cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
ISSN : 24604208     EISSN : 25497685     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 86 Documents
Perilaku Pemilih di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Emka, Odeles Kirawan
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.835 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.693

Abstract

AbstrakPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, sebagaimana diketahui telah memunculkan pasangan Anies-Sandi sebagai pemenangnya dan sah memimpin DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022. Pasangan Anies-Sandi unggul atas pasangan Ahok-Djarot yang sebelumnya memimpin DKI Jakarta. Peristiwa politik tersebut secara nyata telah menimbulkan dinamika politik yang sangat tinggi. Namun demikian perlu kiranya untuk melihat perilaku pemilih terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tersebut. Dalam penulisan ini akan di lihat perilaku pemilih di Wilayah Kecamatan Jagakarsa. Perilaku pemilih ini akan diihat dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Kata Kunci : Pilkada DKI Jakarta 2017, Perilaku Pemilih, Demokrasi AbstractThe election of the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta in 2017, as is known, has raised the Anies-Sandi pair as the winner and is legitimate to lead DKI Jakarta until 2022. The Anies-Sandi pair is superior to the Ahok-Djarot pair who previously led DKI Jakarta. These political events have significantly led to very high political dynamics. However, it is necessary to look at voter behavior related to the 2017 DKI Jakarta Regional Election. In this paper we will look at voter behavior in the Jagakarsa District Area. This voter behavior will be seen from a sociological, psychological and rational choice approach. Keywords: 2017 DKI Jakarta Election, Voter Behavior, Democracy
Studi Persuasi: Analisis Terhadap Kampanye Kementerian Kesehatan “Cegah, Obati, Lawan Diabetes” Melalui YouTube Permatasari, Yunita; Bernadette, Sophia; Kusumawardhana, Indra
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.495 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.695

Abstract

Abstract This article carries out an in-depth analysis of the campaign activity "Prevent, Treat, Fight Diabetes" uploaded by the Ministry of Health on YouTube as a form of government efforts in carrying out a persuasion of the public. Weighing efforts to strengthen public awareness of the prevention of the disease. The main question that will be asked is how can the persuasion efforts of the Ministry of Health through the "Prevent, Treat, Fight Diabetes" Campaign uploaded on YouTube affect the recipients of the message being communicated? To answer this question, this article uses the Elaboration Likelihood Model persuasion analysis model popularized by Richard E Petty and John T Cacioppo. Using qualitative research methods that use descriptive analysis and in-depth interviews, the results of this study are expected to be able to provide a comprehensive picture of the government's efforts to persuade people in certain goals. Keywords: Persuasi, Pemerintah, Kampanye, Diabetes Mellitus, YouTube         Abstrak Artikel ini melakukan analisis mendalam terhadap aktifitas kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes” yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan di YouTube sebagai suatu wujud upaya pemerintah dalam melakukan suatu persuasi terhadap masyarakat. Menimbang upaya untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit tersebut. Pertanyaan utama yang akan diajukan adalah bagaimana upaya persuasi Kementerian Kesehatan melalui Kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes”yang diunggah di YouTube dapat memengaruhi penerima pesan yang dikomunikasikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan model analisis persuasi Elaboration Likelihood Model yang dipopulerkan oleh Richard E Petty dan John T Cacioppo. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan in depth interview, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dari upaya pemerintah dalam melakukan persuasi terhadap masyrakat dalam tujuan-tujuan tertentu.Keywords: Persuasi, Pemerintah, Kampanye, Diabetes Mellitus, YouTube
MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DENGAN HAK PATEN DAN HAK MEREK Dewi, Triayu Ratna; Putriyanti, Erma Defiana
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.068 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.697

Abstract

ABSTRAKMelindungi pengetahuan tradisional menjadi isu penting di Indonesia, hal ini disebabkan karena ada keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan adanya sarana untuk melindungi hak masyarakat lokal. Sehubungan dengan keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya genetik  dan pengetahuan tradisional ternyata belum mampu menikmati seutuhnya hasil pemanfaatan secara ekonopemanfaatan sumber daya tersebut secara ekonomi.Oleh sebab itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara melindungi sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normative dan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melindungi sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional dengan Hak Paten terlihat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) serta dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, khususnya Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3). Peraturan tersebut menentukan bahwa jika invensi berkaitan dan/ atau berasal dari sumber daya genetic dan/ atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetic dan/ atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Melindungi sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional dengan Hak Merek juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Terkait dengan Persetujuan Madrid. Kebjiakan tersebut merupakan suatu upaya untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan produk jamu lokal agar bisa setara dan mendapat kepercayaan dari konsumen internasional. Kata Kunci : Melindungi, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional, Hak Paten, Hak Merek
Study Analysis UU ASN, MENUJU PENYEDERHANAAN BIROKRASI (The Act of ASN, Toward Bureaucratic Trimming ) Situmorang, Chazali H
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.941 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.699

Abstract

AbstractJokowi emphasizes 5 (five) strategic programmes. Those programmes are not something new, and have been introduced in several occasions, including to the Cabinet recently. One of them is “Bureaucratic Trimming has to be done massively. Investment to create employment opportunity has to be prioritized. Excessively lengthy procedures must be shortened. How? Bureaucracy must be trimmed. Echelon formation must be simplified. Echelon I, Echelon II, Echelon III, Echelon IV, isn’t that too much? It should be simplified to just two levels, substituted by functional positions that appreciate skill, appreciate competence”. What would be the detailed plan, and what would be the more specific and measured technical activities, depends on how Bappenas will formulate them. For five years strategic planning, the media is RPJMN 2020-2024, which then broken down to annual planning in Rencana Kerja Tahunan (RKT), formulated through trilateral meeting between Bappenas, Kemenkeu, and related Ministries/Sector. The Government’s tool is bureaucracy, so that every bureaucrats are driven to have high competency as directors, controllers, and service providers along with other stakeholders. The Act of ASN is very clear, that places ASN within specific duties of policy and leadership. So, why is The Government’s bureaucracy tend to have more structural positions, rather than functional positions? Why are the bureaucrats still reluctant to fill in functional positions, rather than structural positions? On the other hand, The Act of ASN mandated the simplification of the three-level structural positions to just two levels like mentioned before, and gave maximum opportunity to the more expertise, and more skilled functional positions. That is why, it is necessary to do bureaucratic trimming. The importance is so that the objective of governing can be reached, just like the Constitution mandate to fulfil a welfare state.This paper discusses The Government’s commitment to do bureaucratic trimming, into two-level structural positions, and replaces the rest of structural positions into functional positions, with respect to individual competencies. This paper uses descriptive analysis, by capturing the nation policies within the nation law. that is executed by the Government as the nation’s administrator.The key findings of this paper are (1) Bureaucracy history in Indonesia started form the Dutch colonial era, bequeathed to the Indonesian Government using Max Weber Model (Weberian); (2) The notion of bureaucracy revitalisation has started since 10 years ago, in the form of “Bureaucracy Reform”, as a tribute to “Margaret Thatcher effect” in bureaucratic trimming; (3) The Act of ASN was legalised in 2014, with the spirit of Bureaucracy Reform. ASN is driven to have high competencies, to be professional, to have integrity, to remain neutral in politics, and to fight corruption, collusion, and nepotism - aside from the need of bureaucratic trimming; (4) Withing 5 years since The Act of ASN, there has been no bureaucratic trimming. Even if there has, it is deemed ineffective. Bureaucracy is still “fat”, with excessively wide span of control and high expenses; (5) President Jokowi in Indonesia Maju Cabinet, has made a final decision to trim the bureaucracy chain. Bureaucracy structure will be trimmed in half. From four-echelon formation, will be trimmed to just two-echelon formation, and the rest will be filled with administrative and functional positions. This is aligned with The Act of ASN; (6) Technically speaking, bureaucratic trimming is not difficult to implement. The most important thing is to assure ASN that there will be no hindrance in their normative rights, salaries, and career path; (7) The main obstacle is some bureaucrats who have no potential to develop, compete, or remain professional. There must be an honored way to solve it, rather than being left like “pebbles within our shoes”. Golden handshake should be a plausible alternative.Keyword: Bureaucratic Trimming; Government’s tool is bureaucracy: stakeholders.; structural positions,: functional positions: welfare state: Government’s commitment: nation’s administrator: individual competencies: Bureaucracy Reform: ASN is driven to have high competencies; to be professional; to have integrity; to remain neutral in politics;  and to fight corruption; collusion; and nepotism ; - AbstrakJokowi mengedepankan Lima Priotas Program Strategis. Kelima program strategis tersebut bukanlah hal yang baru, sudah sering disampaikannya pada berbagai kesempatan, termasuk juga disampaikan oleh para Menteri  beberapa waktu yang lalu. Salah satu dianatarnya adalah; Penyederhanaan birokrasi ( bureaucratic trimming)  dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.  Caranya bagaimana?. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Agar  disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Bagaimana rencana detailnya, dan menjadi kegiatan teknis yang lebih spesifik dan terukur, tentu menjadi urusan Bappenas memformulasikannya. Untuk rencana 5 tahun sudah ada rumahnya bernama RPJMN 2020-2024, dan juga kemudian lebih dirinci lagi menjadi target kerja satu tahun  yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui forum trilateral antara Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/Sektor terkait. Perangkat pemerintah adalah birokrasi, dan oleh karena itu para birokrat dituntut untuk punya kompetensi tinggi sebagai pengarah, pengendali, dan peran pelayanan dapat dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Undang-Udang ASN sudah sangat jelas, menempatkan aparatur sipil negara itu dalam tugas-tugas yang bersifat kebijakan dan kepemimpinan. Lantas, kenapa Birokrasi pemerintahan saat sekarang ini, tangga jabatan strukturalnya masih gemuk, sedangkan jabatan fungsionalnya masih terbatas?. Kenapa para brokrat masih enggan untuk menempati jabatan fungsional dari pada struktural?. Sedangkan UU ASN mengamanatkan pada penyederhanaan jabatan struktural dengan 3 tingkatan dalam dua segmen jabatan sebagaimana diuraikan diatas. Dan memberikan ruang yang luas untuk jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan. Oleh karena itulah, diperlukan pemangkasan birokrasi (Bureaucartic Trimming), menjadi penting, supaya tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan itu dapat tercapai, sesuai dengan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare state).Dalam kajian yang dilakukan terkait dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan  birolrasi, hanya sampai pada 2 level jabatan struktural, dan me replace jabatan struktural selebihnya dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi masing-masing, dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan memotret kebijakan-kebijakan negara dalam bentuk hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Poin penting yang dapat disimpulkan adalah: 1) Perjalanan birokrasi di Indonesia sangatlah panjang. Mulai zaman Pemerintahan Belanda, diwariskan kepada Pemerintah Indonesia dengan mdel Max Weber (Weberian). 2) Semangat Revitalisasi Birokasi dengan tema Reformasi Birokrasi, sudah sejak 10 tahun yang lalu diwacanakan. Sebagai bentuk imbas globalisasi  yang dibawakana oleh Pemerintahan Margareth Thatcher, dengan melakukan gerakan memangkas birokrasi. 3) UU ASN lahir tahun 2014, dengan semangat Reformasi Birokrasi. ASN dituntut punya kompetensi tinggi, profesional, berintegritas, netral, tidak berpolitik, dan melawan kopupsi, kolusi dan neopotisme. Disamping perlu dilakukannya penyederhanaan  struktur birokrasi. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan  birokrasi dimaksud tidak bergerak. Kalaupun bergerak hanya lebih bersifat dipermukaan saja. Birokrasi masih tetap gemuk, rentang kendali yang panjang, dan masih menggunakan biaya yang besar. Belum efektif dan efisien. 5) Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sudah sampai pada keputusan final, agar memendek  mata rantai birokrasi. Struktur birokrasi dipotong separuhnya. Dari empat jenjang eselonering jabatan, hanya dibenarkan dua jenjang struktural, dan selbihnya pada jabatan administrasi dan fungsional. Hal ini sesuai dengan perintah UU ASN. 6) Secara teknis pelaksanaan, pemangkasan birokrasi tidaklah sulit. Yang penting bagi ASN harus diberikan kepastian bahwa hak normatifnya, tunjangan, jenjang karier dan kepangkatannya tidak  terhambat. 7) Kendala utama, adalah pada para birokrat yang memang sudah pada tidak punya potensi untuk berkembang, bersaing, dan kemampuan profesional sudah mandeg. Harus dicarikan jalan keluar yang terhormat. Jika tidak akan dapat menjadi krikil di sepatu. Golden second mungkin alternatif yang bijak, bagi yang berkeinginan
MEMAHAMI KOMPLEKSITAS GROWTH TRIANGLES Nizmi, Yusnarida Eka
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.15 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.701

Abstract

Tulisan ini menganalisa beberapa konseptual utama dalam lingkup fenomena growth triangle yang dibagi menjadi beberapa pembahasan. Diawali dengan etimologi dari growth triangle dan membahas  apa yang membedakannya dengan bentuk kerjasama ekonomi regional lainnya. Terminologi Growth Triangles  muncul setelah deputi Pedana Menteri Singapura Goh Chok Tong menggunakannya pada Desember 1989 untuk menjabarkan kerjasama ekonomi subregional yang melibatkan Singapura, Selatan Johor dan Pulau Batam di Indonesia. Growth Triangles, mengeksploitasi komplementaritas diantara negara-negara yang berbeda secara geografis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam rangka promosi ekspor. Growth Triangles menampilkan karakteristik-karakteristik mikrolinkages, namun dibedakan oleh komposisi tripartite. Mereka dianggap sebagai “transnational economic” dimana ekonomi-ekonomi yang memiliki perbedaan sumber daya dari ragam faktor produksi, jasa, tenaga kerja, modal, sumber daya alam,  efesiensi-efesiensi yang ada, dan kekuatan-kekuatan masing-masing negara. Dalam teori, lebih besar comaprative advantage yang ada, maka dapat menjamin anggota-anggota yang ada untuk bekerja secara bersama-sama diluar batas-batas negara mereka. Growth Triangle merujuk pada dimensi Comparative tersebut. Area-area ekonomi pinggiran, yang jauh dari pusat-pusat utama, secara khusus diuntungkan. Dalam Growth Triangle juga ditemukan insentif sosial-ekonomi yang meningkat yakni peluang-peluang mendapatkan pendapatan dan pekerjaan.  Kata Kunci: Kerjasama ekonomi, Growth Triangle, Prospek dan Pertumbuhan, Comparative Advantage, Keuntungan Kompetitif.
UPAYA MENINGKATKAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN APLIKASI BALANCE SCORECARD PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI JAKARTA Sumardi, Rebin; Efendi, Suryono
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.115 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.681

Abstract

                                                             AbstractEvery company in the current era of globalization is highly required to be able to show optimal and superior performance in order to compete internationally, not just globally. Company performance can succeed well when supported by resources that are able to produce and realize the vision and mission of the organization. Organizations that are supported by strong and competent human resources with high commitment can definitely produce optimal performance. Higher education as an organization engaged in educational services is also required to demonstrate the ability to manage consumers optimally through a planned and systematic process, so that they have a good performance in managing educational services through the implementation of good university tridharma. Organizational performance in Higher Education can be measured through the Kaplan Balanced Scorcard approach, where the measurement approach includes (1). financial perspective, (2). Consumer perspective, (3). Internal business perspective, (4). and perspectives on learning and growth. Through this approach National University Organizational performance can be measured by finding that through financial, consumer, and internal business approaches can show good performance, but the measurement of a learning and nursing perspective approach shows poor performance. From the results of the performance of the National University, the organization's performance generally shows success, but the learning and growth perspective still needs to be pursued with a variety of strategic breakthroughs, in order to succeed well in the future. Keywords: Organizational Performance, Balanced Scorecard, financial perspective, consumer, internal processes, growth.      AbstrakSetiap Perusahaan dalam era globalisasi saat ini, sangat dituntut untuk dapat menunjukan kinerja yang optimal dan unggul agar dapat bersaing di dunia internasional, bukan hanya global. Kinerja Perusahaan dapat berhasil dengan baik manakala didukung dengan sumber daya yang mampu menghasilkan dan mewujudkan visi misi organisasinya. Organisasi yang didukung dengan SDM yang tangguh dan kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi pasti dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Perguruan Tinggi sebagai organisasi yang bergerak di jasa pendidikan juga dituntut dapat menunjukan kemempuan dalam meleyani konsumen dengan optimal melalui proses yang terencana dan sistematis, sehingga memiliki kinerja yang baik demi meleyani jasa pendidikan dengan penyelengaraan tridharma perguruan tinggi yang baik. Kinerja organisasi di Perguruan tinggi dapat diukur melelui pendekatan Balanced Scorcard dari Kaplan, dimana pendekatan pengukuran ini meliputi (1). perpsektif keuangan, (2). Perspektif konsumen, (3). Perspektif bisnis internal, (4). dan perspekif pembelajaran dan pertumbuhan. Melalui pendekatan ini kinerja Organisasi Universitas Nasional dapat diukur dengan temuan bahwa melalui perndekatan secara financial, konsumen, dan bisnis internal dapat menunjukan kinerja baik, namun pengukuran pendekatan perspektif pembelajaran dan pertimbuhan menujukkan kinerja yang kurang baik. Dari hasil pengukurn kinerja Universitas Nsional, secara umum kinerja Organisasi menunjukkan keberhasilan, namun pada persektif pembelajaran dan pertumbuhan masih perlu diupayakan dengan berbagai terobosan strategis, agar berhasil dengan baik di kemudian hari. Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Balanced Scorecard,  Perspektif keuangan, konsumen, proses internal, pertumbuhan.
PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH DALAM HIMPITAN AMBIGUITAS POLITIK DAN URGENSI USWAH POLITIK Zulfikar, Ian; Al-Barbasy, Ma'mun Murod
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.696

Abstract

ABSTRACTThe Pancasila debate as an ideology of the country accompanied the long journey of the Indonesian nation. Muhammadiyah offers a new formula related to Pancasila by calling it Darul Ahdi wa Syahadah, a consensus and witness state. The mention of Pancasila as Darul Ahdi wa Syahadah is an affirmation to strengthen the position of Pancasila as the state ideology. Political reality becomes so pragmatic because political morality is "ambiguous" . Even sadder, immoral political behavior and sticking with abuse of power is actually done by making the Pancasila as a cover or cover. Mental revolution requires fundamental changes that involve material, mental, cultural and political revolutions. The basis and direction of this mental revolution is the value of the Pancasila, especially those contained in the first, second and third precepts. The most important thing in carrying out the Mental Revolution is the need for political ideology (uswah). Uswah gives a lot of examples in religion, an example in terms of moral integrity, which includes the exemplary in establishing a relationship with power.Keywords: Pancasila, Mental Revolution, Political Ambiguity, Political Schools ABSTRAKPerdebatan Pancasila sebagai ideologi negara mengiringi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Muhammadiyah menawarkan rumusan baru terkait Pancasila dengan menyebutnya sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, yaitu negara konsensus dan negara kesaksian. Penyebutan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah merupakan penegasan untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Realitas politik menjadi begitu pragmatis lantaran moralitas politik yang “mendua” (ambigu). Lebih menyedihkan lagi, perilaku politik amoral dan lekat dengan abuse of power justru dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai kedok atau tameng berlindung. Revolusi mental menghendaki adanya perubahan mendasar yang melibatkan revolusi material, mental kultural, dan political. Dasar dan haluan revolusi mental ini adalah nilai Pancasila, terutama yang terdapat dalam sila pertama, kedua, dan ketiga.Yang paling penting dalam melakukan Revolusi Mental adalah perlunya keteladanan (uswah) politik. Uswah memberikan banyak keteladanan dalam beragama, keteladanan dalam hal integritas moral, yang termasuk di dalamnya adalah keteladanan dalam menjalin relasi dengan kekuasaan.Kata Kunci: Pancasila, Revolusi Mental, Ambiguitas Politik, Uswah Politik
AESTHETIC VALUES SUFISM IN FORMING OF THE SOLIDARITY IN URBAN COMMUNITY Rohmah, Ichmi Yuni Arinda
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.355 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.700

Abstract

AbstractSufisme have long been rooted in some groups of Indonesian society. One thing that is unique to the Sufi community in metropolitan cities in Indonesia is that its adherents are not only Muslims but also non-Muslims. Research conducted by the researcher intends to examine the existence of Sufism in the urban community environment, the researcher also examines the aesthetic values of Sufism which are the attraction of urban society to follow Sufi teachings, and researchers conduct research on the solidarity of the community formed in urban communities in Indonesia . The location of this research is in the capital city of Indonesia, Jakarta. This study uses a type of phenomenological (qualitative) research method. Extracting field data using interview, observation, and documentation techniques. The results of the study explain that the teachings of Sufism still exist in urban communities that are in the midst of the life of the metropolitan city of Jakarta, Indonesia. The Sufism community that teaches Sufi teachings can be accepted by most urban communities. One of the driving factors that makes urban society to study the teachings of Sufism is the aesthetic value of Sufism, besides that the Sufism teachings are built in creating community solidarity among urban communities who are very heterogeneous in their socio-cultural background. Sufism aesthetic values can be obtained by adherents through various religiosity activities (dhikr, praying, preaching, shalawat, etc.) and the arts of Sufism (music, songs, dances, fashion creativity, etc.). Keywords: Sufism, Aesthetics, paguyuban, Circle of Friends, Urban Communities.                   Abstrak Sufisme telah lama mengakar dalam beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Satu hal yang unik bagi komunitas sufi di kota-kota metropolitan di Indonesia adalah bahwa penganutnya tidak hanya Muslim tetapi juga non-Muslim. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bermaksud untuk menguji keberadaan komunitas sufi di lingkungan masyarakat perkotaan, peneliti juga meneliti nilai-nilai estetika sufisme yang merupakan daya tarik masyarakat perkotaan untuk mengikuti ajaran sufi, dan peneliti melakukan penelitian tentang solidaritas komunitas yang dibentuk di komunitas perkotaan di Indonesia. Lokasi penelitian ini adalah di ibu kota Indonesia, Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian fenomenologis (kualitatif). Penggalian data lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ajaran sufisme masih ada di masyarakat perkotaan yang berada di tengah-tengah kehidupan kota metropolitan Jakarta, Indonesia. Komunitas sufi yang mengajarkan ajaran sufisme dapat diterima oleh sebagian besar komunitas perkotaan. Salah satu faktor pendorong yang membuat masyarakat urban mempelajari ajaran sufisme adalah nilai estetika sufisme, di samping itu ajaran sufisme dibangun dalam menciptakan solidaritas komunitas di antara masyarakat perkotaan yang sangat heterogen dalam latar belakang sosial budaya mereka. Nilai-nilai estetika sufisme dapat diperoleh oleh penganutnya melalui berbagai kegiatan religiusitas (dzikir, sholat, khotbah, shalawat, dll.) dan seni sufism (musik, lagu, tarian, kreativitas fasion atau busana, dll). Kata kunci: Sufisme, Estetika, paguyuban, Circle of Friends, Komunitas Kota.
Makna Penting Keberadaan Komunitas Politik keamanan Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Kawasan Saragih, Hendra; Yani, Yanyan M
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.973 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.694

Abstract

Abstract            This paper seeks to emphasize that ASEAN's strategic position in the Southeast Asian region, which has never used military and armed forces in resolving conflicts between members of ASEAN or outside ASEAN Members and this is ASEAN's greatest achievement in regulating peaceful interactions within the region. The development and formation of the ASEAN security posture in the form of a Security Political Community are certainly expected to play a large role in the framework of becoming the forefront of ASEAN in the effort to improve relations that have been torn apart by the conflict and to re-knit it to be more peaceful and set an example for other regions.Keywords: Regional Security, Effectiveness, region, Conflict  AbstrakMakalah ini berupaya menegaskan bahwa posisi strategis ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah menggunakan kekuatan militer dan bersenjata dalam menyelesaikan konflik baik antar sesama anggota ASEAN ataupun di luar Anggota ASEAN dan ini merupakan prestasi terbesar ASEAN dalam mengatur interaksi damai di dalam kawasan. Pembangunan dan pembentukan postur keamanan ASEAN yang berbentuk Komunitas Politik keamanan tentunya diharapkan akan banyak berperan dalam rangka menjadi garda terdepan ASEAN dalam upaya memperbaiki relasi-relasi yang sudah tercabik akibat konflik yang pernah terjadi dan merajutnya kembali agar lebih damai dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya.Kata Kunci : Keamanan Regional,Efektifitas,kawasan,Konflik
KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PROSES PENETAPAN APBD 2015 Jumadin, Zainul; Wibisono, Yusuf
POPULIS Vol 4, No 8 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (924.734 KB) | DOI: 10.47313/ppl.v4i8.698

Abstract

ABSTRAK Dalam penyelenggaraan sistem otonomi daerah dan desentralisasi, diskursus tentang pola relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kajian menarik. Hal ini mengingat dalam prakteknya, pasang surut hubungan Kepala Daerah dan DPRD dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang di daerah, seperti halnya yang terjadi dalam konflik Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Penetapan APBD Tahun 2015. Konflik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama dan DPRD menarik untuk diteliti tidak hanya banyak menyita perhatian publik, namun yang lebih penting kasus ini merupakan preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beranjak dari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015, serta untuk memahami pola yang digunakan dalam penyelesaian konflik politik antara Gubernur DPRD DKI Jakarta Dalam Penetapan APBD Tahun 2015.Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, teori yang digunakan menggunakan teori yang dikemukakan Paul M. Collier yang menyebutkan bahwa secara garis besar konflik politik disebabkan oleh dua hal, yakni karena perbedaan kepentingan, dan perebutan sumber daya (resources) yang langka atau sangat terbatas. Sedangkan teori penyelesaian konflik politik yang digunakan teori yang dikemukakan Simon Fisher, yang menyebutkan pola penyelesaian konflik terbagi menjadi tiga cara, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (case study).Dari hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa faktor utama penyebab konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam penetapan APBD tahun 2015 adalah faktor pemerintahan daerah yang terbelah (divided local government), dan faktor perbedaan kepentingan politik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta. Konflik antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemukan titik temu setelah melalui proses panjang dalam upaya penyelesaiannya. Pola penyelesaian konflik yang digunakan adalah pendekatan mediasi, dengan mengikutsertakan Kementeriaan Dalam Negeri RI dalam penyelesaian konflik tersebut, untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kata Kunci: Konflik Politik, Hubungan Kepala Daerah dan DPRD           ABSTRACT In the implementation of regional autonomy and decentralization systems, the discourse on the pattern of power relations between the Regional Head and the Regional Representative Council (DPRD) is an interesting study. This is because in practice, the ups and downs of the relationship between the Regional Head and the Regional Parliament are influenced by the political dynamics that develop in the region, as was the case in the conflict between the Governor and the Regional Parliament of DKI Jakarta. Determination of the 2015 APBD. not only attracted a lot of public attention, but more importantly this case was a bad precedent for the administration of regional government. Starting from this, this study aims to analyze the factors that cause conflicts between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination, and to understand the patterns used in resolving political conflicts between the Governor of the DKI Jakarta DPRD in the 2015 APBD Determination.In order to answer the research problem, the theory used uses the theory put forward by Paul M. Collier who states that in general political conflict is caused by two things, namely because of differences in interests, and the seizure of scarce or very limited resources. While the theory of political conflict resolution used by Simon Fisher's theory, which states the pattern of conflict resolution is divided into three ways, namely negotiation, mediation, and arbitration. In accordance with the objectives to be achieved, this study was designed using qualitative research methods, with a case study approach.From the research findings, it is stated that the main factors causing conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD in determining the 2015 APBD are the divided local government factor, and the difference in political interests between the Governor and the DKI Jakarta DPRD. The conflict between the Governor and the DKI Jakarta DPRD finally found a common ground after a long process of resolution. The pattern of conflict resolution used is a mediation approach, by involving the Indonesian Ministry of Internal Affairs in resolving the conflict, to find a meeting point that is mutually beneficial to both parties. Keywords: Political Conflict, Relationship between Regional Head and DPRD