cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan" : 5 Documents clear
ANALISIS TENURIAL DALAM PENGEMBANGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH): STUDI KASUS KPH GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG Sylviani, Sylviani; Hakim, Ismatul
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.309-322

Abstract

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Konflik lahan dapat terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Tujuan kajian ini adalah: 1) menguraikan sejarah kawasan KPH; 2) mengkaji perkembangan penggunaan dan pemanfaatan kawasan dan 3) menganalisis dampak penggunaan dan pemanfaatan kawasan. Metode penelitian menggunakan Analisis Historis atau Analisis Runtut Kejadian melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPH sudah diokupasi oleh masyarakat, baik sebagai lahan garapan, pemukiman, bangunan kantor desa, maupun menjadi pusat perbelanjaan berupa toko serba ada dan pasar tradisional. Di KPH tersebut terdapat lahan garapan yang sudah bersertifikat dan ada desa definitif yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan. Penelitian ini juga menghasilkan suatu model pemanfaatan lahan (land use) dalam satu unit manajemen KPH. Analisis tenurial ini diharapkan dapat dijadikan alternatif resolusi konflik lahan di sektor kehutanan. Salah satu alternatif solusi yang disarankan adalah menerapkan Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Desa dari Kementerian Kehutanan atau mengembangkan konsep Desa Hutan yang mampu menampung aspirasi dan dinamika masyarakat tanpa mengubah status kawasan hutannya.
ANALISIS KELAYAKAN SOSIAL, FINANSIAL DAN PASAR PRODUK HUTAN TANAMAN RAKYAT: STUDI KASUS DI KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT Subarudi, Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.323-337

Abstract

Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan merealisasikan seluruh target luasan areal penetapannya serta memperoleh dana pinjaman dari Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (P3HT), Kementerian Kehutanan. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dan kendala operasional di lapangan. Kajian pengembangan HTR di Kabupaten Dompu penting dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menganalisis kelayakan sosial pengelolaan HTR; 2) menganalisis kelayakan finansial pengelolaan HTR dan 3) menganalisis kelayakan pasar produk HTR. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelayakan sosial dalam pengelolaan HTR masih menghadapi permasalahan, antara lain: 1) program HTR menjadi legalisasi pengelolaan hutan tanpa izin; 2) program HTR menuntut pembentukan kelembagaan yang cepat dan mendadak; 3) kesulitan untuk bekerja berkelompok; 4) pemanfaatan lahan yang belum optimal; 5) kesulitan mengelola sistem administrasi kelompok; 6) kualitas SDM pengelola koperasi yang rendah dan 7) kinerja pendamping HTR belum terukur. Secara finansial pengelolaan HTR dapat dikatakan layak dengan NPV sebesar Rp 20.054.791, BCR 3,31 dan IRR 28%. Kelayakan pasar HTR di Kabupaten Dompu menjanjikan karena kebutuhan kayu bagi industri penggergajian dan furniture sangat tinggi.
MODEL RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PRODUKSI MODEL BANJAR Harun, Marinus Kristiadi; Dwiprabowo, Haryatno
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.265-280

Abstract

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan solusi pembenahan kelembagaan kehutanan supaya prinsip-prinsip teknis pengelolaan hutan dapat dijalankan, namun pembangunannya masih menghadapi permasalahan. Salah satu kendala yang dihadapi adanya konflik hak atas lahan (land tenure). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik lahan dan model institusi untuk penyelesaian (resolusi) konflik lahan di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; lima desa sebagai contoh dan responden terdiri dari masyarakat lokal yangmemiliki pengaruh terhadap pengelolaan KPHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan KPHP Model Banjar secara de jure merupakan milik negara, namun terdapat desa di dalam kawasan yang belum dilakukan enclave. Hal ini menyebabkan status yang memiliki akses tertutup secara de jure berubah menjadi akses terbuka secara de facto. Kondisi ini menimbulkan opprtunity sets untuk ikut mengambil sumber daya lahan tersebut. Masalah yang timbul dalam konflik lahan di KPHP Model Banjar merupakan konflik struktural, yakni aktor yang terlibat tidak berada pada tataran yang sama. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah membangun upaya “mengubah konflik menjadi kemitraan yang sejajar”, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Membangun kepercayaan, 2) Mengembangkan Forum Kehutanan Antar Desa (FKAD), 3) Menyiapkan tim ahli, 4) Komunikasi yang efektif dan 5)Regulasi yang disepakati bersama
KERENTANAN DAN UPAYA ADAPTASI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERUBAHAN IKLIM Sakuntaladewi, Niken; Sylviani, Sylviani
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.281-293

Abstract

Perubahan iklim dipahami masyarakat sebagai perubahan musim dan telah banyak memberikan dampak negatif pada kehidupan. Tulisan ini membahas kerentanan masyarakat pesisir akibat perubahan iklim. Penelitian dilakukan di tiga desa yaitu kawasan hutan lindung di Kabupaten Subang, kawasan hutan konservasi di Kabupaten Jembrana, dan hutan hak di Kabupaten Pemalang. Data dikumpulkan dari 30 responden pada masing-masing desa, dan dianalisa dengan Multivariate Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim menurunkan penghasilan mayoritas masyarakat di tiga desa penelitian. Jumlah masyarakat desa sekitar hutan mangrove yang merupakan hutan hak mempunyai kerentanan paling rendah (37%), kerentanan tertinggi di masyarakat desa sekitar hutan lindung (82%) dan kerentanan sedang di masyarakat desa sekitar hutan konservasi (55%). Kerentanan masyarakat banyak dipengaruhi oleh: 1) keterbukaan yaitu kondisi iklim; 2) sensitivitas, meliputi ketergantungan masyarakat terhadap jenis penghasilan yang sensitif iklim, lokasi sumber penghasilan yang dekat dengan sumber bencana dan rusaknya lingkungan biofisik; 3) kapasitas adaptasi, meliputi perbaikan lingkungan biofisik, variasi sumber penghasilan, ekstensifikasi lahan usaha, penerapan teknologi pertanian dan perikanan, penyesuaian jadwal kegiatan usaha dengan prakiraan musim, alih profesi, tetap pada kegiatan lama dan berharap pada keuntungan, kuatnya kelembagaan masyarakat, bantuan atau program pembangunan desa dan pendampingan yang intensif.
PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN REDD+ BERDASARKAN PEMBELAJARAN DARI MEKANISME PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN Irawanti, Setiasih; Suka, Aneka Prawesti; Indartik, Indartik; Nurfatriani, Fitri; Parlinah, Nunung
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.295-307

Abstract

Daratan Indonesia dengan 70% berupa hutan berpeluang untuk menerapkan REDD+. Penelitian ini menganalisis mekanisme pendanaan CDM dan peran para aktor dalam rantai pendanaan. Metode yang digunakan dengan pendekatan rantai pemasaran barang, jasa dan modal (ILO, 2009); biaya kegiatan CDM dihitung berdasarkan biaya penanaman per hektar dan estimasi profitabilitasnya dengan Present Value (PV) serta telaah pembelajaran mekanisme pembayaran jasa air. Hasil studi menunjukkan program CDM didanai oleh hibah non-publik yang bersumber dari CSR dengan kegiatan rehabilitasi pada lahan yang tidak ditanami selama lebih dari 30 tahun, dilakukan oleh kelompok tani, investornya adalah lembaga konsultan, dan difasilitasi oleh perantara yaitu pengurus petani atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), namun tidak melibatkan pemerintah. Monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV) dilakukan sesuai masa kontrak 10 tahun, berdasarkan jumlah tanaman 1.000 batang/ha pada tahun ke-10, dan pembayaran dilakukan berdasarkan keberhasilan tanaman. Pembelajaran dari pembayaran jasa air bahwa mekanisme pembayaran dari industri pengguna kepada kelompok tani dilakukan melalui lembaga perantara dengan biaya operasionalnya diperoleh dari lembaga internasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), kontrak pembayaran 5 tahun dilakukan dengan aspek legal yang lengkap, jumlah tanaman 500 batang/ha tersebar di seluruh lahan, dan petani dapat memanen pohon lainnya. Hal yang sama untuk keduanya bahwa petani harus mengikuti syarat dari investor.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2014 2014


Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue