cover
Contact Name
Herdiyanti, M.Si.
Contact Email
societyfisipubb@gmail.com
Phone
+6285664652534
Journal Mail Official
societyfisipubb@gmail.com
Editorial Address
Gedung Babel I, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. 33172
Location
Kab. bangka,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Society
ISSN : 23386932     EISSN : 25974874     DOI : https://doi.org/10.33019/society
Terbit dua kali setahun dalam bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, kajian analisis kritis, dan tinjauan buku dalam bidang sosial humaniora.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 84 Documents
FAKTOR DETERMINAN JIWA WIRAUSAHA PEDAGANG MINANGKABAU PERANTAUAN Cipta, Hendra
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.911 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab banyaknya perantau Minang yang berprofesi sebagai pedagang. Suku Minang dikenal sebagai suku yang memegang teguh budaya dimana budayanya berbasis syariat dengan pepatah adat basandi syara?; syara? basandi kitabullah (adat bersendikan syariat; syariat bersendikan kitabullah). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ipuh Provinsi Bengkulu dengan 150 orang pedagang Minang sebagai sampel penelitian. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan perantau Minang yang menetap di Kecamatan Ipuh karena tidak jauh dengan perbatasan Provinsi Sumatera Barat sehingga pengaruh budayanya masih kuat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, variabel yang digunakan adalah jiwa entrepreneur sebagai variabel dependen; sedangkan sebagai variabel independennya adalah faktor ekonomi, budaya, keturunan, pendidikan, dan kemandirian. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan hanya variabel budaya yang mempengaruhi jiwa entrepreneur pedagang Minang di perantauan karena memang budaya yang tidak terpisahkan dengan syariat selalu dijunjung tinggi oleh suku Minang dimanapun berada. Tidak signifikannya pengaruh pendidikan, ekonomi, keturunan dan kemandirian berimplikasi bahwa untuk menjadi seorang wirausaha tidak harus berlatar belakang pendidikan tinggi, tidak harus mempunyai orang tua yang berwirausaha, dan juga tidak harus karena tekanan ekonomi membuat keinginan bewirausaha muncul. Temuan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh budaya matrilineal terhadap jiwa berwirausaha pemuda Minang, temuan berikutnya adalah budaya matrilineal juga mampu meningkatkan jumlah wirausaha dari kalangan perempuan.
TRADISI POLITIK MELAYU: ANALISIS PENGANGKATAN DAN PERGANTIAN KEKUASAAN DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM Syawaludin, Mohammad; Fikri, Muhammad Sirajudin; Zalpa, Yulion
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.329 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.108

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana Islam dan Melayu sebagai entitas yang saling terkait mempengaruhi pembentukan lembaga-lembaga politik di Kesultanan Palembang, terutama yang mempengaruhi pengangkatan dan suksesi Sultan. Penelitian ini adalah hasil penelitian kualitatif berdasarkan tinjauan literatur menggunakan teknik analisis interpretatif. Dalam praktik Islam di Indonesia, nilai-nilai budaya agama-agama non-Islam dipertahankan dan dipraktikkan oleh entitas Islam seperti praktik-praktik pergantian Raja dan Sultan. Melalui pendekatan teoretis tentang masyarakat sosial dengan melihat evolusi raja-raja yang dijadikan pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan dan peralihan kekuasaan, dipadukan dengan Elite; Political Culture, dan Cultural Politics. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengangkatan dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang, yaitu adanya karakteristik yang terkait dengan perpaduan budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik sangat mempengaruhi proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menekankan pada perekonomian di bidang maritim dan simbol-simbol Arab akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih agraris dan sinkretis.
PERAN ULAMA DALAM PROSES REKONSILIASI PASCA KONFLIK DI ACEH Sahlan, Muhammad; Fajarni, Suci; Ikramatoun, Siti; Kamil, Ade Ikhsan; Ilham, Iromi
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.541 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.106

Abstract

Dalam konteks Aceh, ?Ulama? merujuk pada sosok individu yang memiliki Dayah (pesantren) atau pimpinan Dayah yang terkenal dengan sebutan Teungku Dayah. Pada ranah sosial, Ulama Aceh merupakan ?tulang punggung? keputusan dalam berbagai hal. Ulama hadir sebagai kelompok strategis dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pasca konflik Aceh, telah terjadi dinamika pergeseran peran ulama di Aceh. Ada anggapan bahwa ulama tidak lagi mampu menjalankan otoritasnya dalam masyarakat, terutama pada masa pasca konflik. Padahal idealnya, ulama turut berperan dalam proses rekonsiliasi, mengingat saat ini belum ada agen rekosiliasi yang memiliki otoritas seperti ulama dan benar-benar dapat dipercaya oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mendiskusikan tentang posisi Ulama Aceh dalam proses rekonsiliasi pasca konflik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara terjadi pada saat penelitian dilakukan secara detail, dan kemudian berusaha memeriksa sebab-sebab dari gejala tersebut. Data dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, obeservasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap periode penting seajarah Aceh, ulama selalu hadir sebagai satu kekuatan yang memberi ladasan etis keagamaan bagi setiap perubahan sosial-politik di Aceh, dan selanjutnya ulama bertindak sebagai penerus corak keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Aceh. Bahkan pembentukan dan perkembangan sistem sosial-politik dan budaya masyarakat Aceh terjadi sebagian atas kontribusi para ulama. Adapun Posisi ulama dalam proses rekonsiliasi di Aceh pasca konflik dapat dilihat dalam empat hal. Pertama, transmisi pengetahuan. Kedua, sebagai pengambil keputusan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, terutama terkait dengan proses rekonsiliasi. Ketiga, sebagai mediator. Keempat, peran kultural yang berupa pemandu ritual atau seremonial yang dilakukan ketika pihak yang bertikai sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai.
PEMETAAN SOSIAL TERHADAP SUMBERDAYA DAN AKSESIBILITAS NELAYAN DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WISATA PESISIR Sukmayeti, Evi
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.184 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.101

Abstract

Nelayan belum menikmati dengan baik kesejahteraan dari sumber daya laut Indonesia. Cara-cara meningkatkan kesejahteraan nelayan di luar sektor perikanan sudah dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya mengaitkan nelayan, pesisir dan wisata. Meninting di Lombok Barat adalah desa pesisir yang strategis di sektor pariwisata. Desa ini sudah mulai melakukan pengembangan destinasi wisata sejak tahun 2011, namun sayangnya tidak ada data mengenai nelayan sebagai kelompok kepentingan yang riil. Penelitian ini mengembangkan pola penelitian-penelitian tentang masyarakat nelayan pada umumnya yang membahas secara terpisah antara sumberdaya sosial nelayan dan aspek politik masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pemetaan sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data terkait dengan sumber daya nelayan disajikan dalam bentuk peta, diikuti dengan analisis mengenai aksesibilitas mereka terhadap kebijakan. Aspek spasial memperkuat sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan, kepentingan dan aksesibilitas mereka terhadap pembangunan wisata pesisir. Penelitian menunjukkan sumber daya sosial nelayan di Desa Meninting tersebar tidak merata pada lima dusun. Indikator yang ditunjukkan adalah; kepemilikan modal, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, kepemilikan alat produksi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan diversifikasi hasil produksi, hubungan sosial-politik nelayan dan kemampuan untuk mengenali prospek ekonomi wisata pesisir. Nelayan yang tinggal di wilayah yang langsung berhadapan dengan laut memiliki sumberdaya sosial yang lebih baik dan kepentingan yang lebih tegas terhadap pembangunan pesisir. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas dalam kebijakan pembangunan tersebut. Hanya nelayan-nelayan di dusun pesisir yang mampu menunjukkan diri sebagai defenders. Sementara nelayan-nelayan yang tinggal berjauhan dari pantai cenderung latents atau bahkan apathetic. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian sosio-spasial lainnya mengenai karakteristik masyarakat pesisir dan perlunya pemerintah memanfaatkan informasi sosio-spasial masyarakat nelayan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang memuat aspek kewilayahan dalam pembangunan wisata pesisir.
UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK DALAM MEMPERTAHANKAN HARMONISASI KELUARGANYA Iskandar, Abdul Malik; Kasim, Hasanuddin; Halim, Harifuddin
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.891 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang (1) Upaya pasangan menikah yang tidak memiliki keturunan untuk tetap mempertahankan harmonisasi keluarga, (2) Upaya melawan stigma terkait dengan pasangan menikah yang tidak memiliki anak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penentuan responden menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan frekuensi tabulasi dan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya yang digunakan oleh pasangan yang tidak memiliki anak dalam mempertahankan harmonisasi keluarga adalah (a) upaya internal dengan memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan pasangan, (b) pasangan menerima dukungan eksternal. (2) Upaya untuk melawan stigma adalah (a) memiliki prasangka positif, (b) menghindari konflik, (c) menghindari pembicaraan sensitif. Berdasarkan indikator dalam penelitian ini, ada 10 upaya responden untuk mempertahankan harmonisasi keluarganya. Kondisi ini membuat pasangan menikah memiliki kekuatan dan mampu menghadapi stigma sosial yang buruk tentang mereka. Kesimpulan penelitian ini adalah pasangan suami istri melakukan berbagai upaya untuk menjaga dan memelihara harmonisasi keluargannya dan masih berharap memiliki anak.
PROSES MIGRASI DAN PERAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DI ANTARA PEKERJA MIGRAN DI BATAM - INDONESIA Hidayati, Inayah
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.231 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.99

Abstract

Penelitian ini menjelaskan peran teknologi komunikasi pada proses migrasi pekerja migran di Batam, Indonesia. Perbedaan antara daerah adalah alasan kuat bagi orang untuk bermigrasi. Kemajuan dalam teknologi komunikasi telah memberikan peluang bagi orang untuk bermigrasi. Teknologi telah membuatnya lebih mudah diakses bagi migran untuk meningkatkan hubungan ke daerah tujuan melalui internet. Interaksi dalam teknologi komunikasi membuat migrasi lebih mudah dengan mengurangi biaya dan risiko migrasi. Penjelasan dalam penelitian ini adalah untuk memahami teknologi komunikasi dalam proses migrasi dan memperincikan jejaring sosial para migran. Penelitian ini menerapkan metode mixed methods untuk mengeksplorasi proses migrasi dengan data yang dikumpulkan termasuk data kuantitatif dari survei dengan 500 responden dan didukung oleh data kualitatif dari wawancara mendalam. Hasilnya: 1) Teknologi komunikasi membantu migran dalam proses migrasi, terutama untuk mencari informasi tentang daerah tujuan. 2) Migran yang menggunakan teknologi komunikasi memiliki jaringan sosial yang kuat dan mengurangi risiko migrasi. Peran teknologi komunikasi dalam proses migrasi adalah sebagai alat untuk menjaga ikatan sosial para migran, migran menggunakan media sosial mereka untuk melakukan kontak dan mendapatkan informasi tentang tujuan mereka. penelitian ini berhubungan dengan Sustainable Development Goals (SDG) target nomor 10.7 yang memfasilitasi migrasi yang tertib, aman, teratur dan bertanggung jawab serta mobilitas orang, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
MENGAKOMODASI PRAKTIK KEAGAMAAN DI TEMPAT KERJA: KASUS PEKERJA INDONESIA DI TAIWAN Sampurna, Rizki Hegia
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.219 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.93

Abstract

Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim di Taiwan, membuat lingkungan kerja lebih beragam. Konsekuensinya, kebutuhan akan program manajemen keragaman (diversity management) seperti mengakomodasi praktik keagamaan di tempat kerja menjadi lebih relevan secara signifikan. Tetapi penelitian dan laporan yang ada menunjukkan bahwa pekerja migran tersebut, yang sebagian besar adalah Muslim, belum dapat diakomodasikan dengan baik untuk menerapkan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar Muslim, mengalami semacam kehilangan hak melakukan praktik keagamaan mereka di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk menyelidiki sekelompok pekerja Muslim Indonesia dari Perusahaan X yang dilarang untuk melaksanakan shalat setiap hari di tempat kerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa manajemen perusahaan memandang bahwa akomodasi untuk praktik keagamaan di tempat kerja merupakan hal yang tidak logis bagi perusahaan. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa akomodasi praktik keagamaan pekerja Muslim Indonesia dianggap tidak logis karena beberapa masalah penting seperti pekerjaan terganggu, jadwal kerja yang tidak fleksibel, keprihatinan/keberatan pekerja lain, biaya fasilitas dan respons/pendekatan manajemen. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi. Pertama, pengusaha Taiwan perlu duduk bersama dengan lembaga pemerintah dan pemimpin agama terkait untuk merumuskan kebijakan khusus tentang akomodasi praktik keagamaan di tempat kerja. Kedua, sebagai studi kasus tunggal, hasil penelitian ini mungkin kurang validitas eksternal (generalisasi). Oleh karena itu sangat menyarankan calon peneliti untuk melakukan studi lintas kasus (cross-case study) dari fenomena atau masalah ini.
PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN GERAKAN SEPARATISME DI PAPUA MELALUI MEKANISME HORSE-TRADING Febrianti, Sekar Wulan; Arum, Ajeng Sekar; Dermawan, Windy; Akim, Akim
Society Vol 7 No 2 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.841 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i2.86

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Indonesia dan gerakan separatisme di Papua (Organisasi Papua Merdeka (OPM)) menggunakan mekanisme horse-trading. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji latar belakang OPM dan konflik, kemudian membahas proses konflik dengan alat bantu analisis timeline untuk memahami perkembangan gerakan separatisme dari OPM berdasarkan urutan kronologis, dan membahas resolusi konflik yang pernah dilakukan dengan alat bantu analisis pemetaan konflik untuk memahami aktor-aktor yang terlibat dan tujuannya. Konflik ini merupakan hasil dari kompleksitas antara latar belakang historis, ideologis, dan rasa ketidakadilan di Papua, di sisi lain, Papua semakin didukung oleh dunia internasional. Upaya penyelesaian konflik Pemerintah Indonesia dengan OPM dengan mekanisme horse-trading sudah mulai dilakukan, namun belum mencapai resolusi yang baru. Mekanisme horse-trading dapat efektif menyelesaikan konflik ini bilamana didukung oleh kepercayaan antara kedua pihak untuk melakukan dialog dimana kedua pihak dapat menyampaikan tujuannya secara terbuka.
The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle Charin, Rizky Octa Putri; Hidayat, Arief
Society Vol 7 No 1 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.14 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i1.78

Abstract

The resources of Customary Forest play an important role for Talang Mamak Indigenous People to survive. The exploitation of the forest by private company and investor has caused a violent conflict. The situation of the indigenous people becomes worsen since local government does not fully protect their rights on the forest.  Even, Local government tends to defend private company and investor in addressing the conflict. Customary forest of Talang Mamak indigenous people is in the oligarchs grip and conflict of interest with their elder. The Indigenous people are in crossroad, to preserve or to release their heritage and right. This study aims to determine the efforts of Talang Mamak Indigenous People to maintain their existence in the customary forest resources battle with private company and investor. This study used qualitative descriptive method. The data collection were documentation analysis and other relevant literature. This study used Theory of Oligarchy (Winters 2011) as grounded theory. The result found that the efforts of the indigenous people to fight for their rights getting weak. Some of them begin to accept compensation from the company and investor, in other word, some of them are willing to release their heritage and right on the forest.
The Shift of Staple Food from Sago to Rice: A Study about Food Security and Indigenous Communities Pradipta, Lengga
Society Vol 7 No 1 (2019): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.511 KB) | DOI: 10.33019/society.v7i1.76

Abstract

Food security is still becoming a crucial issue in developing countries nowadays, either in urban or rural areas. There are many factors triggered this condition, such as the increase in population pressure and conflict, privatization and changing tenure arrangements, poverty, social differentiation and also environmental degradation. It’s undeniable that food security is a multidimensional problem, especially for people who lived in rural or isolated areas. In Mentawai Islands, a district located in the western part of Indonesia, the indigenous people depend on forest product (sago) as their main source of food. However, since 2012, the government has destroyed their food culture by establishing the ‘National Food Security Improvement Program’ and conducting the agricultural intensification as well as establishing 600 hectares of new rice fields in six sub - districts; South Pagai, North Pagai, Sikakap, South Sipora, North Sipora, and South Siberut. This study is conducted comprehensively using the Food Security and Vulnerability Analysis (FSVA) to understand and describe the exact profiles of food-insecurities and vulnerable households. Furthermore, it also identified the risks and vulnerabilities of food consumption in Mentawai communities. Findings depict that shifting or transforming the food culture from sago to rice is a serious issue because socio-cultural aspects influence it and surely the government has to make a parallel policy that can accommodate the people needs, not only prioritize the national development agenda.