cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan" : 5 Documents clear
BIAYA TRANSAKSI DALAM PEROLEHAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH KEHUTANAN Ginoga, Kirsfianti Linda; Lugina, Mega
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.93-119

Abstract

Biaya transaksi telah dikenal sebagai salah satu kendala utama dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi pada mekanisme A/R CDM. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya biaya transaksi dalam pelaksanaan A/R CDM di Indonesia, berdasarkan pada proyek seperti CDM di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yang dibiayai oleh JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Centre). Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa aspek biaya akan lebih dipertimbangkan dibandingkan aspek waktu. Berdasarkan biaya operasional diperkirakan bahwa besarnya biaya transaksi dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing - masing adalah sebesar 39.2% dan 59.7%. Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa biaya transaksi merupakan komponen biaya yang utama untuk perolehan sertifikat penurunan emisi A/R CDM. Penelitian ini menyarankan perlunya membentuk forum koordinasi di tingkat lokal untuk mensinergiskan berbagai kegiatan dan informasi pada tingkat lokal, sehingga biaya transaksi dapat dikurangi.
KAJIAN PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA HUTAN (PMDH) DI PAPUA Yeny, Irma; Innah, Henry Silka
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.73-91

Abstract

Sejak tidak berlakunya SK Menhut No. 523/Kpts-II/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, maka pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua menjadi tidak jelas. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan masyarakat desa hutan di Papua melalui IUPHHKdan mengemukakan pola pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat Papua. Penelitian dilakukan di desa-desa sekitar kawasan hutan produksi di Papua, yang bersinggungan dengan batas wilayah beberapa IUPHHK dan merupakan sasaran kegiatan PMDH. Metode yang digunakan ialah metode analisis peta hubungan efektifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PMDH di Papua yang berjalan sejak tahun 1998 sebagai berikut; Pertama, kehadiran IUPHHK harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan tetap melaksanakan pola PMDH, karena 93,29% penduduk adalah petani meramu yang masih memerlukan pendampingan ke arah pertanian menetap; kedua, pemberian kompensasi perlu diformulasi kembali, mengingat nilai uang tunai yang diperoleh masih lebih rendah dari UMR (Upah Minimum Regional) di Papua; Ketiga, Pelaksanaan SK Menhut No. 177/Kpts-II/2003, tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari harus didukung dengan kegiatan sosialisasi dan integrasi program dengan instansi pemerintah dan LSM yang bekerja di sekitar lokasi IUPHHK, oleh sebab IUPHHK tidak dapat mengambil alih semua tugas pemberdayaan masyarakat.
KINERJA REFORESTASI PADA KABUPATEN DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI BERBEDA DI NUSA TENGGARA TIMUR Ginoga, Kirsfianti Linda; Djaenudin, Deden
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.1-18

Abstract

Kinerja keberhasilan reforestasi banyak dipertanyakan (Mulyana, 2005 dan Haeruman, 2005). Faktor apa yang mempengaruhi kinerja reforestasi dan bagaimana untuk meningkatkan kinerja reforestasi merupakan pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kinerja dua proyek reforestasi yang sedang berjalan, yaitu IFSP (Indonesian Forest Seed Project Overseas Economic Cooperation Fund), yang dibiayai oleh Danida, dan OECF ( proyek. IFSP proyek terletak di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan OECF proyek terletak di Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur. Kedua proyek ini dipilih karena dilakukan di lokasi sosial ekonomi dan biophisik yang kontras, dan dengan manajemen proyek yang berbeda. Kedua proyek dimulai tahun 2000. Berdasarkan analisis kuadran terhadap kondisi sosial ekonomi dan biophisik lahan, Kabupaten TTU terletak pada kuadran 4, atau termasuk kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang paling tidak menguntungan, sedangkan Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur berada pada kudrant 1 dan 2, atau kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang lebih menguntungkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, walaupun berada pada kabupaten miskin, pilot proyek IFSP menunjukan kinerja yang lebih baik. Kinerja ini didasarkan pada indikator: (i) tingkat persentase tumbuh tanaman, (ii) kelangsungan tanaman sela, (iii) pemeliharaan dan monitoring dari masyarakat, dan (iv) tingkat penggembalaan ternak di lokasi proyek. Keberhasilan awal dari kedua proyek diindikasikan dalam tulisan ini. Beberapa saran untuk meningkatkan kinerja reforestasi yang sekaligus dapat mengentasan kemiskinan juga didiskusikan.
DAMPAK PENGGANDA INDUSTRI PEMBIBITAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Astana, Satria; Djaenudin, Deden; Wibowo, Lukas Rumpoko; Haryono, Lasmanto Gatot; Parlinah, Nunung; Indartik, Indartik
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.19-55

Abstract

Salah satu upaya pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan lahan kritis adalah melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Secara keseluruhan dampak Gerhan diharapkan dapat menimbulkan perubahan perilaku sosial masyarakat menuju terbangunnya kesadaran nasional untuk menanam pohon. Namun kecenderungan demikian tidak dapat diramalkan selama dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak ekonominya tidak diketahui dengan pasti. Idealnya ketiga dampak tersebut perlu dikaji secara simultan. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak ekonomi khususnya dampak pengganda industri pembibitan Gerhan, yang bertujuan untuk mengkaji dampak pengganda terkait dengan output, pendapatan dan tenaga kerja. Penelitian dilaksanakan di tiga desa contoh yang terlibat dalam program Gerhan: Desa Sirnajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat; Desa Margomulyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah; dan Desa Golo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dengan menggunakan model I-O, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengganda industri pembibitan Gerhan dalam perekonomian masing-masing desa contoh adalah kecil. Hal ini menyarankan bahwa kebijakan Gerhan perlu diperbaiki terutama terkait dengan pentingnya menggunakan sumberdaya lokal seperti pupuk kandang dan pembangunan benih sendiri di masing-masing desa yang akan melaksanakan Gerhan.
KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1) Syahadat, Epi; Effendi, Rachman
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.57-71

Abstract

Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Kajian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Cilacap yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penatausahaan hasil hutan rakyat yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan. Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan atas kebijakan penatausahaan hasil hutan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota setempat dan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundangan berlaku pada saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12/2001, tentang Retribusi Ijin Tebang Di Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau dan disempurnakan agar ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hasil hutan dapat tercipta dengan baik sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 126/2003, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/2005, No. P26/2006 dan No. P.51/2006. Penyempurnaan Perda tersebut dimulai dari pengurusan permohonan izin tebang hingga pengangkutan hasil hutan. Perlu adanya berita acara pemeriksaan penebangan sebelum pengesahan LHP, dan dokumen pengangkutan hasil hutan perlu disederhanakan tanpa mengurangi fungsi penatausahaan hasil hutan yang efektif dalam melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2007 2007


Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue