cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
LAW REFORM
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 224 Documents
SEVERAL STRATEGIES TO ABOLISH THE DEATH PENALTY IN DEVELOPING COUNTRY Ramadhan, Diastama Anggita
LAW REFORM Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.794 KB) | DOI: 10.14710/lr.v14i2.20866

Abstract

The death penalty practice have been an issue in various country. Since the deployment of the ICCPR, there are many country have succesfully abolish the practice of the death penalty or put it in to a moratorium. This international regulation is also affected the developing country. From all over country around the world, several developing countries are still actively use the death penalty as their capital punishment. They argued that executing people have successfully decrease the level of crime in their country. However, it is important to understand that the international regulation are ordered country to abolish the death penalty. This article then will give several strategies for developing country in order to promote the abolishment of the death penalty in all condition.Keyword: Death Penalty; Abolition; Strategy.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Tiara Harum, Ghandis Clarinda
LAW REFORM Volume 8, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.841 KB) | DOI: 10.14710/lr.v8i2.12425

Abstract

Masyarakat hukum adat sangat berperan penting dalam mengungkap manfaat-manfaat sumber daya genetik tertentu. Namun ironisnya, tidak sepeser pun keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sementara negara-negara maju melalui rezim HKI memperoleh banyak keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: apakah Rezim HKI mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual? Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik sebagai kekayaan intelektual di Indonesia pada saat ini dan masa mendatang? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Rezim HKI tidak mampu mengakomodasi perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas pemanfaatan sumber daya genetik Kebijakan di Indonesia saat ini masih berpedoman pada sistem pengakuan bersyarat masyarakat hukum adat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Sumber Daya Genetik
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA Zahra, Afni; Sularto, RB
LAW REFORM Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.016 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i1.15948

Abstract

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Adanya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara dari pada tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika khususnya pecandu yang menjerat anak di bawah umur membuat mereka harus berurusan dengan proses peradilan yang panjang. Sanksi pidana dijadikan sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak. Sanksi pidana harusnya menjadi suatu (ultimum remedium) obat terakhir apabila sarana lain dirasa tidak mampu menanggulangi. Anak yang terjerat kasus hukum terutama disebabkan penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya adalah pelaku dan penjahat yang harus di hukum layaknya orang dewasa, mereka juga merupakan korban yang belum dapat bertanggungjawab seluruhnya atas perbuatannya maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak pecandu narkotika. Selain itu asas ultimum remedium menjadi sangat penting karena pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam mengembalikan kondisi anak menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara ini memiliki payung hukum dalam melindungi anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui optimalisasi penerapan asas ultimum remedium terhadap pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan baik secara hukum maupun teori yang dianalisis dan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang konkrit. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Undang ? Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan itu meliputi upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penerapan asas ultimum remedium terhadap anak menjadi upaya terakhir dengan adanya ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan upaya diversi sebelum dilakukan upaya peradilan dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat non- custodial.
AKIBAT HUKUM KEBIJAKAN DEREGULASI PENINGKATAN HAK ATAS TANAH PERUMAHAN TERHADAP PERJANJIAN KPR YANG MEMUAT KLAUSULA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN Rahman, Tamsil
LAW REFORM Volume 6, Nomor 1, Tahun 2010
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (955.759 KB) | DOI: 10.14710/lr.v6i1.12503

Abstract

Menjelang pergantian Pemerintahan Orde Baru oleh Pemerintahan ?Reformasi? pada penghujung Tahun 1997-1998, terjadi perkembangan menarik menyangkut Deregulasi Kebijakan Pertanahan Nasional, ketika pemerintah secara berturut-turut mengeluarkan 5 (lima)  Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang Deregulasi Perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) Atas Tanah Perumahan. Kebijakan deregulatif ini semula ditujukan untuk masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (GEL) dengan Kategori Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Sederhana (RSS/RS). Namun kemudian, Kebijakan itu diperluas berlakunya  kepada pemegang Hak atas tanah yang habis masa berlakunya, Untuk rumah tinggal yang dibeli PNS dari Pemerintah, serta yang luas tanahnya tidak lebih dari 600 m2. Kebijakan deregulatif peningkatan Hak atas perumahan untuk Golongan Ekonomi Lemah (GEL) itu tidak serta merta dimanfaatkan dengan baik, karena banyak faktor yang mempengaruhi (faktor pendorong dan penghambat).  Disisi lain, Realisasi proses perubahan HGB menjadi HM oleh pihak kreditur/Bank disinyalir  tidak dilaksanakan secara benar dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak ?terutama bagi Kreditur/Bank. Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pendorong dan penghambat) pemegang hak untuk merealisasikan pengajuan Perubahan/peningkatan HGB menjadi HM atas tanah yang dibebani atau memuat klausul Pembebanan Hak Tanggungan, (2) untuk mengetahui Realisasi pengikatan Perjanjian KPR yang memuat klausul pembebanan  Hak Tanggungan. Data temuan di lapangan menunjukkan  sebagai berikut : (1.1.) faktor pendorong (a) Perubahan HGB menjadi HM akan memberikan kepastian hak tanpa batas waktu berlaku;(b) status HM memberikan ketentraman psikologis dalam rumah tangga;(c) Peningkatan HGB menjadi HM dapat meningkatkan Harga jual atau nilai ekonomis tanah;(d) Peningkatan HGB menjadi HM diharapkan dapat menambah jumlah pinjaman; dan (e) Prosedur perubahan HGB menjadi HM lebih sederhana (deregulatif); Sedangkan (1.2.) faktor penghambat (a) pemegang hak merasa kesulitan mendapat persetujuan pihak kreditur/Bank;(b) menurut mereka, biaya jasa notaris mahal;(c) biaya formulir permohonan perubahan hak di BPN tidak sesuai tarif resmi;(d) Perubahan HGB menjadi HM tidak mendesak (urgen);(e) biaya yang akan mereka keluarkan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh; dan (f) Developer tidak memberikan opsi peningkatan hak kepada Konsumen menjelang transaksi jualbeli. Realisasi perubahan/peningkatan HGB menjadi HM tidak langsung diikuti dengan perubahan dokumen yuridis, seperti perubahan akad kredit, APHT, SKMHT dan sertifikat HT, padahal obyek haknya sudah berubah; Akibat Hukum yang dapat timbul adalah diantara para pihak, tidak lagi terikat pada klausul agunan kredit atau klausul pembebanan hak tanggungan dalam Perjanjian KPR. Implikasi yuridis lain, kedudukan Kreditur/Bank tidak lagi sebagai kreditur preference(diutamakan). Kata Kunci : Kebijakan Deregulasi, Peningkatan Hak Atas Tanah, Perjanjian KPR, Klausula Pembebanan Hak Tanggungan, HGB, Hak Milik
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELAPA KOPYOR SEBAGAI POTENSI KOMODITAS INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN PATI Umami, Yurida Zakky; Roisah, Kholis
LAW REFORM Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.937 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15760

Abstract

Perlindungan hukum Indikasi Geografisdiatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Komoditas yang mempunyai potensi sebagai komoditas Indikasi Geografis salah satunya adalah Kelapa Kopyor Pati, karena memiliki ciri khas khusus jika dibandingkan dengan kelapa kopyor dari daerah lain.Ciri khas khusus dari kelapa kopyor Pati ini rawan untuk ?diklaim? oleh pihak lain, maka perlu perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis. Tujuan peneltian membahas perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati dan implikasi perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati hanya dapat diperoleh  jika kelapa kopyor Pati didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi syarat-syarat yang ada dalam buku persyaratan Indikasi Geografis. Sedangkan Implikasi perlindungan  hukum terhadap kelapa kopyor sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati adalah dapat memperoleh sertifikat Indikasi Geografis dan mempunyai hak kepemilikan terhadap kelapa kopyor Pati secara kolektif oleh masyarakat Pati..Masyarakat Pati berhak secara eksklusif menggunakan dan memanfaatkan nama Indikasi Geografis ?Kelapa Kopyor Pati?.
COUNTER TERRORISM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA Yanuarti, Ulfa Khaerunisa
LAW REFORM Volume 10, Nomor 1, Tahun 2014
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.87 KB) | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12459

Abstract

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menyebabkannegara wajib untuk melindungi setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkanoleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hasil penelitianmenujukan bahwa, Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalianterhadap terorisme yang terdiri dari deradikalisasi, disengagement, daninkapasitasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai kebijakan formulasidalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan melakukan kriminalisasi.Kebijakan kriminalisasi diformulasikan dalam Tindak Pidana Terorisme danTindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme. Di masa depandiharapkan Deradikalisasi dan disengagement diterapkan secara bersama sebagaisuatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (disengagement)dan pendekatan psikologi (deradikalisasi).Kata kunci : Counter Terrorism, Narapidana Pelaku Teroris, DeradikalisasiDan Disengagemen
PERAN ILMU KE-TUHANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Batubara, Gialdah Tapiansari
LAW REFORM Volume 9, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.637 KB) | DOI: 10.14710/lr.v9i1.12434

Abstract

Ketidakadilan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana seolah tak pernah berhenti. Kondisi ini berakibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan hukum. Solusi utama bagi hilangnya keadilan adalah ilmu Ke-Tuhanan. Penegakan hukum dengan melandaskan pada prinsip-prinsip ke-tuhanan merupakan kunci utama mewujudkan keadilan. Ilmu Ke-Tuhanan yang di dalamnya terkandung nilai kearifan Tuhan merupakan hukum asli dengan nilai alami yang memang sudah seharusnya ada, tidak memerlukan landasan yuridis dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia. Sehingga apa yang selama ini ditemukan dalam ketentuan undang-undang terkait ilmu Ke-Tuhanan bukanlah merupakan landasan yuridis melainkan merupakan ketentuan undang-undang yang memberikan penekanan mengingatkan akan arti pentingnya Ilmu Ke-Tuhanan.Kata kunci : Ilmu Ke-Tuhanan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Pidana
PROBLEMATIKA KOMERSIALISASI EMPLOYEE INVENTION PADA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEMENTERIAN PERTANIAN) Raharningtyas M, Ayu Wulansari; Roisah, Kholis
LAW REFORM Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.648 KB) | DOI: 10.14710/lr.v13i2.16152

Abstract

Pelaksanaan komersialisasi hasil temuan Inventor ASN menjadi kewajiban Litbang karena biaya kegiatan penelitian dibiayai oleh negara. Komersialisasi pada prakteknya tidak berjalan lancar. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan proses komersialisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis empiris., dengan pelaksanaan penelitian di KKP dan Kementerian Pertanian. Ditemukan bahwa setiap kementerian memiliki metode komersialisasi terhadap invensi masing-masing inventor berbeda-beda. Perbedaan dalam metode komersialisasi berefek dalam keberhasilan Balitbang mengkomersialkan sebuah invensi. Simpulan penulisan adalah terdapat beberapa kendala dalam proses komersialisasi invensi, baik itu kendala dari pihak Balitbang maupun dari pihak Inventor ASN. Kendala komersialisasi menimbulkan dampak para Inventor ASN tidak bisa menerima kompensasi dari invensi tersebut bilamana tidak berhasilnya invensi tersebut tidak mampu dikomersialisasikan.
PROSPEK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN SEBAGAI PERUSAHAAN MULTI FINANCE MILIK NEGARA Nur Ariyanti, Evie Rachmawati
LAW REFORM Volume 2, Nomor 2, Tahun 2007
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3946.546 KB) | DOI: 10.14710/lr.v2i2.12290

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengembangan usaha melalui pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Struktur organisasinya diubah menjadi lebih ramping dan dinamis sebagai awal pengalihan bentuk badan usaha Pegadaian dari PERUM menjadi PERSERO. Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah kegiatan pembiayaan yang mempunyai prospek sebagai usaha PERUM Pegadaian di era globalisasi. Setelah menjadi perusahaan multi finance milik negara, maka berbagai hambatan yang dihadapi adalah menjadi perusahaan multi finance yang terpercaya dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.Kata Kunci : Prospek, Perum Pegadaian, Multi Finance
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN KODE ETIK DPRD. (STUDY PADA DPRD PROVINSI JAMBI) Evirayanti, Nuri
LAW REFORM Volume 4, Nomor 2, Tahun 2009
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.578 KB) | DOI: 10.14710/lr.v4i2.699

Abstract

AbstrakBadan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengakapan DPRDadalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan parawakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalamkeberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasiyang menuntut adanya perubahan, keberadaan lembaga ini sangatpenting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya gunamewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance).Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitubagaimanakah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjagamartabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badankehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalampenyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalammenjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahuikendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alatkelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRDProvinsi Jambi.Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normatifdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yangmeliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtertier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitataif, artinyatanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dankonsep.Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatandalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakanberdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dankedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan PenyusunanPeraturan Tata Tertib DPRD kemudian untuk lebih efektif dalampelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatandalam menjalankan tugas dan fungsinnya memiliki dua hambatan yaitu2hambatan internal dan externalsedangkan upaya badan kehormatandalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasanyang berbasis etika baik secara internal maupu exsternal terhadapanggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapatdibertanggungjawabkan dan tidak melakuan intervensi proses peradilankarena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.Kata Kunci: Badan Kehormatan DPRD, Tugas dan wewenang, Kode etik

Page 1 of 23 | Total Record : 224