Garuda - Garba Rujukan Digital

ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI KOLAM TAMBAK Nasution, Zahri; Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 5 No. 1, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tulisan ini merupakan hasil penelitian terkait gambaran penerimaan teknologi yang diterapkan pada demfarm oleh pengguna dilihat dari tingkat adopsi teknologi yang diintroduksi oleh kelompok penerima program demfarm. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan pada demfarm budidaya udang di kolam tambak secara intensif. Verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dilakukan pada bulan Mei 2014. Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petambak penerima program dapat mengadopsi sebesar 92% darikeseluruhan teknologi yang dianjurkan pada usaha budidaya udang secara intensif. Teknologi yang diterapkan pada demfarm ini belum diadopsi oleh petambak di sekitarnya, sehingga belum terjadi difusi teknologi budidaya udang vaname yang dilaksanakan melalui demfarm. Alasan utama yang dikemukakan oleh para petambak disekitar area demfarm adalah keterbatasan modal dan pembiayaan usaha untuk pelaksanaan operasional budidaya udang vaname di kolam tambak yang mereka miliki, mengingat berdasarkan hasil penghitungan untuk biaya pembukaan tambak udang yang ada di sekitar lokasi demfarm cukup mahal yaitu mencapai Rp.750 juta per hektar.Title: Adoption Rate of Tiger Prawn Cultured on Brackiswater Fish PondThis paper is an overview of the research results related to the extent of acceptance of the technology applied to demfarm by the user, in terms of the rate of adoption of technology is being introduced by the receiver group demfarm program. The study was conducted using a policy analysisapproach. Technology being evaluated is a technology that was introduced in demfarm shrimp farming in an intensive pond. Field verification to the pilot sites in Karawang regency, West Java, conducted in May 2014. Analysis and interpretation of the data was done descriptively. The results showed that farmers can adopt a program recipient of 92% of the overall technology that is recommended in intensive shrimp farming. The technology applied to this demfarm not been adopted by farmers in the vicinity, so it has not happened shrimp farming technology diffusion vaname implemented through demfarm. The main reason put forward by the farmers around the area demfarm is limited capital and business financing for the operational implementation of shrimp culture ponds vaname at their disposal, given based on the results of the calculation for the cost of the opening of shrimp ponds in the vicinity of demfarm quite expensive, reaching Rp. 750 million per hectare.

INDUSTRIALISASI PERIKANAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI PEDESAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Nasution, Zahri; Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan di Indonesia yang mencapai 13,85 juta hayang terdiri atas sungai dan rawa banjiran, danau alami, dan waduk. Saat ini perikanan tangkap perairanumum daratan (PUD) berfungsi sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakatdi pedesaan, terutama nelayan, pembudidaya ikan di perairan umum, pengolah hasil perikanan danpedagang ikan. Industrialisasi perikanan merupakan program pembangunan sektor perikanan pada saatini merupakan lanjutan pelaksanaan program minapolitan. Penelitian bertujuan mengkaji penerapanindustrialisasi perikanan dan dukungannya terhadap program ketahanan pangan di wilayah PUD telahdilakukan pada ekosistem sungai dan rawa, danau, dan waduk. Kajian dilakukan secara kualitatifdengan menganalisis lebih mendalam terhadap beberapa hasil penelitian yang terkait dengan programindustrialisasi perikanan pada kawasan minapolitan perairan umum daratan. Hasil kajian menujukkanbahwa industrialisasi perikanan PUD apabila dijalankan dengan memperhatikan konsep pengelolaanPUD secara berkelanjutan melalui pendekatan pengembangan perikanan tangkap berbasis budidaya(CBF) dan pengendalian kegiatan budidaya, maka akan mendukung program ketahanan pangannasional. Unsur keberlanjutan pada pelaksanaan program menjadi penting, karena jika sumber dayaperikanan PUD dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, maka masyarakat tidak akan kesulitan dalammemenuhi kebutuhan pangan, dilihat dari aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas ketersediaannyaserta peningkatan daya belinya. Implikasi kebijakan yang diperlukan apabila industrialisasi perikananPUD dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya perikanan PUD, maka DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota kiranya perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam kaitannyadengan sistem dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya perikanan PUD secara berkelanjutan.Title: Fisheries Industrialization Support Program On Food Security atInland Open Waters AreaThe potential area of fisheries in inland openwaters area in Indonesia covering of 13.85 million ha.The potential is consisting of rivers and swamps flood, natural lakes, and reservoirs. Currently fisheriesinland openwaters serve as a source of livelihood for most rural communities, especially fishermen, fishfarmers in openwaters, processing fishery and fish traders. Industrialization of fisheries are fisheriessector development program at this time. This program is a continuation of the program minapolitan.Studies conducted in this paper attempts to review the implementation of the industrialization of fisheriesand its support on food security programs in the area of inland openwaters. This paper based onresearch conducted qualitatively by analyzing the depth of some of the research related to fisheriesindustrialization and minapolitan program of inland openwaters. The results of research showed that theindustrialization of fisheries in inland openwaters if the region is run with attention to the concept of inlandwater management approach on an ongoing basis through the development of culture-based fisheries(CBF) and control of fish culture activities, it will support the national food security program. Elements ofsustainability in the implementation of the program is important, because if the inland waters fisheriesresources can be used sustainable, then the public will have no trouble in meeting the needs of food,from the aspects of availability, access, stability and availability and increased purchasing power. Policyimplications will be needed if the industrialization of fisheries in openwaters is increasing the capacityof the role of the Fishery and Extention Services in each Regency / City in relation to the system andinstitutional management of fisheries resources of inland openwaters.

PERAN DIPLOMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI BAGIAN UPAYA MENANGGULANGI PERIKANAN ILEGAL DI INDONESIA Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 1, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAKPermasalahan perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perikanan ilegal di Indonesia untuk menekan kerugian bagi Indonesia. Salah satu upayayang dilakukan untuk menangani permasalahan perikanan ilegal ini dengan melakukan diplomasi antarnegara khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana peran diplomasi kelautan dan perikanan Indonesia untuk menanggulangi perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dikaji dalam kajian aspek hukum dalam memerangi kegiatan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiriskarena dilakukan berdasarkan pada kondisi faktual permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa peran diplomasi bidang kelautan dan perikanan amat penting dan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam melakukan negosiasi antarnegara di bidang kelautan dan perikanan, meski saat ini hal tersebut masih dianggap belum maksimal dilaksanakan. Jika diplomasi dapat berperan secara maksimal, maka negara lain terutama negara-negara asal pelaku IUUF di Indonesia dapat melakukan upaya pencegahan agar warganegaranya tidak melakukan kegiatan perikanan ilegal di Indonesia. Diplomasi ini penting dilakukanoleh kementerian terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri(Kemenlu), serta didukung pula oleh semua pihak yang mewakili kepentingan Indonesia di mancanegara.Kata Kunci: peran diplomasi, bidang kelautan dan perikanan, penanganan perikanan ilegalTitle: The Role of Marine and Fisheries Diplomacy as a Part ofEradicate Illegal Fishing in IndonesiaProblem of illegal fishing in Indonesia is one of transnational crime that occurred in Indonesia. Various efforts were made to address the problem of illegal fishing in Indonesia in order to reduce losses. One of the efforts made to address the problem of illegal was through fishing diplomacy between related countries, particularly in marine affairs and fisheries field. How the role of marine and fisheries Indonesian diplomacy to tackle illegal fishing in Indonesia is one of the issues to examined in the study of the legal aspects against Illegal Unreported Unregulated Fishing activities (IUUF). Method of an empirical legal research because it is based on factual conditions of the problems on current situation. Results of theresearch showed that the role of diplomacy in marine and fisheries sector is very important and can improve Indonesia’s bargaining position in negotiations between countries in marine affairs and fisheriesfield, although it is not maximized yet on implementation. Neighboring countries Indonesia could prevent IUUF when they maximized diplomacy and achieve agreement among them. There for, diplomacy isimportant to be undertaken by the relevant ministries, i.e., (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF), the Ministry of Foreign Affairs (Foreign Ministry)), and supported by all parties that representthe interests of Indonesia in foreign countries.Keywords: the role of diplomacy, marine affairs and fisheries, illegal fishing handling

KETEPATGUNAAN TEKNOLOGI BUDIDAYA UDANG SECARA INTENSIF DI TAMBAK Yanti, Bayu Vita Indah; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ketepatgunaan teknologi merupakan salah satu indikator bahwa teknologi yang diintroduksi dapatdimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Untuk megetahuiketepatgunaan teknologi yang diterima oleh pengguna, dapat digunakan 7 (tujuh) indikator ketepatgunaanteknologi yang dikembangkan dari sifat dan ciri teknologi diintroduksi. Penelitian ini menggunakanpendekatan analisis kebijakan. Teknologi yang dievaluasi adalah teknologi yang diperkenalkan olehKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)pada demfarm budidaya udang di tambak secara intensif. Studi ini dilakukan sejak April hingga Juni2014, termasuk verifikasi lapang ke lokasi percontohan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.Analisis dan interpretasi data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologibudidaya udang secara intensif dapat dikatakan hanya tepat dikembangkan pada petambak yangmemiliki modal besar dan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan budidaya udang.Pengembangan budidaya udang secara intensif harus dilakukan melalui kerjasama antara petambakudang dan investor dan pemerintah melalui suatu pola yang disepakati secara bersama.Title: Efficiency Technology Intensive Shrimp Farming In PondTechnology efficiency is one indicator to show introduced technology can utilize by the communityproperly. To determine the efficiency of the technology acceptable to users, it can be viewed by 7 (seven)indicators that developed based on nature and characteristic of introduced technologies. This researchwas conducted using the approach of policy analysis.Evaluated technologies are technologies that wereintroduced by the Ministry of Marine and Fisheries Affairs (MMAF) through the Directorate General ofAquaculture (DJPB) in shrimp farming in ponds demfarm intensive. The study was conducted from Aprilto June 2014, including field verification to the pilot sites in Karawang Regency, West Java. Analysisand interpretation of the data was done descriptively. The results showed that intensive shrimp farmingtechnology only proper to develope on farmers who have big capital and have knowledge and experiencein implementing shrimp farming. Intensive shrimp aquaculture development should be done throughcooperation between shrimp farmers and investors and government through an agreed pattern.

PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Yanti, Bayu Vita Indah; Nasution, Zahri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 3 No. 2, Tahun 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.

PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN Yanti, Bayu Vita Indah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 4 No. 1, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Posisi centre of gravity kawasan asia pasifik menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawananyang tinggi terhadap ancaman dari luar. Hal inimuncul karena terbukanya dan tersebarnya wilayahwilayahIndonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancamkedaulatan Indonesia.Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) merupakan sistempertahanan keamanan yang dilaksanakan Indonesia dengan melibatkan semua komponen bangsadalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk wilayah perbatasan, nelayan memiliki peranstrategis sebagai komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Bagaimana upayapeningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrataselama ini? Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkanteori argumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan upaya peningkatan kapasitas nelayan sebagaikomponen pendukung sishankamrata seharusnya dilakukan secara komprehensif karena keterkaitanantar institusi pembinaan nelayan yang melibatkan tidak hanya pada institusi pertahanan.Title: Human Resource Capacity Fishermen Related Efforts inThe Defense of The BorderIndonesia has the position of center of gravity in Asia Pasific, and it caused Indonesia hasa high degree of vulnerability to external threats.This arises because of the opening and spread ofsovereign territory of Indonesia. It also resulted in disruption of security and stability that can threatenthe sovereignty of Indonesia. People’s security and defense systems (Sishankamrata) is a defensesystem that is implemented Indonesian security by involving all regions of the nation to maintain thesovereignty of Indonesia. In the border areas, fishermen have a strategic role as a supporting componentin maintaining the state’s territorial sovereignty. How efforts to increase fishing capacity in the borderregion as a supporting component of people’s security defense system for this? The discussion is basedon a literature study and analysis carried out based on the theory of argumentation. Based on theresultsof the discussion, an effort to increase fishing capacity as a supporting component of people’s securitydefense system should be done in a comprehensive manner, as the relationship between institutionaldevelopment that involves not only the fishermen on defense institutions.

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search