cover
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
binamulia.hukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
oq.sumiyanto@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
BINAMULIA HUKUM
ISSN : 14100088     EISSN : 2656856X     DOI : 10.37893/jbh
Core Subject : Social,
BINAMULIA HUKUM journal contains several types of research and reviews of disciplines chosen in several branches of legal studies, including Criminal Law, Civil Law, Business Law, Constitutional Law, and International Law. In addition, Journal also includes several studies of law in a broader sense
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Djamal, Siti Farhani
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.698 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.86

Abstract

Evil conduct that is in society is very interesting to talk about. The interesting side is not it only because the message of various human behaviour that is odd and could increase the investigation in the mass media and the rating on a spring of a show in a television station, but also because they act of turning aside assumed to be able to disrupt public order. In looking at this evil behaviour, Islamic practices or by Islamic Syariah is a system neighbour who is a stranger to who was installed to lead mankind peaceful manners to in this world happy on the day of resurrection. Set with the power of knowledge is not the aim, justice is the main objective. According to justice is the higher orders because it not only grant each man his due but also as mercy and healing of a sore. Justice and avoid evil regarded as a step of piety after his faith in God that which appear in Indonesian people give rise to an assessment new in the development of the law in Indonesia. A crime not only examined through national legal perspective also examines in perspective Islamic law, national legal considering it contained Islamic values adopted by some communities in Indonesia. Islamic philosophy of law teleologist is taking a view the law, said that the law was to have some reason, should not be denied that any of the legal systems are oriented to accomplish a particular objective care lead to the execution of law in a good. Keywords: crime, islamic law, islamic criminal. ABSTRAK Perilaku jahat yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil dan dapat mendongkrak olah media massa dan rating dari suatu mata acara di stasiun televisi, tetapi juga karena tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam memandang perilaku jahat ini, hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun manusia menuju ke jalan damai di dunia ini bahagia di hari kiamat. Mengatur dengan kekuatan bukan tujuan syariat, keadilan adalah tujuan utama. Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku adil dan menghindari perbuatan jahat dianggap sebagai langkah takwa setelah iman kepada Allah. Perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia. Kejahatan tidak hanya dikaji melalui perspektif hukum nasional juga dikaji dalam perspektif hukum Islam, mengingat dalam hukum nasional terkandung nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teleologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu, tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pada pelaksanaan hukum secara baik. Kata Kunci: kejahatan, hukum islam, pidana islam.  
PENERAPAN PASAL 54, 103 DAN 127 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI Junaidi, Junaidi
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.505 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.84

Abstract

Narcotics abuse is a person who uses narcotics without rights or against the law (vide General Provisions of Article 1 number 15 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics). The most common forms of narcotics abuse are acts that lead to drug addicts. The understanding of narcotics addicts contained in Article 1 point 13 of Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement officials in handling narcotics abuse, especially narcotics abuse for themselves, can prioritize Article 54, Article 103 and Article 127 paragraph (2) and (3) Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Keywords: narcotics abuse, narcotics crime, narcotics criminal application. ABSTRAK Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika yang termuat di dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aparat penegak hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, untuk dapat mengutamakan Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, pidana narkotika, penerapan pidana narkotika.
TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA Sharon, Grace; Hutama, Bintang Aulia
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 2 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.453 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v8i2.83

Abstract

General public awareness in Indonesia about mal-administration (which includes lack of knowledge of laws, regulations and various sorts of corruption) by state administrators is still minimal. This lack of awareness results in a lack of services and places those demanding services in a passive position. The abuse from this situation results in a lack of public trust from those demanding services at the national and local level. The purpose of this article is to define mal-administration. This includes: not being in accord with service standards, lack of propriety (ethics) administration, procedure issues (formal requirements) and statutory provisions. The provision where maladministration by state administrators that cause material or immaterial losses, prosecution or complaints of compensation will be explained: Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Keywords: maladministration, compensation, public services, Ombudsman. ABSTRAK Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang maladministrasi oleh Penyelenggara Negara masih minim, dengan kenyataan seperti ini tentunya menempatkan masyarakat di posisi pasif dalam kehidupan bernegara yang hanya menerima apapun kualitas pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Negara, dengan kata lain tidak ada keadilan dan kepastian bagi masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Penyalahgunaan kewenangan melalui bentuk maladministrasi tersebut sangat tidak dibenarkan. Maka dalam penulisan artikel ini dijabarkan pengertian maldminstrasi adalah setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, kepatutan (etika) administrasi, prosedur (syarat formiil), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana dari perbuatan maladministrasi oleh Penyelenggara Negara yang menyebabkan kerugian materiil atau immateriil dapat dilakukan penuntutan atau aduan ganti rugi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kata Kunci: maladministrasi, ganti rugi, pelayanan publik, Ombudsman.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS HARTA DEBITOR PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 54/PAILIT/2011/PN.NIAGAJKT.PST) Yolanda, Defa Caesaria
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.129 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.82

Abstract

This study on the role and responsibilities of the Receiver to the assets of the debtor bankrupt. Issues raised include why can the occurrence of a bankruptcy petition and how roles and responsibilities in the management of property Curator debtor declared bankrupt by the Court, as well as how the constraints and solutions faced by Curator in handling the maintenance of the property the debtor bankrupt. Research carried out by the descriptive method of analysis to describe a reality that is happening in the field by analysing the data for later presented systematically. Data collection techniques to conduct field research and literature study. Stages of research include direct view document data file bankruptcy the debtor Bankrupt, as well as interviews with the curator of the Government, namely Hall Heritage (BHP) Jakarta at the Ministry of Justice and Human Rights (KEMENKUMHAM), designated as the Curator in the settlement property the debtor Bankrupt on This study by the Court. Based on these results it can be known that the Curator of Heritage Hall (BHP) have run their roles and responsibilities by the Bankruptcy Act, but there are still many obstacles that occur in connection with existing mechanisms. The curator of the performance constraints hampered by problems such as Debtor Bankruptcy Court decision ignored or even refused to be executed. Most curators have problems with the debtor (uncooperative), in which case the debtor refuses to provide information and documents, declined to meet, even blocking the curator to inspect business premises debtor. The solution of the constraints faced by the curator that the debtor Bankrupt should be open (open) to the Receiver so that the settlement process can run smoothly and quickly completed. All that can only be solved by a mature and well-planned evaluation on the implementation of the bankruptcy process carried out so far by the Commercial Court as authorized in the case of bankruptcy. Keywords: roles and responsibilities of curator?s top treasure bankrupt debtors. ABSTRAK Penelitian ini tentang peran dan tanggung jawab kurator atas harta debitor pailit. Permasalahan yang diangkat meliputi mengapa dapat terjadinya permohonan pailit dan bagaimana peran dan tanggung jawab kurator di dalam pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, serta bagaimana kendala-kendala dan solusinya yang dihadapi oleh kurator di dalam menangani pengurusan harta debitor pailit. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dengan menganalisa data untuk kemudian dipaparkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Tahapan penelitian meliputi melihat langsung data dokumen berkas kepailitan si debitor pailit, serta hasil wawancara dengan pihak kurator pemerintah yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), yang ditunjuk selaku kurator dalam pemberesan harta debitor pailit pada penelitian ini oleh pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah diketahui bahwa Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang kepailitan, namun masih terdapat banyak kendala yang terjadi sehubungan dengan mekanisme yang ada. Adapun kendala kinerja kurator yang menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif), dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator untuk memeriksa tempat usaha debitor. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh kurator bahwa seharusnya si debitor pailit bisa terbuka (open) kepada kurator agar dalam proses pemberesan dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. Semua itu hanya bisa diselesaikan dengan evaluasi matang dan terencana atas proses pelaksanaan kepailitan yang dilakukan selama ini oleh pengadilan niaga selaku yang berwenang dalam perkara kepailitan. Kata Kunci: peran dan tanggung jawab kurator atas harta debitor pailit.
TINJAUAN YURIDIS BPSK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OBRAL Septiyanti, Selvi
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.8 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.81

Abstract

Consumer protection is all the effort that guarantees the legal certainty to protect the consumer. To protect consumers required a set of rules of law, the Constitution No. 8 of 1999 on Consumer Protection became the gold standard for businesses in conducting their business and become a rule to regulate the interests of consumers. Product sale is a sale product is marketed to attract consumers into buying products/goods offered. No hidden requirements imposed by the businesses in marketing their product/warehouse so that consumers harmed. To demand justice for the consumer a variety of problem-solving alternatives, such as the one set out in Article 49 paragraph (1) of Constitution No. 8 of 1999 on Consumer Protection that is through Consumer Dispute Resolution Body (BPSK-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). In writing this essay, research carried out in two (2) phases, the first of library research through books, legislation, and internet. Second, field research through direct interviews with the Assembly of Consumer Dispute Resolution Body (Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Keywords: consumer protection. ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi standar baku bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan menjadi aturan untuk mengatur kepentingan konsumen. Produk obral adalah produk yang dipasarkan secara obral dengan tujuan untuk menarik konsumen dalam membeli produk/barang yang ditawarkan. Pada kenyataannya, ada syarat-syarat tersembunyi yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha dalam memasarkan produk/barang obral tersebut sehingga konsumen dirugikan. Dalam upaya untuk menuntut keadilan konsumen memiliki sejumlah alternatif penyelesaian masalah, salah satunya seperti yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pertama penelitian kepustakaan (library research) melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet. Kedua, penelitian lapangan (field research) melalui wawancara langsung kepada Majelis BPSK. Kata Kunci: perlindungan konsumen.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2694 K/PDT/2012) Ndaru, Tangguh Prima
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.573 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.80

Abstract

This article focused on prudential banking principle based on instruction on Article 2 of Law No. 7 the Year 1992. The problem in this research is how to apply the prudential banking principle on credit banking agreement and how about the application of the prudential banking principle in the credit agreement banks (a case study of the Supreme Court Ruling No. 2694 K/PDT/2012). To obtain the data is using secondary data collection methods. Credit banking is full of risk. The prudential banking principle must be applied by the bank. Prudential Banking Principle in credit banking have to apply according to regulations in the Banking Law or Regulation of Bank Indonesia in giving credit to the debtor bank must pay attention to the credit guidelines include bank lending, debtor information system, assessment of asset quality, lending limits, and principle know the customer. Although already had a rule that regulates of credit, in practice banks? lending to customers often do not apply the precautionary principle. In reality, Prudential banking principle is often not applied on credit agreement makes the author researched this paper by analyzing the credit agreement between Panin Bank on Radio Dalam Street with Jacky Halim. Keywords: prudential principle on credit banking agreement. ABSTRAK Tulisan ini terpusat pada prinsip kehati-hatian bank yang diamatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Masalah yang penulis angkat dalam naskah ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit bank dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/PDT/2012). Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data sekunder. Kredit yang disalurkan bank kepada nasabah debitur sangat penuh risiko. Maka dari itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan sepenuhnya oleh bank. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diterapkan sesuai dengan aturan pemberian kredit yang diatur baik dalam undang-undang perbankan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberi kredit kepada debitur antara lain harus memperhatikan pedoman perkreditan bank, sistem informasi debitur, penilaian kualitas aktiva, batas maksimum pemberian kredit, dan prinsip mengenal nasabah. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai pemberian kredit, pada praktiknya pemberian kredit bank kepada nasabah seringkali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kenyataan bahwa prinsip kehati-hatian sering tidak terapkan dalam pemberian kredit membuat penulis melakukan penelitian dalam naskah ini dengan menganalisa perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank Panin cabang Radio Dalam dengan Jacky Halim. Kata Kunci: prinsip kehati-hatian.
HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Helnawaty, Helnawaty
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.982 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.79

Abstract

Customary criminal law is the recommended discipline to be studied and explored by various legal experts, the national law a seminar, and the Congress Regarding United Nations Crime Prevention and Treatment of Offenders Against. The recommendations are based on the interests of national law in national law reform efforts that law is not getting away from the values that exist and live in a society to establish a national law. Customary law does not expressly recognize the separation between criminal law with civil law in general. This separation is done merely to facilitate in identifying and studying by taking the ratio of the legal structure of the west. What we call the Indigenous Criminal Law also does not explicitly recognize the distinction between crimes with the offence. The severity of the penalty imposed is more influenced by the intensity of the act crime or offence committed and its effects. Punishment is as a customary reaction to restore or recover the balance of the cosmos that has been disturbed, either concerning the universe, rulers or people/agency/institution that is respected, community groups or individuals. Keywords: customary criminal law. ABSTRAK Hukum pidana adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaharuan hukum nasional agar hukum tidak semakin menjauh dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat dalam rangka membangun hukum nasional. Sebenarnya hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata pada umumnya. Pemisahan ini dilakukan sekadar untuk memudahkan dalam mengenal dan mempelajari dengan mengambil perbandingan dari struktur hukum barat. Apa yang kita sebut dengan hukum pidana adat ini juga tidak mengenal pembedaan secara tegas antara kejahatan dengan pelanggaran. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan lebih dipengaruhi oleh intensitas perbuatan kejahatan atau pelanggarannya yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya. Hukuman adalah sebagai suatu reaksi adat dalam rangka upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan kosmos yang telah terganggu, baik yang berkenaan dengan alam semesta, penguasa atau orang/badan/lembaga yang dihormati masyarakat, kelompok atau orang perorangan. Kata Kunci: hukum pidana adat.
ASPEK HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Budiman, Citra Rosa
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.65 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.78

Abstract

Adoption has been known from biblical times and in many cultures (Goody 1969). In Europe, the roots of modern law lie with the Greeks and Romans. Similarly, in the East, adoption has a long tradition. In Hindu literature, discussions of adoption go back more than 5,500 years (Pant 1994). Common themes dominate the purposes behind adoption in ancient times. Some of these themes are still relevant today. Adoption is a social and legal process, which establishes the relationship of parent and child between people who do not have this relationship by birth. It provides the same rights and obligations that exist between children and their biological parents. The primary intention of adoption services is to provide children, permanent families, when their birth families cannot rear them. The needs of the child are the primary determinant of the total service, with full recognition of the interdependent needs and interests of the birth parents and adoptive parents. In relatively recent times there has been a significant worldwide shift to recognizing the role adoption should play in advancing the interest of the individual adoptee, rather than the goals of broader elements of society or the interests of would-be adopters. Keywords: adoption, interests of the parties, adoption role. ABSTRAK Adopsi telah dikenal sejak zaman alkitab dan dalam banyak kebudayaan (Goody 1969). Di Eropa, akar dari hukum modern bermula dengan bangsa Yunani dan Romawi. Demikian juga di Timur, adopsi merupakan tradisi tua. Dalam susastra Hindu, diskusi tentang adopsi dilakukan lebih dari 5.500 tahun berselang (Pant 1994). Tema yang sama mendominasi tujuan-tujuan dari adopsi di zaman silam. Sebagian dari tema itu masih relevan sekarang ini. Adopsi adalah suatu proses sosial dan hukum, yang menetapkan saling hubungan dari orang tua dan anak di antara orang yang tidak memiliki saling hubungan itu karena kelahiran. Ia menyediakan hak dan kewajiban yang sama yang eksis antara anak-anak dengan orang tua biologis mereka. Tujuan utama dari jasa adopsi adalah untuk menyediakan anak-anak secara permanen kepada keluarga permanen bila keluarga yang melahirkan tidak dapat membesarkan mereka. Kebutuhan dari anak ditetapkan terlebih dahulu dari layanan total dengan pengaturan penuh kebutuhan interdependen dan kepentingan dari orang tua yang melahirkan dan yang mengadopsi. Selama waktu agak belakangan telah ada pergantian secara menyeluruh di dalam mengakui peran yang perlu dimainkan adopsi dalam memajukan kepentingan dari anak yang diadopsi, bukannya tujuan dari masyarakat secara lebih luas atau kepentingan dari mereka yang hendak mengadopsi. Kata Kunci: adopsi, kepentingan para pihak, peran adopsi kini.
KONSTRUKSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011) Sugiman, Sugiman
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.208 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.77

Abstract

Indonesia Constitution 1945 in the highest written law of the Republic of Indonesia, which has changed 4 times since 1999-2002. The results of the third amendment resulted in a new institution namely the Regional Representative Council (DPD). The local parliament is elected as the people?s representative through general elections and server as legislation, budgeting, and consideration the function of this institution is written in the constitution of article 22D verse (1), (2), and (3). The regional representative council shall exercise the functions of legislation to be governed by law number 27 of 2009 concerning the people?s legislation assembly, the regional people?s legislative assembly and law number 12 of 2011 concerning the establishment of legislation assigned duties and authority regional representative council are tasked whit drafting legislation, discussing and preparing national legislation programs aligned whit constitution. The regional representative council doesn?t have extensive powers so as not to create a system of checks and balances whit the Indonesia constitution. Keywords: the function of DPD and state institutions. ABSTRAK Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum tertulis tertinggi di Republik Indonesia, yang sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali sejak Tahun 1999-2002. Hasil perubahan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 9 November 2001 lahirnya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu mempunyai fungsi antara lain fungsi legislasi, anggaran, dan pertimbangan. Fungsi tersebut tertulis pada UUD 1945 Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3). Dalam melaksanakan fungsi legislasi DPD di atur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang secara nyata tugas dan kewenangan dibatasi oleh kedua undang-undang ini. Sebagai lembaga negara yang menjalankan konstitusi untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu, ikut membahas dan penyusunan program legislasi nasional tidak diberikan ruang penuh kepada DPD sehingga tidak terciptanya sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: fungsi legislasi DPD dan lembaga negara.
KONSEPSI DAN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Haryani, Riastri
BINAMULIA HUKUM Vol 6 No 2 (2017): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.299 KB) | DOI: 10.37893/jbh.v6i2.76

Abstract

Conceptually, the issue of Judicial Review and Institutions authorized to perform Judicial Review has been initiated since the process of farming 1945. Constitution by the founding fathers, then formulating the draft of the Constitution of July 11, 1945, until July 13, 1945. According to the 1945 Constitution, only two institutions namely the supreme court and the Constitutional court which has test legislation. Both institutions contain the construction of the 1945 constitution after amendment as a pilar of the implementation of Judicial power. In the science of law there is a principle that any statutory legislation of its form must be appropriate, not contradictory, and implement the constitution or the constitution, Laws whose degrees are under the constitution shall not govern the content of the constitution, let alone distort it, The Constitution is regarded as the supreme law which is more binding than ordinary law. Based on it, the constitution does not include regulations that can be tested materially by the supreme court. Although it is realized that law may be contrary to the constitution. The Court?s Judicial Review is a means of controlling all laws and regulations of the lower levels of the constitution. In the application of the Judicial Review accusation of the appeal level or directly submitted to the supreme court. Keywords: judicial review, constitution. ABSTRAK Secara konsepsi persoalan hak uji materiil dan lembaga yang berwenang melakukan hak uji materiil telah diawali sejak proses pembentukan UUD 1945 oleh para founding fathers, saat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945. Menurut UUD 1945, yang memiliki pengujian peraturan perundang-undangan hanya 2 lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memuat konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen merupakan pilar-pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di dalam ilmu hukum ada asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan apapun bentuknya harus sesuai, tidak bertentangan, dan melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah konstitusi tidak boleh mengatur materi muatan konstitusi, apalagi menyimpangnya. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai hukum yang tertinggi yang lebih bersifat mengikat daripada undang-undang biasa. Dengan dasar itu undang-undang tidak termasuk peraturan yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. Meskipun disadari bahwa sangat mungkin suatu undang-undang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Hak uji materiil Mahkamah Agung merupakan sarana pengendali semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam penerapannya gugatan hak uji materiil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pemeriksaan tingkat kasasi atau langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Kata Kunci: hak uji materiil, konstitusi.