cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER Yupidus, Yupidus
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.334 KB)

Abstract

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti  (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.
KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN Hayati, Yassir
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.507 KB)

Abstract

Contraception and sterilization in a marriage is a highly effective contraception and prioritized to space pregnancy, with this we can know what contraception and sterilization and anything only contraceptives that is safe to use in a marriage like pills, suntukan, implant / implant IUD / The IUD (intrauterine device), spermicides, condoms, diafragama, vagina pasta, and so forth, and in this paper we also can know the opinion of the scholars pengenai use of contraceptives and sertilisasi. While sterilization itself prohibited, because it can lead to infertility
POLA RELASI DALAM KELUARGA MODERN PERSPEKTIF GENDER Saiin, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam relasi keluarga abad modern ini, sering beban istri menjadi lebih dibandingkan dengan beban suami dalam pemenuhan tugas domestik. Pola relasi seperti ini pada keluarga modern saat ini sangat tidak seimbang dan tidak berkeadilan gender. Perlu adanya gagasan baru dalam menyikapi hal ini dengan ditinjau perspektif gender. Dalam kajian ini, pola relasi suami istri dalam keluarga modern ditemukan ada tiga pola dilihat dari pola pembagian kerja dengan membandingkan pola relasi yang sudah ada, seperti  (1) pembagian kerja yang seimbang yang sama halnya dengan pola perkawinan equal partner, (2) pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom yang sama halnya dengan pola perkawinan senior-junior partner, (3) pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri yang sama dengan pola perkawinan owner-property. Jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok keluarga dengan pembagian kerja seperti ini, masih jauh dari harapan untuk menuju relasi yang seimbang antara istri dan suami walaupun berada pada abad modern saat ini.
TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI SEBAGAI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Mayasari, Riezka Eka
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.963 KB)

Abstract

The existence of customary law in living values in the community despite of not written so that even customary law is not defined by the State (positive) but apply in the midst of society. Customary law as an applicable law  is  not  necessarily  to  be  seen  from  the  sanctions  application,  but customary law is sufficiently declared applicable when there are statements expressed as a revelation of a sense of justice that is declared as norm, so customary law further ensures a sense of justice that it takes the community as living law in positive law in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 Utama, Andrew Shandy
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.763 KB)

Abstract

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out social and environmental responsibilities. However, PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility in accordance with what is stipulated in the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 to the people who live in the vicinity of the company area. The problem that will be discussed in this research is how is the law enforcement on the implementation of corporate social responsibility in the Rumbai Subdistrict of Pekanbaru City based on the Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The research method used in this research is socio-legal research. The results of this research that if PT Riau Crumb Rubber Factory does not carry out corporate social responsibility to the community, then the company will be subjected to administrative sanctions by the Riau Provincial Government in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, up to the revocation of PT Riau Crumb Rubber Factorys business activities.
SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Berlian, Cheny
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.083 KB)

Abstract

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN (SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA) DALAM KONSTITUSI Triputra, Yuli Asmara
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.389 KB)

Abstract

The main issue has always been inspiring the development of the principles of a constitutional state is the limitation of the power and protection of human rights. The presence of women in the life of the nation can not be denied. To that end, Indonesian women also need to study and understand their constitutional rights as citizens within the framework of state law. The question is, when talking about women's rights in the constitution, it will be confronted with several obstacles, including public acceptance of it is still very low. In connection with this, then it should be understood implementation of the values of human rights in the constitution. UUD  1945  as Constitution of  Indonesia formulated  that  the protection  of human rights is not aimed only at a particular group of people but to every citizen of Indonesia. This is seen from the formulation that uses the phrase "everyone", or "every citizen", which indicates that the constitutional rights possessed by every individual citizen without distinction, whether based on ethnicity , religion, political belief, or gender. Even the UUD 1945 also affirms that "everyone is entitled to be free from discriminatory treatment on any basis and the right to protection against such discriminatory treatment". Thus, if there are conditions or actions that discriminates against a particular country, it violates human rights and the constitutional  rights  of  citizens,  and  by  itself  contrary  to  the  constitution  of Indonesia. Therefore, human rights are those rights which is constitutionally recognized, then the violation of human rights is a violation of the constitution. Thus, it can be concluded that every female Indonesian nationals have the same constitutional  rights  of  Indonesian  citizens  were  male.  Strengthening  women's rights contained in the constitution, it needs the support of all parties, particularly the women themselves by growing a culture of constitutional awareness, especially related to women's constitutional rights
ASAP: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG TUMPUL TERHADAP KORPORASI WILAYAH TITIK API DI INDONESIA Sommaliagustina, Desi
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.36 KB)

Abstract

Forest and Peatland fires that hit several provinces in Indonesia last year. One proof that environmental laws do not go according as it should. As was the case in the province of Riau, South Sumatra, Jambi, West Kalimantan and Central Kalimantan. The case of forest fires and haze become routine every year. Ironically, despite the smoke haze repeated every year with huge losses, the handling remains the same. Reactionary and tend to dwell on purely technical matters outage. The country had neglected its obligations. The fundamental problem of forest fires and land mismanagement of natural resources that have been perpetuated by bad practices, including the monopoly on possession. All these bad practices perpetuated through the legitimacy of such a permit. Disaster fumes resulting from bad practices do  corporations  with  a  common  pattern.  To  keep  production  costs  down,  the company burned land when land clearing. This is clearly contrary to the Law No. 32/2009 on the Protection and Environmental Management. Companies that obtain permission means subject to the terms and provisions of the law governing how they should be tried, including in it should not be burned, and shall keep the region. If all violations was systematic, it was because there was never any enforcement against corporations in the region found api.Point of views of the repeating pattern of the company which is intentionally doing bad practices that lead to ecological disaster, it can be said that the corporation has done of serious crimes, due to meet the elements of a planned and widespread.
PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Febiana, Fenni
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.12 KB)

Abstract

Economic (livelihood) is very needed in household life if we dismantle further economic (livelihood) is not everything, but if not given a complete living could trigger a number of serious problems and can cause considerable fatal riots in married life that divorce. divorce on economic grounds occupy numbers soar element is causing the divorce for economic reasons has increased the numbers are quite significant. In this article, the author tries to reassess the divorce for economic reasons to use sharia maqashid Overview to see the light of the problems of divorce on the grounds of the economy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU Ikhuanza, Rahmannur
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.277 KB)

Abstract

Trafiking masih umum di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Secara konstitusional negara wajib melakukan perlindungan bagi warganya. Berdasarkan pemahaman ini, penulisan Tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru? Kedua, Apa saja faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur dari perdagangan seks komersial di kota Pekanbaru?. Dari hasil masalah penelitian ada dua hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak-anak korban perdagangan adalah dalam bentuk perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja migran (TKI), pengembangan jaringan perdagangan internasional, dan kualitas dan kuantitas hukum yang tidak memadai petugas penegak hukum, serta kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat (korban dan pemerintah).

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2017 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017)