cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan
ISSN : 19799187     EISSN : 25282751     DOI : -
Core Subject : Economy,
First published in 2007, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP) is a scientific journal published by the Trade Analysis dan Development Agency (Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan - BPPP), Ministry of Trade, Republic of Indonesia. This bulletin is expected to be a media of dissemination and analysis of research results to be used as references for academics, practitioners, policy-makers, and the general public. In collaboration with professional associations, The Indonesian Society of Agricultural Economics (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia - PERHEPI), BILP publishes research reports and analysis of trade sector and/or sector-related trade which have not been published in any other journals/scholarly publications, either in Bahasa Indonesia or English. Publishing twice a year in July and December, this Bulletin is directly disseminated to stakeholders both in print and online.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 8, No 2 (2014)" : 6 Documents clear
PENGELOMPOKAN KOMODITI BAHAN PANGAN POKOK DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Prabowo, Dwi Wahyuniarti
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1188.11 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.81

Abstract

Pemerintah sampai saat ini belum memiliki daftar komoditi bahan pangan pokok (Bapok) yang konsisten. Terdapat perbedaan pandangan tentang komoditi Bapok antar lembaga pemerintah, misalnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. Kep28/M.EKON/05/2010 dan Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014 memasukkan komoditi Bapok yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk mencari kriteria penentuan suatu komoditi untuk dikategorikan sebagai Bapok dan mengusulkan komoditi-komoditi potensial untuk Bapok dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Hasil temuan menyimpulkan enam kriteria penentu komoditas sebagai Bapok yaitu pangsa pengeluaran komoditi dalam pengeluaran pangan rumah tangga; kontribusi kandungan komoditi terhadap karbohidrat; konsumsi terhadap protein; frekuensi konsumsi; kontribusi konsumsi komoditi terhadap vitamin dan mineral; serta pangsa produksi domestik terhadap konsumsi. Berdasarkan kriteria tersebut, calon Bapok yang diusulkan adalah beras, telur ayam ras, kedelai (tahu dan tempe), daging ayam ras, ikan kembung segar, ikan bandeng segar, gula pasir, susu, minyak goreng, dan terigu. The government still does not have consistent list of commodities that classified  as staple food. There is a difference view on the staple foods among government institutions. The Economic Coordinating Ministry’s decision letter No. Kep-28/M.EKON/05/2010 and The Ministry of Trade Strategic Plan 2010-2014 for example, listed diiferent kind of staple foods. The aim of this paper is to identify the criteria of commodity which can be classified as staple food  and to identify potential commodities that can be included as staple food by using Analytical Hierarchy Process. Six criteria of staple food are  expenditure share of food in household spending; contribution to carbohydrate; consumption of the protein; frequency of consumption; contribution to vitamins and minerals; as well as the share of domestic production to consumption. Based on these criterias, the candidates of proposed staple foods are rice, eggs, tofu and tempe, chicken meat, fresh mackerel, fresh milk, fish, sugar, milk, cooking oil, and wheat flour.
KUALITAS LAYANAN SISTEM PERIJINAN PERDAGANGAN ONLINE INATRADE DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Ismail, Asmirawati
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.044 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.93

Abstract

Proses pelayanan yang berkualitas, transparan dan cepat merupakan nilai penting yang diharapkan oleh pelaku-pelaku ekonomi termasuk eksportir dan importir. Sistem perijinan perdagangan online INATRADE Kementerian Perdagangan perlu melakukan peningkatan . Dalam menggunakan sistem INATRADE, eksportir dan importir mengharapkan mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan karena mempengaruhi waktu proses dan biaya yang harus dikeluarkan pada aktivitas perdagangan. Penelitian ini menilai kualitas pelayanan  sistem perijinan perdagangan online INATRADE dengan menggunakan metode Service Quality, dan perbaikan apa yang perlu dilakukan pada sistem INATRADE dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada eksportir dan importir berdasarkan tingkat kepuasan pengguna jasa dengan menggunakan metode Quality Function Deployment. Pengguna sistem perijinan perdagangan online INATRADE tidak puas dengan layanan yang diberikan sehingga diperlukan perbaikan atau peningkatan kualitas pada sistem INATRADE online. Kementerian Perdagangan mengoptimalkan pelaksanaan service level arragement sebagai janji layanan yang sudah ditetapkan pada Permendag No. 28/M-DAG/6/2013 karena sampai saat ini belum terlaksana 100%, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia terutama dalam memberikan solusi terkait dengan kebijakan yang berlaku, serta pengaplikasian dan pengesahan dokumen secara digital. Penerapan digitalisasi dokumen dan pengesahan secara digital, memerlukan koordinasi dengan Kementerian terkait yaitu Kementerian Informasi dan Informatika, dan  Kementerian Keuangan terutama Bea dan Cukai. The quality of process services, transparent, and fast are important value which expected by economics including exporters and importers. Online service trade licencing system INATRADE Ministry of Trade needs to increase. Transparent processing and fast service is considered to be the key by exporters and importers because its effected to whole trade activities. This study assessess the quality of online service trading system INATRADE using Service Quality method, and using using Quality Function Deployment to indicating the need for improving technical factors of the INATRADE. It finds that INATRADE users are not satisfied with the service, then the system need to improve to reach the quality of service. The Ministry of Trade has to implementation the service level arrangement which is the target level set by Permendag No.28 / M-DAG / 6/2013. It needs to upgrade human resources capability, especially in solving technical problems, and implementing document verification with digital system to save time, cost, and manpower. With respect to digitalization, the Ministry of Trade needs to coordinate closely with the Ministry of Information Technology and the Ministry of Finance, especially Customs Office.
PERSEPSI NATIONAL BRANDING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR KE JEPANG DAN AUSTRALIA Rahayu, Sri; Arianti, Reni Kristina
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1007.299 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.82

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan persepsi national branding dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor yang diukur dari nilai-nilai budaya dan nilai ekonomis produk Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei kepada responden yang berdomisili di Tokyo dan Sydney dengan menggunakan teknik convenience sampling. Hasil penelitian memberikan gambaran persepsi masyarakat internasional, khususnya Jepang dan Australia, terkait nilai budaya yang menjadi cerminan bangsa Indonesia, serta sudut pandang nilai ekonomis berdasarkan brand equity dari produk ekspor yang didasarkan pada persepsi terhadap product country image, dan product association to the country of origin. This study aims to find relationship of the national branding perception and effort to enhance the export performance, from cultural and economic value perspective of Indonesian products. This study utilized a quantitative approach through survey for selected respondents in Tokyo and Sydney, using convenience-sampling technique. The research finding provides an overview of how the international community, especially those who lives in Japan and Australia, perceives the cultural and economic value of Indonesia based on brand equity, product-country image, and product association to the country of origin.
EVALUASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA Mahatama, Erizal; Wicaksena, Bagus
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1029.263 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.94

Abstract

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan produsen, importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sekaligus mengevaluasi Permendag tersebut. Dengan menggunakan metode Regulatory Impact Assesment (RIA), hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendag tersebut belum komprehensif dan implementasinya belum efektif. Beberapa ketentuan dalam Permendag tersebut menunjukkan kontradiksi yang menimbulkan ketidakjelasan seperti pengaturan penunjukan Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) yang seharusnya hanya dapat ditunjuk oleh Distributor Terdaftar B2 (DT-B2) namun dapat juga ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) atau Produsen B2 (P-B2). Ketidakjelasan yang lain adalah aturan terkait Produsen (P-B2) yang dapat mengimpor B2, sementara dalam peraturan ini diatur bahwa P-B2 hanya memproduksi B2 saja. Misuse of hazardous material may risk human health and the environment. In effort to protect consumer from the misconduct behavior of producers, importers, distributors, and other stakeholders along the distribution of goods and services, the Government issued Trade Minister Regulation Number 44/M-DAG/PER/9/2009 regarding Procurement, Distribution, and Surveilance of Hazardous Materials. This study aims to explore and evaluate the implementation of that regulation. Using Regulatory Impact Assesment (RIA) method, the study reveals that the Trade Minister Regulation is neither comphrehensively nor effectively implemented. Further, some clauses are found contradictory and poor clarity such as B2-Registered Retailers (PT-B2) that should be only appointed by the Registered Distributor (DT-B2) but in other article states that it can also be appointed by the Registered Importer (IT-B2) or Manufacturer (P-B2). The other poor clarity rules is on B2-Producers (P-B2) that is allowed to import B2, while other article sets that B2-Producers (P-B2) is only allowed to produce hazardous materials only.
KOINTEGRASI EKSPOR IMPOR INDONESIA, 1970 - 2013 Muslim, Azis
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1335.175 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.88

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kointegrasi antara ekspor dan impor di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kointegrasi Gregory-Hansen dengan pertimbangan adanya structural break berdasarkan pada data tahunan ekspor impor Indonesia dari tahun 1970 sampai dengan 2013. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terjadi kointegrasi antara ekspor dan impor. Hal ini berarti bahwa Indonesia menghadapi masalah neraca pembayaran, serta defisit perdagangan yang terjadi bukan merupakan fenomena jangka pendek. This research aims to investigate empirically the existence of Indonesian export import cointegration. This Research used the Gregory-Hansen cointegration analysis due to structural break based on Indonesia Export import annual data (period of 1970-2013 ). The results showed that there is no-cointegration of Indonesia export and import which means that Indonesia is facing international budget constraint and trade deficit isn’t a short term phenomenon.
EFEKTIVITAS TINDAKAN ANTI DUMPING INDONESIA 1996-2010 Alhayat, Aditya Paramita
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan Vol 8, No 2 (2014)
Publisher : Trade Analysis and Development Agency, Ministry of Trade of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1602.297 KB) | DOI: 10.30908/bilp.v8i2.95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara empiris dampak tindakan anti-dumping Indonesia terhadap kinerja impor produk terkait pada periode 1996-2010. Dengan menggunakan model regresi Lee, Park, dan Cui yang dikembangkan pada tahun 2013 ,dampak tindakan anti-dumping dapat dibedakan menjadi efek restriksi dan efek pengalihan perdagangan. Hasil empiris menunjukkan bahwa tindakan anti-dumping tidak efektif dalam memberikan efek restriksi perdagangan dari negara yang menjadi target anti-dumping. Bahkan, impor dari negara yang bukan menjadi target anti-dumping meningkat secara definitif pada tahun ditetapkannya anti-dumping. Secara agregat, efek netto restriksi dan pengalihan perdagangan terbukti mampu menekan impor pada periode investigasi anti-dumping, namun pada periode sesudahnya impor kembali meningkat. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan instrumen kebijakan tindakan pengamanan perdagangan lain yang dapat menekan impor dengan lebih efektif dan bersifat jangka panjang. This study aims to investigate the effects of Indonesia’s anti-dumping actions on import performance of related products during 1996-2010. Utilizing the Lee, Park, dan Cui regression model developed in 2013, the effects of anti-dumping actions can be distinguished into two effects, namely trade restriction and trade diversion. The study shows that anti-dumping measures are not effective in providing trade restriction effect to the targeted countries. In fact, imports from non-targeted countries definitively increased in the year when anti-dumping measures was being set up. The net effects of anti-dumping action are proven to reduce imports during the investigation period, but imports continued to rise afterwards. The study recommends the government to consider other trade remedies policy which could give significant and long term trade restriction effect.

Page 1 of 1 | Total Record : 6