cover
Contact Name
Benny K Heriawanto
Contact Email
bennyheriawanto@unisma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
bennyheriawanto@unisma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Yurispruden
ISSN : 26143852     EISSN : 26143992     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Yurispruden merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik rumpun hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
PENGATURAN HUKUM MENGENAI HARGA MINIMAL PEMBELIAN HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Suharyanti, Ni Putu Noni; Sukma, Putu Angga Pratama
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.646 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1661

Abstract

Abstrak Mobilitas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia semakin meningkat, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk berbisnis, melakukan investasi, dan mengemban tugas dari negaranya. Terkait kebutuhan hunian oleh orang asing, maka secara hierarki dan sistematis berdasarkan delegatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015.  Subtantif peraturan pelaksana ini tidak akan efektif bila dilihat dari substansi validitas suatu norma keharusan (sollen) yang berarti daya mengikatnya masih pantas dan menjadi telah untuk dilanggar oleh orang asing dan secara skeptis norma tersebut menimbulkan kerancuan dalam hal pelaksanan secara praktis sehingga hukum tidak dapat memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Kata Kunci : Pengaturan, Pembelian Hunian, Orang Asing.  Abatract The mobility of foreigners entering the territory of Indonesia is increasing, besides having tourist destinations, there are also those who are interested in doing business, making investments, and carrying out duties from their country Regarding residential needs by foreigners, it is hierarchi and systematic based on the delegation of The Act Number 5 Year 1960 Article 42 letter b establishes Government Regulation Number 103 of 2015. This substantive implementing regulation will not be effective when viewed from the substance of validity norms of necessity (sollen) which means that the binding power is still appropriate and has been violated by foreigners and skeptic the norm creates confusion in terms of practical implementation so that the law cannot function the law to organize change. Keywords: Regulation , Residential Purchases, Foreigners
KAJIAN TENTANG PERILAKU KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Martiasari, Andin
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.358 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.958

Abstract

Penyimpangan seksual adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak selayaknya untuk dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual  dengan tidak sewajarnya. Perilaku ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman di waktu kecil, dari lingkungan, maupun faktor genetik yang dikaitkan dengan konteks sosial dan standar moral setempat. Perilaku menyimpang dapat di analisis menggunakan teori-teori sosiologi yang menjelaskan penyebab terjadinya penyimpangan seksual, memperjelas pengertian hukum dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum dalam masyarakat sebagai sumbangsih para penegak hukum untuk mengevaluasi efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Pengaturan penyimpangan seksual dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan pada KUHP yaitu Perzinahan pasal 284 KUHP, Persetubuhan Pasal 285, persetubuhan dengan perempuan dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya Pasal 286, dan persetubuhan dengan perempuan belum cukup umur pada Pasal 287. Sanksi yang lebih berat yaitu disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang sebelumnya telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Kata kunci : Penyimpangan seksual, sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan.
PROBLEMATIKA PENGATURAN GARIS PANGKAL TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANTAI DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982) Paramita, Pinastika Prajna
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.161 KB)

Abstract

AbstrakTulisan ini menjelaskan tentang Perubahan iklim yang membawa berbagai dampak bagi kehidupan manusia, terutama dalam permasalahan batas-batas wilayah laut suatu negara pantai. Dampak fisik yang signifikan dari perubahan iklim adalah meningkatnya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub-kutub bumi. Hal ini mengakibatkan adanya pergeseran garis pesisir pantai suatu negara pantai. Pergeseran garis pesisir pantai menandakan pula adanya perubahan pada garis pangkal laut yang berfungsi sebagai titik diukurnya lebar laut teritorial suatu negara pantai. Apabila garis pangkal suatu negara bergeser akibat meningkatnya permukaan air laut, maka laut teritorial dan zona maritim suatu negara dapat pula berubah. Instrumen internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) belum mampu menjawab tantangan mengenai adanya perubahan fisik garis pangkal laut. Adanya perubahan pada garis pangkal laut suatu negara dapat mengancam keberadaan negara-negara pantai sehingga dapat merubah batas-batas maritim internasional yang sudah diakui oleh semua negara di dunia.Kata Kunci: Perubahan Iklim, Garis Pangkal, UNCLOS 1982, Laut Teritorial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG Apriani, Rani
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.686 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1595

Abstract

Kebutuhan akan kecantikan sudah menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi khususnya oleh kaum wanita. Hal ini menyebabkan industry kecantikan seperti klinik kecantikan bertumbuh pesat dan melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian konsumen di Indonesia. Saat ini banyak klinik kecantikan illegal yang bermunculan di Kabupaten Karawang, klinik ini menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar dari lembaga yang berwenang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah mengatur bahwa kosmetika dan alat kesehatan dapat diedarkan hanya setelah mendapatkan izin edar dari BPOM dan Kementerian Kesehatan.  Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik klinik kecantikan ilegal yang menggunakan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar belum optimal karena lemahnya pengawasan dari BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait dengan peredaran kosmetika dan alat kesehatan tersebut. Selain itu, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan dan/atau peredaran kosmetika dan alat kesehatan tanpa izin edar secara perdata, administrative maupun pidana.Kata Kunci: Klinik Kecantikan, Ilegal, Perlindungan Konsumen, Izin Edar
MEMAHAMI PROBLEMATIKA HAK PENGELOLAAN TANAH KOTA BATAM Dalam Rangka Penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Hadiyati, Nur
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.943 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1660

Abstract

AbstractLand is part of the surface of the earth that plays an important role in the life of the people whose control is in the state, one of the forms of state control over land is the management rights. Batam Island is a sucessful example of management rights on land. However, with the presence of the local governemnt, many new issues about the management of law are feared to emerge. The Management Rights on Batam’s land is obtained directly by the President who delegated to the Board of Mastery, so that the status of Batam land is divided into three namely: (1) the land above the management right by  Enterprise (in Indonesian we called it Badan Pengusahaan); (2) land above the management of Batam City Local Government; (3) land managed by the state. Dualism of authority to manage Batam’s Land caused problems as follows: Establishment of Kampung Tua, Status quo on land in Rempang Galang area, mismatch of land condition in Batam City with letter of decision by Ministry of Forestry, and the complexity of permit process, which hampered the development of Batam City. So by understanding how the implementation of Management Rights on Land will be enlightment to find a solution to the problem of dualism of land management authority and formulate the right policy in the framework of determining Batam as a Special Economic Zone.Keywords : Batam, Management Rights, Agrarian, Special Economic Zone,  Abstrak            Tanah merupakan bagian permukaan bumi yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang penguasaannya diatur oleh negara, salah satu wujud penguasaan negara atas tanah adalah Hak Pengelolaan. Pulau Batam adalah salah satu contoh HPL “sukses”. Namun, dengan hadirnya pemerintah kotamadya Batam, dikhawtirkan banyak persoalan baru di bidang pertanahan yang muncul. Hak Pengelolaan Batam diperoleh langsung oleh Presiden yang dilimpahkan kepada Badan Penguasaan, sehingga status tanah Batam terbagi atas tiga yaitu : (1) tanah diatas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan; (2) tanah diatas pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Batam; (3) tanah pengelolaan negara. Dualisme kewenangan pengelolaan lahan terjadi di Kota Batam dan menimbulkan permasalahan sebagai berikut : penetapan Kampung Tua, Status quo pada tanah dikawasan Rempang Galang, ketidakcocokan kondisi pertanahan di Kota batam dengan SK KEMENHUT, serta kerumitan proses perizinan, yangmana menghambat perkembangan Kota Batam. Maka dengan memahami bagaimana penyelenggaran Hak Pengelolaan dapat menemukan penyelesaian permasalahan dualisme kewenangan pengelolaan lahan dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam rangka penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.Kata Kunci : Batam, Hak Pengelolaan, Tanah, Agraria, Kawasan Ekonomi Khusus.
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang- Undang Di Indonesia Kaimudin, Arfan
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.614 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1740

Abstract

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan bagi tenaga kerja anak di Indonesia menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang- undangan sebagai bahan hukum primer. Sehingga pendekatan yang dilakukan  adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach). Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang- undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan bagi tenaga kerja anak, maka ditemukan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja anak sebagai berikut: memberikan Larangan merekrut tenaga kerja anak,namun dapat diberikan pengecualian bagi: Umur berumur antara 13- 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak; izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;  waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja yang jelas; dan  menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Wicaksono, Setiawan
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.317 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1591

Abstract

AbstractGoals of this article which based on research are to find out inheritage rigthts of childrens born in an inter-religion (between non-muslim) after the judicial review about inter-religion marriage was decline by Indonesia Constitutional Court.Research method used in this article is normative legal studies. Approaches use in this research are conceptual approach and analytical approache. The results are inter-religion (between non-muslim) still possible to do because Counstitutional Court didn’t set up new definition about marriage in Indonesia. Legality of marriage still in according to religion law on its own member. Children born in an relationship (outside marriage) and in an marriage still have inheritge rights. Keywords: Marriage, Legality, Inheritage Rights AbstrakTujuan tulisan yang berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkawinan campuran (beda agama) dapat dilakukan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materiil Pasal 2 (1) Undang-undang No 1/1974. Selain itu, apakah perkawinan yang dilakukan pasangan berbeda agama akan memiliki dampak terhadap hak mewaris anak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Hasil yang diperoleh adalah perkawinan beda agama masih mungkin untuk dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan larangan perkawinan beda agama. Anak hasil hubungan antara orang yang melakukan perkawinan beda agama tetap memiliki hak waris sebagai anak. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Hak Waris
JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI PENGEMUDI GO-JEK DI SURABAYA Aufima, Zidna
Yurispruden Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.755 KB) | DOI: 10.33474/yur.v2i1.1589

Abstract

ABSTRACTBased on previous events many violent acts experienced Go-Jek driver while on the streets such as robbed then work safety insurance needed for Go-Jek driver in Surabaya is work accident and death insurance program from Sosial Insurance Administration Organization (hereinafter referred to as “BPJS”) for risk preventing and risk overcoming when Go-Jek driver is working. The method used in this research is the approach statute and conceptual statute. The results of this study can be known that Go-Jek corporate not required to provide work safety insurance for Go-Jek driver because there is no work relationship between Go-Jek corporate with Go-Jek driver. Because legislation about worker in Indonesia not regulate legal relationship and legal effect between Go-Jek corporate with Go-Jek driver then the rule of law is Burgelijk Wetboek (hereinafter referred to as “BW”).Keywords : Work Safety Insurance; BPJS; Go-Jek Driver. ABSTRAKBerdasarkan peristiwa sebelumnya banyak tindakan kekerasan yang dialami Pengemudi Go-Jek saat di jalanan seperti dirampok maka jaminan keselamatan kerja yang dibutuhkan bagi pengemudi Go-Jek di Surabaya adalah program jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut “BPJS”) untuk mencegah risiko serta mengatasi risiko ketika pengemudi Go-Jek bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Perusahaan Go-Jek tidak wajib memberikan jaminan keselamatan kerja bagi pengemudi Go-Jek karena tidak ada hubungan kerja antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek. Karena peraturan perundang-undangan tentang pekerja di Indonesia tidak mengatur hubungan hukum dan akibat hukum antara mitra kerja dengan perusahaan maka aturan hukumnya adalah Burgelijk Wetboek  (selanjutnya disebut “BW”).Kata Kunci : Jaminan Keselamatan Kerja; BPJS; Pengemudi Go-Jek. 
KOLABORASI KLEPTOKRASI BIROKRASI DAN KORPORASI Wahid, Abdul
Yurispruden Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.336 KB) | DOI: 10.33474/yur.v1i1.550

Abstract

Kolaborasi praktik kleptokrasi antara birokrat dengan korporasi sudah demikian sering terjadi. Mereka tidak mempertimbangkan akibat buruk perbuatannya yang menimpa masyarakat. Mereka menjalin kerjasama dalam penanganan proyek-proyek pembangunan, yang penanganannya tidak dijalankannya sesuai dengan alokasi anggaran. Proyek-proyek ini memang terwujud, akan tetapi kualitasnya rendah akibat anggaran yang semestinya digunakan secara maksimal, justru disalahgunakannya. Sudah demikian banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak memberikan hasil yang memuaskan akibat sebagian anggarannya dikorupsi secara berjamaah antara birokrat dengan pelaku korporasi. Korupsi dari kolaborasi pelaku korporasi dengan birokrasi ini dapat ditemukan, minimal dibaca sebagai dugaan ketika penanganan proyek pembangunan bersifat asal jadi.Kata kunci: birokrasi, korporasi, korupsi, kleptokrasi, pembangunan
KEADILAN DI JALAN RAYA zamzami, abid
Yurispruden Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.527 KB) | DOI: 10.33474/yur.v1i1.739

Abstract

AbstractAccessing public road is the right of every citizen since they have to pay taxes for motor vehicle which is principally allocated for road maintenance. Even though all citizens have right to use public road facilities, there are some particular groups of people that are prioritized and always guarded by police guards or using voorijder. The regulation about road users that have primary right to be prioritized in using public road is regulated in Traffic and Commodity Transportation Act No.22/2009 Article 134. However, voorijder is often misused by elites or public figures within social service reasoning so that justice in using public road is not well implemented. Keywords: voorijder, law objectives. AbstrakMenggunakan jalan raya merupakan hak semua warga negara karena semua warga negara pasti sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak tersebut digunakan untuk perawatan jalan raya. Meskipun semua warga berhak menggunakan fasiltas jalan raya ada golongan-golongan tertentu yang harus diprioritaskan dan harus menggunakan pengawalan dari kepolisian menggunakan voorijder. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan jalan raya tidak terlaksana dengan baik.Kata Kunci: voorijder, tujuan hukum

Page 1 of 4 | Total Record : 40