cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan" : 6 Documents clear
KEUNGGULAN KOMPARATIF HASIL HUTAN BUKAN KAYU DARI HUTAN TANAMAN Astana, Satria; Muttaqin, M Zahrul; Yuhono, J T
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.31-44

Abstract

Pasokan kayu dari hutan alam diperkirakan akan terus menurun dan di masa mendatang diharapkan akan digantikan oleh hutan tanaman. Apabila hutan tanaman tidak berkembang sesuai dengan harapan, pertanyaan nya adalah apakah hasil huran bukan kayu dapat menggantikan? Jawaban atas pertanyaan tersebut diantaranya bergantung pada apakah hasil hutan bukan kayu sekurang-kurangnya memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan kayu bulat dari hutan tanaman. Hasil hutan yang dikaji adalah gondorukem, terpentin dan minyak kayu putih. Penelitian dilaksanakan pada tahun 1999. Untuk gondorukem dan terpentin, penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara, Pekalongan Timur dan Lawu DS, sedangkan untuk minyak kayu putih di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) lndramayu, Gundih dan Madiun. Keunggulan komparatif ketiga hasil hutan tersebut dihitung dengan menggunakan metode Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Dengan menggunakan data sekunder tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga komoditas yang diteliti memiliki keunggulan komparatif yang relatif tinggi, ditunjukkan oleh nilai koefisien BSD-nya yang relatifrendah. Koefisien BSD gondorukem berkisar antara 0,35-0,59,terpentin 0, 10-0, 13 dan minyak kayu putih 0,54-0, 71. Gondorukem masih memiliki keunggulan komparatif jika harga ekspornya menurun dari harga ekspor tertinggi (US$ 437/ton) menjadi US$ 153/ton atau menurun 64,99%, dan terpentin dari harga ekspomya tertinggi (US$ 325/ton) menjadi US$ 35/ton atau menurun 89,23%, serta minyak kayu putih dari harga ekspomya tertinggi (US$ 4938/ton) menjadi USS 2874/ton atau menurun 41,80%. Memperhatikan koefisien BSD-nya yang relatif rendah dan perkembangan harga pada periode 1994 - 1998, prospek ekspor ketiga komoditas tersebut di masa datang diperkirakan relatif tetap baik.Perkembangan harga gondorukem cenderung meningkat (1,35%-1,74%) dan terpentin juga cenderung meningkat ( 14,39%-16,54%). Sebaliknya, perkembangan harga minyak kayu putih tidak diketahui secara pasti, tetapi jika harganya less-distortive diperkirakan juga memiliki prospek yang baik di masa datang. Direkomendasikan untuk melakukan penelitian keunggulan komparatifhasil hutan bukan kay u yang lain, terutama yang tumbuh di luar Jawa.
KEUNGGULAN KOMPARATIF KAYU BULAT JATI DAN PINUS HUTAN TANAMAN DAN PROSPEKNYA DI MASA DATANG Astana, Satria; Yuhono, J T; Waskito, Budhi; Yowono, Sapto; Raharjo, Probo; Untari, Dewi; Ginting, Sri Mina; Yuniarti, Kamila
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.67-86

Abstract

Di masa datang, produksi kayu bulat dari hutan alam akan terus menurun. Diharapkan penurunan produksinya akan digantikan oleh produksi kayu bulat dari hutan tanaman. Permasalahannya adalah apakah perkembangan hutan tanaman akan berjalan sesuai dengan harapan? Jawaban atas pertanyaan tersebut diantaranya bergantung pada apakah kayu bulat dari hutan tanaman sekurang-kurangnya memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan kayu bulat dari hutan alam. Hutan tanaman yang dikaji adalah hutanjati dan hutan pinus. Penelitian dilaksanakan pada tahun 1999. Untuk hutan jati, penelitian dilaksanakan di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) lndramayu, Gundih dan Madiun, sedangkan untuk hutan pinus di KPH Bandung Utara, Pekalongan Timurdan Lawu OS. Keunggulan komparatifkayu bulat jati dan pinus dihitung dengan menggunakan metode Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Denganmenggunakan data sekunder tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kayu bulat jati maupun pinus memiliki keunggulan komparatif. lni ditunjukkan oleh koefisien BSD-nya yang kurang dari satu. Koefisien BSD kayu bu lat jati berkisar antara 0,26-0,28 dan kayu bulatpinus antara 0,48-0,53. Hasil analisis kepekaan menunjukkan bahwa kayu bulat jati masih memiliki keunggulan komparatifjika harga intemasionalnya (ekspomya) menurun sampai 73% untuk KPH Madiun, sampai 72% untuk KPH lndramayu dan sampai 74% untuk KPH Gundih.Sedangkan kayu bulat pinus masih memiliki keunggulan komparatifjika harga intemasionalnya (ekspomya) menurun sampai 47% untuk KPH Pekalongan Timur dan sampai 52% untuk KPH Bandung Utara, dan sampai 48% untuk KPH Lawu OS. Lebih jauh, hasil penelitian merekomendasikan bahwa bila kebijakan ekspor kayu bulat dari hutan tanaman tidak diberlakukan, maka prospek hutan tanaman khususnyajati dan pinus di masa datang akan tetap lamban
HUTAN DAN PRODUKSI KAYU BULAT INDONESIA DARI TAHUN 1961 SAMPAI 2001 Sianturi, Apul
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.45-54

Abstract

Hutan produksi merupakan bagian terbesar dari hutan Indonesia. Luas hutan produksi sebesar 58 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 23 juta hektar dan hutan produksi seluas 35 juta hektar, dan berada di Pulau Jawa seluas 2 juta hektar, dan sisanya berada di luar Pulau Jawa. Hutan di luar Pulau Jawa tersebut didominasi olehjenis pohon yang sangat bemilai dari famili dipterocarp. Sebelum tahun 1967 produksi kayu bulat Indonesia didominasi dari produk hutan dari pulau Jawa yang telah lebih dahulu mendapat perhatian dan pengelolaan. Baru sesudah tahun 1968 produksi kayu bulat mulai beralih ke hutan-hutan di luar pulau Jawa, dan sejak itu produsi kayu bulat industri meningkat secara drastis, walaupun produksi keseluruhan kayu bulat menurun terutama produksi kayu bakar menurun secara terus menerus. Dengan luas hutan produksi yang 58 juta hektar serta asumsi riap satu m3 per hektar per tahun maka produksi yang terjadi sejak tahun 1961 sampai sekarang jauh melampaui batas maksimum produksi hutan. Jadi adalah tidak mengherankan kalau kondisi hutan Indonesia bertambah rusak karena tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas hutan. Untuk menjaga kelestarian hutan maka seyogyanya pengurangan tebangan dilakukan sesuai dengan kemampuan hutan dan dibarengi dengan peningkatan produktivitas hutan perlu mendapat prioritas, di samping pemeliharaan dan perlindungan hutan. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai pemanenan kayu dan produktivitas hutan dapat dipertahankan pada level yang lestari.
KAJIAN KEBIJAKAN MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (MPB) KEHUTANAN DI INDONESIA Ginoga, Kirsfianti; Lugina, Mega; Djaenudin, Deden; Parlinah, Nunung
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.1-17

Abstract

Salah satu syarat keharusan untuk memperlancar pelaksanaan MPB adalah adanya kejelasan kebijakan dan peraturan yang dapat dijalankan di lapangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan peraturan untuk pelaksanaan MPB kehutanan, yang merupakan prakondisi untuk mengetahui kesiapan dan persiapan Indonesia untuk implementasi MPB.Secara khusus kajian ini bertujuan untuk (i) mengetahui berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang ada yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan MPB, (ii) mengetahui pemahaman stakeholders di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan CDM, dan (iii) merekomendasikan kebijakan dan langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan MPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) kesiapan Indonesia dalam menyikapi perdagangan karbon masih minimal, bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Thailand, the Philippines, dan Amerika Selatan, (ii) belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik memuat tentang aturan dan kebijakan pelaksanaan MPB kehutanan di Indonesia, (iii) pemahaman daerah terutama kabupaten tentang MPB masih rendah, hanya 80 persenresponden di propinsi dan 56 persen responden di kabupaten yang memahami MPB, padahal kabupaten diharapkan menjadi pelaku utama, (iv) departemen kehutanan di setiap tingkat pemerintahan diharapkan menjadi lembaga prioritas dalam membuat aturan kebijakan untukpelaksanaan MPB, ( v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i). peningkatanpemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i) peningkatan pemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (ii) pembentukan lembaga-lembaga (di luar siklus standar perolehan sertifikat penurunanemisi) yang dapat menunjang pelaksanaan MPB seperti: "intermediators" dan "operational entities" (lembaga/organisasi operasional) yang berfungsi untuk menjembatani proyek MPB dengan lembaga donor, atau bertugas memberikan investasi finansial dan mengkoordinir proyek sebelum pelaksanaan ril proyek MPB. (iii) pembuatan peraturan daerah tentang MPB, dan (iv) pembentukan pilot proyek MPB kehutanan yang memenuhi persyaratan intemasional, nasional, dan daerah, di kabupaten.
ANALISIS KEPUTUSAN TERHADAP MASALAH MORATORIUM PENEBANGAN HUTAN ALAM DENGAN METODA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS Dwiprabowo, Hariyatno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.19-30

Abstract

Kehutanan merupakan sektor ekonomi yang penting bagi perekonomian nasional. Selama l 0 tahun terakhir deforestasi hutan alam lndoensia terjadi dengan laju 1.6 - 2.0 juta ha per tahun. Pengelolaan hutan alam dihadapkan pada pilihan yang sulit apakah akan menghentikan atau meneruskan penebangan. Penghentian penebangan atau yang dikenaldengan moratorium logging disuarakan secara keras oleh beberapa Iembaga swadaya masyarakat untuk menyelarnatkan hutan dan mengurangi kondisi lingkungan yang memburuk. Akan tetapi, menurut pihak yang menentang penghentian penebangan tidak akan efektifkarenamaraknya penebangan liar dan defisit supply dan demand akan kayu yang besar. Pemerintah akhimya memutuskan melanjutkan penebangan dengan kebijakan yang dikenal dengan sebutan soft/ anding paling tidak untuk sementara waktu. Maksud tulisan ini adalah untuk melakukan analisis atas masalah keputusan antara Penghentian- penebangan atau Melanjutkan-penebangan. Masalah ini difonnulasikan sebagai masalah keputusan dalarn lingkungan yang kompleks mengingat potensi darnpaknya pada kondisi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan hidup. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa altematif Melanjutkan penebangan memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi daripada Penghentian penebangan, yakni: 0.6439 versus 0.3561. Keputusan tersebut cukup kuat karena bersifat tidak peka terhadap kemungkinan perubahan variable (kriteria utarna) berupa Manfaat, Biaya, Peluang, atau Resiko.
POTENSI PENGEMBANGAN POLA USAHA WANATANI DI DESA CILAMPUYANG, KABUPATEN GARUT Melati, Melati; Dwiprabowo, Hariyatno; Rosmeilisa, Puti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.55-66

Abstract

Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Jaw a Baral adalah daerah dengan topografi terjal, dengan rata-rata kerniringan 20 - 40 % dan curah hujan tinggi Produktifitas lahan dan pendapatan petani tergolong rendah. Sistem wanatani diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya pendapatan di Desa Cilampuyang. Kajian usaha wanatani inibertujuan untuk mendapat informasi potensi pengembangan pola usaha wanatani di Desa Cilampuyang. Mctode yang digunakan dalam penelitian adalah kajian Pedesaan Secarn Partisipatif (PRA) dan analisis data untuk menghitung net present value (NPV). I lasil kajian menunjukkan pola usaha wanatani antara tanaman kehutanan (sengon) + perkebunan(cengkeh+pete) + pangan (padi gogo+jagung -kacang tanah) secara teknis dan finansial layak dilaksanakan dengan net present value (NPV) Rp.9.801.887 dan B/C 2.74 per hcktar per tahun. Ahematif usaha wanatani lainnya yangjuga layak dan berpotensi untuk dikembangkan adalah pol a tanaman hutan + tanaman perkebunan + tanaman makanan temak + tanaman pangan dengan Net Present Value (NPV) Rp.12.508.917,- perhektar dan B/C-1,48 (>I).

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2004 2004


Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue