cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
ISSN : 24605565     EISSN : 25031058     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 189 Documents
REFORMULASI PENGATURAN PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN TELEVISI NASIONAL BERDASARKAN KELOMPOK USIA KHALAYAK DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Hilmy, Fariz
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3926.025 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.176-194

Abstract

Perlindung?n hukum b?gi ?n?k sel?ku konsumen tel?h di?m?n?tk?n oleh Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang berlaku bagi Negara yang telah meratifikasi. Disatu sisi siaran media televisi dapat sebagai media pembelajaran atau media pendidikan bagi anak yang mencerminkan prinsip KHA namun, disisi lain siaran televisi juga dapat bertentangan dengan prinsi-prinsip dasar KHA yang mengabaikan perlindungan anak. Regulator media khususnya media televisi dan pemerintah berupaya mengontrol isi media ini, salah satunya dengan kewajiban penggunaan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi. Perundang-undangan serta komisi regulator yang mengawasinya pun telah dibentuk oleh pemerintah. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedom?n Peril?ku Penyi?r?n (P3) d?n Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang St?nd?r Progr?m Si?r?n (SPS) juga sebagai ketentuan alternatif dalam perlindungan anak sebagaimana amanat dari KHA dan UU Perlindungan Anak. Melalui penelitian ini maka ditemukan masalah utama terkait perlindungan anak dalam aturan pengaturan penggolongan program siaran televisi nasional berdasarkan kelompok usia khalayak. Reformulasi ketentuan kode klasifikasi usia pada program siaran televisi yang sudah ada dirasa diperlukan demi mencegah adanya pelanggaran, khususnya terkait perlindungan anak. Kata kunci: Perlindungan anak, Kode klasifikasi usia
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DALAM LINGKUNGAN HIDUP Imaduddin, Ahmad
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.263-284

Abstract

Kejahatan korporasi memang signifikan untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak mencemari sungai, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya. Juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya tempat korupsi. Tulisan ini hadir dengan tujuan ingin mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan korporasi. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa: (1) kejahatan korporasi dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sedangkan sanksi bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahunsampai dengan 15 tahun). Dan (2) bahwa kejahatan korporasi dan sanksinya tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, di mana termasuk dalam kategori jarimah ta'zi>r. Kata Kunci: kejahatan korporasi, hukum lingkungan hidup, hukum pidana Islam, jari>mah ta?zi>r
KRIMINALISASI KELALAIAN DALAM PERBUATAN PERSIAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Situmorang, Yoppy Kurniawan
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.24 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.78-101

Abstract

Adanya kekosongan hukum terkait ketentuan pidana tentang orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme menimbulkan beberapa permasalahan, yakni apakah kelalaian dalam perbuatan persiapan pada tindak pidana terorisme dapat dipidana, Jika dapat dipidana maka bagaimana formulasi pengaturan kelalaian perbuatan persiapan dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, bahwa, 1) Kriminalisasi kelalaian dalam perbuatan persiapan terorisme tepat diperuntukkan terhadap delik yang menimbulkan bahaya dengan tujuan untuk menjatuhkan pidana sedini mungkin dan menghindari terjadi bahaya di masa depan. Akan tetapi, tentu saja tidak dengan alasan bahaya umum semata melainkan alasan berbahayanya perilaku yang melakukan persiapan terorisme yang terhubung dengan organisasi teroris meskipun dilakukan karena kelalaiannya. 2) Memperhatikan kebijakan hukum pidana yang ada saat ini serta melakukan perbandingan dengan Australia maka konsep perumusan pasal yang penulis tawarkan ialah: Setiap orang yang karena kelalaiannya memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan pramiliter, atau pelatihan lain, yang terhubung dengan organisasi teroris baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sepatutnya mengetahui menyebabkan persiapan tindak pidana terorisme terjadi, dipidana dengan pidana penjara selama sepuluh tahun. Kata Kunci: Tindak Pidana Terorisme, Kriminalisasi, Kelalaian, Perbuatan Persiapan.
PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM SURABAYA TERHADAP KRIMINALISASI NIKAH SIRRI DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Masruhan, Masruhan
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.111 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.195-231

Abstract

Pelaku perkawinan sirri dipersepsi secara pro dan kontra oleh masyarakat Islam Surabaya. Sebagian menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara karena menimbulkan permaslahan tersendiri. Mengapa menikah yang nota bene merupakan ibadah justru harus dikriminalisasi. Di sisi lain, secara umum para tokoh di Surabaya menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi pelaku kawin sirri. Selain itu, suami yang menolak untuk bertaqnggungjawab dan seseoerang yang bertindak sebagai wali pada hal ia tidak berhak untuk melakukannya serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal. Kata Kunci: Kriminalisasi dan nikah sirri
KEIKUTSETAAN NOTARIS DALAM HAL PEMALSUAN IDENTITAS LEGALISASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Affandi, Achmad Harris
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.285-306

Abstract

Kewenangan notaris dalam hal legalisasi terhadap perjanjian di bawah tangan, terdapat suatu penyalah gunaan kewenangan oleh oknum notaris untuk dapat memberikan legalisasi secara langsung kepada setiap orang yang datang menghadapnya dengan memasukkan identitas yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggal dalam perjanjian tersebut dapat dibuat kapan saja sesuai dengan kesepakatan para pihak, yang sifat dari perjanjiannya bebas. Keterlibatan notaris dalam legalisasi perjanjian yang didasarkan pada keterangan palsu, dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut sebagai delik penyertaan. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan beberapa masalah yakni Keabsahan Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas serta Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Notaris dengan Pemalsuan Identitas. Penelitian ini merrupakan suatu penelitian hokuum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni pendekatan dengan menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis bahan hukum yakni Bahan Hukuum Primer, Sekunder daan Tersier yang dianalisis dengan menelaah pada iisu hukum yang terjadi. Kata Kunci: Pemalsuan Identitas, Legalisasi, Notaris
TINDAKAN US YANG MELAKUKAN PENADAHAN HASIL USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN Amaliasari, Rosida
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3764.114 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.30-49

Abstract

Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Berdasarkan Pasal 111 KUHPidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan denda paling banyaj Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar ruiah). Penelitan ini menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (US) yaitu yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan ditinjau dari Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa pada kasus US yang melakukan penadahan hasil usaha perkebunan merupakan salah satu bentuk penadahan sehingga US dapat dikenakan pasal 111 Undang ? Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Kata Kunci: Penadahan, Hasil Usaha Perkebunan
PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM KASUS PENANGANAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUM Warjiyati, Sri
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.245 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.108-130

Abstract

Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi bahkan jumlah kejahatannya semakin tahun bertambah. Dengan kerapnya kejahatan yang terjadi pada anak maka diperlukan tindakan tegas serta perlindungan dari KPAI sebagai lembaga perlindungan terhadap anak-anak. Mengingat bentuk pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak maka dapat melindungi anak-anak dalam kejahatan. Selain itu para tindak kejahatan pada anak dapat memberikan efek jera. Dari segi hukum pidana islampun para pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenai hukum juga. Melihat banyaknya korban pencabulan tentunya para pelaku dapat dihukum sesuai dengan asas legalitas yakni asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Pada pasal 82 para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana islam para pelaku dirajam hingga mati, dicambuk seratus kali. Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI, Asas Legalitas
TINJAUAN ISLAM TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI Meirison, Meirison
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.288 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.131-152

Abstract

Pemahaman kejahatan dalam perspektif ekonomi Islam, dalam berbagai dimensi baik secara pencegahan, pencegahan kuratif dan rehabilitasi mempunyai perbedaan dengan sistim perekonomian lain. Akan tetapi masih banyak persamaan sudut pandang dalam tindak kejahatan ekonomi ada seperti landasan, tujuan kejahatan. Pencegahan kejahatan terkait dengan kesadaran individu, masyarakat, sumber hukum yang diterapkan, kesiapan masyarakat dalam penerapan hukum tersebut. Penerapan hukum secara keseluruhan merupakan kewajiban negara dengan seluruh perangkat hukum yang ada pada negara tersebut, seperti aparat, peradilan. Pengawassan melekat, kepercayaan kepada yang ghaib sangat berperan dalam pelaksanaan hukum tersebut dalam Islam. Hal ini hampir tidak ada sama  sekali dalam sebuah sistim hukum sekuler, terutama dalam perekonomian. Pengawasan melekat dalam sistim perekonomian Islam sangat berperan bahkan telah menjadi unsur utama sejak syari?at Islam dicetuskan. Islam adalah solusi terbaik bagi pencegahan kejahatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara dengan adanya sistim pencegahan yang tertatan rapi. Apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh maka akan terbukti Islam dapat dijadikan solusi bagi berbagai macam kejahatan ekonomi. Kata Kunci: Tinjauan Islam, Kejahatan, Ekonomi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SIDOARJO Chairah, Dakwatul
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.733 KB) | DOI: 10.15642/aj.2019.5.1.153-175

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, psikhis, seksual atau mental perempuan termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasaan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun pribadi. Angka KDRT di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat dan menempati urutan kedua di tingkat propinsi Jawa Timur setelah kasus KDRT di Kabupaten Malang. Penyebabnya adalah persoalan ekonomi, sosial budaya, produk perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif, ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap isi undang-undang KDRT. Kondisi ini sungguh memperihatinkan, dan karena itu perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang undang-undang KDRT untuk mencegah meluasnya KDRT di masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang KDRT agar tidak menjadi korban kekerasan. Usaha penguatan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo terhadap undang-undang tersebut dilakukan dengan pendampingan. Hasilnya, mereka mampu memahami dan mempraktekkan peraturan perundang-undangan KDRT dalam penyelesaian perkara KDRT. Kata Kunci: kekerasan, rumah tangga, pelatihan, pemahaman, kesadaran
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA DELIK KONDERMOORD PASAL 342 KUHP LATIFAH, NANI
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5098.477 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.2.384-409

Abstract

Artikel membahas tentang tinjauan filsafat hukum Islam terhadap sanksi delik kindermoord pasal 342 KUHP?. Sanksi pidana delik Kindermoord  Pasal 342 KUHP, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu dengan sengaja merencanakan niatnya terhadap anak/bayi yang akan atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan orang lain, mendapat sanksi hukuman penjara paling lama sembilan tahun.               Dalam hukum Islam sanksi pidana pembunuhan sengaja adalah qi???. Akan tetapi dalam delik kindermoord korban adalah anak kandung pelaku, maka sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada pemenuhan syarat-syaratnya. Dalam hukum pidana Islam, hukuman qi??? dapat terhapus apabila yang membunuh orang tua korban. Jika hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan maka sebagai gantinya termasuk hukuman ta?zir yang bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada Ulul ?Amri atau penguasa dengan catatan demi kepentingan masyarakat. Dalam filsafat hukum Islam memandang sanksi delik kindermoord termasuk jar?mah ta?zir. Dimana hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sebagai hukuman yang dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan. Sehingga seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam hukuman disesuaikan dengan kemaslahatan umat yang berdasarkan pada nilai keadilan. Kata Kunci: Filsafat hukum Islam, kindermoord, KUHP.

Page 1 of 19 | Total Record : 189