cover
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 92 Documents
TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN sijabat, haryanto
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.005 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i1.406

Abstract

Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Akibat hukumnya pejabat tersebut harus tunduk secara umum kepada peraturan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan paradigma dalam hukum administrasi pemerintahan, Pejabat Perbendaharaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi dengan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat perbendaharaan meliputi adanya pelarangan aktifitas melampaui wewenang, pelarangan mencampuradukkan Wewenang dan pelarangan untuk bertindak sewenang-wenang. Kata Kunci : Kewenangan, Pejabat, Pembendaharaan Negara.
REKONSTRUKSI JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA AMERIKA SERIKAT, CINA DAN FILIPINA) Mulyanti, Dewi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.811 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1241

Abstract

UUD 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami rekonstruksi yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap stuktur dan kewenangan lembaga negara. Beberapa sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS, Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 dan Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen.Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah menata keseimbangan (check and balances) antar lembaga negara. Hubungan tersebut ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari amandemen UUD 1945 adalah perbedaan yang subtansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga-lembaga yang bersangkutan termasuk di dalamnya tugas dan kewenangan wakil presiden.Tugas dan kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusi walaupun sampai saat ini telah dilakukan perubahan Keempat terhadap UUD 1945, hanya diatur dalam satu pasal saja yakni Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pengaturan tugas dan wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia seharusnya diatur dalam konstitusi.Pada negara – negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Wakil Presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai Wakil Kepala Pemerintahan dan Wakil Kepala Negara. Menjabat sebagai anggota salah satu dewan dalam parlemen bagi negara yang menganut sistem dua kamar ataupun sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden.Tugas Wakil Presiden yang diatur dalam masing – masing konstitusi negara tersebut didasarkan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing- masing negara seperti sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat dan Filipina atau sistem pemerintahan parlementer yang dianut oleh Cina maupun sistem pemerintahan gabungan seperti dianut oleh Irak dan Uganda. Dipengaruhi pula oleh bentuk negara yang dianut oleh masing – masing negara tersebut, baik negara serikat seperti Amerika Serikat dan India maupun negara kesatuan seperti Filipina, Siprus, Cina, Afrika Selatan, Bulgaria, Irak serta Uganda.Mengenai kewenangan yang dimiliki semua Wakil Presiden pada masing – masing negara, yakni sebagai pengganti presiden dengan kondisi tertentu sebagaimana diatur pada konstitusi masing- masing negara.Kata Kunci: Jabatan Wakil Presiden, Ketatanegaraan Di Indonesia
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA MEDIS (DOKTER) DALAM PELAYANAN KESEHATAN Supriyatin, Ukilah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.071 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i2.1713

Abstract

ABSTRAKMasyarakat yang konsent dengan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yaitu Tenaga Medis (dokter) agar mengetahui hak dan kewajibannya dalam rangka memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat.Bagaimanakah hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis (dokter) dalam pelayanan kesehatan? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mempelajari hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis (dokter) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kegunaan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan materi Hukum Kesehatan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Perlindungan Konsumen.Metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai norma-norma aturan atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang hubungan hukum antara pasien dengan Tenaga Medis (dokter) dalam pelayanan kesehatan.Hubungan dokter dengan pasien timbul karena persetujuan untuk melakukan sesuatu bagi dokter untuk bersedia berusaha sesuai kemampuannya (semaksimal mungkin) untuk memenuhi perjanjian itu yakni merawat dan berusaha sesuai dengan standar profesi medik sedangkan pasien berkewajiban untuk memberikan imbalannya.Tegasnya bahwa hubungan dokter dengan pasien diperlukan karena dengan adanya persetujuan berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, sehingga perjanjian mempunyai kekuatan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang dipatuhi oleh kedua belah pihak.Kata kunci: Pasien, Tenaga Medis (dokter), Hubungan hukumnya.
BERAGAM TINDAK PIDANA LAUT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Setiawan, Iwan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.666 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i1.415

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil Terjadinya gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran penumpang serta barang. Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Tindak pidana di laut terdiri dari Tindak Pidana Perompakan/Pembajakan di Laut, Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam di Dasar Laut, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistimnya, Tindak Pidana Kepabeanan, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Keimigrasian, Tindak Pidana Penambangan Pasir Laut, Tindak Pidana Pelanggaran wilayah (Tanpa Security Clearance), Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak, Tindak Pidana di ZEE Indonesia, Tindak Pidana Terorisme. tindak pidana di laut yaitu perbuat melwan hukum terjadi diwilayah laut maupun diwilayah perairan yang memiliki karakter berbada-beda di setiap perbuatannya.
KAJIAN YURIDIS DUALISME KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI PADA KASUS GLORIA NATAPRAJA HAMEL) Darusman, Yoyon
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.91 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v5i1.233

Abstract

Perkembangan hukum Indonesia khususnya setelah dilakukannya amandeman UUD Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang signifikan diberbagai bidang hukum termasuk di bidang hukum kewarganegaraan Indonesia. UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan adalah UU yang pertama yang mengatur secara komprehensif tentang kewarganegaraan di Indonesia UU ini pada dasarnya telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warganegara, termasuk kewarganegaraan yang diakibatkan oleh perkawinan antara suami dan/atau isteri yang salah satunya adalah WNA. Namun UU No. 62/1958 belum memberikan kepastian hukum atas anak-anak Indonesia yang lahir dari akibat perkawinan campuran dimaksud, termasuk di dalamnya kepada Gloria Natapraja Hamel. Akhirnya dengan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan, dapat dipastikan suatu perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia sebagai akibat dari perkawinan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif dan sifat penelitian analisis deskrif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari referensi doktrin hukum. Hasilnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menegaskan bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12/2006 sebagai hukum positif Indonesia. Sebagai kesimpulannya bahwa UU No. 12/2006 mengatur tentang dwi kewarganegaraan yang bersifat terbatas, anak yang lahir akibat perkawinan antara WNI dan WNA telah diberikan perlindungan serta kepastian hukum, Gloria Natapraja Hamel dinyatakan bukan sebagai WNI, karena itu tidak berhak untuk menjadi anggota PASKIBRAKA RI.Kata kunci : Dwi Kewarganegaraan, WNI, WNA, Kepastian dan Gloria.
PERSEPSI MENGENAI HUKUM PIDANA ADAT Supriatin, Hj. Ukilah; Setiawan, Iwan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.76 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i2.323

Abstract

Warisan budaya Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk baik berupa adat istiadat maupun tradisi (intangible) yang terungkap dalam masyarakat adat, sudah selayaknya diapresiasi oleh peneliti agar lebih mampu menghayati makna warisan budaya tersebut. Yang memiliki daya tarik komoditi wisata budaya Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang tidak tertulis maupun tertulis yang memiliki sanksi.Hukum Pidana  Adat memiliki pengertian delik Adat, beberapa delik adat, sifat hukum delik Adat, cara penyelesaian delik adat.
SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME DUNIA DAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN) Rosmawan, Wawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.21 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v3i2.424

Abstract

Konsep negara hukum yang konstitusional dianggap sebagai konsep universal. negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dinamakan Rechsstaat. Secara Embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika Ia mengitroduksi Konsep Nomoi, sebagai karya tulisnya yang ketiga. Bahwa konstitusionalisme demokrasi nasional, sekuno apapun asal usulnya, tetap merupakan suatu tahapan eksperimental. jika ingin bertahan dalam kompetisi dengan tipe pemerintahan yang lebih revolusioner, paham ini harus bersedia terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat modern yang selalu berubah ubah. Tujuan dasar konstitusi politik adalah sama dimanapun dia berada yaitu melindungi kemajuan dan pedamaian sosial, mengamankan hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional. empat kali amanden terhadap UUD 1945 merupakan bukti nyata bahwa Konstitusi negara Indonesia terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang selalu berubah ubah, yang tentunya proses amandemen UUD 1945 itu bertujuan untuk kemajuan dan pedamaian sosial, mengamankan hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional. Kata Kunci : Konstitusionalisme, Konstitusi
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Noviawati, Evi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.745 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v4i1.410

Abstract

Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pemerintah Daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS LEGAL PERSONALITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA ANGGOTA ASEAN DI ERA MEA puspoayu, elisabeth septin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.886 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v5i2.794

Abstract

Pada awal pembentukannya, ASEAN hanyalah dijadikan sebuah wadah untuk menjalin kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya di kawasan Asia Tenggara oleh para anggotanya. Seiring dengan berkembanganya, maka, pada tahun 2008, ASEAN diubah dari sebuah loose association menjadi rule based organization melalui ASEAN Charter 2007. penulis meneliti mengenai kekuatan legal personality ASEAN sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu tindakan dalam hubungan internasional, terutama kepada negara-negara anggotanya kaitannya erat dengan era MEA.Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa legal personality ASEAN dapat dijadikan sebagai sebuah dasar (“groundwork”) penyelesaian sengketa negara-negara anggotanya.maka ASEAN harus mengoptimalkan beberapa instrument penyelesaian sengketa, seperti TAC 1976, dan ASEAN Charter 2007. Tingginya heterogenitas antar negara di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi ekonomi, sosial, pollitik, dan budaya sehingga dibentuknya ASEAN Community 2015 (“khususnya dalam bidang politik–keamanan”). Menghadapi beberapa kendala tersebut, penulis menemukan bahwa untuk mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai institusi penjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara, maka ASEAN harus mempunyai lembaga penyelesaian sengketa yang netral dan kompeten (ASEAN Dispute Settlement Body); selain itu, negara-negara anggota harus mau untuk menurunkan kadar “kedaulatan” dan “non-intervention” apabila ingin menjadikan ASEAN sebagai rule based organization. Kata Kunci :   Legal Personality, Penyelesaian Sengketa Internasional, ASEAN Charter 2007.
ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Supriyatin, Ukilah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : UNIVERSITAS GALUH CIAMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.014 KB) | DOI: 10.25157/jigj.v6i1.1245

Abstract

Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, karena itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. kebijakan publik dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyusunan undang-undang tersebut. Permasalahan yang mendasari penyusunan undang-undang tersebut, pertama adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik kedokteran dan tidak sesuai dengan etika kedokteran sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medik. Kedua, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan masyarakat.Kata Kunci: Undang-undang Praktik Kedokteran, Aspek hukumnya

Page 1 of 10 | Total Record : 92