebijakan insentif. Insentif yang layak diterima saat ini oleh dokter umum dan dokter gigi di RSUD Kalabahi dan di Puskesmas Kabupaten Alor berdasarkan beban kerja adalah berkisar antara Rp. 2.660.000,- sampai dengan Rp. 4.334.000,- per bulan. Kesimpulan: Dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memanfaatkan waktu kerja secara optimal, upaya kuratif merupakan jenis aktivitas yang paling banyak dilakukan. Sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan pelayanan tidak langsung atau penyelesaian tugas integratif. Selama jam kerja, proporsi waktu kegiatan non produktif lebih besar dari pada kegiatan produktif. Kebijakan pemberian insentif bagi dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memenuhi rasa keadilan profesi kesehatan lain. Insentif yang diterima oleh dokter umum dan dokter gigi saat ini lebih besar dari beban kerja.