cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
MAQASID
ISSN : 22525289     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 74 Documents
Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Insumar, Prayogo Kuncoro; ., Mulyono
MAQASID Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.67 KB)

Abstract

Perjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama’ mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanaan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan. Dalam hal ini penelitian ini fokus pada perjodohan sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan menggunakan pendekatan studi kasus putusan hakim dengan pendekatan kualitatif. Dan menggunakan putusan atas perkara No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby juga menggunakan perspektif maqasid syariah. Kata Kunci : Perjodohan, Maqasid Syariah.
Perjanjian Perkawinan Dalam Buku Novel Sandiwara Langit Karya Abu Umar Basyier Menurut Perspektif Hukum Islam AL Farisi, Salman
MAQASID Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.002 KB)

Abstract

Abstrak Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka, yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Dalam Buku Novel “Sandiwara Langit” Karya Abu Umar Basyier Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kembali hukum perjanjian perkawinan yang terjadi dalam buku novel Sandiwara Langit serta menganalisisnya dengan mengkorelasikan relevansinya dengan hukum perjanjian perkawinan menurut perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui hukum perjanjian perkawinan yang sesungguhnya yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit dengan dikorelasikan dalam perspektif Hukum Islam. Data penelitian ini diperoleh dari Buku novel Sandiwara Langit, Penerbit buku dan kitab – kitab penunjang yang lainnya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini adalah ada beberapa hal dalam perjanjian perkawinan yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut yang masih belum relevan dengan hukum perjanjian perkawinan itu sendiri menurut perspektif Hukum Islam. Sehingga bentuk perjanjian perkawinan seperti apa yang ada dalam buku novel Sandiwara Langit tersebut tidak boleh dilakukan karena masih belum relevan dengan hukum perjanjian perkawinan itu sendiri dalam perpektif hukum Islam. Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam
Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam Azizah, Nur; Panjalu, Gandhung Fajar
MAQASID Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.288 KB)

Abstract

Konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu menyerahkan atau mengalihkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sifatnya sebatas kegiatan penunjang, yaitu tidak berhubungan langsung dengan proses kegiatan produksi. Syirkah dalam Islam merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa permodalan, keterampilan dengan ketentuan keuntungan ditanggung bersama. Perjanjian dalam outsourcing diantaranya perjanjian pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Hak dan kewajiban dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan sesuai kesepakatan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan konsep syirkah dalam Islam, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan dengan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep outsourcing adalah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang kegiatannya bersifat penunjang dan tidak berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hak dan kewajiban pekerja dalam UU adalah mendapatkan upah layak, jaminan kerja, serta perlindungan kerja. Sedangkan hak dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan yang sama sesuai kesepakatan. Kata Kunci: Outsourcing, UU No. 13 tahun 2003, Ketenagakerjaan, Syirkah, Syirkah Abdan.
Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam Putra, Febri Dwineddy
MAQASID Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.969 KB)

Abstract

Abstrak Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka mengenai Tabattul ( membujang ) Dalam Persepektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban tentang polemik atau bagaimanakah ketentuan hukum tabattul dan juga analisa dampak tabattul dari segi sosial dan kejiwaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka ( library research), yaitu penelitian yang sumber datanya diambil dari buku – buku dan tulisan sebagai sumber utama, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jalan yang meneliti dan memeriksa data yang terkumpul sekaligus menganalisis untuk memberikan arti bagi upaya pencapaian tujuan study. Peneliyian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah hukum, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tentang tabattul adalah memutuskan diri untuk tidak menikah dan hanya beribadah, tabattul dilarang karena merupakan perbuatan dzalim dan tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dampak dari tabattul sendiri sangat buruk sekali karena dapat merusak kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan penyakit – penyakit di kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Tabattul, Hukum Islam
Persepsi Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Terhadap Pernikahan Dini Azizah, Ayu Anisatul; Panjalu, Gandhung Fajar
MAQASID Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.09 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bangaimana Persepsi Masyarakat Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terhadap pernikahan dini, bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan untuk mengetahui hukum pernikahan dini yang dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik menurut Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitain deskriptif, dimana informasi dalam penelitian ini adalah remaja yang telah menikah di usia muda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkunga, faktor keluarga dan juga faktor ekonomi. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisa dan disusun dalam draf Tanya jawab antara peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kesimpulan bahwa banyak yang menyetujui adanya pernikahan dini, faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Glatik adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga tidak memiliki dampak bagi hubungan keluarga mereka yang melakukan pernikahan dini karena hubungan rumah tangga mereka sangatlah harmonis, pernikahan dini yang dilakukan di Desa Glatik Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik diliat dari rukun dan syarat menurut fiqih munakahat itu di anggap SAH, tetapi bila di liat sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, maka belum terpenuhui.
Pengembangan Hukum Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Studi Analisis Putusan MA No:554 K/AG/2011 tgl 19 maret 2012) Wiwin, Wiwin
MAQASID Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.037 KB)

Abstract

Islam merupakan agama rachmatanlilalaminyang berusaha mengatur umatnya agar tercipta rasa keadilan, kesejahteraan, kedamaian dalam melakukan hubungan social antara manusia satu dengan yang lainnya, khususnya di dalam hubungan satu keluarga dengan melaksanakan norma-norma hukum yang sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Salah satu hubungan dalam kekeluaragaan adalah menyangkut masalah kewarisan.Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh harta warisan. Akibat motivasi tersebut sering terjadi perkara gugat waris di pengadilan- pengadilan khususnya di Pengadilan Agama. Seiring dengan banyak macam dan variasi perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak menutup kemungkinan hakim sesuai kewenangannya dapat menciptakan dan membuat terobosan hukum atas perkara yang belum ada peraturan hukumnya.Salah satu kasus gugat waris yang terjadi di Pengadilan Agama Ternate yang oleh Mahkamah Agung dibakukan menjadi bentuk hukum baru dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Maret 2012 dalamperkara No. 554 K/AG/2011 jisPutusan Pengadilan Tinggi Maluku UtaraNo. 1/Pdt.G/2011/PT.MU jis Putusan Pengadilan Agama Ternate No. 238/Pdt.G/PAT tesangat menarik untuk dianalisis. Putusan Mahkamah Agung yang memberi hak anak tiri melalui instrument wasiyat wajibah sangat progresif dalam pengembangan hukum positif di Indonesia khususnya tentang wasiyat wajibah sebab instrument hukum tersebut selama ini hanya sebatas untuk anak angkat dan ahli waris yang menganut agama yang berbeda, Dasar perlindungan hukum anak tiri seandainya terjadi gugatan pembagian harta warisan adalah pemberian wasiat wajibah berdasarkan Alquran Surat Al Baqarah Ayat 180 yang dalam sebagian terjemahan dari ayat tersebut bersifat diwajibkan, sebagaimana didukung oleh Putusan Mahkamah Agung atas perkara No. 554 K/AG/2011 tertanggal 19Maret 2012.Lahirnya yurisprudensi atas perkara No. 554 K/AG/2011tertanggal 19Maret 2012 untuk sementara ini belum bisa dikatakan telah menjadi stare dicisis sebab kurang memenuhi syarat dan kedudukannya belum terlalu kuat jika dipakai sebagai dasar gugatan pembagian harta warisan anak tiri, untuk itu perlu kasus-kasus yang sama bentuknya dan Yurisprudensi yang telah ada dipakai referensi oleh hakim lain nya untuk memutus kasus sejenis. Kata Kunci :Wasiyat Wajibah Untuk Anak Tiri.
Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis Penetapan PA Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda) Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Asmarina, Sefti Widya
MAQASID Vol 5, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.304 KB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Kasus Perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.) Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menjawab dua permasalahan, yaitu Upaya pembuktian apa yang digunakan Pengadilan Agama terhadap Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu? Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu? Data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama kelas 1B Sidoarjo melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan dari Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perihal hakim menetapkan, Pemohon kedudukannya sebagai ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud pasal 23 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumput- Sidoarjo pada tanggal 13 April 2011 perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan Perkawinan karena ada hubungan saudara seibu. Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Perkawinan
Implementasi Jaminan Fidusia Atas Pembiayaan Murabahah Di BPR (Bank Pembiayaan Rakyat) Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik Andini, Ratna Fitri; Berkah, Dian
MAQASID Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.745 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini, terdapat tiga (3) rumusan masalah, meliputi: Bagaimana implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik, Apa saja kendala implementasi jaminan fidusia atas pembiayaan murabahah di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik, serta apakah implementasi jaminan fidusia di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk kondisi obyek alamiah. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data langsung di BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memperoleh data – data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta telaah pustaka dan sumber hukum yang mendukung. Hasil penelitian menyebutkan bahwa BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik jaminan fidusia dalam implementasinya merupakan perjanjian pengingat dari pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya adalah akad murabahah. Apabila nasabah melakukan tindakan wanprestasi terdahap akad pembiayaan murabahah yang diikat dengan jaminan fidusia, maka BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik akan menempuh prinsip kekeluargaan, abitrase syariah dan proses peradilan sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang – undang No. 42 Tahun 1999. Dalam praktiknya BPR Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam, hal ini dapat dilihat dari ketentuan – ketentuan sebelum memberikan pembiayaan. Kata kunci : jaminan fidusia, pembiayaan, murabahah
Mengemis Sebagai Profesi (Tinjauan Hukum Islam pada Masyarakat stren Kali Jagir kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) Firmansyah, Agung
MAQASID Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.683 KB)

Abstract

Abstract Vagrants and beggars are problems that continuouslybecome governments attention. In accordance with the regulation (UU). This program is a social rehabilitation program for vagrants and beggars which integrated based on rural area emphasizing to return them to their hometown or re-migration. Various solutions and policies tried to do by the government, but as if the solutions and policies do not really give an optimal impact due to the fact that the number of beggars has increased. This research aims to determine the factors that make people make the profession of begging as a source of revenue without going to seek better job.This research is a field research in Islamic law that having characteristics of descriptive qualitative. In collecting the data, the researcher used observation and interview techniques.The data analyzed qualitatively based on the theory related to the researchobject, and the subject of this research was 30 beggars which is consists of 15 men, 15 women and six others were children. From these research obtained that the beggars in Jagirriverbank of Wonokromo subdistrict largely dominated by adults and children, with some of the characteristics background as followed: 1). They are lazy to work and would rather to beg. In other words they do not have the expectation or hope to live strongly. 2). The lack of discipline from parents or guardians who could be as a role models or examples, but mistakes in educating, so there were exploitation of early childhood. 3). They were tempted to livelihood in a city which is considered pledged so that create urbanization to town without any preparation or expertise. Beggars in Jagir riverbank of Wonokromo Surabaya is none other than as a profession that is prohibited by religion. Islam is not ordained by begging, lying or deceiving. The reason is not only because it violates the sin, but also because such actions are deemed contaminate good deeds and depriving the poor people who do need help, even it ruin the good image of the poor people who do not want to beg and those who love virtue. Keywords: Begging, Profession, and Stren
Konsep Keluarga Dalam UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Perspektif Fiqh Munakahat Aini, Fitrotu; ., Mulyono
MAQASID Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.016 KB)

Abstract

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah konsep keluarga dalam UU no 52 tahun 2009 analisis fiqh munakat. Dengan membahas tiga permasalahan utama yang akan dijawab didalamnya, yaitu konsep keluarga ditinjau dari UU no 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, konsep keluarga ditinjau dari fiqh munakahat, dan analisis fiqh munakahat terhadap pembentukan keluarga. Dalam proses penyelesaian karya tulis ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (UU, buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya) yang berkenaan dengan analisa keluarga sejahtera untuk mendorong terbentuknya keluarga yang sesuai dengan UU no 52 tahun 2009 dan fiqh munakahat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pernikahan untuk membentuk keluarga dengan upaya meningkatkat kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia pernikahan, membina, meningkatkan ketahanan keluarga , mengatur kelahiran, mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Konsep keluarga sejahtera dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga selaras dengan konsep Fiqh Munakahat yang selalu mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawadda warahma dan didalamnya termasuk keluarga sejahtera. Kata Kunci : Keluarga, UU no 52 tahun 2009, Fiqh Munakahat