cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016" : 7 Documents clear
Tinjauan Yuridis Terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Khairo, Fatria
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (965.402 KB)

Abstract

Tinjauan Yuridis terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Leaflet Property dan telah melanggar dari ketentuan Pasal 18 UUPK tentang Larangan Pencantuman Klausula Baku yaitu Pasal 18 ayat (l) huruf c, yang isinya menyatakan, bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen", Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang isinya menyatakan, "tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh periaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya", dan Pasal 18 ayat (2), yang isinya, "pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti." Sanksi Hukum terhadap Penulisan Klausula Baku dalam Leaflet Property Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam pasal 62 ayat (l) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang isinya, "pelaku uiaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Kata Kunci: Penulisan klausula baku dalam leaflet property Abstratc: Overview Juridical against Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection is an inclusion of standard clauses contained in Leaflet Property and has violated the provisions of Article 18 of BFL on Prohibition inclusion of Clause Baku namely Article 18 paraghrap(1) c, stating, "that businesses are entitled to reject the handover to the money paid for the goods and/or services purchased by consumers", Article 18 paragraph(1) letter g, stating,"the subjection of consumer to regulations that form news rules, additional, secondary and/or alteration of the advanced made unilaterally by businesses in the future consumers to use services bought", and article 18 paragraph(2), the contents,"businesses are prohibited include standard clauses taht location or shape is difficult visible or can not be read clearly, or the disclosure of which is difficult to understand."Enforcing the Writing Clause Baku in Leaflet Property According to Law No.8 of 1999 on Consumer Protection can be found in Article 62 paragraph(1) of the Consumer Protection Act the contents, "businesses that violate the provisions referred to in Article 18 shall be punished with imprisonment of five(5) years imprisonment or a maximum fine of Rp.2,000,000.00 (two billion)." Daftar Pustaka Buku-buku : Agus Brotosusilo, makalah "Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia", YLKI-USAID, Jakarta, 1998. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Calina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. chinur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, sinar Grafika, Jakarta, 2009. Eli wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen,Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi (Mewujudkan Electroral Justice Dalam Kerangka Negara Hukum Demokrasi, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Jeffrey P. Davidson, Kiat Pemasaran Ampuh Bagi Bisnis Rumahan,Abdi Tandur , Jakarta, 1996. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku (Standar), Binacipta, 1986. R.Subekti, Kata Pengantar Cetakan Kesebelas Irawan Rachmadi-Aneka perjanjian, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum, Konsumen dan Masyarakat, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015. shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000. St. Remy Syahdeini dalam tulisan Janus Sidabalok, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi Para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank,IBI, Jakarta. Peraturan Perundanq-Undangan : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821. Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Amin, Nur
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1795.662 KB)

Abstract

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebenarnya telah di akomodir dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tinggal kemauan, keberanian dan konsistensi dari stakeholder terkait untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM masa lalu maupun masa sekarang. Pengungkapan kasus pelanggran HAM menjadi sangat penting karena, tanggung jawab HAM juga berada dipundak negara. Oleh sebab itu, negara wajib untuk menyelidiki atau mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban atau ahli waris pelanggaran HAM, atau rakyat Indonesia sehingga generasi yang akan datang akan bisa membangun dirinya tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan masa lampau. Kata Kunci: Abstract: Resolution of case of human rights violations have actually accommodated in the law No.26 of 2000 on Human Rights Court, living will, courage and consistency of relevant stakeholders to resolve human rights cases of human rights violations both past and present. Disclosure of cases of human rights violations to be very important because, responsibility for human rights is also the state's shoulders. Therefore, the state is obligated to investigate or prosecute cases of human rights violations in INdonesia, in order to provide legal certainty to the victims or heirs of human rights violations, or the people of Indonesia establish itself without having to bring up errors the past. Daftar Pustaka Buku : Djokosoetono, Kuliah Ilmu Negara, ditulis kembali oleh Harun Al Rasyid, Ghalia Indonesia, 1982. Efendi A. Masyur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia indonesia, Bogor, 2005. John Locke , Two Treatise of Civil Government, Bentor Book, New York, 1963. Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, tanpa tahun. Irsan, Koesparmono, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, Leah Levin, Human Rights Questions and Answer, India: National Book Trust, 1998. M. Gultom, Binsar, Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. M. Arief Mansur, Dikdik, Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2012. Muladi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara hukum. Kumpulan Esai guna menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri, SH. Gaya Media Pratama, Jakarta,1996. Magnis Suseno, Franz, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Marol dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta,1999. M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1993. Jurnal: Mirza Alfath, Antinomi Penegakon Hukum (Relasi Kekuasaan Dan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Jurnal Yudisial.Vol. IV/No-02/ Agustus/2011, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Internet : Loudewijk F. Paulus, Terorisme, http://bulctinlitbang.dephan-go.id. Diakses pada tanggal 18 Juni 2013 jam 12.17. Undang-undang: Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Peraturan perundang-undangan : Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi.
Aspek-Aspek Yuridis Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia Thamrin, Syamsu
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1701.795 KB)

Abstract

Menurut Pasal 42 UUPA, bahwa yang mungkin memiliki hak penggunaan di antara mereka adalah negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Karena penggunaan lahan salah satunya adalah terkait Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Kemungkinan orang asing memiliki rumah unit datar/hunian telah terkait dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 201I tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman meskipun pemerintah tidak secara tegas mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menegaskan bahwa warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berhak untuk memiliki rumah tempat Tinggal/hunian termasuk kepemilikan unit rumah di atas tanah dengan status yang tertentu. Metode dibuat secara tertulis ini mengadopsi peraturan tersebut, dengan ulasan bagaimana hal-hal yang harus dipenuhi dalam kepemilikan unit daftar oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan kepemilikan status unit rumah saat ini tidak lagi berbasis di Indonesia. Sebagai gambaran bahwa persyaratan untuk pinjaman kredit unit rumah oleh orang asing yang berkdudukan di Indonesia dapat diperoleh dengan membeli unit rumah yang dibangun di atas bidang tanah hak penggunaan atas negara dan kepemilikan yang terbatas hanya satu buah dengan jenis unit tipe rumah di atas 54 persege dengan harga di atas Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah). Berikutnya bahwa kepemilikan status unit rumah oleh orang asing yang tidak lagi berbasis di Indonesia akan dikuasai olehh ,negara yang akan dilelang menggunakan tanah negara sedang dibangun rumah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada seseorang yang mampu, atau rumah flat unit tidak mampu lagi oleh pemiliknya selama dia masih tinggal di Indonesia, sehingga satu unit rumah flat dapat disampaikan melalui perusahaan lndonesia berdasarkan kesepakatan antara orang asing pemilik unit rumah dengan perusahaan. Kata Kunci: Hak Pengguna, orang asing dan pengaturan datar. Abstract : Article 42 agrarian Wet said that which may have rights of use among them were foreign citizens domiciled in indonesia. Because land use one of them is the establishment of and ownership of house, including possession of a unit of flat, so can be concluded that foreign citizens domiciled in indonesia can have occupancy on the ground rights of use. The possibility of strangers own a house a unit of flat/occupancy have been related in the provisions of a statue the republic of indonesia no.20 years 2011 about them flat units and the law number 1 of 2011 about housing and a residential area of although them is not expressly said so that the issuance of the central government of indonesia number 103 2015 about ownership dwelling house or occupancy by foreign citizens domiciled in indonesia can also are defined as an effort to confirms that foreign citizens domiciled in indonesia entitled to have a the house where Live/occupancy including possession of a unit of flat above ground with certain status. Method made in this writing is adopting the regulation, with review how the terms of issues that have to be fulfilled in possession of a unit of flat by foreigners domiciled in indonesia and status ownership a unit of flat when he these foreign no longer based in indonesia. This there are picture that the requirement for borrowers a unit of flat by foreigners domiciled in indonesia can be obtained by buying a unit of flat that is built on land parcels rights of use over the country and limited ownership only one fruit with type a unit of flat above type 54 square at a price above Rp.200.000,- (two hundred million rupiah). Next that status ownership a unit of flat by foreigners who is no longer based in indonesia will are controlled by the state to be auctioned if Land use the ground the state of being built flat within the period of 1 (one) year released in a person qualified, or unit flat it not able again by its owner as long as he still is based in indonesia, so a unit of the flat can be submitted through the company indonesia based on an agreement between strangers the owner a unit of flat with the company. Daftar Pustaka Andasasmita, Komar, Hukum Apartemen, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, Bandung, 1983. Gautama, Sudargo dan Soetiyarto Ellyda T., Komentar Atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang undang Pokok Agraria, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1997. Halim, A.Ridwan, Sendi-sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun dan Sari-sari Hukum Benda (Bagian Hukum Perdata), Pundak Karma, Jakarta, 1995. Hamzah,Andi, dan Kawan-kawan, Dasar-dasar Hukum Perumahan, Bineka Cipta, Jakarta,1992. Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta,1994. Hutagalung, Arie Sukanti., Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, 1998. Parlindungan, A.P., Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, Cet.IV, Mandar Maju, Bandung, 1991. Peranginangin, Effendi, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum, Rajawali, Jakarta, 1989. Sumardjono, S.w., Memahami PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 41 Tahun 1996, News Letter, Nomor 26/Tahun VII/September/1996. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Tempat Tinggal utau Hunian Oleh Orang Asing Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 1996.
Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat) Rusdi Galigo, Andi Muhammad
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2041.879 KB)

Abstract

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, Esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Hukum Lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara membuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan dan upaya hukum sebagai sanksi bagi pihak yang melakukan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan berupa Sanksi Administratif, Sanksi Perdata serta Sanksi Pidana. Permasalahan yang dibahas Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan Bagaimana Upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tentang lingkungan hidup? Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menelaah berdasarkan kaedah-kaedah dan norma hukum. Hasil penelitian ini terkait kasus dalam kasus pencemaran pada sungai Cikijing, Ramcaekek, Kabupaten Bandung Jawa Barat, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kabupaten Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memediasikan, agar pihak perusahaan pelaku pencemaran menghentikan tindakan pengrusakan maupun pencemaran melalui limbah cairnya agar tidak dibuang ke sungai Cikijing tersebut. Kata Kunci: Upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan Abstract: In order to provide legal protection and maintain the legitimacy of the role of the community in maintaining good environment and healthy, The essence of the rule of law, also is a benchmark rather than the effectiveness of law enforcement. Enviromental law is a juridical instrument for environmental management, based on Law No.32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, that the countries open the opportunity for law enforcement to take action and legal action as sanctions for those who do pollution and environmental degradation in the form of Administrative Sanctions, Civil and Criminal Sanction Sanction. The problems discussed What legal protection to the public on environmental pollution by Act No.32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment? and How The Government's effort in empowering the public about the environment? The research methodology used in this study is normative, that conduct research in manner based kaedah-examine the rules and legal norms. The results of this study related to the case in the case of pollution in the river Cikijing, Ramcaekek, Bandung regency, West Java, it is used as the legal basis for pursuing legal administrative and civil law. For that matter, based on based on Law No.32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, the government through the District Government of Bandung and West Java Provincial Government mediate, in order for the company to stop the pollution perpetrators act of damage or contamination by waste melting so as not discharged into the river Cikijing. Daftar Pustaka Asikin dan Amiruddin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 Bram, Deni. Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Internasional, Jakarta: Gramedia, 2011. Deputi V KLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta: 20 Mei 2014 Eddy sontang Manik, Karden. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Djambatan,2009. Erwin, Muhamad. Hukum Lingkungan Dalam sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung : Refika Aditama, 2011. F. Sompie, Ronny. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Jakarta : Cintya press, 2008. Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002. Mulyadi, Lilik. Hukum Lingkungan, Jakarta: Intermasa, 2012 Sunarso, Siswanto. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian sengketa,Jakarta: Rieneka Cipta, 2005. Taufik Makarao, Mohammad. Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, Jakarta: Indeks,2006. Wibowo, Anton. Manajemen Lingkungan Corparate social Responsibility, Jakarta: Gunung Agung, 2011. Wawancara, Camat Kecamatan Rancaekek di Kabupaten Bandung,28-29 Januari 2015 Undang-Undang Dasar 1945 KUHPerdata. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
Penggunaan Nama yang Sama pada Usaha Sejenis Menurut Perspektif Hukum Merek (Kasus Warung Kopi Harapan Di Kota Palu) Fadjar, Adfiyanti
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1913.905 KB)

Abstract

Mereka merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memegang peranan penting dalam sebuah usaha, karena merupakan petunjuk bagi konsumen untuk membedakannya dengan usaha lain yang sejenis yang menjadi pesaingnya. mereknya juga berfungsi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap sebuah produk. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum pengguna merek usaha Warung Kopi di Kota palu oleh pihak lain, yang merupakan milik pihak pengguna pertama yang belum terdaftar. Penelitian ini nienyimpulkan status sebagai pencipta merk pemakai pertama tidak otomatis memberikan status sebagai pemilik merek secara hukum, sebagaimana di praktekkan dinegara-negara dengan sistcm hukum Common Law. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi Abstract: Trademark is one of the Intellectual Property subjects that plays an important role in business since it can help consumers to distinguish the quality of o product from other similar competitors' products. Furthermore, trademark also serves to maintain customer loyalty to a certain product. Thisresearch examined the consequence of the use unregistered trademark of Coffee Shop in Paluby another party without the owner concern as the first user. The research shows that the status as the creator and the first user of the trademark do not automatically give an exclusive right and status as a trademark owner as it is practiced in Common Lawcountries. Daftar Pustaka Buku : Buku Panduan HKI Ditjen HKI Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Jakarta, Graha Ilmu 2009 Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1997 Utomo,Tomi Suryo Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Komtemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009 Elgar, Edward, Tradmari Law and Theory, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited, 2008 Evelina, Lily Sitorus, Sekali Lagi Tentang First To File Dalam Merek, Media HKI vol X/ No, 1/ Januari 2013 Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1993 Gautama, Sudargo Hak Merek Dagang Menurut perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994 Undang-Undang Intan, Wan Salindri, Perlindungan Seni Logo Dalam Hak Cipta dan Hak Atas Merek, Media HKI Vol. XI/No.4/Juli/2014 Jened,Rahmi Hukum Merek Trademark law dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi.Jakarta, Prenadamedia group, 2001 Maulana, Insan Budi, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997 Muhammad,Abdul Kadir Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004 Reynolds, Rocque and Stoianoff, Natalia, Intellectual Property Text and Essential Cases. The Federation Press 2005 Usman, Rachmadi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektua, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, Bandung, PT. Alumni, 2003 Perundang-Undangan: Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 2001 Wawancara: Alex Pemilik warung Kopi Harapan Alex (Anak AngkatTan A Kui) Aweng Jl. Raja Moili (Keponakan Tan A Kui) Karya Ilmiah : Putri Ayu Priamsari. RR. Pencrapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat peninjauan Kembali Roisah, Kholis Implementasi Perjanjian TRiPs Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terkenal (Asing) Di Indonesia, Semarang, Tesis Hukum (UNDIP),2001 Irwansyah Ockap Halomoan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Skripsi, Meden: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Websites : Bhayu,Merek,Nama Usaha & Nama Tempat Usaha (4), https://lifeschool.wordpress.com/2011/ 06/13/merek-nama-usaha-nama-tempat-usaha-4/ Neni Muhidin, Cerita Kopi dari Dua Dinastihttp://www.minumkopi.com/persona/12/04/2013/cerita- kopi-dari-dua-dinasti/#.VV8Y20ZBunM http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article 0068.html http://www.inta.org/trademarkbasics/documents/intacollectivecertificationmarkspresentation.pptx Trade Related Aspect of Intellectual property Rights. http://www.wto.org/english/docs_e/ http://www.hki.co.id/merek.html
Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematika Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Anotasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 An PT. Taman Ogan Permai Arvita, Rani
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1824.934 KB)

Abstract

Adanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan merupakan hal baru lagi, mengingat stelsel yang dianut dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah stelsel negatif bertendensi positif. Apabila terhadap sertipikat yang digugat tadi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) harus dicabut dan dibatalkan oleh Badan pertahan Nasional, namun secara defacto putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Badan pertanahan Nasional dengan beberapa alasan tertentu, maka disinilah letak peranan Badan pertanahann nasional untuk dapat mewujudkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut sebagai putusan Non-Executable. Dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan, yaitu: Mengapa Badan pertanahan Nasional menginginkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158/PK/TUN/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. Top Sebagai putusan Non-Executble? Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.158/PK/TUN/2011 Sebagai putusan Non-Executable? Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Pihak Pemenang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 158/PK/TUN/2011 serta Keadilan dan Perlidungan Hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 beserta pemilik Sertipikat tururnanannya? Untuk menjawab permasalahan ini Permasalahan ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, pendekatan Konseptual, pendekatan Sosiologi Hukum dan politik Hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, ada dua alasan pokok mengapa Badan Pertanahan Nasional menginginkan agar Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2011 sebagai Putusan Non-Executable yaitu alasan Pertimbangan secara Yuridis Normatif dan yuridis Tekhnis. Pertimbangann alasan Yuridis Normatif yaitu bahwa putusan pembatalan terhadap Sertikat Hak Guna Bangunan No. 132 atas nama PT. TOP terseLut lewat waktu/daluarsa/verjaring, Ultra Petita dan diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan serta terdapat putusan lain dalam putusan PTUN tersebut yaitu adanya putusan Pidana. Sedangkan pertimbangan alasan yuridis tekhnis antara lain karena putusan tersebut menyangkut hak keperdataan dan keadilan hukum bagi ratusan penduduk atau masyarakat pemilik sertipikat turunan atau pecahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagi sertipikat induknya, selain itu juga menyangkut permasalahan Aset Pemerintah Daerah dan Uang Negara. Kedua, Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2001 menjadi suatu putusan yang Non-Executble adalah dengan cara menginisiasi perdamaian antar para pihak yaitu pihak pemenang putusan dan pihak pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 sebagai pihak yang telah kalah. Inti perdamaian tersebut adalah bagaimana peranan BPN dalam menciptakan kondisi bahwa terhadap pihak yang memenangkan putusan, hak-haknya tetap dapat diberikan, sementara bagi Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu untuk dibatalkan. Kemudian setelah terjadi perdamaian antar para pihak tadi, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan dalam akta otentik dalam hal ini akta notaris, yang kemudian akta notaris tersebut selanjutnya di daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang untuk mendapatkan penetapan putusan Non-Executable. Ketiga, Kepastian Hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemenang putusan adalah bahwa mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang mereka tuntut dalam gugatan, sementara kepada pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu dilakukan pembatalan sebagaimana perintah putusan, sehingga perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi ratusan warga masyarakat pemilik sertipikat turunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tetap dapat diberikan. Dalam penelitian ini direkomendasikan agar dapat ditinjau ulang serta merevisi terhadap peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung hanya memaksakan kepada pejabat pemerintah untuk harus melaksanaka perintah putusan yang sudah ikracht, sementara selama ini belum pernah diatur mengenai kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan sebagai putusan Non-Executable serta alternatif penyelesaiannya, sehingga akan ada payung hukum bagi pejabat administrasi negara yang tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht karena kendala baik faktor yuridis normatif maupun faktor yuridis tekhnis. Khusus untuk internal BPN, direkomendasikan agar dalam peraturan Menteri Pengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 yang saat ini sedang dibuat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dimasukkan peraturan khusus mengenai putusan non-executable beserta penyelesainnya, sehingga dalam implementasinya nanti, peraturan ini dapat dijadikan patokan oleh seluruh pejabat BPN RI dalam menghadapi problematik putusan non-executable. Kata Kunci: Putusan, Non-Excecutble, Pembatalan. Abstract: The existence of a lawsuit in court against the certificate is not a new thing anymore, given stelsel adopted in the system of land registration in Indonesia is negative stelsel positive tendency. If on the certificate that was sued earlier, based on court decisions that have permanent legal force (inkracht van gewisjde) should be revoked and canceled by the National Land Agency, but de facto the decision can not be implemented by the National Land Agency with some particular reason, then this is where the role of National Pertanahann Agency to be able to realize the judgement which can not be implemented as Non-Executable decision. In this study will answer perrmasalahan, namely : Why is the National Land Agency wants the Indonesia Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 on Cancellation of Certificate Broking No.132 on behalf of PT.TOP As the verdict of Non-Executable?, How the National Land Agency Role In Delivering the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 As a verdict of Non-Executable?, How Legal Certainty The winner of the Indonesian Supreme Court Decision 158/PK/TUN/2011 and the Justice and Legal Protection against the owner of Certificate Broking No.132 Certificate of derivates and their owners? To address this problem used approach Legislation, Case Approach, Conceptual Approach, Approach Sociology of Law and Political Law. Based on the survey result revealed that: First, there are two main reasons why the National Land Agency wants the Supreme Court Decision No.158/PK/TUN/2011 as Non-Executable ruling that reasons are normative juridical considerations and Judirical Technical. Pertimbangann normative Juridical reason is that the decision of cancellation of the Certificate Broking No.132 on behalf of PT. TOP is overdue/expired/verjaring, Ultra Petita and filed by the plaintiffs who do not have other interests and there is a decision in the administrative court ruling that the criminal verdict. While consideration juridical reason partly because the decision concerning civil rights and legal justice for the hundreds of people or communities certificate owner derivative or fragment of a Certificate of Right to Building No.132 certificate as a parent, but it also relates to issues of Local Government Assets and Money State. Second, the role of the National Land Agency in realizing the Supreme Court Decision No.158/PK/TUN/2001 to a decision of Non-Executable is a way to initiate a peace between the parties that the winning parties and the ruling party Certificate holder Broking No.132 as a party that has been lost. The essence of peace is how the BPN role in creating the conditions that the parties who won the verdict, his rights can still begiven, while for the owner of Certificate Broking No.132 does not need to be cancelled. Then after a peace between the parties earlier, the peace agreement must be drawn up in an authentic deed in this case the notarial dedd, then a notary deed are then registered to Class I Palembang District Court to get the verdict determination of Non-Executable. Third, the Rule of Law which can be given to the winner of the verdict is that they can still get their rights as they demanded in the lawsuit, while the owner of Certificate Broking No.132 does not need to be done for cancellation as a command decision, so that the legal protection and legal justice for the hundreds of citizens derivative of the certificate holder Certificate Broking No.132 can still be given. In this study is recommended in order to be reviewed and revised the regulatory legislation has tended to impose to government officials to have to melaksanaka command decision that has inkracht, while there has not yet been set on the criteria that can be used as a benchmark as the rulling No-Executable as well as an alternative solution, so there will be a legal umbrella for state administration officials were not able to carry out a court decision that has inkracht due to constraints of both factors normative juridical and technical factors. Especially for the internal BPN, it is recommended that in the Minister Substitute Regulation of the National Land Agency No.3 of 2011 which is currently being created in the Ministry of Agricultural and Spatial/BPN RI put special rules regarding the decision of non-executable and its completion, resulting in the implementation later, this rule can be used as a benchmark by all officials BPN RI in the face of problematic decision of executable. Daftar Pustaka Buku: Adriaan W. Bedner ,2010, Peradilan Tata (Usaha Negara Di Indonesia (seri sosio-legal Indonesia) (terjemahan Indra Krishnamurti), Jakarta, HuMa-Jakarta; Adrian Sutedi, 2010,Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik), Jakarta, Sinar Grafika; Ahmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Prenada Media Group; _, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum", Kencana Prenada Media Group; Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas-Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi,Penerbit Alumni, Bandung; Andri Harijanto Hartiman, 2002, Alternative Dispute Resolution (ADR), Dalkam Perspektif Antropologi Hukum, Lemlit Unib Press, Bengkulu; Abdul Ghofur Anshori, (2006). Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Arie S Hutagalung, (2005), Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta: Pena Media. Achmat Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung. A.V. Dicey, Introduction to the study of the Law and the Constitution, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952, Azhari,(1995) Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Tentang Unsur-unsurnya), Jakarta: UI-Press Arief Hidayat, 2010, Bernegara Itu Tidak Mudah, Dalam Perspektif Politik dan Hukum, Pidato Pengukuhan, Guru Besar Ilmu Hukum UNDIF, 4 Pebruari 2010. Achmad Sodiki, 2000, Reformasi Hukum Agraria,Malang: Univbraw Press; Amiruddin dan Asikin zainal,2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; Baschan Mustofa, 2001, sistim Hukum Administasi Negara Indonesia, Bandung, PT. citra Aditya Bakti; Bagir Marian, sistim Peradilan yang berwibawa, Aditama Bandung; _, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian) Yogyakarta, FH UII press; Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada; Barda Nawawi Arief, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana Dalain penanggulangan Kejahatan, Jakarta, cetakan Ke II, Prenada Media Group; _, 2011, Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Budi Winarno,2007, Filsafat Kebjiakan, Jakarta: Media pena. _, (2008) Kebijakan Publik, Teori & Proses, Yogyakarta: Med Press, yogyakarta, 2008. E. Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinus, Yogyakarta, penerbit Kanisius, 2002; Hasan Suryono, Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), Surakarta, Cetakan 1, (LPP) UNS dan UNS press, 2005; Hartoko Sirajudin, 2009, Reformasi Politik Agraria, Jakarta: Pamator press; Harry Mulya Zein, 2009 Kultur Birokrasi, Menebar Kepentingan Warga, Melibas, Jakarta: pena Media; Hasan Zaini Z., 1994, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni; Henry Campbell Black, 1991. Black's Law Dictionary : Definition Of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St Paul, Minn; West publishing Co; Imam Soebechi, 2013, Judicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta, Sinar Grafika; Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung, Cetakan Pertama, PT Alumni Bandung; Indroharto' 1991.Usaha ttremah{tmi (Indang-undang tentang Peradilan Tata (Jsaha Negara, pustaka Harapan, Jakarta. Lintong Oloan Siahaan. Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Di Indonesia (Studi tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001.), Jakarta, Cetakan Pertama, Perum percetakan Negara RI, 2005; Maria S.W. Sumardjono, (2008) Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Buku Kompas Munir Fuady, (2009) T'eori Negcr$ I[uhuffi a4odern, Eandung: Refika Aditama. Phillipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum bagi Rakyat lndonesia, Rusmadi Murad, (2007) Meryingkap Tabir Masalah Pertanahan, Bandung: Mandar Maju. Sudikno Mertokusumo, (1999), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Utreecht, E. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Kelima, Ichtiar, Jakarta. Umar Dani. 2015, Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika Dalam Konteks PTUN, Genta press, Yogyakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 77) sebagaimana diubah,dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 35) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009,Nomor 160). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diganti dengan Perpres No.63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Juli 2000,Nomor: 500-2147 yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diganti dengan Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahanan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Keputusan Presiden (Keppres) No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tenteng Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan; Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara; KEPPRES No. 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang; SEMA RI No. 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA); SEMA RI No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA); SEMA RI No. 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986 Beserta Lampirannya; SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat; Fatwa Mahkamah Agung RI 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 06 September 2011; Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, dihimpun Boedi Harsono, Djambatan, Jakarta, 1984. Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan, dihimpun Achmad Fauzan, Yurama Widya, Bandung, 2007. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1988-1998, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan dan Petunjuk PPAT di Indonesia, CV. Citra Mandiri, Jakarta, 2006. Himpunan Peraturan Bidang Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional Proyek pengembangan Hukum Pertanahan, Jakarta, 2004. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarun Tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2007. Republik Indonesia, Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No.51 Tahun 2009), Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Keputusan Presiden (Keppres) No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang pertanahan Makalah-makalah, disertasi dan tesis: Bambang Heryanto, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ibarat Macan Ompong;tanpa tahun; Gema Peratun Tahun XVI No.21, Desember 2009; Hukum Online Com, wawancaraPaulus E. Lotulung, Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara, Minggu 12 Pebruari2006; I made Pasek Diantha, Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, Disertasi I Universitas Airlangga, Surabaya, 2000; Irfan Fachruddin, Kimsektiensi Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung. 2003; Jimly Asshiddiqie, Islam dan Tradisi Negara Konstitusi, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010; Kompas, 20 November 1986 halaman 1 "Presiden setujui judul Peradilan Tata Usaha Negara"; Lintong Oloan Siahaan. "Peranan PTUN menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa" Makalah yang disampaikan pada seminar sehari tentang supremasi hukum, jakarta 24 Maret 1999; Nugroho Andriyanto, Klasifikasi Administrasi Laporan dan Penyusunan, Makalah disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Tekhnis Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (Bimtek) yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal l6-22 Maret 2014 oleh Ombudsman Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID; Paulus Effendi Lotulung, Penerapan sanksi Administrasi dan pembayaran uang paksa terhadap pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN, disampaikan dalam Lokakarya Nasional, sosialisasi implementasi perubahan Undang-Undang tentang peradilan TUN Jakarta 20 April 2004; Supandi, Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Ringkasan Penelitian (Disertasi) pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005; Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peraturan Terkadap Pejabat TUN Daerah, Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004; Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII. No.261 Agustus 2007; Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXI. No.246 Mei 2006; Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 350 Januari 2015; Artadi, Ibnu, Oktober 2013. Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, FH UNTAG, Vol. 1 No. 1 Semarang Lex Librum, Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Edisi Volume 1 Desember 2014 Palembang Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 339 Februari 2015 Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIX No. 340 Maret 2015 Internet : Abdulah Ujang, Peradilan Tata Usaha Negara Menuju Sistem Penyelesaian Dua Tingkat yang Lebih Efisien dan Efektif, 14 Januari 2006, www.PTUN-Jakarta.go.id, diakses Januari 2015 Abdulah Ujang, Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di pengadilan Tata Usaha Negara, Makalah Disampaikan Dalam Buku Perpisahan Hakim Agung Mahkamah Agung RI Ibu Titi Nurmala Siagian, SH., MH yang telah diperbaharui, Jakarta, 2001 Albar, Efektifitas Ekeskusi Pada Pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 yang Telah Diubah Dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang PTUN,21 Agustus 2008, http://Wiki-pedia.com, diakses Januari 2015 Heriyanto, Bambang, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sumbangan Pemikiran Untuk Penyusunan Naskah Akademik (Academic Drafting) Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) dan Sanksi Administratif Pada Peradilan Tata Usaha Negara, 29 Juli 2008, hukum Online.com. diakses Januari 2015 Wahy, Teori Negara Hukum,26 September 2010, http://id.shvoong.com/law-and-politics/2055798- teori-negara-/xzz1RhpBFbS0 diakses Januari 2015 https://krupukulit.wordpress.com/2013/04/26/pasal-197- kuhap-putusan-Susno -duadji-dan putusan- batal-demi-hukum/ http://beritamanado.com/flora-argumentasi-pasal- 117-uu-no-586-oleh-kuasa-hukum-unsrat-perlu-di -uji-kembali/, http://manado.tribunnews.com/2012/04/30/ptun-jatuhkan-sanksi-disiplin-pada-rektor-unsrat http://swaramanadonews.com/?p=3124
Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Miqat, Nurul
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1508.829 KB)

Abstract

UU No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa". Bagi perkarwinan yang boleh melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat I UU No.l Tahun 1974. Batas usia untuk melangsungkan perkarwinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan Belas )dan wanita sudah berusia 16 (enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijeiaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan sebelum batas umur tersebut maka disebut "Perkawinan dibawah umur" atau biasa pula dikenal dengan istilah pernikahan dini. kata Kunci: Anak di bawah Umur, Perkawinan. Abstract: Law number 1 of 1974 Regading Marriage states that "marriage is a spiritual and the physical bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim to establish a happy and everlasting family (household) upon the divinity of God. According to the article 7 paragraph 1 of law No.1 of 1974, marriage is allowed for thosewhose have met the age limit, which for man is 19(nineteen) years old and for woman is 16(sixteen) years old. Subsequently, the provision explicitly explained that any marriages performed before the age limit so called "under age marriage" or also commonly known as early marriage. Daftar Pustaka Buku: Ida Bagoes Mantra. 2008, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Komaria,. 2010, Hukum Perdata, Univ Muhammadiyah Malang, Malang Moch Isnaeni, Hukum perkawinan Indonesia, 2016, Surabaya Muhammad Abdulkadir, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya, Bandung Nasution, 1988, Metode Naturalosti Kualitatif. Tarsito, bandung R.Subekti, 1985, Pokok-Pokok Hukam Perdata, Intermasa, Jakarta. Riduan Syahrani, 1992, Seluk beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung Simanjuntak, 2008. Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Djambatan Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan, pendekaton kuantitatif kualitatif, dan R&D. Alfabeta, bandung Taufiqurrahman Syahuri. 2015. Legalisasi Hukum perkawinan Di Indonesia. Jakarta. Prenadamedia Group Zainuddin Ali.2006. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Sinar grafika, Jakarta Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Perkawinan No 1. Th 1974

Page 1 of 1 | Total Record : 7