Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan
Vol 11, No 03 (2008)

PENJAMINAN PELAYANAN KESEHATAN, PERDEBATAN KURATIF VERSUS PREVENTIF, DAN KEADILAN GEOGRAFIS

Trisnantoro, Laksono (Unknown)



Article Info

Publish Date
16 Dec 2013

Abstract

Pelayanan kesehatan gratis sampai ke rumahsakit (RS) menjadi isu hangat yang diperdebatkanoleh berbagai pihak. Menarik menyimak diskusimengenai pelayanan kesehatan gratis melalui berbagaiprogram penjaminan pemerintah pusat dan daerah.Dalam editorial ini isu pelayanan kesehatan gratisakan dibahas dengan perspektif pemerataanpelayanan kesehatan. Ada pendapat yangmenyatakan tidak setuju pelayanan gratis karena akanmeningkatkan anggaran kuratif, sedangkan pelayanankesehatan preventif akan kekurangan dana. Pendapatini terutama berasal dari ahli kesehatan masyarakat.Dalam menyikapi perdebatan ini dikhawatirkanakan terjebak perdebatan yang kurang produktif karenamenekankan dikotomis antara pelayanan kesehatankuratif dan preventif. Kita sadar benar bahwa preventifmerupakan yang terbaik. Akan tetapi disadari pulabahwa ada berbagai kondisi yang membutuhkanpenanganan medik, dan bahkan justru meningkatketika kemajuan teknologi berkembang pesat.Sebagai gambaran, angka kecelakaan lalu lintas saatini meningkat tinggi. Kenapa celaka? Sepeda motorsemakin banyak, mesin kendaraan semakin besar,dan ruas jalan relatif semakin sedikit. Korbankecelakaan merupakan masalah kesehatanmasyarakat. Di samping itu, ada berbagai penyakityang memang ada dan sulit pencegahannya sepertiTB, Ca, diabetes, termasuk pula simptom sepertihipertensi yang semakin banyak.Perkembangan berbagai penyakit di masyarakattersebut membutuhkan penanganan medik.Celakanya, tidak semua daerah yang ada sepedamotornya (hanya sebagai ilustrasi) mempunyai tenagadokter bedah atau rumah sakit. Di Kabupaten Niasyang merupakan daerah terpencil, sampai pada tahun2007 tidak ada dokter bedah. Sementara itu jumlahkendaraan bermotor meningkat tajam, jalan rayadiperhalus dengan aspal hot-mix. Akibatnya jumlahkecelakaan meningkat, namun penanganan traumatidak cukup karena tidak ada dokter ahli bedah danahli bedah tulang. Sementara itu di Kabupaten Slemandi Yogyakarta, jumlah dokter bedah banyak. Dalamkonteks penyakit kardiovaskuler, tidak semua propinsimempunyai ahli jantung, atau tidak ada ahli anastesi.Akibatnya mereka yang menderita penyakit jantungakan kesulitan akses ke dokter. Apakah kita diamsaja kalau di sebuah kabupaten para korbankecelakaan, penderita diabetes, penyakit jantung, danlain-lain tidak dapat ditangani sementara di Jawa ataudi berbagai tempat yang dekat dengan RS dan tenagakesehatan dapat mendapatkannya. Atau mutupelayanan RS yang merawat pasien TB ternyatarendah, sehingga RS menjadi sumber penularan TB.Sebagai negara kesatuan, situasi pelayanankesehatan yang berbeda ini memang sungguh buruk.Ketidakadilan geografis di Indonesia saat inikarena tidak adanya pemerataan tenaga dokter dantenaga kesehatan lain dikhawatirkan akan memburukdalam era Jamkesmas yang bertumpu pada danapemerintah pusat. Di Jakarta 1 spesialis melayanisekitar 3000 orang, sementara di berbagai Propinsidi luar Jawa melayani 47.000 orang (data KKI).Keadaan ini membutuhkan pembangunan sektorkuratif di Indonesia dalam konteks pemerataanpelayanan kesehatan.Dalam konteks pelayanan kesehatan gratis, jikatidak ada usaha pemerataan tenaga dan fasilitaskesehatan maka kebijakan penjaminan pelayanankesehatan dengan dana pemerintah pusat akan lebihdinikmati mereka yang berada di dekat fasilitas tenagamedik dan RS. Ini berarti dana akan tersedot ke kotabesar dan pula Jawa.Bersamaan dengan program menggratiskanpelayanan kesehatan ke semua lapisan masyarakatdengan berbagai program penjaminan, ketimpangangeografis ini perlu diperbaiki dulu. Di berbagai propinsi,perlu ada penambahan dana untuk penambahanfasilitas RS. Perlu penambahan tenaga dokter, dokterspesialis, perawat serta fasilitasnya. Hal ini berartipendanaan pelayanan kuratif di DepartemenKesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untukmenyeimbangkan pelayanan kesehatan antar wilayahdi Indonesia. Memang benar bahwa anggaran preventifperlu meningkat. Akan tetapi anggaran preventif dapatjuga berada di Departemen lain, misalnya DepartemenPekerjaan Umum untuk infrastruktur air minum,Departemen Pendidikan untuk mendidik hidup sehat;Departemen Perhubungan untuk mengurangi emisigas buang, dan sebagainya. Patut dicatatDepartemen Kesehatan adalah satu-satunyaDepartemen di kabinet yang mengurusi orang sakit.Oleh karena itu, jangan sampai anggaran kuratif diDepKes dikurangi. Anggaran kuratif masih dibutuhkanuntuk menyeimbangkan pemerataan tenaga medikdan sarana pelayanan kesehatan.Sudah saatnya ahli-ahli kesehatan masyarakatmempunyai pandangan bahwa RS, tenaga kuratifseperti dokter dan spesialis, merupakan bagian darisistem kesehatan masyarakat yang perlu dirancangdan dikelola sebaik-baiknya secara terintegrasidengan aspek preventif dan promotifnya. LaksonoTrisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)

Copyrights © 2008