cover
Contact Name
M Ali Rusdi
Contact Email
alirusdibedong@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diktum@stainparepare.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pare pare,
Sulawesi selatan
INDONESIA
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
ISSN : 16931777     EISSN : 25488414     DOI : -
DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Jurusan Syariah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Fokus pada kajian Studi Ilmu Syariah, Hukum Islam, dan Ekonomi Islam meliputi: Ruang Lingkup Ibadah, Hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, Hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, Hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), Hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), Hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah), dan Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah). Etika Publikasi
Arjuna Subject : -
Articles 350 Documents
TELAAH HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENDAPATAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Azzochrah, Nurul Azizah; Wahab, Abdul; Ridwan, Saleh
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.777

Abstract

Penelitian ini berjudul Telaah Ekonomi Islam Terhadap Pendapatan Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran pendapatan terhadap kesejahteraan keluarga dan Bagaimana pandangan Islam terhadap Istri yang bekerja?. Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data; Observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan adalah; Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun sampel pada penelitian ini adalah istri yang bekerja dikelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positef terhadap kesejahteraan keluarga dan keluarga yang berkarir ganda dikelurahan Manggala berdasarkan pengukuran BPS termasuk kedalam keluarga sejahtera. Dalam Islam tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja sepanjang tidak melanggar aturan syariat islam, bekerjanya wanita malah sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu ta?awun dan maslahat.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP Masluha; Hamid, Abdul; Aris
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.784

Abstract

Pola Kemitraan adalah kerjasama kemitraan atau yang dikenal sebagai syirkah yaitu kerjasama antara dua pihak yakni antara Perusahaan (Inti) dan peternak (Plasma). Melalui pola kemitraan ini, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, pihak peternak mendapatkan permodalan sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari memasarkan hasil produksi dan sarana produksi peternakan. Pola kemitraan antara PT. Ciomas Adistwa dengan peternak dalam usaha peternakan ayam potong di Panca Rijang Sidrap mengunkapakan: pertama, perusahaan memfasilitasi kebutuhan peternak dalam hal ketersediaan sarana produksi dan hasil ternaknya, sedangkan peternak menyiapkan lahan, kandang serta peralatan kandang berupa tempat makan, tempat minum, dan tenaga kerja. Kedua, kontrak perjanjian antara perusahaan PT.Ciomas Adisatwa dengan peternak di Panca Rijang Sidrap melakukan kontrak perjanjian yang sesuai kesepakatan yang telah disepakati dari masing-masing pihak. Ketiga, pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan usaha peternak ayam potong di Panca  Rijang Sidrap dengan perusahaan PT.Ciomas Adisatwa  yaitu dalam hal menghasilkan keuntungan yang dibolehkan menurut Islam dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan.
REFLEKSI PERBANKAN DIGITAL DAN AKUNTABILITAS ZAKAT   PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Utami, pertiwi
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.801

Abstract

ABSTRAKPerbankan digital dan pertanggungjawaban zakat yang baik dapat meningkatkan minat membayar zakat atas tolok ukur syariah. Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan membuat peran sumber daya manusia bergeser. Padahal sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan salah satu sumber potensial pendapatan zakat. Literasi zakat dan minat membayar zakat juga rendah di perbankan Islam. Peneliti tidak menemukan data zakat dalam laporan statistik pada bank syariah secara nasional. Tampaknya itu hanya ditemukan dalam presentasi laporan tentang sumber dan penggunaan dana zakat bank syariah swasta. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak secara optimal mengelola zakat. Melalui studi literatur, peneliti memberikan solusi bagaimana pengelolaan zakat dapat dilakukan untuk meningkatkan minat membayar zakat tetapi tetap dapat mempertahankan penggunaan sumber daya manusia (pekerjaan). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa minat membayar zakat pada bank syariah tidak dapat direalisasi secara maksimal jika tidak didukung oleh upaya internal. Upaya yang dapat dilakukan adalah transparansi laporan zakat, peningkatan literasi, akselerasi dan optimalisasi manajemen digital zakat bank syariah.
HAK PENDIDIKAN ANAK DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI LARANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR Sulaeman, Rian Rosita
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.814

Abstract

Penelitian ini diarahkan kepada dua hal pokok yaitu, (1) Faktor Penyebab pernikahan di bawah umur. (2) kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak perempuan. Metode pengumpulan data : Wawancara,Observasi dan Dokumentasi dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur diantaranya adalah masalah ekonomi, sudah ada jodohnya, dan ketakutan orangtua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat dikatakan bahwa masyarakat belum sadar hukum terutama bagi mereka yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini karena kesadaran masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Kampung Muncang mengenai larangan pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak dapat dikatakan belum sadar hukum karena hanya mengetahui mengenai pengertian dari pernikahan di bawah umur tanpa mengetahui peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian kaitannya dengan mendapatkan hak pendidikan adalah, jika mereka melakukan pernikahan sebelum batas umur yang ditetapkan artinya mereka belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal yang mereka bisa.  
WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 368K/AG/1995) mutmainah, iin; Sabir, Muhammad
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.818

Abstract

Penelitian ini membahas tentang wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang prinsip pembagian warisan dalam hukum islam, dan memahami kedudukan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama, serta menganalisa bentuk pertimbangan serta dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan bagian ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris beda agama menjadi permasalahan karena status perbedaan agama menjadikan ahli waris tersebut terhalang untuk mendapatkan hak waris. Melalui putusan Mahkamah Agung ini hakim memutuskan bahwa ahli waris beda agama mendapat hak melalui wasiat wajibah dengan pertimbangan maslahat. Meskipun tidak terdapat aturan mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, hakim telah berhasil melakukan ijtihad dan melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai hukum yang ada. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim benar-benar melaksanakan tugas sebagai pembuat hukum yang menerima, memeriksa, serta memutus perkara untuk keadilan sosial. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian hakim untuk memutus perkara-perkara yang dianggap baru melalui pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan dengan tetap berdasar pada al-Qur?an dan hadis.
EKSISTENSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN APBD KOTA PAREPARE aman, Badruzz; Anwar, Alfiansyah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.819

Abstract

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari hanya 28 responden terdiri atas anggota DPRD, Pemda dan tokoh masyarakat Kota Parepare.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, pertama, Keberfungsian pengawasan DPRD Periode 2014 s.d. 2019 terhadap pengelolaan APBD 2016 Kota Parepare dapat dikategorikan berdayaguna. Karena dukungan pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD Kota Parepare. Dari tingkat pengalaman dan latar belakang organisasi Anggota DPRD Kota Parepare memang sudah memberikan dukungan karena rata-rata anggota DPRD Kota parepare berpengalaman  dalam berorganisasi. Dilihat dari respon masyarkat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Paepare sangat memberikan respon yang cukup baik, karena secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Anggota DPRD Kota Parepare relatif cukup tinggi.
A, THE LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK) Nugraheni, Prasasti Dyah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum waris dalam Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur sesuatu dan tidak ada unsur paksaan dalam hukum waris. Karena hukum waris ini adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang memiliki sifat dasar mengatur, maka dalam hukum waris ini ada aturan yang mengatur pewaris asetnya selama pewaris masih hidup. Untuk mendapatkan warisan, itu dapat dilakukan dengan dua cara, yang meliputi memperoleh warisan berdasarkan hukum dan memperoleh warisan berdasarkan wasiat (ad testamento). Untuk mendapatkan warisan berdasarkan hukum, maka harus ada bagian absolut (legitime portie) dari warisan, yaitu keberadaan bagian absolut yang digunakan untuk melindungi warisan dari tindakan ahli waris yang dapat membuat wasiat (ad testamento) yang menyimpang dari bagian absolut (legitime portie).
AKOMODASI ‘URF TERHADAP UPAYA PRIBUMISASI FIKIH MU’ÂMALÂT DI INDONESIA Akmal Bashori
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.821

Abstract

Urf adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena urf merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan tindakan-tindakan secara berulang dalam praktiknya dan disetujui oleh masyarakat setempat. Tradisi ini menjadi simbol budaya dalam suatu tradisi dalam perspektif epistimologi fikih yang menjadi salah satu elemen dari formulasinya. Upaya dari yurisprudensi tentang muamalah melalui jalan dari tanggapan positif masyarakat yang masih diakui keberadaannya. Prinsip-prinsip seperti ini saling bersesuaian?legowo? (QS 4: 29), tradisi ?maro? dalam fikih muamalat disebut mudharaba, tradisi ?ijon?(salam). Semua tradisi itu mendapat pengakuan hukum sebab fikih bersifat responsif dan akomodatif kepada urf, lagi pula hukum dasar fikih muamalat adalah bersifat pembolehan.
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN HOLDING TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEKTOR PERTAMBANGAN pikahulan, rustam; Faiz, Abdul Karim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v17i2.1019

Abstract

Pada tanggal 29 November 2017 akta inbreng telah diteken oleh pemegang saham PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ATNM) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) dan menyetujui perpindahan saham pemerintah ke PT Indonesia Asahan Inalum (Persero) serta menjadi bukti bahwa Holding BUMN Tambang secara resmi terbentuk.  Dalam RUPSLB yang dilakukan oleh ketiga BUMN tersebut telah disepakati juga perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki Negara. Dasar hukum yang dipakai oleh pemerintah dalam pembentukan holding BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
POLA DAN PERILAKU KONSUMSI RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOTA MAKASSAR Supatminingsih, Tuti
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.251 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas pola dan perilaku konsumsi rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis konsumsi rumah tangga di Kota Makassar, didominasi oleh pengeluaran untuk nonfood. Pendapatan, pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah anggota keluarga, tabungan, kredit, status pekerjaan kepala rumah tangga secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perilaku konsumsi rumah tangga keluarga di Kota Makassar berdasarkan perspektif ekonomi Islam, pertama, pembelian barang-barang makanan dan non-makanan sesuai dengan konsep kebutuhan, yang merupakan kebutuhan untuk lebih memprioritaskan dan telah memperhatikan ajaran agama Islam; kedua, mashlahah yang dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan bukan makanan adalah perolehan utilitas dan berkah dalam mengkonsumsi makanan dan non makanan, ketiga, manfaat yang diperoleh tidak hanya di dunia tetapi di akhirat juga, karena dalam pengeluaran konsumsi masih ada aspek sosial, seperti zakat, infaqandsedakah, sehingga kegiatan konsumsi yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai agama

Page 1 of 35 | Total Record : 350


Filter by Year

2010 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 17 No 1 (2019): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 2 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 16 No 1 (2018): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 2 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 15 No 1 (2017): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 2 (2016): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 14 No 1 (2016): Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 2 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 13 No 1 (2015): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2014): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 11 No 1 (2013): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2012): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 10 No 1 (2012): Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 2 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 9 No 1 (2011): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 2 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Vol 8 No 1 (2010): DIKTUM : JURNAL SYARIAH DAN HUKUM More Issue