Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan
2015: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan

RANCANGAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PEMERINTAH DAERAH GUNA MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DAN TATA PELAPORAN YANG SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO)

-, Sohidin (Unknown)
Witurachmi, Sri (Unknown)
Ariyanto, Jonet (Unknown)



Article Info

Publish Date
07 Nov 2015

Abstract

ABSTRAKMasalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah sejauhmanakan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan,  sejauhamanakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagaimanakah implementasi sistem informasi akuntansi yang ada pada Pemkab Sukoharjo Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kesesuaian antara sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang telah berlaku dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Sektor Publik (SAP), 2) Mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, 3) Menyusun sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo.Penelitian ini diawali dengan melakukan survey ke seluruh SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Survey ditujukan untuk mengidentifikasi kesesuaian sistem informasi keuangan daerah di SKPD-SKPD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Pemerintah dan Standar Akuntansi Sektor Publik.  Selanjutnya, dilakukan pengujian atas kelayakan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internnya, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sistem yang sudah ada. Ketiga, melakukan FGD (focus discusion group) untuk mengidentifikasi chart of account yang digunakan dalam aplikasi pencatatan dan pengelolaan keuangan daerah. Keempat, merancang prototype dan menyusun sistem informasi akuntansi berbasis database. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal pokok; 1) belum mengacunya praktik akuntansi sektor publik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, 2) belum cukupnya pengungkapan yang dilakukan atas penyajian laporan keuangan daerah, 3) minimnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 4) belum terimplementasinya sistem informasi akuntansi yang bisa mempermudah penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik, dan PP No.71/2010 tentang akuntansi berbasis akrual.  ABSTRACTThe problem to be solved in this study is how suitability of financial management with government accounting standards, how compliance with the legislation in force, and how the implementation of accounting information systems that exist in Sukoharjo regency, Central Java. The purpose of this study were: 1) Identify and establish correspondence between the regional financial information system Government Sukoharjo that have been enacted by the Government Regulation and Public Sector Accounting Standards (SAP), 2) identify the needs of information systems in financial management, 3) Develop systems accounting information for financial management in Sukoharjo.This study begins with a survey to all SKPD and SKPKD in Sukoharjo district government. The survey aimed to identify the suitability of information systems in the area of financial SKPDs Sukoharjo District Government Regulation Government and Public Sector Accounting Standards. Furthermore, testing the feasibility of financial accounting information system of the region and its internal control system, to identify the weaknesses and strengths of the existing system. Third, do FGD (Focus Group Discussion) to identify the chart of accounts used in recording applications and financial management. Fourth, to design and construct a prototype-based accounting information system database. Results from this study show some basic things; 1) is not referring to public sector accounting practices in accordance with government accounting standards which accrual, 2) is not sufficient disclosure made on financial statement presentation area, 3) lack of compliance with the legislation in force and 4) have not applied accounting information system could facilitate the presentation of financial reporting in accordance with public sector accounting standards, and Regulation 71/2010 on accrual accounting. Kata Kunci:    Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Keuangan Daerah, SKPD-SKPKD, Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan

Copyrights © 2015