cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
ISSN : 25491741     EISSN : 25809059     DOI : -
Core Subject : Social,
Syiah Kuala Law Journal is published in a periodic of 3 (three) times a year, April, August, and December. Accepted articles within a certain period will be published online and can be accessed fulltext through the website of the journal. Hardcopy version will be published each end of publication period. The article published is considered fully as opinion and/or argumentation of each respective author (s) and, therefore, is not that of editors or journal publishers. Syiah Kuala Law Journal is as a publication medium of articles written based on original research or critical analysis. All articles submitted to the journal should not have been published or under consideration to be published in other journals. The language of the articles should be English or Indonesian language. The scope of writing should be relevant to legal dicipline, that is, private law, administrative law, Indonesian law, business law, constitutional law, criminal law, international law, Islamic sharia, phylosophy of law, customary law, economic law, and human right law.
Arjuna Subject : -
Articles 100 Documents
KEKUATAN PEMBUKTIAN JUAL BELI RUMAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN SERTIFIKAT PIHAK KETIGA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G/2016/PN BNA) Yusrizal, Teuku; Yahya, Azhari; Jauhari, Iman
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pebuktian jual beli rumah serta untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual dan pihak ketiga yang dapat mengakibatkan Akta dan Sertifikat pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pebuktian materil tentang alat bukti serta peristiwa hukum yang saling bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diketahui bahwa meskipun objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat namun Tergugat I kembali menjual objek sengketa kepada Tergugat II (pihak ketiga) yang kemudian dijadikan jaminan hutang pada lembaga perbankan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berakibat dinyatakan akta-akta dan sertifikat-sertifikat sepanjang berhubungan dengan objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam perkara No.7/Pdt.G/2016/PN-Bna yang telah mempunyai kekuatan hukun tetap.This study aims to determine the strength of the buying and selling of houses and to find out the illegal acts committed by sellers and third parties which can result in third party Deeds and Certificates having no legal force. This study uses normative research methods. The results show that the strength of material evidence about evidence and legal events that are mutually relevant and interconnected with one another is known that even though the object of dispute was sold by Defendant I to the Plaintiff, Defendant I resold the object of the dispute to The Defendant II (third party) which is then used as collateral for loans to the banking institution, the act constitutes an unlawful act resulting in the stated deeds and certificates as long as they are related to the object of the dispute having no legal force, in case No.7 / Pdt.G / 2016 / PN-Bna which has fixed legal power.
KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES INVESTIGASI PERKARA KRIMINAL UNTUK MENGETAHUI IDENTITAS KORBAN DAN YANG MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA Rifai, Muhammad; Ali, Dahlan; Mahfud, Mahfud
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12550

Abstract

Guna melancarkan pelaksanaan investigasi, sistem fingerprint (sidik jari) memang telah dipakai sejak dahulu sebagai bagian dari hukum acara pidana di Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sidik jari bisa saja tidak memainkan fungsinya dengan baik untuk mengungkap suatu perkara yang salah satunya diakibatkan ketidakprofesionalan petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat diketahui kegunaan dari sidik jari untuk kemudahan pelaksanaan penyelidikan demi mengetahui identitas korban dan menemukan siapa pelaku tindak pidananya. Selain itu juga untuk menjelaskan tentang apa saja hal yang menghambat petugas penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Mengenai jenis penelitian yang digunakan disini yaitu normatif, sedangkan perundang-undangan serta konseptual dijadikan sebagai pendekatannya. Menurut hasil penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karena kegunaannya mendukung atau melengkapi dari sejumlah alat bukti yang lain. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, tetapi ia merupakan bagian dari keterangan yang diberikan oleh ahli yang ditunjuk ketika proses perjalanan sidang perkaranya di pengadilan. Adapun hal-hal penghalang penggunaan sidik jari pada proses penyidikan perkara kriminal untuk mengetahui data diri orang yang menjadi korban jiwa dan siapa yang menghabisi nyawa orang tersebut, antara lain adalah beberapa keadaan yang dijumpai di lokasi terjadinya peristiwa berupa kondisi alam yang tidak mendukung (seperti karena hujan dan sebagainya), datangnya binatang yang memakan korban yang sudah meninggal itu atau karena jasad korban sudah mulai membusuk dan bahkan ada yang tinggal kerangka saja. Kemudian karena datangnya masyarakat beramai-ramai yang kemudian tanpa sengaja mengubah keadaan di lokasi kejadian dan juga disebabkan kelalaian pihak yang melakukan penyidikan pada saat bertugas menginvestigasi di lapangan. Disarankan kepada yang berprofesi sebagai penegak hukum agar mampu mengakomodir dan peka terhadap berbagai hal yang berkembang di kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu munculnya inovasi yang berhubungan dengan ilmu forensik yakni sistem fingerprint atau sidik jari, buah dari keberhasilan di bidang bioteknologi.In order to facilitate the conduct of the investigation, the fingerprint system has been used since a long time as part of criminal procedure law in Indonesia. However, in its implementation, fingerprints may not play their functions properly to uncover a case, one of which is due to the unprofessionalism of investigating officers in carrying out their duties. The purpose of this research is to be able to know the usefulness of fingerprints for the ease of conducting investigations in order to find out the identity of the victim and find out who the perpetrator is. In addition, it also explains what are the things that prevent police investigators from carrying out their duties. Regarding the type of research used here which is normative, while legislation and conceptual are used as approaches. According to the results of this study, it can be revealed that through fingerprints it will greatly help the process of disclosing a criminal case because its use supports or complements a number of other evidence. Even so, the fingerprint cannot be a single evidence, but it is part of the information given by the appointed expert during the trial process in court. As for the obstacles to the use of fingerprints in the process of investigating criminal cases to find out the personal data of people who have been victimized and who killed the lives of people, among others are several conditions found in the location of events in the form of unsupportive conditions (such as rain and so on), the arrival of animals that have killed the victims or because the bodies of the victims have begun to rot and even some are left with a skeleton. Then because of the coming of the people who later unintentionally changed the situation at the scene and also due to negligence of the party who carried out the investigation while in charge of investigating in the field. It is recommended to those who work as law enforcers to be able to accommodate and be sensitive to various things that develop in people's lives. Among them are the emergence of innovations related to forensic science, namely the fingerprint or fingerprint system, the fruit of success in the field of biotechnology.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN PELAYANAN MEDIS Maulana, Panji
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12557

Abstract

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berbunyi bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun pada kenyataannya, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada rumah sakit tersebut bahkan menjurus kepada kelalaian medis dengan penelantaran pasien yang membutuhkan pertolongan segera, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kematian ibu dan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang meneliti dan menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Rumah Sakit terutama terhadap pelaksanaan tanggung jawab pidana oleh rumah sakit. Hasil penelitian menujukkan bentuk pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Banda Aceh pada kasus kematian ibu Suryani dan bayinya akibat penelantaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan RSIA belum terealisasi sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Rumah Sakit.Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospital (Hospital Law) states that the hospital is legally responsible for all losses incurred due to negligence committed by health personnel in the hospital. But in reality, the hospital is not responsible for negligence carried out by health workers at the hospital and even leads to deliberate neglect of patients who need immediate help, so that these actions cause maternal and child deaths. The type of research used in this study is empirical juridical research, which is a type of research that examines and examines the effectiveness of legislation, namely the Law on Hospitals, especially for the implementation of criminal responsibility by hospitals. The results of the study show the form of criminal responsibility of the Banda Aceh Maternal and Child Hospital (RSIA) in the case of the death of the Syriac mother and her baby due to neglect carried out by RSIA health personnel that have not been realized as stipulated in the Hospital Law.
IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS DESA DI ACEH Syahzevianda, Syahzevianda; Rinaldi, Yanis; Mansur, Teuku Muttaqin
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan tentang batas wilayah desa yang berlaku di Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus yang menjalankan fungsi pemerintahan di Daerah. Penelitian ini akan menganalisa secara aspek yuridis antara regulasi pelaksanaan penetapan batas wilayah desa secara nasional terkait dengan Pelaksanaan pemerintahan yang bersifat khusus di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang dianalisa secara preskriptif kualitatif melalui asas-asas hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan perundang-undangan dan desentralisasi asimetris. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa: pengaturan kebijakan dibidang batas wilayah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 yang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang bersifat khusus dibidang pengaturan kebijakan terkait desa, pengaturan penegasan batas wilayah desa tidak mengakomodir kedudukan lembaga Mukim di Aceh.This study aims to analyze the regulation of village boundaries that apply in Aceh as one of the special autonomous regions that carry out the functions of government in the Region. This research will analyze the juridical aspects between the regulations on the implementation of national village boundary setting related to the implementation of special government in Aceh. This research is a normative juridical research, using a statutory research approach, historical approach and conceptual approach. The type of data in this study is secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation which is analyzed qualitatively prescriptively through legal principles and theories relating to legislation and asymmetric decentralization. Based on the results and discussion in the study it can be concluded that: policy settings in the area of village boundaries based on Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 which is an order of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are not in accordance with Law No. 11 of 2006 concerning The Aceh Government (UUPA) which is specifically in the field of village-related policy arrangements, the regulation of confirming village boundaries does not accommodate the position of the Mukim institution in Aceh.
KEWENANGAN KETUA MAHKAMAH AGUNG MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 73/KMA/HK.01/IX/2015 PERIHAL PENYUMPAHAN ADVOKAT Asyura, Muttaqin; A. Rani, Faisal; Ismail, Ilyas
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12611

Abstract

Angka 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat (SK KMA Penyumpahan Advokat) menimbulkan polemik hukum karena substansi materi keputusan tersebut memperluas Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Organisasi Advokat yang dapat mengajukan penyumpahan Advokat di Pengadilan Tinggi. Terkait dengan hal tersebut apakah Ketua Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat? Teori freies ermessen menekankan bahwa setiap pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan agar dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, namun keputusan yang dibuat harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berlakunya SK KMA Penyumpahan Advokat memperluas makna Organisasi Advokat yang telah diatur sebelumnya dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pejabat pemerintahan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian, Ketua Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan SK KMA Penyumpahan Advokat untuk mengatur mengenai Organisasi Advokat yang dapat mengajukan sumpah di Pengadilan Tinggi.Clause 6 a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court regarding advocate organization that can submit an oath of an advocate in the high court. Based on that issue, Is the Chief Justice of the Supreme Court authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on the Oath of an Advocate? Freies Ermessen?s theory states that every government official has authority to make a decree in order to serving public administration. But, the decree must be in accordance with the General  Principles of Proper Administration (GPPA). The enactment of the  Decree on the Oath of an Advocate leads to legal issues due to expanding the decision of the Constitutional Court. Legal uncertainty caused by the Decree is contrary to the General Principles of Proper Administration (GPPA). Therefore, the Chief Justice of the Supreme Court  is not authorized to issue a Decree Number 73/KMA/HK.01/IX/2015 on The Oath of an Advocate to regulate an Advocate Organization that can submit an oath in a High Court.
KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Murtadha, Teuku Ulya; Ali, Dahlan; Din, Mohd
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12486

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa dicampuri oleh instansi manapun. Notaris memiliki Kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan yang ditentukan dengan undang-undang lainnya. Kenyataannya secara normatif bahwa notaris dalam melaksanakan kewajiban lainnya wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perluasan kewajiban tersebut juga tidak diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk dilaksanakan secara optimal sehingga terkesan absurd. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.Notary is a public officer that has to be independent in performing it's duties without getting intervened by any other institution. Notary possesses the authority regulated in act number 30 year 2004 concerning notary office and other authorities regulated by other regulation. The normative reality shows notary in the extention of it's duty stated to submit suspicious transaction supervised by report and analysis center of finance transaction. Moreover the extention of the duty is not followed by sufficient authority to perform optimally so that seem to be absurd. The purpose of the research mainly to analize legal norm in performing suspicious transaction report's  obligation of notary service demand toward notary's independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority in law and human right ministery regulation Number 9 year 2017 principle implementation of client identify for notary. The output reveals that notary settlement as a whistleblower may not interupt notary's independency however in that particular obligation notary was not given such adequate power and those extentional obligations seems to be too far for notary to perfom it. Notary settlement as a whistleblower has to be followed by amandement of act of notary office and clear, sufficient authority distribution.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Zulfikar, Zulfikar; Rinaldi, Yanis
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12621

Abstract

Sampah adalah benda atau zat sisa yang sudah tidak terpakai. Namun karena kurangnya pengertian masyarakat dan pemerintah, juga kurangnya biaya dan pendapatan sebagian besar masyarakat, maka masalah sampah ini menjadi terabaikan. Tujuan penelitian ialah peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelesaikan Qanun tentang Pengelolaan Sampah, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpuk sampah di TPS. Kedua, Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitas dapat terpenuhi dengan baik.Garbage is objects or substances the remaining unused. However due to lack of understanding of society and Government, as well as the lack of cost and income of the majority of society, then the waste problem is being neglected. The purpose of the research is the role of the Government of North Aceh have yet to implement the waste management in accordance with its functions, constraints faced by the Government in resolving the North Aceh Regency Qanun about waste management, and the efforts done by the County Government North Aceh so that waste management can support sustainable development in North Aceh Regency. Research methods used are empirical laws. The results of this study showed that the Government's performance, firstly, the North Aceh District Government's performance on waste management is still poor with the poor condition of the performance of the cleaning service and the waste management process by the North Aceh Regency government has not been able to provide good cleaning services in North Aceh and the lack of a fleet of transport trucks garbage that causes the community to pile up garbage at the TPS. Second, the Government must also conduct socialization efforts on the Qanun that have been made so that the public knows how the qanun is going and a comparative study is carried out with other regions so that the management process can run well. Third, the Government's efforts in the field of waste management must prioritize legal certainty regarding the clarity of the responsibilities and authority of the central government, regional governments, the role of the community and the role of the business world so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently. It is recommended that the North Aceh Regency Government should be more serious, in making additional Budget to the Environment and waste management in North Aceh Regency so that the fleet, operational costs, and facilities can be met properly.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI SIGLI Akhyar, Sayed
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12583

Abstract

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam UU, Hakim wajib menerapkan asas tersebut dengan tujuan memberikan keadilan dan menghematkan waktu bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Begitu juga hakim yang memeriksan dan menutuskan perkara di Pengadilan Negeri Sigli, meskipun PN Sigli memiliki 2 wilayah yurisdiksi yaitu Pidie dan Pidie Jaya. Tujuan penulisan untuk mengetahui efektifitas dan hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di PN Sigli. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan: pertama. Penerapan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum berjalan dengan efektif dan sempurna di PN Sigli. Kedua. Pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di PN Sigli masih mendapat berbagai macam hambatan, yaitu: Pemanggilan Tidak Ketemu Para Pihak di Tempat, Keuchik Lupa Menginformasikan kepada Pihak, Lupa Mencamtukan Materai Pada Seluruh Bukti, Banyaknya Perkara yang Masuk, Banyaknya Saksi yang Dihadirkan, para pihak Tidak Serius, dan gagalnya proses mediasi.The principle of simple, fast and low-cost justice has been regulated in the Law, the Judge is obliged to apply the principle with the aim of providing justice and saving time for the parties who settle the case. Likewise the judge who examined and decided on the case in the Sigli District Court, even though the Sigli District Court had 2 jurisdictions namely Pidie and Pidie Jaya. The purpose of writing is to find out the effectiveness and obstacles in the implementation of simple, fast and low-cost judicial principles in Sigli District Court. The method used is an empirical juridical research method. The results of the study show: first. The application of a simple, fast and low cost court principle has not been effective and perfect in Sigli District Court. Second. The implementation of simple, fast and low-cost principles in Sigli District Court still gets various obstacles, namely: Summoning Not Meeting Parties at the Place, Keuchik Forgot to Inform the Parties, Forgot to Stamp on All Evidence, Number of Cases Entered, Number of Witnesses Presented, the parties are not serious, and the mediation process fails.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ELECTRONIC BANKING PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG SIGLI Nazaruddin, Nazaruddin
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12659

Abstract

Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan OJK, mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 28 huruf a UU OJK menyatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, salah satunya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut tentu saja berada di bawah pengawasan OJK, sehingga secara tidak langsung OJK pun bertanggung jawab terhadap risiko penggunaan produk e-banking yang dapat merugikan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang meneliti dan menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukkan Tanggung Jawab OJK terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan e-banking  adalah melakukan pendampingan bagi konsumen dan sebagai fasilitator dalam rangka melakukan gugatan ganti kerugian terhadap bank dengan jalan Eksternal Dispute Resolution, baik melalui litigasi maupun non litigasi.The Government Regulation No. 21 of 2011 Article 9 (c) regarding the Financial Services Authority (hereinafter referred to as UU OJK) states that in order to carry out the supervision other task to the financial services instituition the subject and/or the supporting financial services activities, as referred to the regulation about financial services activity. Article 28 (a) of UU OJK also states that in protection of consumers and people, OJK authorized to act in preventing costumer and people loss by providing information as well as education for the people regarding the characteristic of the financial services sector, the services and the products. In fact, however, the execution of the educating process done by the bank is under the supervision of OJK so OJK is indirectly responsible for the risk of e-banking products usage that harm consumers. This type of research used in this research is juridical empirical research that examines the types of research and study the effectiveness of laws. The result of the result indicated that the responsibility of OJK to the consumer who suffered losses by the e-banking service is by providing assistance and act as a facilitator in pursuing a lawsuit to get compensation from the bank by external dispute resolution, both by litigation and non-litigation.
KETIADAAN BATAS MINIMUM KHUSUS ‘UQUBAT RESTITUSI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA Fajri, Nurul
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17969/rtp.v%vi%i.12188

Abstract

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat, juga berkaitan erat dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait minimum dan maksimum pidana, dan bagaimana mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pengaturan restitusi dalam Qanun Jinayat dilihat dari perkembangan hukum pidana terkait dengan minimum dan maksimum pidana serta menganalisis mekanisme permintaan restitusi oleh korban dalam konteks Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ?Uqubat restitusi yang terdapat dalam Qanun Jinayat hanya menyebutkan batasan maksimum khususnya saja tanpa menyebutkan batas minimum khususnya. Hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang mengharuskan penyertaan batasan minimum khusus terhadap delik-delik yang dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Ketiadaan batas minimum ?uqubat restitusi tersebut, memberi kemungkinan terjadinya disparitas pidana. Saran dalam masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan para pembuat kebijakan lainnya harus memperbaiki Qanun Jinayat dengan merumuskan batas minimum khusus terhadap ;uqubat restitusi. Sehingga kecil kemunkinan terjadinya disparitas pidana. Kemudian untuk korban tindak pidana berat seharusnya tetap mendapatkan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku (restitusi) tanpa harus mengajukan permohonan perdata kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, akan lebih mengakomodir hak korban tindak pidana yang merugikan orang lain sekaligus menyiratkan penegakan hukum yang adil dan melindungi HAM warga Negara.The problem  of Specific minimum system are intrinsically related to thepurpose of punishment, that are to reeducate the convicted and the community,and it is also closely related to the purpose of criminal law renewal, that is crimeprevention. The problem is how the regulation of restitution in Qanun Jinayatseen from the development of criminal law relating to the minimum and maximumpunishment, and how the mechanism for requesting the restitution by victims inthe context of the Qanun Jinayat. This   research   aims   to   understand   and explain restitution legislation in Qanun Jinayat seen from the development of criminal law relating to the minimum and maximum punishment, and analyze how is the mechanism for requesting the restitution by victims in the context of the Qanun Jinayat. The research show that restitution punishment ruled in Qanun Jinayat onlyprovides maximum limit especially only without stating the special minimum limit. It is not in accordance and in line with criminal law development that is obligating the incorporation of special minimum limit towards serious crimes and dangerous for society. The absence of restitution sanction results in the possibilityof punishment disparities.It is recommended that the Government of Aceh policy makers should revise the Qanun Jinayat by incorporating special minimum limit the restitution sanction. Thus, it avoids the possibility of disparity in the court decision. In addition, for the victims of serious crimes ideally have right to get   the compensation that must be provides by the violators (restitution) without suing inthe civil cases before the court truing the cases. Therefore, it can provide better rights for victims as well as it enforce the better law and protect human rights.

Page 1 of 10 | Total Record : 100