cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan" : 6 Documents clear
ANALISIS SISTEM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS JENEBERANG Supratman, Supratman; Yudilastiantoro, C
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.323-331

Abstract

Penerapan otonomi daerah dalam pengelolaan sumberdaya hutan menyebabkan terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan kehutanan dari sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berimplikasi kepada adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kehutanan. Pada sisi yang lain, desentralisasi kehutanan dapat berdampak sosial-ekonomi negatif terhadap pengelolaan sumberdaya hutan. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu pada bulan Agustus sampai Desember 2003. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Di Kabupaten Gowa di pilih Kecamatan Tinggi Moncong (mewakili wilayah hulu DAS) dan Kecamatan Parangloe (mewakili wilayah tengah DAS). Pada kedua kecamatan tersebut dipilih lima desa untuk disurvei intensif, yaitu Desa Manimbahoi, Bulutana, Parigi, Manuju, dan Desa Borisallo. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri atas data kondisi bio-fisik dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah DAS Jeneberang. Data sekunder diperoleh melalui survei, wawancara dengan masyarakat seternpat dan dinas-dinas yang terkait, serta diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). analisis data yang digunakan adalah Qualitative - Descriptive Analysis dan Quantitative - Descriptive Analysis serta analisis tabulasi frekwensi dan tabulasi silang. Hasil penelitian adalah perlunya dibangun suatu sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS yang terinterkoneksi antara hulu-hilir. Sistem kelembagaan perencanaan dan pengelolaan DAS Jenneberang yang terinterkoneksi mensyaratkan adanya peran yang jelas dan saling terkait antara kelembagaan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakatsetempat, dan lembaga penyangga seperti swasta, perguruan tinggi, dan LSM.
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS DALAM KONTEKS DESENTRALISASI DI DAS SADDANG DAN BILAWALANAE, SULAWESI SELATAN Yudilastiantoro, C; lwanuddin, lwanuddin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.313-322

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (termasuk sumber daya alam di wilayah DAS) kepada daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya muncul ego sektoral dari masing-masing daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya guna menentukan suatu kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang mantap dalam rangka desentralisasi dengan cara melakukan identifikasi tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dianalisis dan ditelaah untuk dapat menyusun suatu pemantapan kelembagaan pengelolaan DAS dengan mengkaji kekurangan dan kelebihan dari kelembagaan pengelolaan DAS yang sudah ada. Lokasi penelitian di DAS Saddang dan DAS Bilawalanae di Propinsi Sulawesi Selatan. Hasil kajian : seluruh instansi/lembaga yang terkait dengan pengelolaan DAS di tingkat Kabupaten, setuju dengan upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota untuk DAS Bilawalanae yang terdiri dari beberapa kabupaten.Untuk DAS Saddang; semua instansi terkait di tingkat kabupaten, setuju bila Balai Pengelolaan DAS Saddang ditunjuk sebagaiKoordinator Pengelolaan DAS Saddang ( sebagai leading sector DAS Saddang). Diperlukan SK Menteri atau Gubernur, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi suatu Badan Pengelolaan DAS Tingkat Propinsi sebagai koordinator pengelolaan DAS lintas kabupaten. Diperlukan Peraturan Pemerintah tentang Pengclolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Kabupaten.
DJNAMIKA KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT: STUDI KASUS DI DESA KERTAYASA,BOJADAN SUKOREJO Diniyati, Dian
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.333-347

Abstract

Penelitian dinamika kelompok tani hutan rakyat ini dilaksanakan pada bulan Nopember sampai Desember 2003 pada tiga desa di tiga kecamatan yaitu : Desa Boja, Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo. Jumlah petani yang bergabung didalam kelompoktani diambil sebanyak 18 orang untuk dijadikan sebagai responden untuk setiap desa dan ditentukan secara sengaja. Dinamika kelompok diidentifikasi dengan menggunakan delapan faktor,Nilai kumulatif dari faktor sosial menunjukkan tingkat kedinamikaan kelompok, dimana semakin tinggi nilai faktomya semakin dinamis kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kelompok tani di Desa Kertayasa dan Desa Sukorejo tergolong kelompok yang dinamis, sementara kelompok tani di Desa Boja termasuk kurang dinamis.
PEMETAAN PARTISIPATIF DI KHDTK BORISALLO Kusumedi, Priyo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.349-365

Abstract

Pemetaan partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang telah menjadi sebuah kebutuhan lazim di berbagai kawasan hutan. Pendekatan tersebut dikembangkan dalam kerangka mewujudkan adanya pengelolaan sumberdaya alam yang Iebih menjamin pengembangan social forestry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemetaan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder dan peran masing-masing stakeholder dalam pemetaan partisipatif. Metode penelitian yang dipakai adalah ·RRA (Rapid Rural Appraisal), PRA (Participatory Rural Appraisal) dan input data spasial, interprestasi citra landsat, input data non-spasial pad a tabel atribut peta, pembuatan layout peta dengan software Arc View dari data spasial dan data non-spasial serta pembuatan peta digital. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptifkualitatif dan kuantitatif, serta sistem informasi geografis yaitu PC ArcNiew dan PC ARC/Info. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemetaan berlangsung melalui proses yang lama dari tahap inisiasi sampai pelaksanaan di lapangan sehingga didapatkan peta partisipatif penggarap lahan, tata batas panggarap lahan, tata batas kelompok tani, sebaran pemukiman serta peta tata guna lahan. Selain itu dalam pemetaan partisipatif harus ada pembagian peran dan tanggung jawab antar stakeholder untuk mendorong pembelajaran bersama dalam perkembangan pemetaan atau penyediaaninformasi keruangan yang akurat dan diakui oleh semua stakeholder.
PENGARUH BIAYA DAN TARIF MASUK TAMAN WISATA ALAM TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN DAN PENDAPATAN; STUDI KASUS KARANGNINI CIAMIS,JAWA BARAT Karyono, O.K
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.301-312

Abstract

Setiap pengunjung dan atau kendaraan yang masuk ke hutan wisata diwajibkan membayar pungutan masuk untuk negara. Tarif pungutan pada pengunjung yang masuk ke taman wisata berkisar antara Rp. 500 s/d Rp. l.000,- (SK Menhut 878/Kpts-11/1992). Besamya tarif pungutan masuk ke hutan wisata berpengaruh terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan pengusahaan ekowisata. Hasil analisis menunjukkan, semakin tinggi tarifpungutan masuk ke hutan wisata jumlah pengunjung semakin menurun. Sesuai dengan analisa ekonomi, kurva demand dari obyek hutan wisata dipengaruhi oleh tarif pungutan masuk yang ditentukan oleh pengelola. Kurva demand akan menurun dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah, yang berarti setiap penurunan harga/tarif masuk akan berakibat pada kenaikan permintaan pasar. Derajat kunjungan (Vi) terhadap biaya perjalanan (Tei) dengan hasil perhitungan regresi = 72149.42642 - 130.02555 x, atau Vi= 72,14- 0,13 Tei. Dengan demikian menunjukkan bahwa derajat kunjungan eenderung menurun dengan meningkatnya biaya perjalanan, walaupun nilai koefisien korelasi (r2 - 68%) dan nilai koefisien determinasinya rendah (r2 = 0,004630).
DAMPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TERHADAP KINERJA INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU Astana, Satria; Sinaga, Bonar M; Erwidodo, Erwidodo; Kartodihardjo, Hariadi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.4.367-398

Abstract

Sebagai suatu upaya meningkatkan efisiensi ekonomi, pemerintah secara bertahap telah mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak (SH-BBM). Tetapi pelaksanaannya telah menimbulkan kontroversi. Dengan menggunakan model ekonometrika, tujuan penelitian adalah mengkaji dampak kebijakan pengurangan SH-BBM terhadap kinerja industri hasil hutan kayu, termasuk dampak kesejahteraan sosialnya. Industri kayu olahan hulu yang dikaji adalah kayu bulat, kayu gergajian dan kayu lapis. Model diduga dengan metode three-stage least squares, menggunakan data sekunder rangkaian waktu tahun 1980-1996. Data dikumpulkan dari publikasi statistik Departemen Kehutanan, Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, dan Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengurangan SH-BBM menurunkan kinerja industri hasil hutan kayu, yang menyebabkan penurunan dalam kesejahteraan sosialnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2005 2005


Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue