cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2015)" : 8 Documents clear
‘Iwadh Khuluk Berupa Jasa; Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i Anwar, hasan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini disusun guna mengkaji pendapat serta istinbat Imam Syafi’i tentang ‘iwadh dalam khuluk yang berupa jasa. Selain itu, akan juga dikaji mengenai relevansi pendapat Imam Syafi’i tersebut dengan hukum yang ada di indonesia, akni Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian kepustakaan ini menunjukkan bahwa iwadh tidak harus berupa materi atau barang, akan tetapi boleh berupa jasa atas dasar kesepakatan kedua belah. Menurut Imam Syafi’i bahwa istri dapat membayar iwadh dengan menggunakan jasa menyusui anak hasil hubungan dengan suaminya yang telah dikhuluk. Karena menyusukan anak itu juga merupakan kewajiban suami untuk membiayainya, maka istri bisa menjadikan haknya sebagai iwadh, tentunya dengan kesepakatan dalam menetapkan pendapatnya, Imam Syafi’i menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menyamakan iwadh khuluk berupa jasa dengan akad sewa menyewa. Illat atau persamaan antara keduanya terletak pada adanya kemanfaatan yang dapat dirasakan. Sedangkan dalam komplikasi hukum islam tidak menyebut secara eksplisit mengenai jenis dan besarnya iwadh, akan tetapi semua berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara. Jika kedua belah pihak sepakat dengan iwadh berupa jasa,maka terjadilah khuluk.
Kontekstualisasi Akad-akad Bisnis Syari’ah dalam Kitab Fath al-Qarib al-Mujib Elhas, Nashihul Ibad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji akad-akad muamalat dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib karya Muhammad Ibn Qasim al-Ghazziy (w.918 H/1512 M). Kajian dalam tulisan ini dibatasi hanya pada enam akad, yakni Bay, Sqlont, Syirkah,Qiradl, Ijarah, dan Wadiah. Studi yang diuraikan meliputi: periodisasi pemikiran ekonomi Islam, teori bisnis syariah, teori akad (perjanjian syariah), serla teori fiqh dan ushul fiqh. Teori-teori tersebut dipadukan untuk melakukan kontekstualisasi sesuai bidangnya masing-masing, seperti: akad-akad muamalat klasik yang menjadi akad-akad standar perbankan syariah, hukum jual beli barang najis atau mutanajjis,konsep mata uang dirham atau dinar menjadi uang representatif (token money),dan lain sebagainya. Selanjutnya,tulisan ini juga mengungkap pemikiran-pemikiran inovatif dalam kitab Fath al-Qarib yang relevan dengan situasi kekinian,antara lain:gagasan mengenai transaksi jual beli dengan media elektronik,perbedaan penggunaan kata besefia implikasi-implikasinya,seperti hal-hal teknis, kategori pelaku akad (aqiQ, hingga konsekuensi hukum yang timbul dari perbedaan kata tersebut.
‘Iddah Perempuan Hamil karena Zina; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam Hidayah, Arif
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggali bagaimana ‘iddah perempuan hamil karena zina berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 2, serta menganalisis hukumnya. ‘iddah bagi perempuan hamil karena zina tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah dalam arti syah atau tidaknya perwakilan tersebut. Selain itu ‘iddah perempuan hamil karena zina tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam al-qur’an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah tidak mewajibkan ‘iddah sedangkan ulama Malikiyyah dan Hanabilah mewajibkan ‘iddah yaitu sampai melahirkan. Akan tetapi mengingat dampak psikologis maupun sosiologis yang akan di timbulkan, maka akan lebih baik kalau perempuan hamil karena zina tidak mewajibkan ‘iddah meski menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab. Pada Pasal 53 Ayat 2 KHI, secara implisit menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban ‘iddah bagi perempuan hamil zina dengan apabila di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan. Akan tetapi tidak  menutup kemungkinan ketentuan ini juga berlaku bagi laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena seandainya laki-laki tersebut bersedia menikahi dan tidak di sanggah oleh perempuan yang telah bersangkutan maka telah di anggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.
Problematika Perkawinan Dini; Kajian Psikologi Hukum Islam tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Muniri, Akhmad Syamsul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang  menikah padausia 16 tahun dan 1B tahun. Hal ini perlu dikaji karena terdapat dua perundang-undangan yang berbeda dalam memberikan batas usia anak. Perbedaan tersebut terletak pada UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang PerlindunganAnak (UUPA) dijelaskanpada pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dijelaskan pada pasal 7 ayat (l) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Dari kedua UU tersebut maka seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan pada usia 16 tahun akan terjerat oleh UUPA sebagai pelanggaran hak anak. Sebab, secara implisit menurut UUPA bahwa usia 18 tahun adalah usia minimal untuk boleh melakukan perkawinan. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berupa studi lapanganatau studi kasus. Datayangdiambil hanya berupa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui hasil obseruasi dan wawancara terhadap seseorang yang menikah di umur 16 tahun dan 18 tahun pada tahun2002 di kecamatan Depok kabupaten Sleman.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah di umur 18 tahun secara psikis lebih matang kepribadiannya sehingga lebih bahagia dan kekal dibandingkan orang yang menikah di umur l6 tahun. Dengan hasil penelitian ini maka usia minimal 16 tahun untuk dibolehkan melakukan perkawinan bagi wanita dalam UU perkawinan harus direvisi kembali agar tujuan perkawinan menurut UU perkawinan tercapai.
Santri dan Paradigma Islam Nusantara; Pencermatan Sejarah Politik Hukum Islam di Indonesia Kholiludin, Tedi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berupaya untuk mencermati peta pemikiran kelompok santri dalam melihat negara, yang kemudian dapat di tangkap paradigma islam yang berwatak khas indonesia. Artikel ini diawali melihat rumitnya hubungan antara agama dan negara pada masa pra kemerdekaan yang kemudian di lanjutkan dengan membahas tiga orientasi utama kelompok santri dalam melihat negara; konfrontasi,okomodasi dan kritis. Bangunan tersebutlah yang kemudian dapat di tarik kesimpulannya sebagai suatu modal paradigma Islam Nusantara dalam pemikiran kaum santri yang tidak monolitik. Konsekuensi ini muncul karena formasi relasi negara agama yang sangat plastis memungkinkan agama selalu berada dalam titik persinggungan dengan politik. Akibatnya, hampir dalam setiap kesempatan, negara berupaya menunjukkan dirinya dalam setiap level kehidupan masyarakat, tidak terkecuali ranah agama. Salah satu pemikiran santri yang menonjol adalah pemikiran Gus Dur yang mencirikan tiga hal. Pertama, keyakinan bahwa islam harus secara kreatif dan substantif direinterpretasi atau direformulasi untuk merespon kehidupan modern. Kedua, keyakinannya bahwa dalam konteks keindonesiaan. Islam tidak seharusnya menjadi agama negara. Ketiga, islam harus menjadi kekuatan yang inklusif, demokratis dan pluralistik dari pada ediologi negara yang eksklusif.
Antara Penguasaan Bahasa Arab dan Pemahaman Fiqh Shalat; Studi Korelasi di Pesantren Amtsilasi Jepara natsir, muhammad
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini adalah hasil penelitian yang mendeskripsikan korelasi antara penguasaan bahasa Arab dan pemahaman Fiqh Sholat. Penelitian yang berusaha menemukan tingkat koefisien korelasi positif antara tingkat pemahaman bahasa Arab dengan tingkat pemahaman Fiqh Sholat. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memaparkan jawaban atas dua permasalahan penting, yaitu:1) Bagaimana kurikulun pembelajaran bahasa Arab dan Fiqh di pesantren Darul Falah (Amtsilati)?2) Bagaimana korelasi antara penguasaan bahasa Arab terhadap pernahaman Fiqh Sholat? Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan studi korelasi, yakni penelitian yang menghubungkan antara variabel-variabel dan selanjutnya menjadi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi positif dan signifikan antara penguasaan seseorang terhadap bahasa Arab dengan tingkat pemahamannya terhadap materi fiqh sholat.
Pengembangan Hukum Islam Tentang Zakat; Memahami Konsep Zakat Obligasi dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Soleh, Nor
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat obligasi dan apa dasar hukum pemikiran yang digunakan oleh yusuf qardhawi dalam menetapkan bahwa obligasi wajib dizakati. Seiring dengan perkembangan zaman dan sistem perekonomian yang semakin modern, dikenal adanya aktifitas ekonomi melalui obligasi. Obligasi merupakan surat-surat berharga yang menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya, Yusuf Qardhawi memasukkan obligasi ke dalam kategori harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum yang dipakai Yusuf Qardhawi dalam menetapkan obligasi sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan pada interpretasi terhadap nash al-qur’an surat at-Taubah ayat 103 yang masih bersifat mujmal. Untuk memperkuat pemikirannya tersebut, Yusuf Qardhawi menggunakan mekanisme analogi (qiyas), menghormati ijma’ para ulama dan mempertimbangkan manfaat (maslahat) dengan melalui pendekatan sosial.
Konsep Keluarga dalam al-Qur’an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perwaqilan Islam Thohir, Umar Faruq
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berfujuan untuk menemukan konsepsi keluarga yang diidealkan oleh Islam melalui al Quran. Sebagai pedoman bagi agama Islam,al-Quran memiliki konsep atau ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan keluarga.Kesimpulan yang didapat adalah bahwa al-Quran menggunakankata"ql- crhl"unltk menj elaskan keluarga,tidak rn enggunakan.kata “al-usrah”, “al-al”, dan al-dzurriyyah”, Disamping itu, bentuk keluarga dalam perspektif al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, dalam hal fungsi reproduksi, al-Qur’an cenderung pada format keluarga inti ( nuclear family ), di samping karena manusia juga membutuhkan pasangan untuk berbagi yang saling melengkapi dan saling mencintai, di mana hal ini tidak mungkin didapatkan kecuali dalam keluarga inti. Kedua, sebagai fungsi sosial, keluarga di bentuk dengan format keluarga besar ( extended family ). Hal itu terlihat dari konsep perwalian, pemgasuhan anak, dan pembagian warisan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga inti, tetapi juga keluarga besar yang secara khusus telah di tetapkan dalam Al-Qur’an. Al-qur’an juga mengkonsepsikan bahwa: (1) Keluarga dapat mententramkan jiwa, (2) Keluarga dapat menghindarkan perbuatan maksiat, (3) keluarga dapat mempermudah dalam pengumpulan harta, (4) pernikahan di lakukan untuk mendapatkan keturunan yang sah. (5) pernikahan merupakan ibadah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8