cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. serang,
Banten
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 20878923     EISSN : 25499319     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik (JAP) berisi artikel ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun studi literatur yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi negara. Diterbitkan sejak Juni 2010 oleh Laboratorium Administrasi Negara FISIP Untirta. Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: SATU ANALISIS SINGKAT Agustino, Leo
Jurnal Administrasi Publik Vol 7, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (946.192 KB)

Abstract

Pemerintah telah membatalkan 3134 Peraturan Daerah. Terdapat empatperihal yang menyebabkan Perda dibatalkan: (i) Perda dan Perkada tersebutmenghambat investasi (perizinan, retribusi, jasa usaha, IMB, sumbangan pihak ke-3,dan lainnya); (ii) Perda dan Perkada tersebut bertentangan dengan undang-undang yanglebih tinggi dan kepentingan umum; (iii) Perda dan Perkada tersebut bertentangandengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan MahkamahKonstitusi (sumber daya air, menara telekomunikasi, BUMD, dan pengalihan urusan);dan (iv) Perda dan Perkada lainnya yang dirasa tidak perlu karena merupakan normaawam yang berlaku di masyarakat. Pembatalan 3.143 Perda harus dilakukan dalamrangka menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 23 tahun2014 dan Putusan MK, mendorong pertumbuhan ekonomi
ELECTRONIC GOVERNMENT : SUATU INOVASI PENINGKATAN MANAJEMEN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE Jumiati, Ipah Ema
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 1 (2010): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.381 KB)

Abstract

Information technology era began in developed countries, where there is utilization of digital technology (Digital Electronic Services) has produced a form of government bureaucracy a new mechanism, known by the term Electronic Government (e-Government). With e-Government is expected interactions between the government and its people are too bureaucratic, the mechanism of interaction is much more friendly. In other words the implementation of e-Government is an orientation of new digital technologies in the development of management information systems as a result of the utilization of information technology developments and breakthroughs in order to service to the community faster, easier, cheaper without the limitation of space and time. In principle, the e-government is one way of providing public services more effective, efficient, transparent and accountable in line with the principles contained in the good governance (good governance). In the development and implementation in both developed countries and in developing countries, so far, e-government brings a positive impact on the application of these principles around the concept of good governance and public service. Therefore the application of e-government, which must be accompanied by reforms of public sector management, good corporate governance reform and strengthening of civil society is a thing that can not be put off no longer.
PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA CILEGON Ridwan, Ridwan; Rusli, Budiman; Saefullah, A.Djadja; Nurasa, Heru
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6790

Abstract

Permasalahan permukiman kumuh banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Keterbatasan ruang dan tingginya akan kebutuhan ini menyebabkan tingginya harga lahan untuk rumah yang harus dibeli oleh masyarakat kota. Permasalahn kemisikinan menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin kota hidup dengan tidak teratur yang  menimbulkan meluasnya kawasan kumuh di suatu kota. Penelitian ini terfokus pada kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan penanganan kawasan pemukiman kumuh di Kota Cilegon. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian dinas terkait, masyarakat kawasan pemukiman kumuh dan pelaksana kegiatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa sumberdaya yang tersedia dalam pengentasan permukiman kumuh di Kota Serang masih perlu ditingkatkan. Dari sumberdaya anggaran daerah untuk alokasi penataan permukiman kumuh dinilai masih minim, sehingga anggaran masih dominan mengharapkan dari dana pusat yaitu APBN.
ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL Jumanah, Jumanah; Sanjaya, Natta; Mulyani, Ipah
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6820

Abstract

Beberapa hal yang mendasar perlunya penataan pasar salah satunya bahwa pasar merupakan alat vital tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tempat pemenuhan ini memberikan dua pengertian yaitu pemenuhan bagi konsumen, artinya konsumen mencari dan mendapatkan apa saja hal-hal yang dibutuhkan dengan mudah dan bebeas memilih kebutuhannya dipasar. Pasar tradisional, di masa globalisasi saat ini tengah mengalami berbagai macam masalah.Permasalahan yang umumnya terjadi pada pasar tradisional di tanah air ialah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar, oleh karena itu perlunya kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang tidak hanya saja menyentuh pada perbaikan pembangunan fisik tetapi secara menyeluruh meliputi tata kelola dan pembiyaan. Untuk melihat kefektivan suatu kebijakan yang dilaksanakan pasti akan dilihat dari beberapa dampak yang ditimbulkan baik dampak sosial dan dampak ekonomi yang mucul sesuai yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Dan dampak yang dikehendaki ini tentunya menjadi motivasi dan rujukan agar pengelolaan pasar menjadi lebih baik baik lagi untuk diadopsi dipasar-pasar lain di seluruh Indonesia, begitupun dengan dampak yang tidak dikehendaki yaitu dilaukukan suatu cara atau upaya pemerintah untuk segera mengambil tidakan atau langkah konkrit dalam menanganai permasalahn tersebut agar tidak merugikan semua pihak.
PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Stiawati, Titi; Rusli, Budiman; Saefullah, A. Djadja; Karnesih, Erlis
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6792

Abstract

Anak jalanan hingga saat ini terus menjadi permasalahan publik yang belum tuntas diatasi dengan baik. Fenomena ini banyak muncul di wilayah-wilayah perkotaan, yang salah satunya terjadi di Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian ini terfokus pada implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Serang melibatkan beberapa unsur, diantaranya Standar dan sasaran kebijakan dilakukan melalui kegiatan melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial dan tenaga kerja. Sumberdaya yang melibatkan lembaga-lembaga sosial dan pemerhati anak jalanan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi antar badan pelaksana dimana setiap instansi mengambil peran masing-masing dan saling bekerjasam dan menguatkan. Karakteristik pelaksana terdiri dari pelaksana penjaringan dan proses penggiringan untuk meningkatkan keterampilan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik dilakukan melalui pendekatan kebijakan dengan diberikan bekal untuk keterampilan agar dapat mandiri dan dikembalikan pada lingkungan keluarga serta masyarakat sekitarnya. Sikap pelaksana bagi instansi yang ditunjuk dilakuan penindakan melalui kekeluargaan dan pembinaan secara mental dan diberikan motivasi agar mereka mau kembali kerumahnya dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak.
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SERANG Saldi, Pradita; Listyaningsih, Listyaningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6735

Abstract

Pelaksanaan Kota Layak Anak merupakan upaya pemenuhan hak anak yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih adanya hambatan dalam pelaksanaan dilihat dari kelembagaan yang melaksanakannya belum memiliki komitmen dari sumberdaya yang ada dan kerjasama yang aktif belum terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penguatan kelembagaan yang sudah dilakukan dalam Kota Layak Anak di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori pembangunan lembaga oleh Milton J. Esman dalam Eaton (1986). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar proaktif dalam memenuhi hak anak yang dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi sumberdaya ketenagaan, anggaran maupun sarana prasarana telah dipenuhi, meskipun pada pelaksanaannya komitmen terhadap pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dan sinkronisasi duduk bersama menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemennuhan hak anak.
PARADOKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG Hirawan, Zaenal
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6789

Abstract

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, untuk itu penyediaan dan pemenuhannya diatura oleh Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pada bidanya. Kebijakan merupakan landasan yuridis bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang salah satunya kebijakan dalam pembangunan perumahan. Kabupaten Subang mempunyai Perda RTRW yang menjadi salah satu rujukan dalam pembangunan perumahan. Belum adanya aturan atau kebijakan yang teknis tentang perumahan memberikan dampak pada lahan-lahan atau areal yang tidak terlidungi dengan kebijakan. RDTR yang masih dalam tahapan rancangan memberikan kelonggaran pada pihak pengembang dalam mengajukan lahan potensial untuk dibangun perumahan. Lahan pertanian merupakan bagian terbesar yang terdampak dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Subang. Satu sisi pemerintah menyediakan kebutuhan primer dalam kehidupan namun sisi lain pemerintah juga memberikan dampak pada lahan pertanian yang digunakan. Hal ini belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Subang dalam menjaga produktivitas pangan namun juga memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah dan pihak pengembang juga berdampak pada tarik ulurnya dalam penentuan lokasi pembanguan perumahan. Diperlukannya konsistensi dalam menjalankan kebijakan khususnya kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Subang, sehingga tidak ada areal atau lahan pertanian yang produktif digunakan dalam kebijakan yang lain.
EFEKTIVITAS PROGRAM KAWASAN DESA MANDIRI PANGAN DI KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG Apriellyany, Trikhe Deva; Widyastuti, Yeni; Jumiati, Ipah Ema
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6738

Abstract

Melalui Program Kawasan Desa Mandiri Pangan, diharapkan masyarakat desa mampu memproduksi dan memenuhi produk-produk pangan yang dibutuhkan dengan didukung unsur-unsur sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, sarana dan prasarana, sehingga dapat mengurangi risiko kerawanan pangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak kendala seperti antara lain pelatihan yang diberikan belum mencakup kebutuhan seluruh kluster,belum adanya mitra usaha tetap untuk pemasaran hasil produksi dan olahan, kurang aktifnya tim pendamping dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang belum dilakukan secara menyeluruh. Dengan menggunakan teori dari Duncan (dalam Steers, 2012:53) dengan 3 (tiga) indikator yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 104 responden, hasil penelitian menunjukkan efektivitas program mencapai 64 persen. Maka rekomendasi penelitian adalah  melakukan pendampingan kelompok tani di setiap kluster yaitu budidaya, pengolahan dan pemasaran, penyampaian sosialisasi program yang maksimal serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.
KONFLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI PESISIR TELUK BANTEN Cadith, Juliannes
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6929

Abstract

Konflik  sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir  Teluk Banten. Karena begitu banyak kepentingan yang terlibat  dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Teluk Banten, pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten   perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman dan penyelarasan berbagai kepentingan tersebut, Tujuan dari penelitian adalah  untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, Penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta  resolusi konflik yang efektif dalam menyelesaikan konflik  pemanfaatan sumber daya  di pesisir   Teluk Banten. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif - kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik yang terjadi dapat dikelompokan menjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat  dan Konflik antara swasta dengan masyarakat, dimana masing konflik tersebut mempunyai karasteristik yang berbeda. Sumber atau penyebab konflik di pesisir Teluk Banten adalah ;   a. Perubahan karasteristik wilayah pesisir  yang semula ?open acces? menjadi ?controlled access?, b. Perbedaan Kepentingan, c. Tujuan Bersaing  yang memicu persaingan pemanfaatan ruang  d.Kerusakan atau degradasi lingkungan, e. Pembatasan akses serta  Ketidak adilan pemerataan  hasil pembangunan yang dilihat sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang. Penyelesaian konflik di pesisir Teluk Banten dapat mengunakan metode     coercion , arbitaration , mediation, compromise, hingga Adjudication sesuai sesuai dengan karasteristik konflik yang dihadapi.
KONDISI KESETARAAN GENDER DALAM PROMOSI JABATAN ESELON II PEREMPUAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Fammy R, Secillia; Nurasa, Heru; Widianingsih, Ida; Buchori, Ahmad
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v10i2.6793

Abstract

Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi terdapat kecenderungan Peraturan gubernur tersebut belum di implementasikan dengan baik terutama di dalam roda pemerintahan Jawa Barat, hal ini diperkuat dengan rendahnya jumlah pejabat structural eselon II perempuan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan itu maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya gambaran gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan tergambarnya kondisi gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi Jawa Barat, apakah memang tercapai kesetaraan gender atau sebenarnya terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yaitu fenomenologi dengan mengelaborasi teori sociopsychological yang dikemukakan oleh Newman (1993) dan dimensi gender equality yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2008:60) terhadap promosi jabatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terjadi ketidaksetaraan gender dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Selain itu ketidaksetaraan gender ini di pengaruhi oleh dimensi gender equality dimana dari empat dimensi gender equality, dimensi akses, partisipasi dan control merupakan dimensi yang paling mempengaruhi dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Hal ini disebabkan masih adanya pandangan negatif dari pimpinan terhadap perempuan yang menyebabkan para calon pejabat eselon II perempuan ?minder? dan memutuskan tidak berpartisipasi dalam promosi jabatan, system pengambilan keputusan untuk pejabat yang tidak melibatkan kaum perempuan dan kecenderungan perempuan yang memilih keluarga dibandingkan karir.

Page 1 of 11 | Total Record : 107