cover
Contact Name
Jaya Miharja
Contact Email
jaya.miharja@uinmataram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jaya.miharja@uinmataram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 83 Documents
MENYOAL PROSPEK EKONOMI SYARI`AH DI INDONESIA Mansyur, Zaenudin
istinbath Vol 13 No 02 (2015): Juni
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1664.384 KB)

Abstract

Optimisme terhadap prospek Ekonomi Syariah di masa akan datang semakin besar,setelah sistem ekonomi syariah ini berhasil melampaui krisis keuangan global pada tahun1998. Peluang yang diperoleh oleh sistem ekonomi syari`ah itu tidak boleh disikapi olehsubjeknya dengan membanggakannya, namun harus juga mempertimbangkan tantangan yangakan timbul di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tidak bias disangkalbahwa peluang semestinya menjadi dasar untuk melebarkan sayap justru bisa sajamenjadi sebuah tantangan yang berat bagi sistem ekonom syari`ah itu. Begitu jugasebaliknya, tantangan yang seharusnya menjadi tonggak untuk berhati-hati dalammengembangkannya justru menjadi peluang di masa-masa mendatang. Dengan melihatkenyataan ini setidaknya menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan sebuah pengkajianterutama dalam mempersoalkan bagaimana prosfek yang utuh bagi sistem ekonomi syari`ahapakah sesuai harapan yang selama ini digembar-gemborkan keberhasilannya oleh pakarekonomi syari`ah atau justru sebaliknya akan bertahan dalam ruang tantangan yangtidak akan jelas kapan selesainya.
Islam, Adat, dan Politik: Perkembangan Ta’lik-Talak dan Pelembagaannya pada Era Kolonial Fauzi, Muhammad Latif
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.131 KB)

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang perkembangan historis ta’lik-talak, perjanjian perceraian bersyarat. Perjanjian ini biasanya dibacakan suami di akhir upacara perkawinan. Melalui perjanjian ini, perempuan secara legal memiliki hak untuk mendapatkan cerai dari suaminya. Secara spesifik, artikel ini membahas proses pembentukan dan transformasi ta’lik-talak menjadi tradisi janji dalem pada era kerajaan Islam Jawa. Selain itu, ia juga menganalisis faktor-faktor sosial-politik yang melingkupi pelembagaan janji dalem dalam kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Melalui penelusuran dokumen dan telaah literatur, artikel ini menemukan bahwa meskipun bersumber dari aturan fiqh klasik, pengaruh sosial politik dalam penerapan ta’lik-talak tidak dapat dilepaskan.   Abstract This article deals with the historical development of ta’lik-talak, an agreement of (conditional) divorce. This agreement is usually recited by a husband after the completion of a marriage ceremony. By this agreement, women have legal authority to obtain a divorce from the husband. This article specifically explores the process of of the formation of the ta’lik-talak and how it was transformed into janji dalem (royal vow) in the age of Islamic kingship in Java. In addition, it also addresses the multiplicity of factors that shaped the institutionalization of janji dalem in the Dutch colonial regulations. Based on documentary analysis, this article finds that despite deriving from fiqh, the practice is not free from from socio-political influences.
KAJIAN FIQH SAINS TERHADAP KECERLANGAN HILAL SEBAGAI PRASYARAT TERLIHAT HILAL KRITERIA DANJON DAN KRITERIA DJAMALUDDIN Sado, Arino Bemi
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.311 KB)

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan kriteria Danjon dan kriteria Djamaluddin untuk kecerlangan sebagai prasyarat terlihatnya hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. Dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dan pendekatan fiqh sains, tulisan ini menjelaskan tentang kecerlangan sebagai prasyarat terlihat hilal dengan kriteria Danjon dan Djamaluddin serta membandingkan antara kedua kriteria tersebut. Perlu dilakukan analisis mendalam mengenai tingkat kecerlangan hilal yang dapat memengaruhi pengamatan hilal pada saat matahari mulai terbenam pada akhir bulan Hijriyah. Danjon telah menganalisis hubungan antara jarak sudut matahari dan bulan (yaitu jarak di langit dalam ukuran sudut pandang yang dinyatakan dalam derajat) serta besarnya lengkungan sabit hilal. Djamaluddin mempertimbangkan dua aspek pokok terkait dengan kecerlangan hilal, yaitu aspek fisik hilal dan aspek kontras latar depan di ufuk barat. Aspek fisik hilal dipertimbangkan karena terkait dengan kuat cahayanya, sedangkan aspek kontras latar depan di ufuk barat dipertimbangkan karena terkait dengan cahaya senja yang mengganggu pengamat ketika mengamati hilal. Dari uraian tentang kecerlangan kriteria Danjon dan Djamaluddin, penulis menyimpulkan bahwa kriteria Djamaluddin merupakan penyempurna dari kritera Danjon, yakni dengan menambahkan parameter beda tinggi Bulan dan Matahari pada kriterianya, sebagai koreksi terhadap cahaya syafak.   Abstract This study explains Danjon and Djamaluddin’s criteria for brightness as a precondition for the appearance of a new moon in the early determination of the hijri month. By using comparative descriptive method and fiqh approach of science, this paper explains bout the brightness as a prerequisite for the visibility of the moon viewed from these two scholars. Danjon, a France astronomer, has analyzed the relationship between the angular distance of the sun and the moon (i.e. the distance in the sky in the measured viewing angle expressed in the degrees) as well as the magnitude of the hilal crescent arch. Djamaluddin considers two main aspects related to the brightness of the new moon, the physical aspect of the new moon and the aspect of the foreground contrast on the western horizon. The physical aspect of the new moon is considered because it is associated with its strong light, while the foreground contrast aspect in the western horizon is considered because it is associated with the evening light that disturbs the observer when observing the moon. This study argues that Djamaluddin’s criterion is a perfect complement to Danjon’s criterion. Djamaluddin adds the height difference parameters of the moon and the sun to its criterion as a correction to the light of syafak (twilight)
FUNDRAISING WAKAF ORGANISASI MUHAMMADIYAH KOTA PONTIANAK
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.431 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak. Kajian ini dikategorisasikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan (field research) karena mengandalkan data dari lapangan, yakni berupa data-data dan informasi  yang peneliti peroleh dari para informan sebagai pengurus organisasi Muhammadiyah kota Pontianak maupun wilayah Kalimantan Barat. Adapun analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan jalan mendeskripsikan semua data yang penulis kumpulkan dan mengklasifikasikan data-data yang diperoleh di lapangan tersebut berdasarkan kategorisasinya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang fokus yang peneliti kaji. Hasil penelitian ini terumuskan bahwa Fundraising wakaf organisasi Muhammadiyah kota Pontianak dalam aspek penghimpunan harta/benda wakaf, sama halnya dengan prosedur perwakafan yang di atur di Indonesia. Hanya saja terdapat keunikan dan kekhasan organisasi ini dalam aspek penghimpunannya. Dalam aspek produktivitasnya terwujud melalui bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Bidang pendidikan dilakukan melalui subsidi silang berupa pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang tergolong fakir miskin. Untuk bidang sosial, organisasi ini memiliki beberapa panti asuhan.  Selanjutnya, dalam aspek distribusi diwujudkan berupa penampungan bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin, atau anak-anak tidak mampu, yang dikelola dalam bentuk panti asuhan.   Abstract This study examines the endowment fund-rising program organized by Islamic organization Muhammadiyah in Pontianak. This qualitative study was based on fieldwork in that town where the data gathered through observation, interview and documentation and analyzed descriptively and critically. This study shows that the fund-rising method adopted by Muhammadiyah is in general the same to the principle and method laid down in the procedure of endowment in Indonesia. However, the study reveals distinct characters of fund collection and distribution by the organization. The product of the fund is used to support education, social need/public welfare and health. In the field of education, the fund of the endowment is distributed in the form of scholarship or fellowship to poor students. In terms of social welfare, part of the fund is taken to subsidize a number of shelter-house for orphanage, poor kids and unattended children. All these examples suggest that the use of endowment fund in Muhammadiyah of Pontianak is flexible and dynamic.  
Pendekatan Kontekstual dalam Manhaj Ijtihad (Eksplorasi, dan Rekonstruksi) Huda, Miftahul
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.4 KB)

Abstract

Pemahaman dan penerapan kandungan hukum al-Quran dan Hadits memerlukan pertimbangan yang memadai dari perspektif sosiohistoris. Karena jika tidak demikian, konsep hukum yang dihasilkan akan cenderung tidak efektif, parsial, kontradiktif dan implikasi penerapannya tidak sesuai dengan nilai sosiomoralnya yang fundamental. Hal itu karena suasana kehidupan, dan tantangan sosiohistoris dan masalah yang dihadapi umat sekarang sudah jauh berbeda dengan suasana di jaman kenabian. Perspektif sosiohistoris tersebut antara lain mencakup pertimbangan korelasi antar sesama teks syariat sendiri, relevansi sosiologis, filosofis, penghayatan  religiomoral, dan juga pertimbangan dari sisi kajian ilmiah (scientific discoveries). Untuk meraih tujuan tersebut metode pemahaman hukum (manhaj ijtihad) perlu terus disempurnakan, dan untuk mengembangkannya dibutuhkan keahlian yang memadai dari para mujtahid, baik mengenai seluk-beluk sumber syariat maupun masalah-masalah yang konkret dalam kehidupan manusia dengan segenap kompleksitasnya.   Abstract Appreciation and application of Islamic laws derived from the Quran and Hadits always need considerations in socio-historical context so the law will not be ineffective, partial, and contradictive. Consequently, the implementation of its orders will not be suitable with its fundamental socio-moral values. Because the sociological atmosphere, challenges, and real problems faced by human in nowadays and future are far different from the condition in the prophetic era. Such a socio-historical perspective, covers consideration of inter-textual correlation among shariah textual sources, sociological relevance, philosophical foundation, religio-moral comprehension, and consideration in scientific perspective. To obtain such objectives, the Islamic legal methodology (manhaj ijtihad) should be continuously developed. Besides, the contemporary Islamic jurist (mujtahid) should have enough competencies not only on textual sources of shariah but also on real  problems  in human life with all of their complexity.
IMPLIKASI FIKIH PENGGUNAAN METODE HISAB WUJÛD AL-HILÂL PADA KALENDER MUHAMMADIYAH Maskufa, Maskufa
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.391 KB)

Abstract

Kalender Hijriyah Muhammadiyah disusun dengan menggunakan metode  hisab wujûd al-hilâl tanpa membedakan fungsi kalender untuk ibadah dan muamalat atau administrasi. Tiadanya pembedaan fungsi kalender ini menjadikan kalender Muhammadiyah lebih menunjukkan kepastian dalam penetapan hari-hari besar keagamaan sehingga memberikan kemudahan dalam membuat perencanaan kegiatan yang bernuansa keagamaan. Meskipun demikian, masih beragamnya metode yang digunakan dalam penyusunan kalender yang ada di Indonesia menyebabkan penetapan hari-hari besar keagamaan khususnya bulan-bulan yang terkait dengan ibadah masih belum seragam. Perbedaan dalam penggunaan metode ini mempunyai  implikasi fikih yang signifikan seperti puasa Ramadan, hari raya, puasa Arafah, kurban dan zakat. Tulisan ini akan membahas persoalan tersebut dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu  ilmu ushul fikih, ilmu astronomi, dan sosiologi.   Abstract Muhammadiyah Islamic lunar calendar is composed on the methodological basis of the emergence of the Moon (wujud al-hilal). This method does not distinguish the function of calendar whether for worship, transaction or administrative objectives. The absence of such limit shows that the Muhammadiyah calendar system strives to put certainty in determining the dates of Islamic holidays so to make Muslims easy to prepare the events far before they are realized. However, unlike the Muhammadiyah, there are different methods of composing the Islamic lunar calendar amongst Islamic organizations in Indonesia. As a result, conflicts amongst Muslims often occur when determining the dates of Islamic worship and event. This, furthermore, has caused legal implication in Islamic law, such as in determining the beginning of the fasting month, the first day of idul fitri and the payment of zakat al-fitr, the fasting in the days of the hajj and the slaughtering of animals. This article will examines the issue of discrepancies in determining the beginning of the Islamic lunar calendar seen from the perspectives of Islamic legal methodology (usul al-fiqh), astronomy and sociology.
KEARIFAN LOKAL AWIK-AWIK DESA SESAOT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Irrubai, Mohammad Liwa; Affandi, Idrus; Supriatna, Nana
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.938 KB)

Abstract

Artikel ini berisikan laporan penelitian tentang Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam serta bagaimana sejarah lahir, isi/materi, pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam pada kearifan lokal awik-awik desa sesaot. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian etnografi yang dilakukan di Masyarakat Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa awik-awik lahir berdasarkan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan diiringi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Atas dasar ini pada tahun 1986 Gubernur NTB mengeluarkan surat keputusan No. 140 tahun 1986 tentang pemanfaatan tanaman kopi dalam areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I NTB, isi/materi awik-awik terdiri dari anjuran, larangan dan sanksi, pada tahap pelaksanaan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan Awik-awik Desa Sesaot dapat dianalisis sebagai adat/’Urf yang tidak bertentangan dengan syara’, maka boleh diamalkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia.   Abstract This article contains research reports on Local Awareness of Sesaot Village in the Perspective of Islamic Law and how history is born, the content / material, implementation and review of Islamic law on local wisdom awik-awik sesaot village. This research is qualitative descriptive research with ethnographic research approach done in Sesaot Village Community, Narmada Sub District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The results showed that awik-awik was born based on the importance of preserving the forest and accompanied by improving the welfare of people around the forest. On this basis in 1986 the Governor of NTB issued a decision letter No. 140 of 1986 on the use of coffee crops within the forest area in the NTB Provincial Level Region, the content / matter of awik-awik consists of recommendations, prohibitions and sanctions, at the implementation stage involving all members of the community and Awik-Awik Sesaot Village can be analyzed as custom / 'Urf that is not contrary to the syara', it can be practiced to maintain and preserve the human environment.
Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al Qur’an Baihaqi, Yusuf
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.394 KB)

Abstract

Abstrak Moderasi merupakan karakter yang dimiliki oleh Islam, karena dengan karakter ajarannya yang bersifat moderat, Islam terlihat sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan kebijakan. Moderasi Islam mencakup moderasi tempat, moderasi zaman, moderasi aqidah, moderasi ibadah dan moderasi akhlak. Ajaran Islam yang berkarakter moderat juga terlihat jelas dalam hukum keluarga: Praktek poligami dalam Al Qur’an merupakan praktek moderat diantara praktek monogami dan praktek pernikahan tanpa batas. Pembagian harta waris dalam Al Qur’an merupakan pembagian moderat diantara praktek diskriminasi yang tidak memberikan hak waris terhadap kaum wanita dan praktek kesetaraan yang berupaya untuk menyamakan hak wanita dengan hak pria. Sebagaimana ajaran seputar pembayaran dan kepemilikan mahar dalam Al Qur’an juga merupakan ajaran moderat diantara praktek eksploitasi yang menguntungkan para wali dan praktek komersialisasi yang merugikan calon suami. Abstract Moderation constitutes one important character of Islamic teachings and principles. This principle enables Islam to be a moderate religion that promotes virtues and goods. This principle includes moderation of place, time, theology, worship and human character. This article argues that such moderation applies in the Islamic family law. It brings up three examples of Islamic family law that reveal this principle: polygamy, inheritance and dower. Polygamy is understood as a middle way between monogamy and unlimited number of wives. Faraild (Islamic law of inheritance) also promotes a moderate division of inheritance between sons and daughters. It mediates tension between neglecting daughter’s right of estate division and equating their division equally with sons despite their different obligations and roles. Another example is concerned with the payment of dower (mahr). It is seen as the best and moderate solution between two extreme poles: exploitation of the bride on the hand of their guardian on the one hand and the commercialization of marriage that charge the groom.
PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS DAN WASIAT PADA MASYARAKAT MUSLIM YOGYAKARTA Syibly, M. Roem; Tono, Sidik
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.476 KB)

Abstract

Abstrak Peneliti tertarik untuk menganalisa bentuk dan model waris dan wasiat pada masyarakat muslim Jawa yang berprinsip keadilan. Urgensi dari hasil temuan dalam penelitian ini adalah; adanya tawaran reinterpretasi terhadap perluasan sasaran hukum waris dan wasiat Islam, dan  memberikan gambaran tentang model pembagian waris dan wasiat Islam yang berprinsip keadilan yang bermuatan lokal. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sleman, Yogyakarta. Sumber datanya adalah seluruh Kaur Kesra  Desa di wilayah penelitian dan teknik sampel yang digunakan adalah Purposive random sampling. Analisis dengan cara non-statistik yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode “reflektive thinking” dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir devergen yaitu tata pikir kreatif inovatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagi aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum. Masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat, sehingga hukum waris Islam dan adat terkadang tidak terhindarkan. Dalam sistem pembagian harta peninggalan, masyarakat muslim Jawa tidak seluruhnya menggunakan sistem pembagian waris dan wasiat Islam, tetapi lebih cenderung dengan sistem adat Jawa, walaupun ada sebagian sistem Islam yang dipergunakan. Abstract This study aims to explain the concept and the method of estate and testament division amongst Javanese Muslim that is based on the principle of justice. This study is hopped to offer reinterpretation of Isamic law of inheritance and give an overview of the distribution of inheritance  and tastement in Selaman, Yogyakarta. The data were collected through observation and interview all the head of welfare affairs in all areas of research. It also used purposive randaom sampling. Analysis is conducted by nonstatistical qualitatively using “reflective thinking”with the pattern of induction and deduction-governance for innovative creative thinking. This study found that in any society the religious affiliation tends to affect the share aspetcs of their life so the influence of Islamic law in inevitable the people of Java. Therefore, for egal pluralism Javanese passage between Islamic law and custom are difficult to avoid, even pluralism is accepted. People that are now converted to Islam have become accustomed to e governed by customary law norms, so that Islamic law and customs are sometimes unavoidable. In the system of the distribution of inheritance, the customary system of Java applies although some Islamic system is also used.
Prinsip-Prinsip Umum Syari’ah dalam Perspektif Muhammad Sa’îd Al-‘Asymâwî dan Implementasinya dalam Instinbâth Hukum
istinbath Vol 16 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Syariah UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.111 KB)

Abstract

Abstrak Artikel ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum syari’ah menurut Muhammad Sa’îd Al-‘Asymâwî, seorang pemikir liberal yang sangat berpengaruh di Mesir. Pemikirannya sangat relevan dengan konteks Indonesia kini dan berfungsi sebagai penyeimbang bagi fenomena munculnya kembali wacana kalangan Islamis / revivalis terkait penerapan syari’ah Islam dalam bentuk penerapan formal produk hukum fiqh klasik yang belum tentu relevan di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia kini. Hukum-hukum syari’ah mengikuti perkembangan realitas sosial dan selalu melangkah dalam perkembangan tersebut. Sebagai konsekwensinya, secara praktis-metodologis, ia lebih mengedepankan Asbâb al-Nuzûl dan Asbâb al-Wurûd daripada keumuman teks (al-‘Ibrah Bikhushûsh al-Sabâb lâ Bi‘umûm al-Lafzh) di dalam istinbâth hukum, karena merupakan prasyarat utama untuk dapat memahami dengan tepat dan benar terhadap kandungan ayat dan hadits Nabi saw.  Hal ini berbeda dengan kebanyakan ulama yang lebih mengedepankan keumuman teks daripada Asbâb al-Nuzûl dan Asbâb al-Wurûd (al-‘Ibrah Bi‘umûm al-Lafzh lâ Bikhushûsh al-Sabâb). Oleh karena itu, di dalam kasus hijâb, ia menyimpulkan bahwa hijâb merupakan ketetapan hukum yang tidak pasti (qath’î), temporal, dan bahkan hanya merupakan simbol politik, bukan kewajiban agama. Menurutnya, yang wajib secara permanen adalah kesopanan dan tidak menampakkan perhiasan karena hijâb yang sesungguhnya tidak terkait dengan mode pakaian tertentu tetapi terkait dengan pengendalian diri dari syahwat dan dosa. Abstract This article examines the general principle of shari’a espoused by Muhammad Said al-Ashmawi, an Egyptian Muslim progressive thinker. His ideas of shari’a principles are relevant to be applied in the context of Islamic law and to counter the Islamist discourse on the application of Islamic law in Indonesia. Ashmawi proposes that Islamic law is understood as the dynamic system that can develop amidst of social change and realities. This brings about changing practical and methodological approach to sharia. Ashmawi takes into account the occasion of revelation (asbab al-nuzul) and the context of the emergence of hadith (asbab al-wurud) seriously as important requirements to understand the Qur’an and hadith. This approach differs greatly from those of the majority Muslim jurists who take the general meaning acquired from the texts for granted. In the case of hijab, for example, Ashmawi, as the consequence of this approach, argues that hijab is not obligatory since this is a symbol of politics and not of religion. To him, what is required in Islamic dress is decency and modesty. Hijab is not associated with a sort of dress but self-control over lust and deviation.