cover
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 48 Documents
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IMB (Izin Mendirikan Bangunan) DI DPMPTSP KOTA CIMAHI Hidayat, Fadlan Karunia; Miftahuddin, Fazri; Herdiansyah, Dendi; Sholihin, Irfan; Lahmini, Roziana
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2826.402 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1696

Abstract

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB di DPMPTSP Kota Cimahi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, tata cara suatu budaya, dan lain sebagainya. Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di DPMPTSP Cimahi terdapat beberapa masalah yaitu masyarakat yang tidak mempunyai atau tidak melengkapi persyaratan dan dokumen teknis, program dari DPMPTSP Cimahi terhadap peningkatan pelayanan yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya disetiap kecamatan, terkait dengan izin mendirikan bangunan (IMB), latar belakang dari sosialisasi DPMPTSP Cimahi adalah karena masyarakat yang hanya tahu membangun sebuah bangunan dan tanpa dilengkapi dengan surat IMB.  
THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION POLICY IN SAYANG VILLAGE, SUMEDANG DISTRICT Wibiksana, Indra Gunawan; Lestary, Desti; Azmi, Ahmad Ulul; Nugroho, Dicky Setiawan; Insan, Hayatul
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2787.888 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697

Abstract

Implementation of e-Government in the village dear by referring to presidential instruction number 3 Implementation of e-Government Policy in Quality Improvement is still at the stage of preparing access facilities such as a limited wifi connection, as well as a lack of socialization of information sites to the public. The research method used by researchers is a qualitative research method with a desktiptif approach. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field studies. As for the indicators of basic values in determining the success and failure of applications that will and must be achieved in implementing e-Government there are 4 namely effectiveness, efficiency, transparency and accountability. The application of e-Government policies in Sayang Village is still not optimal in the use of communication and information technology. The Village Government unfortunately has not been effective, efficient, transparent and accountable in implementing E-Government-based governance.
THE IMPLEMENTATION POLICY OF BANDUNG BARAT CA’ANG EDUCATION SECTOR IN WEST BANDUNG REGENCY Ramadhan, Reza Muhammad; Cristian, Albert Januar; Mubaroq, Ayatul Fauzy; Fangohoi, Prilitwo B Riski; Supriadi, Rizkia Yolanda
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2689.944 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1692

Abstract

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari sebuah pemekaran daerah. Sebagai daerah pemekaran yang baru, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memprioritaskan pada peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat dilihat melalui Visi yang diusung oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat saat ini yakni Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Kebijakan Bandung Barat Ca’ang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa proses dan hasil pembangunan akan menjamin tersedianya akses keterbukaan isolasi bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari kebijakan Bandung Barat Ca’ang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan mengenai capaian dari Kebijakan Bandung Barat Ca’ang Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
ANALISIS POLICY NETWORKS: UTILITAS DAN LIMITASI MARTA, AURADIAN; Agustino, Leo
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3035.208 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1542

Abstract

Permasalahan utama dalam tulisan ini adalah masih terdapat keraguan terhadap konsep policy network dalam studi kebijakan. Keraguan terhadap konsep ini pernah ditulis oleh Dowding dengan mempedebatkan policy networks sebagai Methapor atau Model. Untuk itu, artikel ditulis dengan tujuan untuk mendiskusikan perkembangan konsep policy network dan utilitas serta limitasi konsep tersebut dalam menjelaskan proses kebijakan. Policy networks pada prinsipnya merupakan sebuah studi yang berusaha menjelaskan relasi antar aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses kebijakan. Masing-masing aktor akan membawa kepentingan dan preferensi mereka dan terjadi tawar menawar antar aktor sehingga keterkaitan aktor tersebut membentuk tipologi policy networks. Lebih holistik lagi, utilitas policy networks diarahkan untuk agar mampu menjawab pertanyaan utama dalam studi network yakni bagaimana network itu mucul? Bagaimana network dapat tetap dan berubah? Bagaimana perubahan dalam network itu dapat terjadi? Sementara itu limitasi dari penggunaan konsep policy networks ini lebih pada tataran empirik yakni mempergunakannya dalam riset dengan kajian yang mendalam karena untuk melihat kompleksitas aktor, relasi antar aktor, dan kepentingannya tidaklah mudah dan sesederhana yang dipikirkan.
Reasoning the Dilemma of the Actor and the Model of Cooperation in Public-Private Cooperation Sri Nugroho, Hanan
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2813.678 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1536

Abstract

Muncul adanya alternatif untuk mewirausahakan birokrasi. Oleh karena, keterbatasan pembiayaan pembangunan diposisikan sebagai kendala dalam penyediaan layanan publik. Akibatnya, penyediaan layanan publik bergantung pada dinamika yang terjadi dalam kolaborasi bersama, antar pemerintah dan pihak swasta. Pada kenyataan, tidak ada pasar yang bebas dari intervensi pemerintah. Di sisi lain, strukturisasi pasar bertentangan dengan paradigma birokrasi dalam pelayanan publik. Menjadi menarik kemudian melihat pemaknaan barang publik dalam layanan publik dan juga keterkaitan fungsi pelayanan dengan fungsi ekonomi dari adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menggunakan desk-research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik dapat menjadi quasi-public goods ketika terjadi ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik maupun ketidakseimbangan yang dikaibatkan dari pemanfaatan barang publik. Selain itu, fungsi pelayanan maupun fungsi ekonomi dari adanya kerjasama pemerintah-swasta dapat berjalan bersama dalam memberikan layanan publik.
INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART PADA TAHUN 2017 Rengganis, Indah Putri; Atmojo, Muhammad Eko
Jurnal Agregasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2791.071 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1435

Abstract

Pembangunan merupakan pokok terpenting bagi sebuah negara, terutama pembangunan disektor paling bawah yaitu pemerintah desa. Pembangunan desa yang dimaksud disini adalah pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Disetiap daerah harus memiliki kemajuan termasuk ditingkatan desa, terlebih desa yang sangat memanfaatkan potensi dari masyarakatnya. Maka dari itu suatu desa dapat maju apabila memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk dapat mengembangkan desanya tersebut. Inovasi yang dimaksud yakni terobosan untuk dapat memajukan suatu desa yang terobosannya tersebut berupa program pelaksanaan ataupun berupa kegiatan-kegiatan  yang akan atau sudah di lakukan disuatu desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Martin Radenakers terkait teori inovasi dan teori dari Wahyudi Kumorotomo terkait teori partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa, dan juga masyarakat Desa Dlingo. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemerintah Desa Dlingo sudah mampu memajukan Desa Dlingo dan membangun Desa Dlingo menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Desa Dlingo sebelumnya dikenal dengan desa mati, namun setelah adanya inovasi yang muncul dari Pemerintah Desa terkait Desa Mart hal tersebut mengubah Desa Dlingo menjadi desa yang maju.
Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sjoraida, Diah Fatma; Asmawi, Awing; Anwar, Rully Khairul
Jurnal Agregasi Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.639 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i2.442

Abstract

Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kajian deskriptif-kualitatif ini menghadirkan pembahasan tentang program aksi dalam proses implementasi kebijakan tersebut di atas di Provinsi Jawa Barat. Dengan teori implementasi kebijakan, didapatkan data bahwa program aksi dalam implementasi kebijakan informasi publik di pemerintahan Jawa Barat masih banyak kekurangan baik dari segi pelaksana, struktur, perencanaan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh sebab itu masih banyak yang harus diperbaiki dalam implementasi undang-undang tersebut di Jawa Barat. Walaupun demikian, program aksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi UU tersebut telah mendapat penilaian yang cukup bagus di tingkat nasional.
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Redjo, Samugyo Ibnu; Widanarto, Agustinus; Muradi, Muradi; Myrna, Rita
Jurnal Agregasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.533 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1139

Abstract

Kegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.Hasil kegiatan menunjukan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjnjukan bahwa masyarakat  Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna. 
EKSKLUSIVITAS ADAT DALAM BINGKAI DEMOKRASI DI INDONESIA HR, Fitriani Sari; Harakan, Ahmad
Jurnal Agregasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.847 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.217

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan eksistensi Adat di Indonesia yang saat ini terdapat pergeseran praktik sosial. Hal ini diperkuat pasang surutnya eksistensi Adat baik dalam memberikan kontribusinya di ranah politik pemerintahan hingga pengaruhnya di masyarakat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan studi literatur, wawancara, dan observasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai dokumen, literatur serta tulisan-tulisan sebelumnya untuk dianalisa serta dideskripfsikan dengan mengaitkan beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Alhasil eksistensi adat dalam bingkai demokrasi di Indonesia merupakan simbolisasi yang seringkali dimanfaatkan demi kepentingan para elit dalam ranah tertentu. Seperti pada saat pemilihan, pengambilan keputusan terkait tanah Adat dan hukum adat.
Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Melalui Pendekatan Komunikasi Pendidikan Koswara, Iwan
Jurnal Agregasi Vol 6 No 1 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.632 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i1.849

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa dan pembentuk para National Builders yang berkompetisi secara global, hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan titik sentral dalam upaya keberhasilan pembangunan tersebut. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, relevansi, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan secara merata. Oleh karenanya, melalui komunikasi pendidikan proses revitalisasi pembangunan pendidikan penting dilakukan, untuk membangun strategi maupun program-program pendidikan yang dapat mendukung terhadap peningkatan mutu pendidikan.