cover
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017" : 7 Documents clear
Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum) Selly, Grees
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menegaskan tentang status Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peran dan fungsi yang sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kekuasaan Kehakiman sebagai aparat penegak hukum, namun ada kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada advokat, yaitu kemandirian advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya. Kemandirian advokat bertujuan untuk medukung penyelenggaraan sistem peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik dalam hal penegakan hukum, dan dengan kemandirian itu pula maka Profesi Advokat dikatakan sebagai profesi yang sangat mulia (officium nobile). Sebagai Profesi yang mulia tentu saja advokat terikat dengan nilai-nilai etik yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang mana nilai-nilai tersebut dipositifkan menjadi Kode Etik Profesi. Nilai-nilai etik tersebut muncul sebagai sintesa atas kecerdasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Untuk menjadi advokat profesional dan handal dibutuhkan kecerdasan dalam menelaan dan menangani perkara yang dihadapi oleh kliennya. Advokat dituntut untuk ahli dan cerdas dalam segala hal, bukan cuma cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara spiritual dan matang dalam kecerdasan emosional. Oleh sebab itu perlu dibentuk model pendidikan profesi advokat yang memadu padankan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan emosional, agar tujuan akhir dari pendidikan profesi advokat untuk membentuk advokat-advokat yang handal dalam memahami permasalahan hukum dan beretika mulia sebagai penegak hukum dapat terlaksana secara maksimal dan komprehensif. Kata Kunci: Advokat ; profesi hukum, pendidikan advokat Abstract: Act number 18 of 2003 On Advocates affirms the status of Advocates as one of the law enforcers who have roles and functions that are parallel to the Police, Attorney and judicial Power as law enforcement offcicers, but there is a certainty given by the law to advocates, namely the independence of advocates in Perform his duties and profession. The independence of an advocate aims to support the administration of a judicial system free from the intervention of power adn politics in the case of law enforcement, and with that independence also the Advocate Profession is said to be a very noble profession (officium nobile). As a noble Profession, of course, advocates are bound by ethical values that become the signs in the execution of theri duties and authorities, which are the values osited to be the Professional Code of Conduct. These ethical values merge as as synthesis of the basic intelligence that every human being possesses. To be a professional and reliable advocate it takes intelligence to defend and handle cases faced by clients. Advocates are required to be experts and intelligent in every way, not just intellectually intelligen but also spiritually intelligent and mature in emotional intelligence. Therefore, it is necessary to form an educational model of advocate profession that matches between intellectual intelligence with spiritual and emotional intelligence, so that the ultimate goal of professional education advocate to form advocates who are reliable in understanding legal issues and ethical ethics as law enforcement can be impelmented maximally and comprehensive. Daftar Pustaka Ari Yusuf Amir, Strategi Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta, 2OO8. Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Jujun S. Sriasumantri, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013. A. Susanto, Filsafat Ilmu : Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Bumi Aksara, Jakarta, 2014. Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James, Rosdakarya, Bandung, 1992. Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik don Etika Konstitusi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Franz Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 1987.
Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Penyidik Polri dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Budianto, Azis
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance. Kewenangan fungsional merupakan legitimasi formal kehendak negara guna mewujudkan tujuan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, karena kurang optimalnya penegakan hukum oleh penegak hukum sebelumnya. Legitimasi kewenangan fungsional KPK yang paling pokok diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Pasal 6 hingga Pasal 9 yaitu Pasal 6 terkait tugas KPK, Pasal 7 terkait pelaksanaan tugas koordinasi berupa antara lain kewenangan KPK mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Pasal 8 terkait Supervisi, Pasal 9 terkait Pengambilalihan. Kewenangan fungsional Penyidik KPK dimaksudkan untuk mampu melakukan tindakan dan upaya hukum yang adil, tidak diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana, independen, transparan serta memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan tindakan serta diproses sesuai hukum, demi keadilan dan bermanfaat bagi negara. Hubungan Fungsional Penyidik KPK dan Polri Dalam Menjalankan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, merupakan perilaku yang dipertanggung jawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang di dalamnya berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun peraturan penrundang-undang lainnya, diimplimentasikan dengan tindakan hukum yang saling menginformasikan, saling mengkoordinasikan, saling memberikan dukungan sarana SDM serta terselenggaranya kualitas kinerja yang berdaya guna bersifat koordinatif, supervisi, pengambilalihan perkara kasus tindak pidana, penukaran informatif SPDP dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta terbantunya pemenuhan SDM Polri dalam setiap tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci: Hubungan Fungsional Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Dengan Penyidik Polri. Abstract: The establishment of the Commission based on to Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. It is an appreciation of the country in order to realize the rule of law, combating corruption, as well as good governance and good governance. Functional authority is the formal legitimacy of the will of the state to realize the goal of law based on justice, legal certainty and effectiness in the resolution of coruption cases, because of less optimal enforcement by law enforcement before. The legitimacy of the authority of a functional Commission of the most basic is governed by Act No. 30 of 2002 concerning the Commission for Corruption Eradication, Article 6 and Article 9, Article 6 related to task the Commission, Article 7 on the implementation of the tasks of coordination in the form of, among others, authority of the Commission to coordinate the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption, related Supervision Article 8, Article 9 of the Takeover related. The authority functional Investigators Commission is intended to be able to do the action and remedies are fair, non-discriminatory in eradicating crime, independent, transparent and give a legal guarantee that the perpetrators of corruption must be taken and processed according to the law, for the sake of justice and useful for the country. Relationships Functional Commission Investigators (KPK) And Police In Running Authority Investigation of Corruption, is a behavior that accounted for the benefit of a legal purpose, in which cored, benefit of law, rule of law and justice that is regulated by Law No. 30 of 2002 on Eradication Commission Corruption, as well as laws and other laws, implemented with legal action inform each other, mutually coordinate, support each other means of human resources and implementation of quality of performance of efficient coordinative, supervision, expropriation cases criminal cases, exchange information, SPDP in the completion of a criminal offense corruption as well as the fuffillment of human resources terbantunya police in any legal proceedings of inquiry and investigation. Daftar Pustaka Arif Fakrulloh, Zudan, Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), Jakarta: Rajawali Press, 2011. Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004. Ali, Zirnuddin. Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika,2006. _, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Budiharjo, Aswanto. Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi, Grafindo Press, Jakarta,2001 Hamzah, Andi. Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta,1985. Harun, Lukman. Aspek Hukum dan Aspek Politik dalam Memerangi Korupsi, Cintya Press, Jakarta, 2001. Lopa, Baharuddin. Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997. Lawrence M Friedman, Introduction to American Law, Jakarta: Tatanusa ,2001. Meuwissen, Pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Refika Aditama, 2008. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,1999. Nawawi Arief, Barda. Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum, Undip Semarang, 2000. Prabowo, Ismail. Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998. Rasyidi, Lili. Dasar-dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1988. Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Ronny, F,Sompie, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Cintya Press, Jakarta,2006. Seno Adji, Indriyanto. Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji,SH & Rekan, Jakarta,2002. Sudiro, Maryono. Gurita Korupsi, Cempaka Media Baru, Jakarta,2004. Santiago, Faisal. Hukum Acara Peradilan Niaga, Cintya Press, Jakarta,2005. Sarworini, Kajian Sosiologis Dalam Memerangi Tindak Pidana Terstruktur, Dharmawangsa Press, Surabaya, 1998. Sadipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial - Suatu Tinjauan Teoretis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, 1983. Soetandyo Wigjosoebroto, Pengolahan dan Analisis Data. Dalam Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1990. William M. Evan, Social Structure and Law, 1990. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekretaris Negara, Jakarta,2002. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Taufiequrachman Ruki, tanggal 9 Desember 2004 Dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia di Jakarta.
Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia Busroh, Firman Freaddy
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdebatan paling seru menjelang di selenggarakannya hajatan nasional, pemilu 2014, adalah bagaimana melanjutkan reformasi di bidang politik, khususnya sistem pemilu dan pemerintahan, yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan efektifitas dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Reformulasi penerapan electoral threshold dalam proses penyederhanaan partai politik di Indonesia pertama dilakukan dalam Undang-Undang Pemilu 2004. Penyederhanaan parpol dilakukan lewat Electoral Threshold (ET) sebesar 2%. Kedua Undang-Undang Pemilu 2009 dengan ET 3%. Partai-partai yang mampu memenuhi angka tersebut ngotot untuk memegang teguh ketentuan tersebut, sementara bagi partai-partai yang tidak lolos ketentuanET 3% berusaha sekuat mungkin agar tetap mengikuti pemilu 2009. PBB merupakan salah satu partaiyang mencoba untuk menghapus ketentuan tersebut agar dapat langsung ikut pemilu 2004. Dan perjuangan PBB dengan partai-partai kecil lainnya pun berhasil, ET 3% pun terhapus. Karena ET dihapus maka sebagai gantinya untuk melakukan penyederhanaan parpol diganti menjadi Parliamentary Threshold (PT) 2,5%. Kini perdebatan mengenai penyederhanaan partai muncul kembali dalam menyusun undang-undang pemilu 2014, dan perdebatan ini muncul tak jauh dari apa yang terjadi saat menyusun undang-undang pemilu 2009. Karena itu wacana yang dominan hanyalah seputar jumlah angka dalam menaikkan PT, ada yang menghendaki tetap, naik menjadi 3-4 % hingga ke tingkat ekstremis 5%. Kata kunci :Electoral Threshold; Reformulasi Partai Politik; Pemilu; Parliamentary Threshold. Abstract: The most intriguing debates in selenggarakannya celebration ahead of national elections in 2014, is how to continue the reform in the field of politics, especally electoral sytem and government, which is intended to strengthen the stability and increase the effectiveness in implementing government policies. Reformulation of the application of the electoral threshold in the process of simplification of the political party in Indonesia was first performed in 2004. The Electoral Law Simplification done thorugh political parties Electoral Threshold (ET) by 2%. Second Act 2009 elections by ET 3%. The parties were able to meet these numbers determined to upload these provisions, while for parties that do not qualify for the provisions ET 3% do everything possible in order to stay abreast of the elections of 2009. The United Nations is one of the party who are trying so delete that provision in order to direct part in the elections 2004 and the UN struggles with other smaller parties also managed, ET 3% then cleared. Because ET is removed it instead to simplify the parties changed to Parliamentary Threshold (PT) of 2.5%. Now the debate about simplification of the party appear back in drafting eletoral law of 2014, and this debate appeared not far from what happens when drafting the electoral law of 2009. Due to the dominant dicourse is just about the number of digits in raising PT, no desire remains, rose to 3-4% to the 5% level extremist Daftar Pustaka Assiddiqie, Jimly, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer (Group Gramedia), Jakarta,2009. Safa'at, Muhammad Ali, Pembubaran Partai Politik., Rajawali Pers, Jakarta,2011 Bangun, Zakaria, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, Penerbit Bina Media Perintis, Medan, 2007. Huda, Ni'matul, Lembaga Negara Masa Transisi Meruju Demokrasi. Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2007. Mainwaring, Scott, Presidentialism, Multipartai and Democracy: The Difficult Combination, dalam Comparative Polical Studies, Vol. 26, 1993. Rahimi. Haris, Polilik dan Pemerintahan Indonesia, MIPI Pusat,2009. Muchlis, Edison, Sistem dan Regulasi Pemilihan Presiden langsung 2004, Pemilihan Presiden langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia,LIPI,2005. Manan. Bagir, Lembaga Kepresidenan Pengaturan dan Pelaksanaanya, UII Pers bekerjasama dengan Gama Media, Jogyakarta,1999. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha dalam Mewujudkan Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat Berbasis Demokrasi Ekonomi Indonesia *, Azizah
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum persaingan usaha yang sehat berbasis demokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tetap menjadi keuta-maan dalam mensejahterakan konsumen dan pelaku usaha. Dalam upaya mewujudkan hukum persaingan usaha yang sehat tersebut, diperlukan harmonisasi agar tercapai efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, Efisiensi Ekonomi, Perlindungan Konsumen. Absrtact: The law of fair business competition based on economic democracy as required by Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year I945, remains a priority in the welfare of consumers and business actors. In order to realize the law of fair business competition, it is necessary to harmonize in order to achieve economic efficiency and consumer protection. Daftar Pustaka Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo. Ahmad M. Ramli, Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, (http://Jurnal pdii.go.id/admin/jurnal/208120, diakses tanggal 4 April 2017). Ahmad Erani Yustika, 2002, Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999, Larangan praktek Monopoli, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Boediono, 2010, Ekonomi Mikro, BPFE, Yogyakarta. Destivano Wibowo dan Harjan Sinega. 2005, Hukum Acara Persaingan Usaha, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (http://www.djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/49-kegiatan-direktoratharmonisasi. html, diakses tanggal 4 April 2017 ). Ernest Gellhorn dan William E. Kovacic,1994, Antitrust Law and Economics in a Nutshell, West Publishing Co. USA. Hermansyah,2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.15 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. Joni Emirzon,2007, Hukum Usaha Jasa Penilai dari Perspektif Good Corporate Governance, disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang. Johnny Ibrahim, 2009, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum, CV. Putra Media Nusantara, dan ITS Press, Surabaya. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta. Knud Hansen, Peter W. Heermann, Wolfgang Kartte, Hans. W. Micklitz, Wolfgang Pfletschinger, Frean S. Jurgen Sacker dan Herbert Sauter, 2002, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, GTZ dan PT. Katalis Mitra Plaosan, Jakarta. Kusnu Goesniadhre,2006, Harmonisasi Hukum dalam Persfektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah), JP.BOOKS, Surabaya. Marwah M. Diah dan Joni Emirzon, 2003, Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang), Universitas Sriwijaya, Palembang. Lucianus Budi Kagramanto, Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan (Usaha (http://gaga- sanhukum.wordpress.com/2009/06/18/harmonisasi-kebijakan-dan-hukum-persaingan-usaha- bagian-ii/, diakses tanggal 7 April 2011). M. Dahlan Al Berry, 1995, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arkola, Yogyakarta. Muchtar Affandi, 1971, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung. Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekamto, 1983, Menelusuri Sosiologi Hukum Negara, CY Rajawali,.Jakarta. Revrisond Baswir, 2010, Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme, Delokomotif, Jakarta. Selo Soemardjan (editor),2000, Menuju Tata Indonesia Baru, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Soerjono Soekanto & Otje Salman (penyunting), 1987, Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial, Raja Wali Press, Jakarta, 1987. Sritua Arief, 1996, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi, Zaman, Jakarta. Sumantoro, 2008, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Suyud Margono, 2009, Hukum Larangan praktekmonopoli, Sinar Grafika, Jakarta. Syahrial Syarbani dkk, 2002, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta. Thomas Sowell, 1995, Good Order (Right Answers to Contemporaty Questions), Simon and Schuster, USA. Yuichi Shionoya, 2005, Economy and Morality: The Philosophy of The Welfare State, Edward Elgar Publishing Inc., USA., hlm. 148. Mas Media: Sumatera Ekspress, 17 Desember 2009. Republika, Pasar Modern Dilema Pemda,12 Mei, 2009. Sriwijaya Post, 119 cabang Indomaret Incar Palembang, 12 Januari 2010.
Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Khairo, Fatria
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompetensi Absolute dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Model ideal konsep pembatasan ruang lingkup kompetensi Absolut PTUN di masa yang akan datang adalah dengan langsung melakukan Pembatasan Kompetensi Absolut TUN secara langsung yaitu pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Kata Kunci : Kompetensi Absolut, Peradilan TUN, Pejabat TUN Abstract: Absolute Competence of the state administrative court is to examine, adjudicate and adjudicate disputes arising in the field of state administration between a person or a civil legal entity with a state administrative body or officer resulting from the issuance of a state administrative decision including a civil service dispute and a non- Which is requested by a person until the time limit specified in a legislation whereas it has been the obligation of the agency or the State Administrative Officer concerned. The ideal model of the concept of limiting the scope of absolute competence of the State Administrative Court in the future is by directly restricting the Absolute competence of TUN directly, ie, a limit which is not possible for the Administrative Court to examine and decide upon the dispute. Daftar Pustaka Philipus M. Hadjon, Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan. Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XII, Medan, 2004. Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN, Cetak Kedua, Jakarta,2005. Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Bandung, 1998 S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Libertty, Yogyakarta, 2003. Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Rajawali Pers, Jakarta,2001. Yudi Martono Wahyudi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia, artikel website PTUN Jakarta.
Pembinaan Karakter Bangsa Terhadap Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Putra, Yanuar Syam
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pembinaan karakter bangsa ini merupakan bagian penerapan dari beberapa unsur-unsur yang terkait pada Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia. Unsur-unsur dari ideologi itu adalah nilai,moral, dan norma. Dimana nilai merupakan bagian bentuk dari etika dan estetika, sedangkan moral merupakan suatu perilaku yang terbentuk dalam benak diri seseorang yang akan terus dikembangkannya berdasarkan bentuk pengaruh beberapa faktor kehidupan, kemudian juga nilai dan moral ini dapat dibatasi oleh norma yang terbagi menjadi beberapa yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Pelaksanaan metode penulisan karakter bangsa ini masih menggunakan metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penuiisan ini pun difokuskan pada satu rumusan yaitu pada peranan aspek niiai Pancasila di era reformasi saat ini. Kata Kunci: Karakter Bangsa, Ideologi Pancasila. Abstract: In this nation's character building is part of the implementatian of some elements related to the ideology of Pancasila as the nation of Indonesia. Element - the element of ideology that is the values, morals, and norms. Where the value form part of the ethics and aesthetics, while morality is a behavior that is formed in the mind of a person who will continue the development based on the form of the influence of some factors of life, then also values and morals can be limited by the norms wchich are divided into several, namely religious norms, norms of decency, obscenity, and legal norms. Implementation of the methode of writing the character of the nation is still using normative methods of using the literature includes several books related with this, the formulation of the issues raised in this paper was focused on one aspect of the formulation that is the role of Pancasila values in the current reform era. Daftar Pustaka Buku: A.W. Widjaja. 1985. Masyarakat dan Pemasyarakatan ldeologi Pancasila. Penerbit: CV Armico. Bandung. Erwin Muhamad dan Amrullah Arpan. Cetakan Pertama 2007. Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan). Penerbit: Universitas Sriwijaya. Palembang. Moerdino. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas ", dalam Majalah Mimbar No.75. Tahun XIII. Soedjati Djiwandono, J. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pemb- aharuan. Jakarta: CSIS. Suwarno, P.J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta. Internet: http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/niiai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/ Diakses Tanggal 26 April 2011. http://bendemataram.blogsome.com/2006/06/19/pancasila-nilai-dan-sejarahnya-bagi-manusia- modem/Diakses Tanggal 26 April 2011.
Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce Syahrin, M. Alvi
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad dua puluh satu ini telah menyebabkan terjadinya hubungan dunia tanpa batas. Salah satu produk dari meningkatnya intensitas teknologi informasi adalah perdagangan elektronik (e-commerce) yang kemudian juga diterapkan pada transaksi bisnis internasional. Hal ini tentunya telah mengubah paradigma sistem perdagangan di dunia yang sebelumnya serba konvensional menjadi non-konvensional. Konflik dan sengketa dalam transkasi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Namun, mengingat sengketa yang akan diselesaikan tersebut akan melibatkan beberapa negara, maka timbul beberapa permasalahan faktual. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan hukum apakah yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce. Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) sebagaimana yang diatur dalam kontrak elektronik internasional yang mereka buat. Pilihan hukum tersebut dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Penerapan metode hukum yang berlaku ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Konvensi Hague dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Roma yang mengatur hal serupa. Namun bila tidak diatur, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang mengacu pada hukum penjual, yang didasarkan atas the Most Characteristic Connection Theory (asas Hukum Perdata Internasional) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hague serta Pasal 4 ayat (l) dan (2) Konvensi Roma. Kata Kunci: E-Contract, E-Commerce, Hukum yang Berlaku, Transaksi Bisnis Internasional. Abstract: In the last 2lst century, the development of information technology has caused the borderless world connection. One of that product is electronic commerce (e-commerce) which also applied in international bussiness transaction (international trading transaction). Consequently, it has changed trading system in the world, where is adhered conventional before to non-conventional trading now. Conflict and bussiness dispute also occured in international trading transaction which used e-commerce. But, we must remember that the dispute of it will be involving some countries in the world. So that is why it can rise some factual problems in that implementation. Therefore, the problem which will researched in this paper are: what is the applicable law that applied in the resolution of international trading which used e-commerce and what is the qualified .forum that applied in the resolution of international trading which used e-conmmerce. Based on the result, the conclusions are: the applicable law in this dispute resolution is the law which choosed by the parties (the choice of law) in their electronic international contract. In practically, it is not only the clearly choice of law but also imlply choice of law. Application of the method applicable law is regulated in the provisions of Article 7 and Hague Convention Article 3 (1) of the RomeConvention. But if not regulated, the applicable law is the law of the seller, which is based on the Most Characteristic Connection Theory (Principle of International Law), as stipulated in Article 8 of Hague Convention and Article 4 paragraph (1) and (2) of the Rome Convention. Daftar Pustaka Adolf, Huala, 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. AK, Syahmin dan Amirul Husni, 2005. Hukum Perdata Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. Atamadipraja, Sutisna. (tanpa tahun). Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Bandung: Djatnika. Fuady, Munir. 2003. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gautama, Sudargo. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1983. Hukum Perdata Internasional: Hukum yang Hidup. Bandung: Alumni. _, 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung: Alumni. _, 1987. Buku III Bagian 2 (Buku ke-8). Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1988. Jilid II Bagian 5 (Buku ke-6). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998. Jilid II Bagian 4 (Buku ke-5). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998, Jilid III Bagian 2 (Buku ke-8), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Alumni. Hariningsih, SP. 2005. Teknologi Informasi. Jakarta: Graha Ilmu. Kantaatmadja, Mieke Komar et. al. 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar (Seri Dasar Hukum Ekonomi). Bandung: ELIPS II. Mansur, Didik M. Arief dan Elisatiris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet.2 Bandung: PT. Refika Aditama. Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Cet-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Projodikoro, Wirjono. 1979. Cet-5. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Bandung: Sumur Bandung. Purabacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1983. Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi. Jakarta: CV. Rajawali. Puta, Ida bagus Wyasa. 2008. Cet-2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung: Refika Aditama. Ramli, Ahmad M. 2006. Cet-2. Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Sanusi, M. Arsyad. 2001. E-Commerce: Hukum dan Solusinya. PT. Mizan Grafika Sarana. _, 2005. Hukum Teknologi Informasi. Cet-3. Tim Kemas Buku. Seto, Bayu. 2006. Buku ke-1 (Edisi Keempat). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internsional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet-16. Jakarta: Pradnya Paramita. Suherman, Ade Maman. 2001. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ustadianto, Riyeke. 2001. Cet-1. Framework E-Commerce. Yogyakarta: Penerbit Andi. Zein, Yahya Ahmad. 2009. Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional dan Internasional. Bandung: Mandar maju. Jurnal Ilmiah Barkatulah, Abdul Halim. 2010. "Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No.11 Tahun 2008. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Khairandy, Ridwan. 2010. "Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Sumber Lainnya Running Text pada acara Metro Hari Ini pada hari Jum'at. 29 Mei 2010. Pukul 17.25 WIB Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 58. TLN Nomor 4843.

Page 1 of 1 | Total Record : 7