cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015" : 7 Documents clear
Analisa Yuridis Atas Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Admnistrasi di Bidang Perpajakan Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Saing, Marihot D.
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bidang perpajakan atau dikenal dengan sunset policy,bertujuan menarik wajib pajak membayar pajak, guna mengejar target pajak tahun 2015 sebesar Rp. 1.294.3 trilliun, selain itu pemerintah merencanakan ke- bijakan pengampunan pajak (tax amnesty') di tahun 2017 untuk tahun pajak 2016. Kedua kebijakan tersebut lebih bersifat instan dan guna pelaksanaannya harus mempunyai dasar hukumnya, untuk sunset policy dasar hukumnya Pasal 36 UU No. 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara perpa- jakan (KUP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, sedangkan untuk tax amnesty (pengampunan pajak) belum ada aturannya, oleh karena itu pemerintah mengajukan Ran- cangan Undang-undang Pengampunan Pajak. Dengan demikian dua kebijakan tersebut berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri yang idealnya meningkatkan kesadaran hukum. Menurut Chaimbliss dan Seidman penegakan hukum itu adalah bekerjanya hukum itu sejak ketentuan tersebut dibuat sebagai satu sistem dari lembaga pembuat undang-undang. pemerintah dan wajib pajak meskipun faktor-faktor sosial mempengaruhi dari awal pembuatan sampai pelaksanaannya. Oleh karenanya dalam penegakan hukum dibidang perpajakan ketentuan perundang-undangan mampu memberikan keseimbangan hukum bagi se- mua pihak, serta memberikan kepastian hukum bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan se- cara transparan dan dapat dipertanggungjawaban. tanpa adanya diskriminasi hukum (equal justice under law). Kata Kunci: Kebijakan Pengurangan Pajak, Surat Pemeberitahuan Abstract: The Government issued a policy of reduction or removal sanction of administration in the field of tax or known as sunset policy aims to collect tax obligators to pay taxes, in order pursue the taxes target in 20l5 amount Tp.1,294.3 trillion, in addition the government is planning policy for tax amnesty in 2007 for tax year 2016. Both the policies more instanting and to implement should have basic of legal, for sunset policy the basic of legal article 36 legislation number 6, 2003 Laws of General Provision And Tax Procedure (KUP) who have been Revamped Some Qf fhe Last Time with Legislation Number 16, 2009, while tax amnesty is not rules yet, therefore the government propose Draft Legislation of Tax Amnesty. Thus two policies link to the law enforcement itself, ideally to raise awareness of law. According to Chaimbliss and Seidman the law enforcement is to prevail the provision since its made as a system of institution of legislation makers, government and tax obligators although social factors influence from the beginning to implementation. Therfore in the law enforcement in tax sector a legislation should give balance of law for all, as well as providing law certainty that tax drawing and tax management done transparent and accountable wtithout law discrimination (equal justice under law). Daftar Pustaka Buku-buku: Amrah Muslimin, Beberapo Azas-Azas dun Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, 1980, Alumni, Bandung. D. Schaffmeister dkk, Hukum Pidana, editor J.E Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Philipus M. Hadjon dkk,Pengantar Hukumm Administrasi Indonesia, ctk.kelima. 1997, Gajah Mada University Press. Ridwan AP' Hukunt Administrasi Negara. ctk. Kedua, 2003, UII Press, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Pertama,2009, Genta Publishing, Jakarta, Subekti, Hukum Perjanjian, 1985, PT. Intermasa, Jakarta. WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,2006, Balai Pustaka, Jakarta. Media Sosial Ruston Tambunan, Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty, Senjata Kejar Target Pajak, www. Liputan6.Com. Peraturan Perundang-undangan UU No. 6 Tahun 2003 tentang Ketentuan (Umum Dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Substantif Sulastri, Sri
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum sebagai moral sosial pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosiai yang berkembang di dalam suatu masyarakat dan menjadi cerminan solidaritas. Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan Jari bagaimana menyelesaikan perkara tersebut, dan metode penalaran yang digunakan apakah menggunakan penalaran hukum formalitas prosedur ataukah penalaran hukum berorientasi pada kebijakan dengan memperhatikan pada kesetaraan substansif. Penegakan Hukum yang mengorbankan keadilan demi logika peraturan akan menjadi kering dan tidak memberikan kesejukan, rasa damai dan keseimbangan bagi masyarakat. Penylesaian melalui perdamaian dipandang sebagai penyelesaian yang bertujuan untuk memberikan keadilan substantif karena penyelesaian secara prosedural dipandang kurang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keseimbangan, Perdamaian dan Keadilan Substantif Abstract: Legal as social moral basicolly, are solidarity social expression which develop with society and became solidarity description. Legal maintenance couldnt separaled from how to solve that case, and reasoning method used wheater using procedural formality or legal reasoning oriented on policy by observe on substantive equality. Legal maintenance that sacrifice justice for legal logic will become dry and not give coolness, peace and balance for society. Solution through recon- cilement perceived as settlement aimed to give substantive justice because procedurally settlement seems not give benefit for related parties who in conflict. Daftar Pustaka Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006. Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Nagara Moderen, Yogyakarta, FH UII Press, 2008. Arief Sidharta. Hukum Dan Logika. Alih Bahasa dari Essays In Legal And Moral Philosophy, Hans Kelsen, Bandung, Alumi. Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta, Iblam, 2004. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2004 Agus Salim, Teori dan Paradigma Panelitian Sosial, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 2001. Barda Nawawi Arief, Bebarapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana. Pidato Pengukuhan, Peresmian dan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 25 Juni 1994. _, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Semarang. pustaka Magister, 2008. _, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. _, Masalah Penegakan Hukum dan Kabijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007. FX. Adji Samekto, Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Moderen Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Yogyakarta, Genta Press, 2008. Moh. Nazir, Metode Penelitian,Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983. H.L.A. Hart. (Penerjemah Ani Mualifatul) Law Liberty And Morality, Hukum Kebebasan dan Moralitas, Bandung, Genta Publishing, 2009. Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, (diterjemah Raisul Muttaqien), Bandung, Nusamedia,2006. Philippe Nonet & Philip Selznick. Hukum Responsif pilihan di Masa Transisi, (diterjemah Rapael Edy Bosco), Jakarta ff HuMa, 2003. Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis'Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, (penerjemah Dariyatno dan Derta Sri Widowatie), Bandung, Nusamedia, 2007. Sadipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta publishing, 2009. _, Hukum Dan Perubahan Sosial, Bandung, Alumni, 1983. _, Pendidikan hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta, Genta Publishing,2009. Soeryono Soekanto, Sosioiogi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali, 1986. Soetandyo wignjosoebroto. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta, Huma, 2002. T.O. Ihromi, Antropologi dan Hukum, Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 2000.
Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia, Faktor Penyebab dan Metode Pencegahannya Kesuma, Derry Angling
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor-faktor yang menyebabkan anak Indonesia terutama yang tinggal di kota Palembang terkategori anak jalanan, pengemis dan gelandangan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. anak jalanan, pengemis dan gelandangan mempunyai kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, mempunyai cacat tubuh sehingga mcmpersulit mencari pekerjaan, dan mempermudah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengemis. karena rasa iba orang lain akan memperbanyak pendapatan mereka. Sedangkan gambaran anak jalanan latar belakang pendidikanya rendah. kondisi ekonomi keluarga pas-pasan, berusia sekolah tetapi mereka lebih tertarik untuk berada di jalanan dan bekerja sebagai gelandangan dan pengemis, karena tidak diikat oleh peraturan, latar belakang pendiidikan relatif rendah (ada yang sedang sekolah dasar/menengah pertama). Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang mendorong dan menarik untuk tetap bertahan menjadi anak jalanan dan pengemis dapat dikatagorikan menjadi dua yaitu Faktor besar pendapatan yang dapat diperoleh dan pengemis merupakan pekerjaan yang mudah. Jaringan hubungan yang ditemukan diantara para pengemis dan anak jalanan tidak terjadi secara formal dalam organisasi yang permanen, tetapi dilakukan secara informal dan spontan. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak terdapat jaringan dalam arti yang sesungguhnya, yang ada hubungan antar pengemis atau anak jalanan dalam melaksanakan pekerjaan. Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan tersebut adalah anak-anak, orangtua, saudara, teman. Hubungan-hubungan yang terbentuk dalam kumpulan dapat bersifat saling memanfaatkan, koordinatif-ekspioitasi, dan koordinatif-kerjasama. Alternatif model penanganan anak jalanan mengarah kepada 3 jenis model yaitu family base, institutional base dan multi-system base. Untuk menanggulangi anak Indonesia terutama yang berada di kota Palembang tidak akan menjadi anak jalanan. pengemis dan Gelandangan dapat juga dilakukan dengan cara menerapkan model Street-centered intervention, Family- centered intervention, Institutional-centered intervention, dan Community-centered intervention. Kata Kunci: Implementasi, Hak Anak Abstract: Factors that led to Indonesian children who live ini the city of palembang categorized street children, beggars and bums are caused by things as follows: a. Street children, beggars and homeless families have economic conditions that mediocre,,, have a disability which makes it difficult finding a job, and make it easier for them to get a job as a beggar, because the compassion of others will increase their income. While the picture of street children background pendidikanya low, the economic conditions of families mediocre, old school but they are more interested in being on the streets and working as geandangan and beggars, because it is not bound by regulations, educational background is relatively low (there being primary shool/secondary). social background, cultural and economic push and pull to survive become street children and beggars can be categorized into two major factors yaitu revenue that can be obtained and begging an easy job. Network of relationships found between beggars and street children do not occur formally within the organization permanently, but done informallu and spontaneously. Therefore, basically there is no network in the real sense, that there is a relationship betwen beggars or street children in carrying out the work. Actors involved in the relationship are children, parents, relatives, friends. Relationships are formed in the collection can mutually exploit, coordinative-exploitation, and coordinative-cooperation. Alternative models of handling street children leads to three types of models of family base, institutional base and multi-system base. To cope with the children of Indonesia, especially in the city of Palembang ankan not become street children, beggars and homeless could also be done by applying the model of Street-centered intervention, Family-centered intervention, Institutional-centered intervention, and community-centered intervention. Daftar Pustaka Penulis adalah Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang Afrizal, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", Tesis Master of Art, Tasmania University , 1996. Farid Mohammad,. "Pekerja Anak, Upaya Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia dan Konvensi ILO (no.l38)", Jurnal Analisis Sosial, Edisi 5 Juli 1997, Akatiga dan UNICEF, Jakarta, 1997. Hanandini, Dwiyanti, dkk., "Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Anak Jalanan", Laporan Penelitian, Dana HEDS, 2004. Hanandini, Dwiyanti, dkk, Perlindungan Anak Jalanan dari Tindak Kekerasan dan pelecehan Seksual, Laporan penelitian, Dana HEDS, 2005. Parsons et.al dalam Pramono, Wahyu, Pekerja Anak Sektor Informal Di Terminal Bus dan Angkutan Kota Kotamadya Padang, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian Universitas Andalas, padang, 2000. Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,PT. Refika Aditama, Bandung, 2005. Soetomo. Masalah sosial dan pembangunan, PT. Dunia pustaka Jaya, Jakarta, 1995. Utomo, Suwarno. 1996. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Anak Usia Sekolah di Sektor Informal di Kotamadya Bengkulu" Tenaga Kerja Anak Indonesia: Rangkuman dan Sari Literatur, PDII-LIIP dan UNICEF, Jakarta. Wiyoga, Giwo Rubiyanto, dalam "Anak Jalanan Juga Anak Bangsa", http:// www.jurnalnasional.com/ diakses tanggal 01 November 2015 http://www.hupelita.com), diakses tanggal 01 November 2015 http://www.antara-sumbar.com, diakscs tgl 12-8-2009, diakses pada tanggal 01 November 2015
Partisipasi Aktif dan Pasif Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Payakumbuh Arliman S., Laurensius
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan pelaksanaan program otonomi daerah, pada umumnya, orang mengharapkan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas di masyarakat pembuatan kebijakan. Masyarakat kota Payakumbuh di pemerintah umum dan lokal Payakumbuh khususnya mendambakan administrasi cerdas, dan profesional dalam pemerintahan, baik untuk masa sekarang dan masa depan. Pemerintah akan terwujud, jika selalu melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tujuan dari makalah ini adalah, melihat partisipasi aktif dan partisipasi pasif masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dan apa masalah masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Dapat disimpulkan, bahwa di Payakumbuh, bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah dengan patisipasi aktif dan partisipasi pasif. Masalah publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah adalah, faktor dalam pembentukan peraturan dan faktor dari Payakumbuh perkotaan itu sendiri lokal. Saran penulis ingin menyampaikan. yaitu, bahwa dalam pembentukan rancangan peraturan daerah, kota Payakumbuh harus memprioritaskan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat, Kota Payakumbuh Abstract: Along with the irnplementation of regional autonomy program, in general, people are expecting an increase in welfare in the form of improving the quality of'public services, and the broader community participation in public policy-making. Payakumbuh city community in general and local governments Payakumbuh in particular crave intelligent administration, and profssionals in the government, both for the present and the future. The government will be realized, if always involves the participation of people, particularly those related directly to the needs that exist in society. The purpose of this paper is, see the active participation and passive participation of the public in the formation of local regulations and what the public problems in participating in the establishment of local regulations. It can be concluded, that in Payakumbuh, forms of public participation in the formation of local regulations is with the active participation and passive participation. Public problems in participating in the. formation of local regulations is, a factor in the formation of local regulations and factors of urban Payakumbuh itself. Suggestions author wanted to convey, namely, that in the formation of a draft local regulations, the city Payakumbuh should prioritize pubiic participation. Daftar Pustaka A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. H.S Tisnanta, 2005, Partispasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Jakarta, PT. Refika Aditama. Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya), Yogyakarta, Kanisus. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika. Jurnal Delfina Gusman, Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal yustisia, Vol.19, No. 1, Edisi Januari-Juni 2012, Padang: Universitas Andalas. Dian Bakti Setiawan, Suatu Gagasan Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal konstitusi, Vol. 2, No. 2, Edisi November 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Gokma Toni Situmorang, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Advokasi, Vol. 3, No. 1, Edisi 2012, Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang. Hengki Andora, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air, Jurnal konstitusi, Vol. 1, No. 1, Edisi November 2008, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Inthizam Jamil, Peran dan Fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pengawasan Peraturan Daerah, Jurnal Yustisia, Vol.21, No. 1, Edisi Januari-Juli 2014,Padang: Universitas Andalas. Karol Teovani Lodan "Menggugat Partispasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik" Junal Ipteks Terapan, Vol. 7, No.1, Edisi Maret 2013, Padang: Kopertis Wilayah X. Khunti Tridewiyanti. Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik (Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif/) Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No.2, Edisi April 2012, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laica Marzuki, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4 Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Agustus 2010. Lies Ariany, Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kabupaten Banjar, Jurnal Yustisia, Vol. 19, No. 1, Edisi Januari-Juli 2012. Padang: Universitas Andalas. Marzuki, Eksistensi Tanah Ulayat Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Pada Tiga Nagari),Jurnal Advokasi. Vol. 1, No. 1, Edisi 2007, Padang: Sckolah Tinggi Ilmu Hukurn Padang. Sudjito, Criical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum" Jurnal Ultimatum, Vol 2, Edisi September 2008, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, Jurnal konstitusi, Vol. 2, No. 2, Edisi November 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Internet Antarasumbar, "DPRD Kota Payakumbuh Telurkan Delapan Perda" dilihat dalam: http://www. antarasumbar.com, diakses pada tanggal 16 Januari 2014. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Laporan Pansus Laporan Pansus I (satu) DPRD Kota Payakumbuh, dalam pembahasan 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Laporan Pansus III (tiga) DPRD Kota Payakumbuh. dalam pembahasan 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh. Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat II (dua) Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh.
Kewenangan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing Isretno, Evita
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keanggotaan pengembangan dana dan keterampilan yang dibayar oleh konsumen tenaga kerja pengusaha asing untuk Negara merupakan pendapatan nasional bukan pajak Dengan banyaknya pengembangan perusahaan baik PMDN dan PMA yang mempekerjakan tenaga kerja asing terutama di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masalah kewenangan dengan penarikan dana ini menjadi polemik di yang timbul antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah dan peraturan menganggap bahwa kompensasi merupakan otoritas mereka, selain itu, pajak harus dibayarkan melalui Bank Indonesia. Seperti kita ketahui, sejak otonomi, provinsi juga telah memiliki sarana melalui Bank Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk berguna membuat solusi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang memperoleh pajak dari tenaga kerja asing. Kata Kunci: Kewenangan penarikan dana Abstract: Fund development membership and skill paid by foreign entrepreneur labour consumer to State is to represent national income is not lease (non fiscal). With many expand of good company of PMDN and PMA employing Foreign laabour especially in Sub Province area and town, problem of authority with drawal of this fund become on polemic of arising out among local government and central government. Authonomy area system and regulation assume that compensation is their uthority, besides, the tax must be represent to Bank Indonesia. As we know, since authonomy, the province have own too, to local government Bank. This is the objective research to make solution between local government and central government who had tax from foreigner labour. Daftar Pustaka Buku : Awal, Ichlasul dan Mc Andrew, Colin. Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan. Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2000 Haris, Abdul dan Andika, Nyoman. Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan, Jogjakarta: LESFI, 2002 Irsan, Koesparmono. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Jakarta: 2005 M, Kuncoro. Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Erlangga,2004 Ndraha, Taliziduhu. Cybernologi-I dan II (Ilmu Pemerintahan Baru). Saad, Ilyas . Implementasi Otonomi Daerah sudah mengarah pada distorsi dan Hight Cost Economy, Surabaya : 2003 Sarundajang g. Arus balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Sinar Harapan, 2001 Sumantoro. Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bandung: Bina Cipta, 1984 Syahuri,Taufiqurrahman. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002, Jakarta : Ghalia Idonesia. 2004 Una, Sayuti. Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Konstitusi indonesia. Yani, Ahmad dan Widjaya. Gunawan. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2003 Perundang-Undangan: UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah. UU Nomor 3 Tahun 1958, Penempatan Tenaga Asing. Nomor 32 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor l3 Tahun 2003, Ketenagakerjaan. UU Nomor 9 Tahun 1992, Keimigrasian. UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 20 tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000, Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Depnakertrans. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 227 Tahun 2003, Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228/MEN/2003, Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-20/MEN/III/2004, Tenaga Kerja Asing. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 P/HUM/2004 tanggal 31 Maret 2005. dalam kasus Permohonan Hak Uji Materiil dari pemohon Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Makalah Lokakarya Ketenagakerjaan, Kebijakan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) Pada Era OTODA, (Depnakertrans, Ditjen Imigrasi, dan Kepolisian), Jakarta: 10 Juni 2004. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indoensia, Sidik Machfud, Jogjakarta, 13 Maret 2002. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah, Makalah pada studi kasus kota surabaya; Erlangga Agustino Landiyanto; January 2005. Reformasi Kebijakan dan Fragmentasi Politik; Arya B. Gaduh dan Raymond Atje, CSIS Working Paper Series, WPE 72, January.
Wewenang dan Tugas Pemerintah dalam Perkembangan Paham Pluralisme Agama Utoyo, Marsudi
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pluralisme agama dalam kehidupannya di Indonesia adalah suatu realitas, yang berarti adalah pluralitas, (keberagaman, agama adalah hakikat manusia Indonesia, Indonesia sebagai negara dengan latar belakang keragaman dihuni oleh sekitar 210 juta penduduk dengan afiliasi agama yang berbeda- beda. Indonesia adalah negara yang berketuhanan bukan negara agama (sekuler). Hampir semua agama tumbuh dan berkembang di Indonesia, karenanya pluralisme agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif-transfonnatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralisme itu sendiri. Potensi konstrukstif agama akan berkembang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama akan mengemuka jika masing-masing komunitas umat beragama mengabaikan nilai toleransi dan kerukunan, dengan menganggap agamanya paling benar, superior dan memandang inferior terhadap agama lain. Kata Kunci: Pluralisme, Agama, Toleransi Abstract: Religious pluralism in life in Indonesia is a reality, which means is a plurality (diversity, religion is human nature Indonesia, Indonesia as the state with the background of the diversity inhabited by approximately 210 million people with a religious affiliation different. Indonesia is a state that a godless not religious state (secular). Almost all religions grow and develop in lndonesia, hence religious pluralism should be the potential and power of constructive-transformative, and not destructive potential, which actually reduces the essence of pluralism itself. The potential for constructive religion would thrive if every religious community to uphold High values of tolerance, because tolerance is essentially an effort to hold back the potential conflict could be reduced. On the contrary, the destructive potential of religion will be raised if each community of religious people ignore the value of tolerance and harmony, with regard religion truth claims, superior and looked inferior to other religion. Daftar Pustaka Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya. September 1985. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, Yayasan LBH lndonesia, Jakarta, 1988. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialpridence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2009. Ahmad Shidqi, Sepotong Kebenaran Milik Alifa. Kanisius, Yogyakarta,2008. Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama. Tinjauan Kritis, Penerbit Perspektif, Jakarta, 2005. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta. Penerbit: Gramedia Pustaka Umum. 2006. Frans Bona Sihombing. Demokrasi Pancasila dalam Nilai-nilai Politik (Suatu Analisa Kebudayaan Politik Indonesia. Erlangga, Jakarta. 1984. I Nyoman Nurjaya. Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multi Kultur: Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif UNDIP, Vo1.3 No.2 / Oktober 2007. Intenrational IDEA (Institute for Democrasy and Electoral Assistance), Penilaian Demokratisasi di Indonesia. Pengembangan Kapasitas Seri 8. Jakarta; Intemational IDEA, 2000. Ismaun. Tinjauan Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. Bandung. Penerbit: Carya Remadja, 1981. John Hick, A Pluralis View, dalam Four Views on Salvation in a Pluralistic World (Grand Rapids: Zondervan, 1995). Karlina Helmanita, Pluralisme dan Inklusivisme Islam di Indonesia: Kearah Dialog Lintas Agama, PBB UIN Jakarta, Jakarta, 2003. Lawrence E. Harison and Samuel P. Huntington (Editor), Culture Matters, New York: Basic Books, 2000. Lawrence M. Friedman, Arnerican Latw (The New York-London W W Norton Company, 1984). Liza Wahyuninto dan Abd. Qadir Muslim. Memburu akar Pluralisme Agama, UIN Maliki Press, Malang,2010. M. Lawrence Friedman, The Legal System, A social science perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakon Konstitusi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 2004. Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Editor Tafzani, The Habibie Center, Jakarta, 2002. Munir Fuadi, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007. Noor MS Bakry, Pancasila, Yuridis Kenegaraan, Liberty. Yogyakarta, 2008. Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Riyal Ka'bah, Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam, Bingkai Gagasan yang berserak, (Ed). Suruin, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005. Sam M. Chan, Tuti T. Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2007. Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. 1996, Editor Ufran, Genta Press, Jakarta, 2007. Satjipto Raharjo. Ilmu Hukum. Cetakan ke-2, Bandung. Penerbit : Alumni, 1996.
Demonstrasi yang Dilakukan oleh Serikat Pekerja/Sertifikat Buruh, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum *, Darwati
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak reformasi sering terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di muka umum yaitu di gedung pemerintah. swasta dan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat baik di daerah maupun di pusat. Masyarakat tersebut ada yang dari organisasi pekerja, ormas, mahasiswa, guru dan pegawai pemerintah. Tuntutan demonstran untuk melakukan perbaikan, dari organisasi pekerja minta kenaikan upah minimum dan dihapuskannya Perjanjian kerja waktu tertentu dan pemborongan pekerjaan/ penyedia jasa tenaga kerja. Demonstrasi tersebut banyak terjadi kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, dan menimbulkan kemacetan dijalan raya. Demostrasi yang dilakukan oleh pendemo dengan alasan hak asasi manusia. Dengan pertimbangan hak asasi manusia tersebut sebagaimala diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Kemerdeakaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal l). Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 2 ayat (1). Pada Pasal 3 dirumuskan bahwa: Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban; b. asas musyawarah dan mufakat; c. asas kepastian hukum dan keadilan; d. asas profesionalitas; dan e. asas manfaat. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja / buruh yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebergaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan C. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk perseroan terbatas. Setiap pekerja /buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang ketenagakerjaan. Kebutuhan hidup layak (KHL) yaitu standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik. non fisik dan sosial nntuk kebutuhan satu bulan. Untuk masa kerja diatas I tahun, dirundingkan dengan organisasi pekerja dan Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, justru mewajibkan pengusaha membuat struktur dan skala penuh. Kata Kunci: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Abstract: Since the reform of frequent demonstrations by the community in public that is in government buildings, private and in the House of Representatives both at regional and at the Centre. The community there were from the workes' organizations, community organizations, students, teachers and government officials. The demands of the demonstrators to make improvenments, from the workers' organizations requested minimum umah rise and the abolition of certain time employment agreement and contract of work / amployment service. The demonstration was a lot of violence, destruction of public facilities, and cause congestion on the highway. Demonstration by protesters on the grounds of human rights. In consideration of such human rights as stipulated in the Constitution of 1945, it enacted Law No. 9 of l998 on the transmitter's Independence in Public Opinion. Independence of expression is the right of every citizen to express thoughts verbally. writing. and so freely and responsibly in accordance with the provisions of the legislation in force (Article 1). Each citizen, individually or in groups, free expression as the realization of rights and responsibilities in a democratic society, nation, and state (Article 2 paragraph (l)). Defined in Article 3 that: Freedom of expression in public shall be based on: a. the principle of balance between rights and obligations; b. the basis of consultation and consensus: c. the principle of legal certainty and justice; d. the principle of professionalism; and e. the principle of benefit. A work agreement for a certain period of time can only be made for specific jobs by type and nature of the job will be completed within a certain time, namely: a. once the work is finished or the temporary nature; b. estimuted completion of work in the not too long and a maximum of three (3) years: c. the work is seasonal; or d. work related to new prodcuts, new activities, or additional products that are still in the experimental or exploratory. The Company may subcontract part of the work to another company through an agreement contract of work or provision of services worker / laborer made in writing. Jobs that can be outsourced to other companies as referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements; a. done separately from the main activity; b. done with the command directly or indirectly from the employer; c. an overall corporate support activities; and D. not hamper the production process.(3) Other companies referred to in paragraph (l) shall be in the form of a limited liability campany. Every worker / laborer is entitled to the income that meet decent living for humanity (Article 88 paragraph (l) of the Employment Act. Needs Life feasible (KHL) which is the standard needs to be met by a worker / single workers to be able to live decently both physical, non-physical and social needs of one month. For a tenure of more than one year, negotiated with workers' organizations and employers to structure and scale of wages by taking into account class, position, length of employment, education, and competency. Government Regulation No. 78 Year 2015, it requires employers to make the structure and scale of wages. Daftar Pustaka Buku: Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya, cet. keempat,2010. Abdullah Sulaiman, Upah Buruh di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti,2008. Darwati, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Jakarta: Cintya Press, 2015. Garuda Eko, Pembangunan Sistem Hukum berkeadilan, dalam Pustaka Memahami Hukum dari konstruksi sampai Implementasi editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti Ar, Kumpulan Tulisan dalam Memperingati 40 Tahun Zudan Arif Fakullah, Penerbit Radjawali Pers, Jakarta, 2009. Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet. Pertama 2004. Panggabean Hendry Pandapotan, Hukum Perikatan, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan- Putusan, Bandung: PT. Alumni, 2008. Pasaribu Chairuman dan Lubis Suchrawardi K, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika,2004. R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 1984. R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undong Hukum Perdata Burgerlijk Wetbook dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undartg-Undnag Perkawinan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, cet. XXXII, 2005 Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Korrstitusi R.I melalui Perkara Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Peraturan-Peraturan dan Keputusan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah minimum; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/ 2000 tentang Perobahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah minimum; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-17/MEN/VII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Hidup Layak; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Hidup Layak. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada perusahaan Lain. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menakertrans R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan pekerjaan Kepada perusahaan Lain. surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: SE.O4A/MEN/VIII/2013 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. https://id.wikipedia. org/wiki/Halaman_Utama tanggal 18 Desember 2015 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pranala (link):http://kbbi.web.id/demonstrasi https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk rasa, 18 Desember 2015.

Page 1 of 1 | Total Record : 7