cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fiqh Sunnah Dan KHI Munir, Misbahul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.822 KB)

Abstract

Kajian tentang hak kewarisan janda talak dalam tinjauan Fiqh Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan gambaran tentang adanya persamaan dan saling keterkaitan satu sama lain. Fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq merupakan salah satu kitab yang dijadikan rujukan KHI, disamping juga mengadopsi dari kitab-kitab Fiqh, dan hukum yang baku di masyarakat. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative comparative. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi dari pelbagai sumber meliputi sumber primer dan sekunder. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa janda memiliki hak dengan ketentuan bagian seperempat jika tidak ada anak, atau seperdelapan jika ada anak. Ketentuan tersebut berlaku bagi janda talak raj‘i yang masih dalam masa iddah, karena dianggap hubungan suami istri masih eksis, sedang janda talak ba'in tidak memiliki hak waris karena dianggap hubungan suami istri telah putus.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank Mubarok, Ahmad Fauzan
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.346 KB)

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program dan langkah yang dilakukan Grameen Bank dalam mengentaskan kemiskinan, berikut juga mendeskripsikan penerapan system perbankan yang dilakukan oleh Grameen Bank, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap program pengentasan kemiskinan Grameen Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (library research) termasuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Grameen Bank mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan para perempuan di Bangladesh melalui kredit yang disalurkan dan pendidikan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat; menerapkan sistem kredit bergilir tanpa agunan dengan mengutamakan calon nasabah perempuan; dan ditinjau dari Hukum Islam terdapat beberapa hal yang sesuai antara Hukum Islam dengan praktek Grameen Bank, serta ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.
MAQASID AL-SYARI‘AH DALAM PERSPEKTIF AL-SYATIBI Rohman, Fathur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.46 KB)

Abstract

Imam al-Shatibi adalah seorang ahli usul fiqih yang berhasil menggabungkan ide-ide maqasid-nya dengan teori usul fiqih lama. Dalam al-Muwafaqat, ia telah melakukan perubahan terhadap sistem perumusan hukum islam yang selama ini dinilai statis dan mati. Adapun teorinya yang berkaitan dengan maqasid, al-Shatibi membagi maqasid itu sendiri menjadi dua, yakni : maksud shari’ dan maksud mukallaf. Inti dari pembahasan yang panjang lebar dalam bab kedua kitabnya al-Muwafaqat tersebut adalah bahwa tujuan allah menetapkan shari’at di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Untuk itu, maka manusia harus melaksankan shari’at itu demi mendapatkan kesejahteraan di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.
Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi`i Irawati, Nur
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.805 KB)

Abstract

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat (3) menjelaskan bahwa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain dapat berlaku menjadi mawquf (benda yang dapat diwakafkan). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah benda-benda tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai mawquf sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab Syafi‘i Sementara benda-benda tersebut beberapa ada yang lenyap apabila ditasarrufkan dan tampak asing ditelinga masyarakat awam. Pertanyaan itu yang menjadi obyek penelitian penyusunan skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode library research. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan  bahwa  wakaf  benda  bergerak sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 memiliki status hukum yang berbeda dalam pandangan Fiqh mazhab Syafi’i yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam: pertama kelompok benda yang tidak boleh diwakafkan, antara lain: uang, logam mulia, surat berharga dan hak sewa yang berupa. Kedua, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual sah menjadi benda wakaf
Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Zainuddin, Zainuddin
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.666 KB)

Abstract

Tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat termasuk perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan merampas kehormatan orang lain. Perbuatan tersebut sebagai tanda kerusakan mental dan moral manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk dilakukan. Pertama, mencari dasar hukum tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam hukum  Islam dan hukum positif. Kedua, perbedaan hukuman perkosaan anak di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan library research yang bersifat kualitatif. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sebagai berikut bahwa: dalam hukum Islam tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan, sedangkan dalam hukum positif permasalahan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 287 dan lebih khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sangsi hukum atas tindakan tersebut dalam hukum Islam berbeda dari ketentuan dalam hukum positif, bahwa hukum positif dengan penjara dan denda, sedangkan hukum Islam memberikan sanksi dera dan rajam, sedangkan persamaan dari keduanya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama melarang tindakan perkosaan anak terlebih di bawah umur dan termasuk kategori tindak pidana yang sangat berat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5