cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
ISSN : 01261338     EISSN : 25795562     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian, dan pemikiran bidang peraturan perundang-undangan dan hukum. Diterbitkan setahun empat kali yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 323 Documents
LANDASAN FORMIL DAN MATERIIL KONSTITUSIONAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aziz, Machmud
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.947 KB)

Abstract

A real and good understanding of formal and material constitution basis oflegislations is conditio sine quanon to the legislative drafters in order theirlegislation product that they made not easily cancelled in judicial review byThe Constitutional Courts (UU) or by The Appellate Courts (any legislationsbelow UU).
DAMPAK PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN PIDANA YANG DIJATUHKAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANA Anwar, Umar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.537 KB)

Abstract

Pemberian remisi merupakan hak bagi setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah membatasi pemberian remisi bagi beberapa narapidana termasuk narapidana kasus pidana narkotika. Permasalahan yang diangkat adalah tentang penerapan pemberian remisi bagi kasus pidana narkotika, apakah semua putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan remisi dan hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana di pengadilan. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis undang – undang dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana kasus pidana narkotika tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, putusan pidana yang mendapat remisi apabila hukumannya di bawah lima tahun dan diatas lima tahun tidak mendapatkan remisi dan pemberian remisi bagi narapidana sangat dipengaruhi putusan pidana pada narapidana kasus narkotika tersebut.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN SARANA PENAL DALAM RANGKA MELINDUNGI PEREMPUAN Ramiyanto, Ramiyanto; Waliadin, Waliadin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1063.35 KB)

Abstract

Rape is one of the criminal acts regulated in the Criminal Code as stated in Article 285. When viewed from the formulation, the crime of rape stipulated in the provision is included in the type of formal crime. Article 285 of the Criminal Code has set limits on the meaning of rape and its elements but is not given an explanation of the meaning of each of these elements. Therefore, the granting of the meaning of each element of criminal acts of rape is seen in the doctrine and practice of criminal justice that has occurred so far. In its development, handling effort to criminal acts of rape by means of penal (criminal law) experienced a shift in the form of expanding the meaning of elements of “violence or threat of violence” as can be seen in the decision number: 410/Pid.B/2014/PNBgl. This element is not only classically interpreted, but also includes the persuasion accompanied by false promises. In the context of the protection of women, the decision should be appreciated and should be used as a reference by the judge in handling the same case even though it was not followed by the High Court and the Supreme Court. The expansion of the meaning of “violence or threat” as an element of criminal acts of rape can also be used as input for reforming criminal law in Indonesia.
PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Kolibonso, Rita Serena
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.853 KB)

Abstract

.
REDESAIN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH Pakaya, Jefri S
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.442 KB)

Abstract

Sistem pengujian peraturan daerah selama ini menerapkan pengujian ganda dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Secara normatif Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundang – undangan  dibawah Undang – Undang diantaranya peraturan daerah,berdasarkan hal ini perlu ada ketegasan lembaga mana yang mempunyai kewenangan pengujian peraturan daerah,disamping itu mekenisme pengujian peraturan daerah perlu ditinjau kembali baik itu mekanisme pengujian peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif review) dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial (Mahkamah Agung) untuk menjamin konsistensi, kepastian  dan kompetensi pengujian peraturan daerah.
KESETARAAN GENDER DALAM ATURAN HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA GENDER EQUALITY IN THE RULE OF LAW IN INDONESIAN AND IMPLEMENTATION) Rahayu, Ninik
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.571 KB)

Abstract

Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984. Selama 28 tahun pemerintah tetap berkomitmen untuk menghapuskansegala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antaralain mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentukdiskriminasi dan kekerasan. Tentu berbagai tantangan dalam mempromosikankesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka legislasi di negeri ini menjadimenarik untuk dilihat, setidaknya dari tiga aspek, yaitu aspek bagaimana hukumdibuat baik secara subtantif maupun prosesnya; bagaimana hukum ditegakkanyaitu dengan melihat dukungan pengelolaan dan sarana prasaranya sertabagaimana kondisi budaya hukumnya guna memberikan situasi yang kondusifdalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadapperempuan.
KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi --
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.897 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu: apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum.Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan penerbitan Obligasi Daerahsaat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.
BEBERAPA CATATAN TENTANG LAHIR DAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA Aziz, HM
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.209 KB)

Abstract

Judicial review was actually initiated by Muhammad YaminBPUPKI Meeting in 1945 but was not accepted. Judicial reviewis one of the authorities of the Constitutional Court (MK), theidea can be considered as the forerunner of the Court. In 1949KRIS established a place for judicial review in the form ofconstitutional review of legislation, local levels of the stateconstitution, while the Federal law can not be contested, andcontinued in the 1950 Constitution, as a reflection of the system/ understanding of parliamentary supremacy. The idearesurfaced at the end of the Old Order government but in theform of legislative review/political review of the MPRS, but MPRSfailed to make it happen. It was not until the reform era in the2000 legislative review manifested through TAP MPR No. III/MPR/2000, then with the establishment of the ConstitutionalCourt on the 1945 changes in 2001-2002 have a concrete formand translated into Law Number 24 Year 2003 concerning theConstitutional Court. In a short time the Court as one of theprincipals of judicial power grows and develops into adistinguished institution and the state can resolve the politicalissues and constitutional law including dispute resolution interstate authority, disputes the general election (legislative andpresidential election/vice president), and testing legislationrelative decision acceptable to all parties to the dispute, becauseit is considered quite fair and balanced, and does not causesocial and political upheavals in society. Also related to therespect, protection and enforcement of human rights is a basicright for citizens, among other things during to sham deathpolitically and civil.
DAYA IKAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yuliani, Andi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.114 KB)

Abstract

Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan mengikat. Namun sampai saat ini masih dapat ditemukan peraturan-peraturan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tidak diundangkan dan tetap diberlakukan. Hal ini menimbulkan tanya apakah makna Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem pembentukan peraturan perundang- undangan kita? Pengundangan Peraturan Perundang-undangan merupakan tahapan penting dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara yang mengaku sebagai negara demokratis. Negara demokratis lahir dari kontrak sosial antara negara dengan masyarakat. Pengundangan merupakan penyataan penting akan eksistensi dari kedaulatan rakyat. Tanpa pengundangan berarti menafikkan hak rakyat untuk mengetahui suatu aturan dan mengikat mereka. Perlu ada tindakan tegas terhadap peraturan-peraturan yang tidak diundangkan dan juga korrdinasi dengan lembaga-lembaga yang tidak mengundangkan peraturannya. Sistem Pengundangan Peraturan Perundang-undangan juga perlu pembaharuan untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi antara peraturan pusat dan daerah.
MENGKAJI SUBSTANSI UUD NRI TAHUN 1945 DALAM HAKIKATNYA SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS ANALYZING SUBSTANCE OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AS A WRITTEN FUNDAMENTAL NORM) Simamora, Janpatar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.188 KB)

Abstract

Dinamika kebutuhan ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah reformasi,mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukanperubahan demi perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UUD 1945. Proses perubahanyang dilakukan terhadap UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia patutdimaknai sebagai upaya penyempurnaan aturan dasar kehidupan kenegaraan di tanah air.Namun demikian, dikaji dari substansi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, modelpengaturan yang dilakukan justru berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangihakikat UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri sebagai hukum dasar tertulis. UUD NRI Tahun1945 sebagai hukum dasar tertulis pada hakikatnya hanya memuat aturan dasar atau pokokkehidupan kenegaraan, sedangkan aturan yang lebih rinci lazimnya dituangkan lebih lanjutdalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun faktanya, substansi yangterkandung dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait Hak Asasi Manusia sudah sangatdetail serta hampir tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah dokumen tertulis yang mengaturhal-hal pokok atau fundamental dan sangat mendasar mengenai kehidupan berbangsa danbernegara. Oleh sebab itu, sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu dikaji ulangmenuju model pengaturan yang lebih mencerminkan hakikat pokoknya sebagai hukum dasartertulis, hukum yang memuat aturan dasar, pokok dan fundamental kehidupan berbangsa danbernegara.

Page 1 of 33 | Total Record : 323


Filter by Year

2004 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue