cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Al-'Adl
ISSN : 19794916     EISSN : 26155540     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-'Adl merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Kendari. Al-'Adl secara spesifik mempublikasikan tulisan ilmiah baik naskah ilmiah maupun hasil penelitian yang berorientasi pada masalah hukum Islam dan pranata sosial serta kajian keislaman lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 200 Documents
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS PIDANA MELALUI HUKUM ADAT DITINJAU DARI SISTEM HUKUM NASIONAL Basrawi, Basrawi
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1723

Abstract

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang secara konstitusi diakui oleh Negara berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) Undang ? Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAhun 1945. Hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai rangkaian norma yang hidup di dalam mayarakat dan mengatur tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Dalam berbagai persoalan yang diselesaikan dengan melalui lembaga Adat adalah bentuk kepastian hukum, sama halnya dengan putusan yang dilahirkan melalui sistem peradilan hukum positif di Indonesia. Hal yang menjadi perbedaan adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia tidak tertulis dan tidak dibuat oleh lembaga legislatif. Apa yang terjadi saat ini di tengah ? tengah para pencari keadilan, menganggap kepastian hukum hanya ada pada sistem peradilan positif di Indonesia, sehingga muncul suatu permasalahan bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaiaan kasus pidana melalui hukum adat ditinjau dari sistem hukum nasional. Penyelesaian hukum adat merupakan produk kepastian hukum dalam sistem hukum nasional dan sangat penting untuk mendasari pembangunan hukum nasional. Penyelesaian hukum adat juga mendorong transformasi pemikiran masyarakat untuk memahami nilai-nilai kearifan lokal, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum Negara yang kedudukannya dilegitimasi secara konstitusi. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan dalam penyelesaian melalui hukum adat merupakan suatu kepastian hukum sebagai dasar legitimasi dari sistem peradilan hukum nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban dan mengembalikan keseimbangan yang hilang di tengah-tengah masyarakat.
DINAMIKA POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Asni, Asni
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1656

Abstract

Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat konstitusi harus terimplementasi dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap anak. Anak dengan segala keterbatasannya harus mendapatkan perlindungan khusus karena anak adalah generasi pelanjut yang akan menegakkan peradaban dan masa depan bangsa di masa datang. Tulisan ini menguraikan tentang perlindungan anak dalam politik hukum di Indonesia, menelusuri langkah-langkah yang telah ditempuh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari waktu ke waktu, baik dalam kebijakan hukum maupun dalam penerapannya oleh lembaga-lembaga terkait. Tulisan ini menemukan bahwa pasca amandemen konstitusi tampak perkembangan signifikan dalam instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia namun dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang harus menjadi perhatian di masa-masa mendatang.
TRACKING THE VALIDITY OF PROFESSION WAQF IN A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA Islamy, Athoillah; Setiadi, Doni
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1681

Abstract

In realizing the benefit and social justice of waqf goals, efforts to innovate the management of waqf forms in Indonesia are inevitable. This study aims to find the legality of profession waqf in the review of the Waqf Law in Indonesia on the implementation of profession waqf. This type of research is literature review. Meanwhile, the type of legal research approach in this research is normative legal research. The source of this research data in the form of a variety of literature that explains the concept of profession waqf. While the knife analysis used in this study, namely Law Number 41 of 2004, Compilation of Islamic Law (KHI) and Government Regulation Number 28 of 1977. This study concludes two big conclusions. First, profession waqf is a form of innovation of  waqf instruments aimed at increasing the benefit of waqf for public benefit. Second, the existence and purpose of profession waqf is in line with positive law in Indonesia which explains that waqf aim at the general welfare by utilizing the potential and economic value of waqf
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU MEDIS DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Ashadi L. Diab, Adi
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1688

Abstract

Artikel ini mengulas tentang perlindungan hukum dalam tindakan pidana positif dan Islam dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan sebagai pelaku medis. Tulisan ini menggunakan teori sistem hukum dan teori konflik dalam menguai peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebagai aturan yang memberikan dan mempertegas keberadaan hukum Islam dalam mengatur fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia tanpa mengenal batasan waktu dan tempat serta tetap dalam pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan setiap orang. Pelaku medis dalam melakukan tugasnya harus dilakukan sesuai prosedur yang ada (SOP) standar operasional prosedur. Dalam melakukan tindakan medis dipastikan pelaku medis harus betul-betul ahli dan memiliki ilmu serta memiliki surat tugas di bidang itu, dan mendapatkan izin dari pasien setelah menjelaskan semuanya yang berkaitan dengan keluhaannya tersebut, sehingga jika hal tersebut dilakukan oleh tenaga medis kemudian terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya cacat atau bahkan meninggal dunia maka secara hukum Islam yang mayoritas pendapat mengatakan tidak dibebankan tanggungjawab dan begitupun dengan hukum pidana. Oleh karena itu, hukum sebagai timbangan dalam menilai perbuatan setiap manusia dalam sikap, perilaku, hak, kewajiban, betul-betul harus diterapkan dengan baik yang bersinergi.
TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI MEMBACA NASIHAT PASCA SHOLAT JUMAT (STUDI KASUS PADA JAMAAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA LAMBUSA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN) Pratama, Finsa Adhi
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1728

Abstract

Penelitian ini mengangkat isu tradisi membaca nasihat pasca sholat jum?at yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang dinilai berbeda dengan jamaah Sholat Jumat pada umumnya. Dalam kajian Ushul Fikih hal ini dibahas pada term ?urf, salah satu metode istimbath hukum dalam Islam. Berangkat dari sini, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ?urf terhadap tradisi membaca nasihat pasca sholat jumat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menjadikan penelitian lapangan sebagai jenis penelitian yang digunakan yang mana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek penelitian dalam kehidupan sebenarnya. Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan empirik yang memungkinkan peneliti mengnalisis fenomena aktivitas sosial, sikap serta pemikiran orang baik individu maupun kelompok atau kelembagaan sosial - LDII.  Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, suatu metode yang memiliki ciri khusus dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian berupa kejadian dengan detail, jelas dan lugas.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua tradisi masuk dalam kategori ?urf, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah tradisi agar dapat dikatakan sebagai ?urf. Tadisi membaca nasihat pasca sholat jum?at yang dilakukan oleh jamaah LDII di Desa Lambusa ini dinilai masuk pada kategori ?urf shohih yang memiliki maslahat dan tidak bertentangan dengan dalil syara? selama struktur tadisinya tidak berubah, jika terjadi perubahan sturuktur tadisi dapat pula merubah kuhum.
NIQAB DALAM SOROTAN FIQH Danial, Danial
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1689

Abstract

Penelitian ini fokus pada kontroversi tentang niqab/cadar yang banyak terjadi di Indonesia, tak terkecuali kampus IAIN Kendari, sejak Rektor IAIN Kendari mengeluarkan aturan Pasal 14 Ayat (10) tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari tentang menggunakan penutup wajah pada proses pembelajaran. Tulisan ini ingin menelaah lebih jauh hukum penggunaan cadar dari sorotan Fiqh. Penulis mendeskripsikan perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan cadar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dalil yang sama dalam menetapkan hukum cadar, akan tetapi berbeda pada penafsiran dan istinbath hukumnya, Syekh Ali Jum?ah, Mahmud Hamdi Zaqzuq, Yusuf Qardhawi, Nashiruddin Albani diantara ulama yang membolehkan membuka cadar dengan dalil ? dalilnya. Ulama yang mewajibkan menggunakan cadar ialah Syekh Ramadhan al ? Buthy, Syekh Utsaimin dan Syekh Mustafa al ? Maraghy.
VAKSIN MEASLES DAN RUBELLA (MR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AS SYARIAH Muh Idi, Rusnam
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.963

Abstract

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Vaksin MR (Measles Rubella) memberikan manfaat seperti dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Vaksin Measles dan Rubella (MR) ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan Maqashid As Syariah. Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena belum ada fatwa khusus tentang rubella, maka kembali ke kaedah dasar, agar adil dalam menilai dan bukan hanya berdasar prasangka. Agama menganjurkan berprasangka baik/husnudzhon sebelum ada buktinya. Manusia tidak boleh menghukumi orang menggunakan katanya, karena itu dzhon/praduga. Maka kembalikan ke kaidah awal. Pertama, belum ada vaksin halal sejenis yang ada dan tersedia. Kedua, ada situasi kondisi yang darurat atau hajat yang jika tidak divaksin akan menyebabkan kematian atau cacat tetap. Ketiga, ada opini dari ahli / dokter yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang menyatakan itu dan tidak ada alternatif pengobatan yang lain. Ada maslahat yang jelas, nanti jelas laranganya baru berhenti. Adanya pencampuran enzim Babi dalam vaksin masih merupakan asumsi/Zhan dugaan sedangkan dampak buruk dari virusnya sudah nyata qath'i /pasti dan sesuatu yang pasti tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan.
EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN KOLAKA Dedihasriadi, La Ode
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1707

Abstract

Pasal 28D Undang ? Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa ?Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?. Artinya bahwa Negara memastikan setiap individu maupun warga Negara mendapatkan akses jaminan keadilan dan kepastian hukum serta kesamaan kedudukan dalam hukum dengan hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Metode penelitian yang di gunakan adalah normatif-empiris lebih detailnya mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian mencerminkan bahwa implementasi keberadaan Undang ? Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di kabupaten kolaka telah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita dan harapan yang telah di amanatkan oleh konstitusi. Hal ini di karenakan semua stakeholder yang berada di kabupaten kolaka memiliki kesadaran kolektif tentang penting akses keadilan public untuk semua warga negara tanpa terkecuali.
URGENSI FIQH SAHABAT TERHADAP KONSTRUKSI METODOLOGI HUKUM ISLAM Sabir, Muhammad; Muchsin, Agus
Al-'Adl Vol 12, No 2 (2019): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v12i2.1419

Abstract

Ketika Rasululah Saw masih hidup, segala persoalan yang dihadapi oleh para sahabat dapat terselesaikan  dengan mudah. Sebab rasulullah saw sebagai tempat mereka bertanya sebagai solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. namun setelah wafatnya rasulullah saw maka terjadilah perbedaan pendapat atau pemahaman dikalangan para sahabat. Yang secara otomatis dibutuhkan langkah ijtihad sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Perbedaaan pemahaman dari kalangan para sahabat disebabkan karena beberapa faktor selain bertambah luasnya kawasan kekuasaan islam, perbedaan tingkat kapasitas kecerdasan atau pemahaman mereka terhadap suatu nash, serta perbedaan sosio-kultural antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga lahirla dua aliran yaitu aliran dari hijaz dan aliran iraq. Yang keduanya memiliki karakter atau ciri yang berbeda. Karakateristik yang menonjol pada fikih hijaz ialah menekankan pada dzahirnya suatu nash dan tidak melakukan interpretasi kecuali dalam keadaan terpaksa. Sementara fikih iraq sebaliknya ialah lebih mengandalkan rasio atau akal dalam menyelesaiakan suatu persoalan.
PERAN KIAI DAN USTADZ DALAM PEMIKIRAN FIQH SANTRI DI PONDOK PESANTREN AN-NAHDLAH MAKASSAR Ayyubi, Salahuddin Al
Al-'Adl Vol 13, No 1 (2020): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v13i1.1730

Abstract

Peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri dapat diketahui melalui metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri, faktor pendukung dan penghambat yang dapat menjadi strategi atau peluang kiai dan ustadz dalam membangun pemikiran fiqh santri, dan serta tahapan berpikir santri yang dimulai dari pembentukan pengertian, pendapat dan pembentukan keputusan (istinbath) yang menggunakan metode istinbath Nahdatul Ulama sesuai dengan pemikiran kiai dan ustadz di pondok pesantren yang menggunakan ajaran Ahl al-Sunnah wa ?l-Jam??ah al Nah?iyyah. Pemikiran fiqh santri belum dapat menduduki metode berpikir secara manhaj atau secara kontekstual dilihat pada kitab-kitab yang diberikan dalam membangun pemikiran fiqh santri hanya memberikan kitab Al-Sullam dan T?r?kh al-Tasyr? (sejarah pembentukan hukum Islam), sehingga masih minim pemikiran fiqh santri secara manhaj dan masih terarahkan pada pemikiran fiqh santri secara qauly.

Page 1 of 20 | Total Record : 200