cover
Contact Name
Muhammad Siddiq Armia
Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
dedysumardi@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
ISSN : 25028006     EISSN : 25498274     DOI : -
Core Subject : Social,
PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah is law journal publishing research results, legal theory, legal philosophy, constitutional law, legal debate, socio-legal, and other recent issues relating to case law. The journal basically establishes to provide the debate on current law issues in Indonesia, having very dynamic law and has a lot of plural issues, such as on human rights, international laws, Sharia law, constitutionality of parliamentary products, law and politics, and election justice. The articles from worldwide are considered to publish as long as fulfilling all of submission requirements. Petita is issued two times a year, April and November. The deadline submission for April period is in 28 February, and 30 September for November period.
Arjuna Subject : -
Articles 48 Documents
NURCHOLISH MADJID DAN HARUN NASUTION SERTA PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFATNYA MUNIR, MUAMMAR
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i2.2318

Abstract

Artikel ini berjudul Nurcholish Madjid dan Harun Nasution yang merupakan dua tokoh Indonesia sekaligus pemikir Islam yang mempunyai pengaruh kuat dan luas dalam sejarah intelektualisme Islam yang ada di Indoneia. Pemikirannya membawa dampak yang amat luas dalam kehidupan keagamaan Islam di Indonesia dari bergagai kalangan, terutama sekali dalam dunia akedemisi karena berbagai gagasan dari meraka menjadi pendukung dalam berbagai literature yang berkaitan, dan lebih dari itu ia bahkan menjadi rujukan serta kiblat kaum intelektual Muslim Indonesia. Salah satu bukti betapa kuatnya pengaruh Cak Nur, ialah ia berhasil mengembangkan wacana intelektual dikalangan masyarakat Islam secara modern, terbuka, dan demokratis, begitu pula dengan pola pikir yang dikembangkan oleh Harun Nasution yang merupakan seorang teolog islam modern yang bercorak pemikiran rasional.
SANKSI HUKUM TERHADAP PERBUATAN LIWATH DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) SAFINAH, SAFINAH
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v1i2.1307

Abstract

The purpose of this paper was to find out the provisions of the criminal act penalties of liwat (sodomy) against minors under the Act No. 35/2014 on the Protection of Children and the Qanun No. 6/2014 on the Jinayat (criminal acts) Law, and which was more effective between the Act and the Qanun on liwat case. Findings showed that the penalties within the Act No. 35/2014 included imprisonment of at least five (5) years and a maximum of 15 (fifteen) years, and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). Meanwhile, in addition to the penalties stipulated in the Act, the Jinayat Qanun No. 6/2014 further sentenced the offenders with a whip of at most 100 (one hundred) lashes or a maximum fine of 1,000 (one thousand) grams of pure gold or imprisonment for a maximum of 100 (one hundred) months. Of the two types of these punishments, both carried equal deterrent effects. However, flogging was seen to be more effective in terms of the psychological aspect. Keywords: Legal Sanctions, Homosexuality against Minors
TEORI BELAH BAMBU SYAHRIZAL ABBAS : ANTARA TEORI RECEPTION IN COMPLEXU, TEORI RECEPTIE DAN TEORI RECEPTIO A CONTRARIO IRMAWATI, IRMAWATI
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i2.2315

Abstract

Teori belah bambu suatu teori yang sering kita dengar di dalam perpolitikan. Guru besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas menempatkan teori ini dalam perkembangan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Teori belah bambu ini beliau ungkapkan ketikA pemberlakuan teori receptie oleh staf penAsehat hindian Belanda pada abad peralihan 18 dan 19 masa penjajahan Belanda. Christian Snouck Hurgronje siapa yang tak kenal namanya yang mencetus teori receptie ini. Menurut Syahrizal Abbas, teori receptie ini berupaya mengangkat hukum adat dengan menekan hukum Islam sebagaimana mana teori belah bambu itu sendiri. Padahal menurutnya hubungan hukum adat dengan hukum Islam bagaikan sekeping mata uang yang masing-masing sisinya tak dapat di pisahkan. Keduanya memiliki peran yang sejajar dan sama, saling melengkapi dengan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Hukum adat menerima hukum Islam sebagai tingkat tertinggi dan kesempurnaan dari sistem hukum adat, sedangkan hukum Islam juga menerima hukum adat dalam proses legislasinya.
SEKULARISME HUKUM DALAM FRAME TIMUR DAN BARAT ABUBAKAR, AZMI
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i1.1815

Abstract

Hingga kini sebuah aliran filsafat Barat yang bernama sekularisme telah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari para cendekiawan Islam. Berbagai tulisan terkait sekularisme dikutip kemudian tulisan itu diambil pula sebagai rujukan oleh para generasi ilmiyah lintas zaman. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembahasan menyangkut hal ihwal sekularisme. Posisi sekularisme menjadi sorotan besar manakala dikaitkan dengan hukum Islam an sich. Pengobok-obokan hukum Islam melalui kaca sekularisme telah melahirkan banyak intelektual Islam bermanhaj sekuler.Pada kenyataannya, Barat sendiri mulai meninggalkan sekularisme secara perlahan. Kesadaran Barat meninggalkan manhaj sekularisme ditandai dengan munculnya hegemoni Islam secara perlahan, bahkan kedepan diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di Eropa mewakili entitas Barat.Posisi Islam sendiri sampai saat ini masih rentan dengan manhaj sekularisme. Paska tokoh Kemal di Turki memploklamasikan dirinya sebagai pembawa sekularisme sukses yang kemudian diikuti pula oleh para intelektual Islam lainnya. Hal ini menjadikan para intelektual Islam dilematis. Seolah-olah, manhaj sekularisme bisa menaikkan derajat beragama lalu dikait-kaitkan pula dengan sekte-sekte yang muncul di era pertengahan semisal muktazilah.Sekularisme akhirnya menjadi warna baru dalam Islam, filsafat sekularisme mulai dipaksakan dalam ajaran Islam. Mendefiniskan sekularisme sebagai upaya pemisahan agama dan negara rupanya belumlah cukup.
LEGAL PERPSECTIVE ON THE TRADE FACILITATION AGREEMENT (TFA): INDONESIA CASE STUDIES Ersya, Ozy Diva
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v1i1.1294

Abstract

he application of trade facilitation needs further analyses in the context of Indonesian’s law. So far Indonesia does not yet ratify the trade facilitation agreement. In one hand the trade facilitation is a compulsory requirement that must be fulfilled by a state, in other hands the state does not provide a legal instrument. The consequence is legal uncertainty to those parties who want to invest their money in Indonesia. The trade facilitation will also in line with ASEAN programs. Those programs have same purposes to fasten the movement of goods and services by providing legal certainty on trade facilitation foundations. The WTO TFA can be used as ‘soft-law’ for Indonesian legal framework to apply trade facilitation enhancement, although it is not yet ratified by Indonesia. The WTO TFA will easily appropriate and have legal force if the implementation of the WTO TFA into Indonesian national legal structure is also noticeable.
THE ROLE OF WILAYAT AL-HISBAH IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC SHARIAH IN ACEH* Muhammad, Rusjdi Ali
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i2.2311

Abstract

The Wilayat al-Hisbah (WH), known also as sharia police in Aceh, plays important roles in implementing Islamic law in Aceh - Indonesia. In one hand they must act profesionally based on Islamic principles, unfortunately their future career is still unclear. In national level there are no clear regulations mentioning the WH cjareer path. This consequences lead to the profesionalitiy of WH. Most of them will switch their career to other career having clear future career and also having clear regulation arranging the career.
FILSAFAT HUKUM IBNU SINA DAN PERLUASAN PEMIKIRAN PLATO TASYFIA MAHDY, FANNY
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i2.2317

Abstract

Geliat pengetahuan telah membawa dan mendorong para penuntut ilmu untuk senantiasa berpikir dan terus mengkaji limpahan kekayaan anugerah Tuhan. Berkat pengetahuan, maka lahirlah tokoh-tokoh yang menghiasi khazanah ilmu pengetahuan, berangsur-angsur menciptakan roda pendidikan di dunia. Aben Avicenna, adalah salah seorang pemikir yang tampil ke muka dunia. Wujud ilmu pengetahuan yang ia hasilkan juga tak lepas dari pandangan dan pengetahuan generasi sebelumnya, pemikiran rasional murni dan tradisi intelektual Hellenisme yang ia warisi dan lebih jauh lagi dalam sistem keagamaan Islam. Jiwa, adalah salah satu topik yang dibahas oleh Ibnu Sina, dimana jiwa manusia merupakan rahasia Tuhan yang terdapat pada hamba-Nya dan menjadi kebesaran Tuhan pada makhluk-makhluk-Nya serta teka-teki kemanusiaan yang belum dapat dipecahkan dan barangkali tidak akan bisa dipecahkan dengan memuaskan. Memang jiwa menjadi sumber pengetahuan bermacam-macam dan tidak terbatas, tetapi belum lagi diketahui hakikatnya dengan segala keyakinan. Juga jiwa menjadi sumber pikiran-pikiran yang jelas, namun sebagian besar pikiran-pikiran tentang jiwa diliputi oleh kegelapan dan kerahasiaan, meskipun manusia sejak masa pertamanya sampai sekarang ini masih selalu berusaha dan menyelediki apa hakikatnya jiwa serta pertaliannya dengan badan.
SISTEM PEMELIHARAAN BARANG TEMUAN: Studi Terhadap KUH Perdata dan Hukum Islam MAHFUDHAN, MAHFUDHAN
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v1i2.1308

Abstract

The regulations on found property are still very obscure within the Indonesian laws as the legal protection in this republican state. To this date, the regulations have no significant contribution to the improvement of the laws. This research on the found property maintenance was aimed at finding out the answer to the basic problems and the output from the theory of the found property, as well as the important basis of the standard rules on the found property, especially in the Indonesian laws. Findings showed that the Civil Code assessed the rights and obligations regarding the found property obtained by the status levels of the objects. On the other hand, in the Islamic law, the main concern was on the right to control and the right to have the objects. In essence, the purpose was to protect a person's rights. This indication could be seen from the Islam’s ways by not distinguishing the identity of the property (i.e. beneficial or not, big or small, valuable or not) and also by paying attention to the status of the person who had found and owned it, as well as the right to control or to be recognized legally for the status of the object in question.
PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLATERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG KURNAINI, HETI
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v2i1.1816

Abstract

Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada orang tua dimulai sejak anaknya dilahirkan dan menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah. Tentang nafkah keluarga, Hamid Sarong mengatakan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu.
PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK-HAK KONSTITUTIONAL Armia, Muhammad Siddiq
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v1i2.1303

Abstract

The removal of the presidential threshold system, on the one hand, has made a positive impact on the development of democracy in Indonesia. It can restore the basic rights of the citizens in the constitution (remedy of constitutional rights) that had been hurt by the threshold. The advantages include the minor parties’ opportunity to propose their respective presidential candidates and also the prospect of having more diversed presidential candidates. The new system will allow the president to be at ease in carrying out the governmental duties due to the absence of the dominant parties’ intervention in the parliament. However, the weaknesses of the abolition of the presidential threshold should also be of concern because of the vulnerability of individual interests that may be obtained through the presidential nomination. In terms of the national security, there will be an expansion of conflict and criminal acts escalation attributed to the candidates' election. Further, for the efficiency itself, the electoral budget allocation will greatly increase (high cost election). This will nevertheless an issue because such excessive budget allocation may be better supplied to areas that can increase the people’s welfare. Therefore, this assumption needs to be investigated further with in-depth research on the efficiency of campaign funds.