cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Dinamika Sosial Budaya
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14109859     EISSN : 25808524     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Dinamika Sosial Budaya (JDSB) adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Semarang (LPPM USM), jurnal ini melingkupi bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu manajemen, akuntansi, bidang ilmu hukung dan bidang ilmu psikologi.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
Search results for , issue " Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016" : 13 Documents clear
STRATEGI PENGEMBANGAN KINERJA PEMASARAN MELALUI HUMAN CAPITAL DAN SOCIAL CAPITAL DENGAN KEMAMPUAN INOVASI SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI Widjajanti, Kesi; Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas; Marka, Mira Meilia
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.561

Abstract

Penelitian ini menguji bagaimana meningkatkan kinerja pemasaran industri bordir di Desa Padurenan melalui human capital dan social capital dengan kemampuan inovasi sebagai variabel pemediasi.Metode sensus digunakan untuk melihat tanggapan 21 pengrajin bordir terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan software WrapPLS 5.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik modal sosial yang dimiliki pengrajin, semakin tinggi pula nilai human capital dan kemampuanya untuk berinovasi. Bila nilai human capital-nya tinggi, kemampuan berinovasi pengrajin-pun akan tinggi.Penelitian ini juga menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pemasaran dipengaruhi oleh tingkat kemampuan berinovasi pengrajin. Social capital dan human capital tidak mampu mempengaruhi kinerja pemasaran tanpa kemampuan berinovasi. Hal ini berarti bahwa kemampuan berinovasi memoderasi hubungan social capital dan human capital terhadap kinerja pemasaran.
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMOTIVASI MAHASISWA BERKEINGINAN WIRAUSAHA Kusumo, Willyanto Kartiko; Setiawan, Wawan
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.566

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of self efficacy, tolerance of risk, freedom in work, need for achievement, and readiness to desire instrumentation Gunadarma University students to be entrepreneurs. Type of data used is the primary data. The research method used was survey by an inductive analysis approach to look ways  that  generally used  in  examining the  factors  that  influence the  willingness  of students to become entrepreneurs. Methods of collecting data is using a questionnaire with 100 people as respondents. The sampling technique used was simple random technique (Random Sampling Method). Data were processed and analyzed using SPSS application assistance. Analysis tools used in this study is to test the validity, reliability, multiple regression liniear, pearson correlation, and independent sample t test. These results indicate that the variable of self success, Freedom in Works, and the Necessity of achievement which is a dominant variable in influencing the desire of Semarang University Students to become an entrepreneur.
PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN Muryati, Dewi Tuti; Heryanti, B. Rini; Astanti, Dhian Indah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.556

Abstract

Selaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adatSelaras dengan amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik kepada masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha sebagai pengelola, dan pemerintah sebagai regulator. Kegiatan usaha pertambangan sering menimbulkan sengketa yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan (investor), dan masyarakat di wilayah kegiatan usaha pertambangan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Permasalahan yang akan diteliti meliputi perkembangan pengaturan kegiatan usaha bidang  pertambangan di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis; data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier; kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasar hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan pengaturan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan berlakunya Indische Mijnwet 1899, setelah merdeka diterbitkan Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, Perpu Nomor 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan, kemudian digantikan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang kemudian dicabut dan terbit UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan meliputi adjudikasi, non-adjudikasi, pengadilan, arbitrase, ADR, dan lembaga adat.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK MIND MAPPING DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI EKSPOSITORIS PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA PESERTA DIDIK KELAS XII SMK SWADAYA, SEMARANG Riana, Rati; Setiadi, S.
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.562

Abstract

Siswa kelas XII SMK Swadaya Semarang diduga belum terampil menulis dan guru belum menerapkan model dan metode yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini antara lain (1) bagaimanakah kemampuan peserta didik kelas XII SMK Swadaya, Semarang dalam menulis karangan narasi ekspositoris sebelum penerapan model pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, (2) bagaimanakah hasil pembelajaran peserta didik kelas XII SMK Swadaya, Semarang dalam menulis karangan narasi ekspositoris setelah penerapan model pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan (3) apa sajakah kendala dalam proses pembelajaran peserta didik kelas XII SMK Swadaya, semarang menulis karangan narasi ekspositoris dengan menggunakan model Mind Mapping pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah dilakukan penelitian maka, hasil penelitian di SMK Swadaya semarang kelas XII akuntasi adalah peningkatan dalam pembelajaran yang dimana pada tahap prasiklus belum menggunakan model Mind Mapping dengan ketuntasan peserta didik yang hanya mencapai 21%. Hasil data pada siklus I yang sudah mengguanakan model Mind Mapping juga belum dikatakan berhasil karena peserta didik yang tuntas hanya 55,56%, sedangkan pada tahap siklus II yang menggunakan model Mind Mapping sudah dapat dikatakan berhasil, karena ketuntasan sudah lebih dari target minimal yang ditentukan oleh peneliti (75% tuntas). Simpulan dalam penelitian ini adalah peneliti berhasil melaukan penelitian terbukti dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dan guru melai menerapkan model Mind Mapping pada materi pelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia.
POLA CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL KERAJINAN ECENG GONDOK DI KECAMATAN BANYUBIRU EH, Witjaksono; Puspitasari, Diana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.567

Abstract

The high awareness of the importance of practicing Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global trend and lifestyle company with the increasingly widespread concern in the interests of stakeholders. With the sophistication of information technology and market openness without limits brought against company policy to be more serious in considering Corporate Social Responsibility (CSR).Water hyacinth handicraft industry is one business that is quite well known in the district Banyubiru, Semarang District and is one of the featured products at Semarang district that can contribute to economic growth in the district of Semarang. Water hyacinth handicraft industry in the District Banyubiru, Semarang regency should be developed through Corporate Social Responsibility (CSR).Corporate Social Responsibility (CSR) will be highly beneficial for SMEs if the water hyacinth program implemented on target and in line with expectations and desires required by craftsmen. So we need good communication between the giver and the recipient of its Corporate Social Responsibility (CSR).
KONSEP DIRI DAN RASA BERSALAH PADA ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO Utami, Retno Ristiasih; Asih, Martha Kurnia
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.563

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri serta apakah Rasa Bersalah bisa diprediksi melalui Konsep Diri pada anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas) Kelas II A Kutoarjo. Metode pengumpulan data dengan menggunakan alat ukur Skala Rasa Bersalah dan Skala Konsep Diri. Populasi penelitian sebanyak 72 orang anak didik yang diambil sampelnya dengan teknik Incidental Sampling sebanyak 41 orang, usia antara 13-18 tahun. Data dianalisis dengan teknik Analisis Regresi Sederhana, diperoleh hasil R xy = 0,035 dengan p > 0.05 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara Rasa Bersalah dan Konsep Diri pada anak didik di Lapas Anak Kelas II A Kutoarjo sehingga Rasa Bersalah tidak dapat diprediksi berdasarkan Konsep Diri. 
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG Yulistyowati, Efi; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.558

Abstract

Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dengan PP No. 97 Th. 2012 ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pelimpahan pemungutan retribusi tersebut terdapat kendala, oleh karena itu penelitian ini akan membahas kendala tersebut, khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesisifikasi penelitiannya diskriptif analitis, metode pengumpulan datanya studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumentasi, dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan terlalu singkat, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum, walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang sudah.Dalam pembuatan perda tersebut dianggap kurang melibatkan kelompok kepentingan, meskipun wakil kelompok telah dilibatkan.Peserta dalam pembahasan pembuatan perda tidak dapat memberikan masukan secara maksimal, karena bahan baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir.Peraturan yang sudah dibuat dianggap kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait.Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan IMTA.
PRAKTEK TERBAIK BISNIS ETIS MENINGKATKAN KINERJA BISNIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA Indarto, Indarto
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.712

Abstract

This study  explored the application of business ethics in public companies in Indonesia. This research is important because the company has a moral responsibility to all its stakeholders. Companies must run their business by always using morals and ethics even though the goal is to make a profit. The research method used in this research is deskrtiptif explorative. The data used in this study is the primary data which obtained through questionnaires with open questions. The population in this study is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling method used is random sampling by sending a random questionnaire to a public company listed on the Indonesia Stock Exchange. The questionnaire was sent by email aimed at corporate secretary of each company. It collected 31 questionnaires that can be analyzed. The results show that public companies have been good enough in running ethical business best practices. Most of the respondents stated that business practices conducted by adhering to morals and ethics have resulted in satisfactory business performance.
KAJIAN PENGELOLAAN DANA KOPERASI SIMPAN PINJAM KONVENSIONAL DI KOTA SEMARANG Purwantini, Sri; Rusdianti, Endang; Wardoyo, Paulus
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.564

Abstract

In accordance with the principles of cooperatives, Credit Union known as financial institution, as well as serve as an intermediary institution. Credit Unions activities include collecting deposits from members, gives loans to members, other cooperatives and or their members, as well as manage the balance of funding and lending.Based on the study results, it is found that Credit Unions can not rely on collection of funds from the member either in the form of savings, compulsory savings, time deposits. In addition, Credit Unions are also less interested in establishing a partnership with the Bank either through the linkage program and other programs.In an effort to balance of fund and loan portfolio, the manager of more use their experiences in the past, so that utilization is less than optimal. Weak regulation, has made the behavior of the manager of Credit Unions to act like a bank. 
REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN Nuswanto, A. Heru; Junaidi, Muhammad; Sihotang, Amri P
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.554

Abstract

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder.  Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social.  Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

Page 1 of 2 | Total Record : 13