cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2015)" : 8 Documents clear
Kedudukan Khabar Istifadlah Dalam Pembuktian ; Studi Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Mustami`ah, Siti Faridatul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini hendak membahas bagaimana pendapat lbnu Qayyim al-Jauziyah tentang kedudukan khabar istifadlah kaitanya dengan pembuktian serta alasan atau istinbat hukum apa yang digunakannya. Hasil dari studi pustaka ini menunjukkan bahwa bcrdasarkan ketentuan dalam hukum acara lslam, menurut lbnu Qayyim al-Jauziyyah ,hakim diperbolehkan memutus berdasarkan keterangan khabar istifadlah di dalam perkara selain hudud. Adapun yang menjadi alasan dari lbnu Qayyim adalah berita yang sudah menyebar ini merupakan suatu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran dalam persaksian. Akan tetapi berdasarkan QS. at-Talaq ayat (2) disebutkan bahwasanya bila seseorang sedang berperkara atau bersengketa, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi― saksi yang dipandang adil. Pendapat lbn Qayyim al-Jauziyyah tentang putusan berdasarkan keterangan khabar istifadlah dinilai kurang rajih apabila diterapkan di lndonesia hal tersebut kurang relevan. Karena di samping bertentangan dengan nash al― Quran, juga bertentangan dengan hukum positif serta keadaan geografis di lndonesia.
Khitan Perempuan Dalam Hukum Islam ; Kritik Hadits Dalam Sunah Abu Dawud Nomor 5271 Ainol, Ainol Ainol
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berusaha menemukan jawaban hukum Islam tentang khitan bagi perempuan. Objek kajian dalam artikel ini adalah hadis dalam Sunan Abu Dawud nomor 5271. Kritik dilakukan untuk meneliti sanad dan matan, di mana hasil kritik tersebut digunakan untuk mengambil kesimpulan hukum Islam tentang khitan bagi perempuan. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Hadits tentang khitan bagi perempuan dalam Sunan Abu Dawud nomor 5211 sanadnya lemah (dlaifl, karena ada salah satu perawi yang tidak diketahui (majhul). Begitu juga dengan kandungan matan hadits nya juga lemah. 2) Hadits yang dimaksud juga tidak mempunyai pendukung hadits lain, di mana dari kitab kutub al-Sittah, yang mengeluarkan hadits ini hanyalah Abu Dawud. Itu sebabnya, hadits ini juga termasuk kategori hadits ahad gharib. Dengan mengikuti pendapat Abu Bakar Ibnu al Arabi, bahwasan nya menetapkan suatu hukum dengan ber-hujjah pada hadits dlaif tidak diperkenankan secara mutlak.
Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga Mahtumah, Mahtumah
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana peran negara dan hukum dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Regulasi negara demi penghapusan segala bentuk kekerasan berupa UU No. 7 tahun 1984: UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM I ; Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender serta UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu diterapkan seefektif mungkin.Artikel ini menegaskan bahwa peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan perlu ditegaskan,antara lain:1) peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibanya, 2)peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan;3) koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan; meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak cepat ; peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban meningkatkan peranan media massa; perbaikan sistem peradilan pidana; pembaharuan sistem pelayanan kesehatan untuk korban;serta secara terpadu meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.
Konsep Pernikahan Dan Keluarga Ideal Dalam Pandangan Hadratusy Syaikh KH.Hasyim Asy`ari ; Telaah Terhadap Risalah Dlau`al-Mishbah fi Bayani Ahkam al-Nikah Wahab, Abdul Wahab
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membedah pemikiran Hadratus Syaikh Hasyim Asyari mengenai konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam risalahDlau al-Misbahfi Bayani Ahkam al-Nikah. Untuk lebih mendalami isi dari risalah tersebut, artikel ini menggali aspek teknis penulisannya, yakni meliputi latar belakang serta sistematika penulisannya. Dalam pemikahan, banyak hal yang harus diperhatikan agar tujuan dan esensi sebuah pernikahan dapat diwujudkan. Namun, masih banyak dari masyarakat yang belum begitu paham apa tujuan dan esensi dari pernikahan itu sendiri. Inilah yang kemudian menggerakkan hasrat Hadratus Syaikh Hasyim Asyari menulis sebuah risalah kecil yang diberi nama Dlau al-Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa risalah ini memuat tiga ranah kajian. Pertama, ranah kajian sosial, yaitu berisi tentang bagaimana membangun interaksi yang ideal dalam masyarakat yang diawali dari pembangunan keluarga yang ideal. Kedua, ranah kajian hadits, karena risalah ini dalam setiap ulasannya, terutama bab pertama dan penutup, diperkaya dengan hadits-hadits Nabi. Dan ketiga, ranah kajian fiqh, karena risalah ini terutama bab dua- menjelaskan rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan dengan analisis fiqh.
Fiqh Kejawen; Menelisik Validitas Ijtihad Sunan Kalijaga dalam Perspektif Ushul Fiqh syahriar, alfa
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiqh Kejawen merupakan sebuah peristilahan yang menunjuk pada salah satu tipe fiqh yang digagas dalam penelitan ini. Secara spesifik, Fiqh Kejawen merupakan sebuah rumusan untuk hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan menerapkan pola perpaduan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tulisan ini disusun untuk mengungkap sisi validitas pola ijtihad yang digunakan Sunan Kalijaga dalam merumuskan hukum-hukum yang terangkum dalam Fiqh Kejawen. Pertimbangan yang penulis pakai adalah: 1) Dalam disiplin hukum Islam, ketika sebuah amalan dijalankan tanpa adanya dasar hukum baik al-Quran, Sunnah maupun Ijmak dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, maka amalan tersebut berstatus bidah, sehingga tidak bernilai dalam pandangan Islam. 2) Fakta lapangan menyatakan bahwa ijtihad Sunan Kalijaga tersebut menjadi salah satu amaliyah masyarakat Jawa yang membumi. 3) Memunculkan tipologi alternatif terhadap varian fiqh yang dapat menjelaskan hasil ijtihad yang memadukan sumber baku hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Jawa. Kajian dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa pola ijtihad Sunan Kalijaga yang dilakukan dengan memadukan ajaran Islam dengan nilai budaya Jawa dapat ditemukan pembenarannya dalam teori hukum Islam, yakni konsep al-Urf yang sekaligus menjadi teori ijtihadnya.
Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia Soleh, Nor
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimanakah konsep restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Kedua, bagaimanakah kontribusi penerapan resotarive justice dalam hukum pidana Islam bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia. Kajian yang pertama menghasilkan kesimpulan bahwa restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat dalam pemberlakuan sanksi untuk jarimah kisas dan diyat. Pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman kisas, meskipun diikuti dengan diyat, yaitu ganti rugi terhadap akibat kejahatan yang dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Kajian yang kedua menyimpulkan bahwa kontribusi penerapan restorative justice bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia dapat diupayakan dengan pelaksanaan asas rechterlijk pardon sebagaimana konsep RUU KUHP 2008. Penyelesaian perkara yang masuk klasifikasi sangat ringan mendesak mempergunakan model restorative justice. Hal ini didasarkan pada pemenuhan keadilan yang menyeluruh.
Penetapan besarnya mut`ah : studi analisis dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan agama Jepara Hafidz, Muhammad Imron
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apa saja yang melatar belakangi hakim dalam menetapkan besar kecilnya mutah dalam perceraian. Selain itu, artikel ini juga membahas mengetahui seberapa besar penetapan besarnya mutah oleh hakim di Pengadilan Agama Jepara untuk mantan istri yang dicerai.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan mutah oleh hakim di Pengadilan Agama Jepara berbeda-beda bentuk dan jumlahnya, hal itu disebabkan karena: Pertama, hakim akan mempertimbangkan jumlah dan bentuk mutah berdasarkan pernyataan suami menyanggupi pemberian mutah dalam persidangan. Kedua, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa istri mempunyai andil terjadinya perceraian oleh suami, maka hakim akan menghukum suami untuk memberikan mutah leblh sedikit dari jumlah nafkah iddah. 2) Apabila ditemukan fakta dalam persidangan bahwa suami berkehendak bercerai dan istri tidak menginginkan rumah tangganya berakhir, maka hakim akan menghukum suami untuk memberikan mutah lebih besar dari nafkah iddah.
Yurisdiksi Hukum Islam dan Implementasinya ; Telaah Konsep Dzimmi dalam Masyarakat Hukum pada Piagam Madinah Thohir, Umar Faruq
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UNISNU Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep dzimmi dalam Piagam Madinah dan kontekstualisasinya dengan kondisi kekinian. Kajian mengarah pada persoalan yurisdiksi hukum Islam terkait keberadaan komunitas dzimmi dalam sebuah negara Islam atau dengan penduduk mayoritas Muslim. Kajian yang dihasilkan adalah bahwa diskriminasi terhadap minoritas dzimmi dalam hukum Islam disebut sebagai perbuatan yang tak berdasar pada dalil al-Qur'an maupun hadits Nabi. Dalam Piagam Madinah, Nabi tidak membedakan antara mu'min dan kafir, semua tunduk terhadap Piagam Madinah. Karenanya, fiqh klasik amat tidak memadai, apalagi jika mempertahankan sikap ketatnya terhadap ahl al dzimmah. Fiqh klasik mesti direformasi dan merujuk kepada semangat awalnya sebagai komitmen untuk membangun toleransi, kesepahaman dan kesetaraan antara penganut agama. Konsep ummat yang terdapat dalam Piagam Madinah adalah cikal-bakal munculnya suatu paham politik baru di kalangan warga Madinah (khususnya), yakni kesadaran paham bernegara, mengintegrasikan warga Ansar Muhajirin dan kaum Yahudi serta kelompok-kelompok lain dalam satu ikatan persatuan dan perdamaian serta keselarasan hidup, yang tunduk terhadap Peraturan Piagam Madinah.

Page 1 of 1 | Total Record : 8