cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 260 Documents
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA TANAMAS INDUSTRY COMMUNITY DENGAN KARYAWAN DI KOTA CIREBON Solikhah, Solikhah
NOTARIUS Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.401 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23621

Abstract

This research want to know how the implementation of the principle freedom of contract in employment agreement between employees and Tanamas Industry Community. The method used in this study is empirical juridical. If viewed from the contents of the agreement for a certain time does not meet the principle of proportionality and may harm the employees because some of the contents of it, requires employees to obey the rules which is set by company. Keywords: Principle of Freedom of Contract, Employment Agreement Abstrak  Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja antara karyawan dan Tanamas Industry Community di Kota Cirebon. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut, jika ditinjau dari isi perjanjian untuk waktu tertentu tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas serta dapat merugikan karyawan karena sebagian dari isi perjanjian kerja tersebut mewajibkan karyawan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Kerja.
TINJAUAN YURIDIS “PASOBAYAN MEWARANG” DALAM PERKAWINAN “PADA GELAHANG” BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN -, PANDU
NOTARIUS Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5900

Abstract

Perkawinan hukum Adat Bali mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Pada awalnya Hukum Adat Bali hanya mengenal perkawinan “purusa wiwaha” dan “nyentana” dalam sistem kekeluargaan adat Bali yang patrilineal (Das Sollen). Kini dalam masyarakat Bali muncul perkawinan “pada gelahang” yang identik dengan perkawinan dalam sistem parental. Perkawinan “pada gelahang” tersebut diawali dengan membuat “pasobayan mewarang” yang berisi kesepakatan – kesepakatan kedua mempelai serta keluarganya (Das Sein). Problem yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai substansi “pasobayan mewarang” dalam perkawinan “pada gelahang” ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila “pasobayan mewarang” dalam perkawinan “pada gelahang” tetap dilaksanakan. Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui perkembangan hukum adat Bali terutama dalam bidang perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis pergunakan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Penelitian normatif ini juga ditunjang dengan data – data lapangan untuk memperkuat landasan teori dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu perkembangan perkawinan masyarakat adat Bali yang mengarah kepada perkawinan parental melaui perkawinan “pada gelahang” dan ditunjang oleh adanya “pasobayan mewarang”. isi dari pasobayan mewarang tersebut adalah mengatur tanggungjawab suami istri sepanjang perkawinan, pengaturan kedudukan keturunan yang dilahirkan, pengaturan pewarisan akibat perkawinan pada gelahang serta pengaturan kesepakatan pencantuman kedudukan “purusa” dalam akta perkawinan. “pasobayan mewarang” sebagai dasar dari pelaksanaan perkawinan “pada gelahang” tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan karena batasan perjanjian perkawinan yang boleh dibuat  adalah tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Saran dari penelitian ini karena “pasobayan mewarang” merupakan suatu kebutuhan dalam pelaksanaan perkawinan “pada gelahang” dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Perkawinan dan Undang – Undang Jabatan Notaris, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini untuk lebih menajmin kepastian hukum dari “pasobayan mewarang” tersebut.
PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MEWUJUDKAN NOTARIS YANG PROFESIONAL DI KOTA SEMARANG Eliana Legoh, Junita
NOTARIUS Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5700

Abstract

Studi ini meneliti tentang penyimpangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum di wilayah kerja MPD Kota Semarang. Studi ini merupakan suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji fenomena dengan sudut pandang ilmu sosial. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengetahui makna dan hubungan yang ada di antara fakta-fakta empiris yang terjadi, serta menemukan solusi atas fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD kota Semarang belum menjalankan peran pengawasan dan pembinaan secara efektif disebabkan adanya sejumlah hambatan berupa: kurangnya biaya operasional, minimnya infrastruktur, belum adanya kesamaan persepsi baik di antara sesama anggota MPD, Notaris, penegak hukum lainnya dan masyarakat, belum adanya program kerja yang jelas, belum ada standar kriteria penilaian, pengawasan dan pembinaan Notaris, serta belum ada standar kinerja dan target capaian kinerja MPD. Selain itu terdapat ketidakjelasan, inkonsistensi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Jabatan Notaris. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan agar DPR merevisi UUJN dan peraturan hukum lainnya yang tidak jelas, inkonsisten, dan tumpang tindih;  pemerintah menyediakan biaya operasional dan infrastruktur yang memadai, dan  MPD meningkatkan kinerjanya agar dapat mewujudkan Notaris yang profesional
PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL Permata Sari, Mia; Suteki, Suteki
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.22 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23764

Abstract

In resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the value of benefits to guarantee the basic rights of affected communities. This study aims to find out what factors cause the settlement of land acquisition disputes in terms of juridical aspects not reflecting the value of justice and benefit for the parties and formulating land acquisition dispute resolution models in a legal socio perspective that can realize the value of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value of social justice and the benefits in resolving the dispute, among others, promoting the Consensus Meeting and the Need for Alternative Dispute Resolution (ADR) as an alternative solution. In addition, the need to calculate non-physical losses in the assessment of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projects Keywords: Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public Interest AbstrakDalam penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum sudah sepatutnya negara memperhatikan nilai-nilai diluar daripada aturan hukum itu sendiri, diantaranya nilai keadilan sosial dan nilai kemanfaatan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk  untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak sertaa merumuskan model penyelesaian sengketa pengadaan tanah dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut diantaranya mengedepankan Musyawarah Mufakat dan Perlunya Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan Umum 
BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI IMMUNITY DOCTRINE BAGI DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA Lestari, Sartika Nanda
NOTARIUS Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.292 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10261

Abstract

Abstract The Board of Directors is an important part of the Company as mandated by Act No. 40/2007, the directors have a duty to run the company, controlling the company and taking business decisions that have an impact on future Company. This paper aims to analyze the implementation of the business judgment rule, known as the immunity doctrine on business decisions the Board of Directors of State Owned Enterprises in Indonesia that relevance with the Act regarding State Treasuty. Business judgment rule is a principle that emerged from the Anglo-Saxon legal system and is a doctrine that provides protection terhada directors in carrying out its role. Based on the study of literature, the study concluded that the business judgment rule has been implemented in practice and in accordance with the legal arrangements Indonesian companies, especially State-Owned Enterprises, but is still need for harmonization of legislation to understand the business judgment rule.Keywords: Director, Business Judgment Rule, State Owned Enterprises    Abstrak Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengkontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada Perseroan Terbatas kedepannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi business judgment rule yang dikenal sebagai immunity doctrine terhadap keputusan bisnis Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Business judgment rule merupakan sebuah prinsip yang muncul dari sistem hukum Anglo-Saxon dan merupakan suatu doktrin yang memberikan perlindungan terhada direksi dalam menjalankan perannya. Berpijak pada kajian studi pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa business judgment rule telah banyak diimplementasikan dalam praktik dan sesuai degan pengaturan hukum perusahaan Indonesia khususnya Badan Usaha Milik Negara namun masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memahami mengenai business judgment rule. Kata Kunci: Direksi, Business Judgment Rule, BUMN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA MANAKALA TERJADI SENGKETA ANTARA PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1519.K/PDT/2007) SURJANI, RADEN SUSANTY
NOTARIUS Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5709

Abstract

Dalam praktiknya Notaris sering kali dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak. Akan tetapi permasalahan timbul akibat ketidak jujuran dari para pihak terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, maka berakibat akta tersebut batal demi hukum, sebagaimana menimpa notaris NSW. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang dinyatakan bersalah dan bagaimana akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1519 K/PDT/2007. Metode pendekatan penelitian ini  yang bersifat yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan dari data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan, untuk kemudian hasilnya akan dianalisa secara sistematis. Hasil dari pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris NSW merupakan akta partij, dimana didalamnya berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang,  sehingga notaris tidak dapat dikatakan bersalah, karena notaris bukanlah pihak dalam akta tersebut. Adapun akibat hukum dari putusan pengadilan,  akta yang dibuat dinyatakan batal demi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BATIK PLUMPUNGAN ( STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA) Octaviany, Antoneyte
NOTARIUS Vol 1, No 1 (2009): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.584 KB) | DOI: 10.14710/nts.v1i1.1130

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hak kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual atau akal seseorang, berupa; pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dimana untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Salah satu contoh dari hasil kekayaan intelektual seseorang itu adalah motif dasar batik Plumpungan. Batik ini memiliki motif yang unik, karena memakai motif yang berasal dari gambar Prasasti Plumpungan yang merupakan bukti sejarah terjadinya Kota Salatiga. Keunikan inilah yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan dilindungi oleh berbagai pihak.Dilihat dari uraian di atas, maka perumusan masalah dan tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana Eksistensi batik Plumpungan di Kota Salatiga, usaha-usaha dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga dalam pemberian Perlindungan Hukum atas batik Plumpungan tersebut.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dimana prosedurnya dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis.Eksistensi atau keberadaan bati Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah  perlu dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, BatikPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1130
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT PADA PT. ANGKASA PURA II BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DENGAN PENYEWA Pratiwi, Clariesha Vetriani; Busro, Achmad; Ispriyarso, Budi
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.409 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26889

Abstract

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR Mahendra, Bagus Priyo
NOTARIUS Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.183 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23120

Abstract

Abstract In order to ensure that the debtor performs its obligations, usually in the credit agreement is bound by a guarantee of mortgages or fiducia guarantees to avoid non-fulfillment of the debtor's liability when wanprestasi. The principle of prudence and the maximum crediting limit are important. In practice, the violation occurs as happened to PT BPR "X" in Semarang where the security object is not on behalf of the debtor and there is no power of attorney from the Land Certificate holder to the debtor. Normative legal research methods. The results show that PT BPR "X" has violated prudential principles and 5C principles. This is evidenced by the existence of clauses in the agreement that enlarge the guarantee of the Certificate of Property to the land which is not on behalf of the debtor. The legal consequence is that the guarantee can not be sold or auctioned. The position of the creditor is very weak and ineffective when settled through the court.    Abstrak Untuk menjamin debitur menjalankan kewajibannya, biasanya dalam perjanjian kredit diikat sebuah jaminan hak tanggungan atau jaminan fiducia untuk menghindari tidak terpenuhinya kewajiban debitur bilamana wanprestasi.Prinsip kehatia-hatian dan batas maksimum pemberian kredit penting. Dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada PT BPR “X” di Semarang di mana obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan PT BPR “X” telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Hal itu terbukti dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur. Akibat hukumnya adalah jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang.Posisi kreditur sangat lemah .dan tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan.
PENERAPAN PARAMETER USIA DEWASA MENGENAI KECAKAPAN BERTINDAK DALAM BIDANG PROFESI NOTARIS DAN PPAT DI KOTA SEMARANG HEDININGSIH, BUNGA PERMATA
NOTARIUS Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5886

Abstract

Kedewasaan mempunyai hubungan erat dengan kecakapan bertindak mesti dicermati oleh Notaris dan PPAT, kedua profesi tersebut menggunakan parameter usia dewasa yang berbeda (Das Sein). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa penghadap harus telah berusia 18 tahun, sedangkan PPAT menggunakan batas usia dewasa adalah 21 tahun yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Das Sollen). Perbedaan tersebut kurang memberi ketegasan terhadap batasan usia dewasa, sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas. Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa dalam bidang kenotariatan dan PPAT? Bagaimana akibat hukum bilamana terjadi benturan parameter usia dewasa khususnya di bidang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (socio legal). Pasal 39 ayat (1) UUJN hanya dapat diterapkan pada akta-akta yang berkaitan dengan akta Notaris saja, yang sifatnya umum dan tidak berkaitan dengan BPN. Terhadap akta-akta PPAT, harus tunduk pada ketentuan dewasa yang diberlakukan di BPN dengan dasar Pasal 330 KUHPerdata. Upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap perbedaan parameter usia dewasa di bidang kenotariatan dan PPAT adalah dengan melalui penetapan Pengadilan Negeri dan upaya pendewasaan terbatas atau sepenuhnya. Akibat terhadap akta yang sudah dibuat bilamana terdapat perbedaan parameter usia dewasa adalah akta tersebut tetap sah menurut UUJN, hanya saja tidak dapat digunakan dalam pembuatan akta PPAT. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah perlu segera membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai batas usia dewasa yang bersifat satu kesatuan secara nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan tentang kedewasaan atau kecakapan bertindak. Kepada masyarakat dan Stakeholder yang akan melakukan perbuatan hukum sebaiknya dapat bersikap lebih aktif untuk menanyakan atas keragu-raguan kepada pihak-pihak yang dianggap mengerti mengenai batas usia dewasa.

Page 1 of 26 | Total Record : 260