cover
Contact Name
Zufriani
Contact Email
zufrianistainkerinci@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
al-qisthu@iainkerinci.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. kerinci,
Jambi
INDONESIA
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
ISSN : 18581099     EISSN : 1858109X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum (ISSN 1858-1099 for print version and ISSN 2654-3559 for online version) ) is a peer-reviewed scientific open access journal. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic law, Islamic Economics, Islamic Family Law, philosophy, mysticism, history, art, theology, Quran and Sciences, Islamic Educational Issues, Family Issues, Religious Practice and many more
Arjuna Subject : -
Articles 61 Documents
Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Lembaga Adat Depati Atur Bumi) Arzam, Arzam
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.645 KB) | DOI: 10.32694/010100

Abstract

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan uang adat dalam perkawinan di wilayah Lembaga Adat Depati Atur Bumi, mengetahui sanksi pelanggaran terhadap uang adat dalam Perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uang adat dalam perkawinan di wilayah lembaga adat depati atur bumi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif  (penelitian lapangan) yakni menggambarkan dan mengumpulkan secara umum masalah yang diteliti atau yang objektif dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data penelitian dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus. Hasil dari penelititan ini dapat peneliti peroleh bahwa  Kedudukan uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat. Akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan di Lembaga Adat Atur Bumi ialah segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak diakui sebagai anak buah di desa tersebut, dan ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut. Menurut pandangan hukum Islam tentang kedudukan uang adat di dalam pelaksanaan pernikahan secara adat di Lembaga Adat Atur Bumi yang tidak ada larangan di dalam ajaran agama karena antara adat dan agama terjadi pembauran yang harmonis dan tidak dapat dipisahkan. Pepatah adat mengatakan “Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Syara’ mengato, adat memakai”. Dan sesuai dengan kaidah ushul fiqh.
Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an Bahry Harahap, Samsul
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.662 KB) | DOI: 10.32694/010450

Abstract

Penyakit masyarakat yang sangat sering menjadi pembicaraan diantaranya adalah Korupsi. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebutkan dengan Korupsi tersebut. Hal ini dengan mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang batil. Al-Quran telah melarang orang yang melakukan hal yang demikian dan memberikan ancaman, bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, maka dia akan membawa harta itu nanti diakhirat. Uang korupsi adalah harta haram, maka pelakunya diminta untuk bertaubat dengan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Sedekah dari harta korupsi sebagai penembus dosa tidak bisa diterima oleh Allah.
Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (BASDA) Kabupaten Kerinci Mursal, Mursal
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.196 KB) | DOI: 10.32694/01010

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat profesionalisme BAZDA serta untuk mengetahui bagaimana profesionalisme BAZDA dalam penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran zakat di Kab. Kerinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan lapangan, sedangkan pendekatan dalam mengumpulkan data adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan:  Pertama, Faktor pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh UPZ diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci, letak kantor yang strategis, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci. Sedangkan faktor penghambat: Kurangnya kendaraan operasional, belum adanya data mustahik dan muzakki secara lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menbayar zakat, masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi modern), sebagian muzakki menyalurkan zakat secara individu. Kedua, Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci. BAZDA Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada kekuatan dasar dan kekuatan operasional. Namun walaupun demikian ada beberapa kunci profesionalisme lembaga yang terdapat pada BAZDA Kab Kerinci: 1) visi misi yang dipunyai oleh BAZDA Kab Kerinci sesuai dengan kriteria succint, appealing, feasible, meaningful dan measurable; 2) sistem operasional kerja yang telah tertata rapi; dan 3) pelayanan administrasi yang baik.
Studi Penerapan Nilai-Nilai Syariah pada Pelaksana Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah ) Bustami, Yuserizal
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.894 KB) | DOI: 10.32694/010350

Abstract

Lembaga Keuangan syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa keuangan lain yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Studi Penerapan  Nilai-Nilai Syariah Pada pelaksana lembaga keuangan Syariah (Studi pada BMT Serambi Madinah). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian antara lain: 1) nilai humanis dalam penerapan praktisi BMT serambi madinah ditinjau dari pemahaman teori dan praktik bahwa akuntansi syariah bersifat manusiawi dan instrumennya dapat dipraktikkan dalam dunia nyata; 2) penerapan nilai emansipatoris masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan  praktis yang ada saat ini; 3) praktisi BMT serambi madinah sepakat bahwa nilai-nilai etika Islam yang menjadi semangat akuntansi syariah merupakan hal yang sangat penting guna memberikan informasi yang berkualitas, dan mengantarkannya kembali kepada Tuhan pada akhirnya dengan falah; 4) prakitisi BMT serambi madinah menjadikan paham bahwa mereka adalah khalifah di muka bumi yang telah diberikan amanah oleh Allah untuk melakukan proses pencatatan akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan akan dimintai pertanggungjawabannya ketika ia kembali pada Tuhannya.
Menguak Petuah-Petuah Moral Ibn Al-Muqaffa Serta Relevansinya Dalam Kehidupan (Telaah Terhadap Kitab Al-Adab Al-Shaghîr Wa Al-Adab Al-Kabîr) Hamzah, Ali
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/010260

Abstract

Ibn al-Muqaffa mastered various languages such as Arabic, Syriac, Pahlavi, Sanskrit, India and Greece. He studied and learned a lot of history and civilization of Persia and he also likes to read long texts with such capabilities. He was the first to translate the works of Persian and Indian literature into Arabic. Translating that resulted in two very important things: the displacement of the Arabs of  Bedouin life-style to modern living and non-Arab involvement in the writing of Arabic literature. Kitab Al-Adab al-Shagîr wa al-Adab al-Kabîr is a treatise containing moral advices. Advices were taken to Ibn al-Muqaffa from the wise words of those who passed away were very useful to cleanse our hearts and thoughts turn. Advices contained in the book are felt at all, touched the hearts of our exciting and thought-provoking.
Hukum Wakaf Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Wakaf Sebelum Uu No. 41 Tahun 2004) Halim, Halim
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2017): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.111 KB) | DOI: 10.32694/010150

Abstract

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang, karena akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap kelompok mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat-akibat negatif yang beraneka ragam. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Menurut Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam syariat Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin. Kajian wakaf sebagai pranata sosial merujuk pada tiga corpus, yaitu: 1) wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan  Ijtihâd; 2) wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu; dan 3) wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat. Pada tulisan yang sederhana ini, penulis akan mencoba memaparkan wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia mulai zaman Kolonial Hindia Belanda, zaman kemerdekaan, mulai keluarnya UU No. 5 Tahun 1960 sampai keluarnya PP No. 28 Tahun 1977, dan Kompilasi Hukum Islam.
Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial Arzam, Arzam
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.892 KB) | DOI: 10.32694/01060

Abstract

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, hal ini ditandai dengan budayanya yang multikulturalisme; memiliki budaya, adat dan suku yang sangat banyak dan beragam, seperti: Budaya/Adat Bali yang mendiami Pulau Bali, Budaya/Adat Jawa yang mendiami Pulau Jawa, Budaya/Adat Sasak yang mendiami Pulau Lombok. Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dalam tulisan ini khusus mengenai adat, dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu: Depati, Datuk, Rio, Mangku, Patih, Manti Agung, Malano dan lain-lain. Gelar adat ini ada yang diperoleh secara turun temurun (ascribed status) dan ada yang diperoleh dengan pemberian gelar adat kehormatan (assigned status).  Setelah mengetahui gelar adat tersebut selanjutnya pada tulisan ini akan ditinjau dari sudut pandang Ilmu Sosial tentang: a. Pendahuluan, b. Gelar Adat, c. Status Sosial dan Struktur Sosial, dan d. Kesimpulan.
Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Brb Auliyanisya, Latifah
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/010410

Abstract

Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Pembuat Turut Serta Tindak Pidana  Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu  dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Sedangkan sifatnya bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci tentang penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb, dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Hasil penelitian adalah Penerapan ajaran turut serta perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb yaitu orang yang turut serta melakukan (medeplegen) ialah orang yang dengan sengaja berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana. Adapun syarat medeplegen yaitu melakukan unsur perbuatan pidana, mempunyai niat atau maksud yang untuk menuju kearah kerjasama pada delik yang dimaksud, dan adanya kerja sama yang erat antara mereka di waktu melakukan tindak pidana. Terdakwa Fahriansyah Als Unggak Bin Rahmadi bersama Sdr. Syahrul Abidin,dan Sdr. Ipin terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terlihat dari hasil persidangan diketahui bahwa terdakwa pelaku terakhir yang juga ikut menusukkan senjata tajam/pisau yang dibawanya ketubuh korban Sabrani Als Bani mengenai pinggang korban sehingga korban jatuh tersungkur bersimbahkan darah. Dan akhirnya korban Sabrani Als Bani meninggal dunia ditempat kejadian. Desa Sumanggi seberang kec. Batang Alai Utara Kab.Hulu Sungai Tengah dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” serta di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga pada pertimbangan akhir Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun karena telah melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Peran Kaum Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Lima Desa Dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Efyanti, Yasni
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2017): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/010310

Abstract

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pelaksanaannya, lima desa di Kedepatian Semerap adalah salah satunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (2) Apakah nilai-nilai kearifan lokal telah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi? (3) Bagaimana implikasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung  dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah dan aturan adat secara kenyataan di lapangan tidak sejalan. Tetapi juga penggunaan aturan adat di lima desa dalam Kedepatian Semerap telah mampu menyerap aspirasi masyarakat serta menciptakan suasana aman dan kondusif yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun  demikian aturan adat tersebut juga memiliki kelemahan-kelemahan yang nantinya menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan suatu suasana hukum pemerintah dan adat dapat seiring sejalan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
Hubungan Upah Dan Jam Kerja Terhadap Produktivitas Industri Kopi Nur Kerinci Mursal, Mursal
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2015): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/010210

Abstract

Salah satu tujuan perusahaan/industri adalah peningkatan produktivitas para pekerja  agar mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak tanpa harus menambah waktu dan dana. Permasalahan yang ditimbulkan dalam pengupahan adalah bahwa pengusaha dan tenaga kerja umumnya mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. Jika suatu industri ingin meningkatkan penghasilan, industri tersebut perlu meningkatkan produksi yang salah satunya dengan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan memberikan upah yang bisa memotifasi para pekerja untuk lebih produktif. Sebagaimana hasil penelitian ini bahwa upah tenaga kerja dan jam kerja memilki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kopi Nur kerinci.  serta berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.Upah tenaga kerja lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas, hal ini dibuktikan bahwa koefisien regresi upah tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan jam kerja.