cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY
ISSN : 08546509     EISSN : 25494600     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hukum Legality (JIHL) is a peer-reviewed open access Journal to publish the manuscripts of high quality research as well as conceptual analysis that studies in any fields of Law, such as criminal law, private law, bussiness law, constitutional law, administrative law, international law, islamic law, criminal justice system, and the others field of law as a forum to develop the science of Law. JIHL published by University of Muhammadiyah Malang twice in a year every March and September.
Arjuna Subject : -
Articles 145 Documents
The use of social media bot accounts on influencing public opinion: a legal review in Indonesia Fatmala, Devi Rahma; Amelia, Amanda; Trianingsih, Fitri Agustina
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v28i2.12148

Abstract

Today’s political discourse cannot be separated from the usage of social media. There are plenty of political actors using it to campaign their issues and attack their political rivals to influence public opinion. One of the instruments used by the political actor in using social media is bot accounts. Bot accounts are an automated online account where all or substantially all of the actions or posts of that account are not the result of a person. The usage of bot accounts is viewed as harmful for democracy by many experts on law and democracy. However, lots of states have no regulation regarding the usage of bot accounts, including Indonesia. This article intends to bring legal review on the usage of bot accounts to influence public opinion in Indonesia. By using deliberative democratic theory, this article views that the usage of bot accounts could prevent the objective achievement of democracy based on the 1945 Constitution. The authors recommend the regulation of bot accounts through the revision of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions with bringing up various notable arguments regarding the law implementation.
Journal Front Page Journal, Administrator
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 27, No 2 (2019): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1272.723 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUNUHAN ANAK SEKETIKA SETELAH DILAHIRKAN OLEH IBU KANDUNGNYA Purnamawati, Shinta Ayu
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Vol 20, No 2 (2013): September 2012 - Februari 2013
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v20i2.1546

Abstract

Oleh : Shinta Ayu PurnamawatiDosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah MalangEmail : Sweetest_shinta@yahoo.comAbstraksiPerkosaan adalah ketidakadilan terbesar pada wanita. Tetapi ketidakadilan yanglebih besar terjadi jika anak yang juga merupakan korban hasil perkosaan turut dibunuh.Pada dasarnya seorang wanita memiliki rasa keibuan yang alami. Jauh di lubuk hatinyaselalu ada kasih dan kekuatan. Keputusan untuk melahirkan anak adalah keputusan untukmembawa sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang kelihatannya jahat. Keputusan iniadalah kemenangan atas kejahatan perkosaan. Keputusan ini akan membawa si wanitauntuk selalu mengingat keberanian dan kemurahan hatinya, dibandingkan ketakutan danrasa malunya. Dalam kasus pembunuhan anak seketika setelah dilahirkan oleh seorang ibukorban perkosaan hukuman yang diterima oleh sang ibu seringkali dirasa kurangmemenuhi rasa keadilan. Hal tersebut dikarenakan pembunuhan yang dilakukannyaadalah akibat perkosaan dimana pelaku pembunuhan ini (ibu) juga adalah korbankejahatan yang lain. Sekalipun dirasa kurang adil hal ini tidak menjadikan alasan tindakanpembunuhan anak seketika setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu korban perkosaanmenjadi legal. Selain fakta bahwa bayi-bayi yang tak bersalah akan terbunuh, hukum iniakan menemui kesulitan jika dijalankan. Jika seorang wanita mengaku diperkosa dan olehkarenanya hendak menghilangkan nyawa anak yang masih dikandungnya ataupun anakyang baru saja dilahirkannya, dapatkah wanita ini memberikan bukti nyata kalau iadiperkosa? Haruskah ia melaporkan perkosaan dirinya pada polisi?Kata Kunci: Wanita (Ibu), Korban, Pembunuhan anak seketikan setelah dilahirkan.AbstractRape is the greatest injustice to women. But the greater injustice occurs if thechildren who were victims of rape participate killed. Basically, a woman has a naturalsense of motherhood. Deep down there is always love and strength. The decision to havechildren is the decision to bring something good out of something that looks nasty. Thisdecision is a victory for the crime of rape. This decision will bring the woman to alwaysremember the courage and generosity, rather than fear and shame. In the case of murder ofthe child immediately after birth by a mother of rape victim sentence received by hismother often felt less sense of fairness. This is because the murder was a result of rapewhere the perpetrator is (mother) is also another victim of crime. Although it is less fairthis does not make the cause of action immediately after the killing of children born bymothers of rape victims become legal. Besides the fact that babies are innocent will bekilled, this law would have difficulty if executed. If a woman alleges rape and thereforewant to eliminate the still unborn childs life or the child who has just birth, this womancan give evidence that she was raped? Should she reported her rape to the police?Key Word : Women (Mother), Victim, murder of the child immediately after birth
Analisa Kriminologis terhadap Prostitusi Yang Dilakukan Mahasiswi di Malang Editor, Haris,
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY LEGALITY
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v0i0.276

Abstract

      Kejahatan adalah sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut pendapat Kartini Kartono: Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya".1       Dan sepanjang sejarah hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang ditakuti oleh masyarakat, tetapi hal tersebut selalu ada di dalam masyarakat karena merupakan suatu penyakit. Seorang ahli sosiologi berpendapat dari sudut sosiologis.
MENUJU PENGELOLAAN SUBER DAYA AGRARIA YANG ADIL, DEMOKJIATIS, DAN BERKELANJUTAN : PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN1 Nurjana, I Nyoman
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY LEGALITY
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v0i0.303

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam3 Sumber daya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tak terbarukan (non renewable) serta yang berbentuk modal alam (natural resources stock), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.    Hutan tropis (tropical rain forest) Indonesia adalah terluas kedua di dunia. Hutan yang diperkirakan luasnya mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia (Kantor MENLH, 1990; Nurjaya, 1993). Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati (biodiversity) terkaya di dunia, yang melipufi 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis repril, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis terumbuhan tropis (More, 1994). Garis pantai Indonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Perairan yang luas menyediakan wadah yang nyaman bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara 6,7 sampai 7,7 metrik ton. Terumbu karang dengan 70 genus yang ada merupakan wujud keanekaragaman koral terbesar di dunia (Choi & Hutagalung, 1998). Demikian pula, sumber daya mineral yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia, seperti emas, tembaga, baru bara, perak, nikel, timah, bauksit, dll. Merupakan kekayaan alam bumi Nusantara (Kantor MENLH, 2000; Bachriadi, 1998).
FORMAT KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERUBAHAN LANJUTAN KONSTITUSI ., Sirajuddin
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Vol 20, No 2 (2013): September 2012 - Februari 2013
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v20i2.1537

Abstract

Oleh : SirajuddinDosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang,Email: sirajuddin_widyagama@yahoo.co.idAbstraksi :Perubahan lanjutan terhadap UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan.Independensi kekuasaan kehakiman memerlukan penegasan sehingga lebih berpihak padaparadigma hak asasi manusia dan negara hukum. Komisi Yudisial perlu diperkuat,disamping sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman yang selainmengawasi Hakim Agung dan hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung jugamengawasi Hakim Konstitusi.Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, KonstitusiAbstract :Further changes to the 1945 Constitution is a necessity. The independence of thejudiciary requires confirmation that favored paradigm of human rights and the rule of law.Judicial Commission needs to be strengthened, as well as an external watchdog to overseethe judiciary besides the Chief Justice and the judges of the Supreme Court also oversees theConstitutional Court.Key Word: Judicial Power, the Constitution
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KONSEP SEA GATE INTERNATIONAL (SGI) GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MARITIM INDONESIA Kumalasari, Galuh Wahyu
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 2 (2016): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.164 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v24i2.4270

Abstract

The idea of the Indonesian Autonomy of maritime shows that Indonesia is not yet self-sufficient in the maritime sector. This simple statement is a major issue that must be resolved. Indonesia has ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) through Act No. 17 of 1985, but there has been no significant progress to outperform the competition with countries in the world. The concept of Sea Gate International (SGI) to implement the development and improvement of both quantity and quality is the main port to adjust international standards should be a realistic and optimistic step in order to realize the independence of maritime in Indonesia. Foreign ships will be more and more anchored in Indonesia and will improve the optimization of human resource development, science and technology as well as product quality and service the maritime sector. Narrates deeper, the existence of Indonesia as SGI will be one important factor to improve the position of Indonesia in world geoeconomic and geopolitical map. Policy Planning seriously need to be realized in the long term development plan, making clear the direction and the benchmark every year running
IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Purwadi, Ari
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY LEGALITY
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v0i0.295

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan
SUATU PERBANDINGAN PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI TAIWAN DAN DI INDONESIA Yunari, Sri Bakti
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 24, No 1 (2016): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.089 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v24i1.4258

Abstract

Regulation comparison between Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) in Indonesia and Corporate Social Responsibility in Taiwan, aiming to compare the regulation of CSR in Taiwan and CSER in Indonesia. This Comparison carried out using the normative research method, which analyzed descriptively illustrating that regulation CSER at Art 74 Indonesian Law No. 40 of 2007 on Limited Company in conjuction with Government regulation Number 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of limited company compared with Corporate Social Responsibility Regulation in Taiwan as required by the Taiwan Stock Exchange Corporation (TWSE) and GreTai Securities Market (GTSM)
Distorsi Proses Anggaran: Kasus RAPBD 2005 Kabupaten Malang Sopanah, Ana
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY LEGALITY
Publisher : Faculty of Law University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.034 KB) | DOI: 10.22219/jihl.v0i0.284

Abstract

Ada yang menarik dipenghujung tahun ini. Lagi-lagi DPRD dan Birokat disibukkan dengan mekanisme tahunan pembahasan RAPBD 2005 yang diajukan oleh Tim Anggaran (eksekutif) dan dibahas bersama dengan Panitia Anggaran (legislatif) untuk selanjutnya ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD). Kabupaten Malang selangkah lebih maju. jika, dibandingkan dengan Kota Malang dan Kota Batu yang mengalami keterlambatan pembahanan RAPBD 2005. Karena, persoalan alat kelengkapan di tubuh mereka (dewan) yang baru saja atau bahkan belum terbentuk. Saat ini, nasib rakyat Kabupaten Malang kurang lebih 2.300.000 jiwa sangat di tentukan oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Malang yang membahan RAPBD 2005 dalam kurun waktu lebih kurang 20 hari, setelah Bupati melempar Arah kebijakan Umum (AKU) dan Nota Keuangan RAPBD 2005.

Page 1 of 15 | Total Record : 145