cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX PRIVATUM
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 794 Documents
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI SEBAGAI PERJANJIAN TAK BERNAMA Walukow, Stenly N.
LEX PRIVATUM Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian sewa beli itu timbul karena diserahkan kepada kebebasan berkontrak dan apakah perlu dibentuk suatu  UU baru untuk menciptakan perjanjian yang seimbang dalam praktek Sewa beli  serta bagaimanakah sikap Mahkamah Agung dalam hal perjanjian sewa beli, khususnya dalam putusannya menyangkut peralihan hak, status uang angsuran yang dibayarkan oleh pembeli serta menyangkut peralihan resiko. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kebebasan berkontrak pada mulanya bertujuan agar para pihak tanpa campur tangan pihak lainnya dapat merundingkan kepentingannya masing-masing dalam perjanjian. Dengan adanya kebebasan berkontrak itu diharapkan para pihak akan mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing. 2. Untuk melindungi pihak yang lemah, Negara perlu mengatur isi kontrak sewa beli dengan membuat Undang ? Undang yang menetapkan hal?hal yang terlarang dan hal?hal yang wajib dicantumkan dalam perjanjian, untuk menciptakan perjanjian yang seimbang dalam praktek sewa beli. 3. Sikap Mahkamah Agung dalam hal peralihan hak dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1241. K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989. Mahkamah Agung menyatakan bahwa walaupun ada perjanjian agar barang disita kalau tidak dilunasi, namun pihak penjual tidak dapat dibenarkan mengambil kembali barang tersebut dari pembeli tanpa izinnya, karena peralihan hak dalam sewa beli kendaraan bermotor terletak pada BPKB dan BPKB sudah beratasnamakan pembeli. Sedangkan sikap Mahkamah Agung pada status uang angsuran yang dibayarkan oleh pembeli serta menyangkut peralihan resiko telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri yang menghukum tergugat untuk membayar kekurangan angsuran sewa beli kendaraan tetapi dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut tetap milik tergugat. Kata kunci: Perjanjian, sewa beli, tak bernama.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA SEBAGAI PERJANJIAN BERNAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Soleman, Claudia
LEX PRIVATUM Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian bernama dalam KUHPerdata dan bagaimana pengaturan perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama dalam KUHPerdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perjanjian bernama dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Bab V sampai Bab XVIII dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi dalam masyarakat sehari-hari, namun jumlahnya terbatas. Misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, penitipan barang dan sewa menyewa. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian bernama adalah para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, para ahli waris mereka yang mendapat hak dari pandangan dan pihak ketiga. 2. Perjanjian sewa menyewa sebagai perjanjian bernama diatur dalam Pasal 1548 sampai 1600 KUHPerdata. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak diperkenankan tanpa waktu tertentu. Dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan atau penyewa. Dipindahtangankannya barang yang disewakan karena pewarisan atau jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.Kata kunci: Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Bernama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT) Honandar, Yessenia M.
LEX PRIVATUM Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil dalam konflik bersenjata non-internasional dan bagaimana peran upaya preventif dalam mengurangi jumlah kerugian dan korban dalam konflik bersenjata non-internasional.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pada dasarnya hukum dibuat sebagai upaya untuk menegakan keadilan dan memberikan rasa aman. HHI sebagai hukum yang berlaku dalam situasi perang dan konflik bersenjata, sangat diperlukan untuk meringankan penderitaan akibat kondisi-kondisi seperti itu dengan cara melindungi para korban yang tidak bisa mempertahankan diri dan dengan mengatur sarana dan metode peperangan. HHI dengan prinsip-prinsip dan dasarnya, hadir sebagai penyeimbang antara kebutuhan militer dan penghormatan akan hak-hak kemanusiaan. Hukum-hukum yang muncul dalam Konvensi-konvensi seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa mengatur mengenai perang dan konflik secara mendetail. Selain itu terdapat juga Protokol Tambahan 1977 yang merupakan tambahan atas Konvensi Jenewa 1949. 2. Hukum dan Peraturan-peraturan mengenai HAM juga memberikan perlindungan dengan cara tersendiri melalui ketetapan ataupun Undang-undang yang ada, serta para aktor kemanusiaan yang berperan aktif dalam bidang perlindungan HAM. Aktor-aktor kemanusiaan yang aktif dalam bidang kemanusiaan seperti PBB, ICRC, dan Amnesty International memiliki peran masing-masing yang semuanya membantu dengan cara mereka sendiri. Peran mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan berupaya semampunya untuk meringankan penderitaan para korban. ICRC sebagai organisasi yang menjalankan misi kemanusiaannya, berperan dalam situasi sengketa bersenjata internasional maupun dalam situasi sengketa bersenjata non-internasional. Dalam memberikan perlindungan terhadap orang sipil, baik dari hukum yang sudah ada, dalam perkembangan, dan yang akan datang, semuanya berfungsi demi keuntungan umat manusia secara keseluruhan. Tindakan pencegahan atau preventif yang diupayakan juga sebisa mungkin dirancang dan dijalankan agar meringankan derita para korban. Kata kunci: Orang sipil, konflik bersenjata
WANPRESTASI TERHADAP ISI PERJANJIAN DIVESTASI ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Ombeng, Gaby Pratty
LEX PRIVATUM Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara sehingga dikatakan telah terjadi Wanprestasi terhadap isi perjanjian dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan Wanprestasi serta penerapan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dengan belum terpenuhinya klausula divestasi, dengan demikian pihak Pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan penuntutan terhadap belum terpenuhinya kewajiban tersebut. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah sudah benar dengan didasarkan atas pengertian isi pasal 21 dari Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 9 UU N0. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri atas panel yang dikenal secara internasional dengan menggunakan dasar aturan dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsure asing (foreign elements) dari arbitrase ini dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional. Kata kunci: Divestasi, Pemerintah Indonesia, PT.Newmont Nusa Tenggara.
PEMAAFAN DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA Rumengan, Nova J.
LEX PRIVATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif pemaafan dalam penegakan system hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pendekatan restorative justice penegakan system hukum pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normative, disimpulkan bahwa: 1. Prinsip-prinsip system hukum pidana mengacu pada asas legalitas berlaku juga pada system yang lain, ini untuk membatasi kekuatan Negara terhadap warga Negara dalam hal melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Asas Legalitas berlaku KUHPidana terdapat pasal yang mengatur alasan penghapus dan alasan pemaaf (Pemaafan) terhadap pelaku kejahatan, hal ini juga berlaku pada penyelesaian di luar KUHPidana yaitu penyelesaian sengketa melaui adat, maupun melalui pendekatan agama yang dikenal dengan Restoratif Justtice yang belakangan ini mulai dikembangkan dalam praktek perkara pidana untuk kesepakatan saling memaafkan (Pemaafan), antara korban, pelaku yang diprokarsai oleh penegak hukum. 2. Bahwa pendekatan restorative justice sangat berperan sebagai jembatan perdamaian di antara para pihak, memberikan perlindungan atas segala derita dan kerugian akibat perbuatan pidana, baik dalam arti korban langsung maupun korban tidak langsung menghindarkan pelaku kejahatan dari sanksi pokok yang berat, dan menghindarkan Negara mengeluarkan dana lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, melalui pendekatan restorative justice dapat dijadikan alternative penyelesian masalah seiring dengan maraknya praktik penuntutan perkara pidana ke pengadilan yang dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.Kata kunci: pemaafan, restorative justice
GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUM DIKARENAKAN PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM (KAJIAN PASAL 76 KUHP) Jusuf, Dzainuddin A.
LEX PRIVATUM Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut dan menjalankan hukuman dan apakah asas Ne bis in idem dalam praktek putusan pengadilan bisa gugur untuk menuntut dan menjalankan hukuman. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative  disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana ialah: Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai.   Di luar KUHP juga ada dasar-dasar yang dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap pelaku tindak pidana, yaitu: Sebab abolisi dan amnesti;  Tak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan dan keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan.  2. Putusan yang dapat dikategorikan sebagai Ne bis in idem adalah Putusan Hakim dalam perkara pidana yang berbentuk: Putusan Bebas (Vrijspraak), Putusan Pelepasan/Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolging), Putusan Pemidanaan (Veroordeling), putusan ini bertitik tolak dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Kata kunci: Gugurnya hak menuntut, ne bis in idem
HAK TERSANGKA/TERDAKWA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM MENURUT KUHAP Togas, Jessie
LEX PRIVATUM Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak tersangka/terdakwa menurut KUHAP dan bagaimana peranan penasehat hukum/advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa, yang dengan menggunakan metode penelitian hokum normative disimnpulkan bahwa: 1. KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 secara tegas telah mengatur tentang hak-hak tersangka sebagai perlindungan Hak Asasi.  Hak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai salah satu diantara hak-hak tersangka/terdakwa.  2. Peran dari Penasihat Hukum/Advokat dalam membela kepentingan hukum terdakwa yakni sejak dari pemeriksaan pendahuluan (pasal 115 KUHAP), pada tahap penyidikan dilakukan pendampingan (melihat dan mendengar pemeriksaan) berlanjut ke tahap persidangan pengadilan yang membutuhkan perhatian penuh dari penasehat hukum/advokat untuk membela tersangka/terdakwa hingga adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap (pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Intinya peran advokat adalah untuk memberikan pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien mendapat hak-haknya dalam menjalankan proses hukum.Kata kunci: Penasehat hukum, hak tersangka, hak terdakwa
HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Rantung, Chesya Maranatha
LEX PRIVATUM Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang ahli waris kehilangan hak waris menurut KUHPerdata dan bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan yang dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ahli waris yang kehilangan hak waris terhadap warisan menurut KUHPerdata adalah mereka yang telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris, atau dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya atau mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. 2. Tanggung jawab pewaris terhadap warisan pewaris adalah memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melunasi utang-utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang dan melaksanakan wasiat jika pewaris meninggalkan wasiat.Kata kunci: ahli waris; kitab undang-undang hukum perdata;
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UUPA Suwahyuwono, Suwahyuwomo
LEX PRIVATUM Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian kepemilikan hak atas tanah melalui hibah dan bagaimana pembuktian kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah melalui hibah harus dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar penerima hibah mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang diperolehnya melalui hibah, karena sertifikat tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. 2. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak yang terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah. Untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka terhadap tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada proses pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.Kata kunci: Kepemilikan, Hak Atas Tanah, Hibah.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KARENA PENGARUH IKLAN Watuseke, Joshua
LEX PRIVATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dipengaruhi iklan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia di dasarkan pada tiga prinsip, yaitu prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen, prinsip perlindungan atas barang dan harga, serta prinsip penyelesaian sengketa secara patut. disamping, UUPK juga secara tegas memuat prinsip ganti kerugian subjektif terbatas dan prinsip ganti kerugian subjektif terbatas dan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik UUPK masih memiliki kekurangan-kekurangan karena mengatur ketentuan secara prinsipil bersifat kontradiktif, yaitu di satu pihak menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung gugatnya kepada konsumen, akan tetapi dipihak lain akan memungkinkan untuk diperjanjikan batas waktu pertanggunggugatan. Walaupun masih terdapat kekurangan UUPK, namun secara umum membebani pelaku usaha untuk bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan tanggung gugatnya kepada konsumen, pelaku usaha dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi tertentu. 2. Ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan bahkan juga ditemukan dalam lampiran persetujuan namun berbagai ketentuan yang terdapat didalamnya sangat bermanfaat bagi perlindungan konsumen/menguntungkan konsumen. Demikian pula ketentuan yang terkait dalam perlindungan konsumen pada umumnya terefleksi dalam berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia.Kata kunci: konsumen; iklan;

Page 1 of 80 | Total Record : 794


Filter by Year

2013 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 3 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 2 (2020): Lex Privatum Vol 8, No 1 (2020): Lex Privatum Vol 7, No 7 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 6 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 5 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 4 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 3 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 2 (2019): Lex Privatum Vol 7, No 1 (2019): Lex Privatum Vol 6, No 9 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 8 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 7 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 6 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 5 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 4 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 3 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 2 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 10 (2018): Lex Privatum Vol 6, No 1 (2018): Lex Privatum Vol 5, No 9 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 8 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 7 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 6 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 5 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 4 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 3 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 2 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 10 (2017): Lex Privatum Vol 5, No 1 (2017): Lex Privatum Vol 4, No 8 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 7 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 6 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 5 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 4 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 3 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 2 (2016): Lex Privatum Vol 4, No 1 (2016): Lex Privatum Vol 3, No 4 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 3 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 2 (2015): Lex Privatum Vol 3, No 1 (2015): Lex Privatum Vol 2, No 3 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 2 (2014): Lex Privatum Vol 2, No 1 (2014): Lex Privatum Vol 1, No 5 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 4 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 3 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 2 (2013): Lex Privatum Vol 1, No 1 (2013): Lex Privatum More Issue