cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya
ISSN : 14115239     EISSN : 25984209     DOI : -
Core Subject : Art, Social,
The Patrawidya appears in a dark gray cover with a papyrus manuscript. The Patrawidya Journal is published three times a year in April, August and December. The study of the Patrawidya Journal article is on the family of history and culture. The Patrawidya name came from a combination of two words "patra" and "widya", derived from Sanskrit, and became an absorption word in Old Javanese. the word "patra" is derived from the word "pattra", from the root of the term pat = float, which is then interpreted by the wings of birds; fur, leaves; flower leaf; fragrant plants fragrant; leaves used for writing; letter; document; thin metal or gold leaf. The word "widya" comes from the word "vidya", from the root vid = know, which then means "science". Patrawidya is defined as "a sheet containing science" ISSN 1411-5239 (print) ISSN 2598-4209 (online).
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue " Vol 17, No 3 (2016)" : 12 Documents clear
KOTA BERKELANJUTAN: ANTARA IDE DAN IMPLEMENTASI DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Novianti, Kurnia
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.31 KB)

Abstract

Tulisan ini memotret perspektif para pemangku kepentingan tentang konsep kota berkelanjutan di dua kota, yaitu Rotterdam dan Jakarta. Kota berkelanjutan sangat menarik diperdebatkan mengingat konsep ini relatif baru diwacanakan oleh para akademisi dan praktisi pembangunan di Indonesia. Konteks pembangunan berkelanjutan yang sejumlah indikatornya harus dipenuhi oleh Indonesia setelah mengadopsi sustainable development goals yang menempatkan kota sebagai salah satu pilar penting untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial-budaya masyarakat, dan keseimbangan lingkungan akan terpenuhi melalui kota berkelanjutan. Dengan metode kualitatif berupa wawancara, diskusi terfokus, dan pengamatan selama berada di Rotterdam pada bulan Mei 2015. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemangku kepentingan tentang ‘kota berkelanjutan’. Hasil yang diperoleh adalah informan menggunakan perspektif yang beragam dalam memaknai ‘kota berkelanjutan’. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepentingan dan pemahamannya tentang kota berkelanjutan. Pendekatan governmentality penulis gunakan untuk memahami bagaimana idea dan practices tentang ‘kota berkelanjutan’ muncul dan terimplementasi baik di Rotterdam maupun Jakarta dalam implementasi pembangunan kota berkelanjutan.This article highlights the perspectives of stakeholders about the concept of sustainable city in two cities, Rotterdam and Jakarta. Sustainable city is very interesting to discuss since this concept is relatively new in discussions among scholars and development experts or professionals in Indonesia. Sustainable development concept that Indonesia adopted through the indicators of sustainable development goals which has been endorsed by the world community (United Nations) positioned cities as one of the major pillars in sustainable development for a harmonization of economic growth, social welfare, and the environmental balance will be realized through sustainable cities. Through the qualitative method with depth interview, focus discussion, and observation during the research field in Rotterdam on May 2015, this article aims to analyze the perspectives of the stakeholders about sustainable city. The result of this research is the description of diverse perspectives that had been used by the informants to interpret the concept of ‘sustainable city’. Those are motivated by their interest and understanding of the concept. The approach of governmentality is being used by the author to help to understand how ideas and practices of sustainable city appeared and implemented in Rotterdam and Jakarta.
STRATEGI PENGHIDUPAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANJARNEGARA Ritohardoyo, Prof. Su
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.979 KB)

Abstract

Bencana tanah longsor berpengaruh  terhadap terhadap lingkungan biofisik dan budaya, sehingga masyarakat perlu melaksanakan strategi penghidupan untuk tetap bertahan hidup di daerah bencana. Makalah ini mengungkap hasil penelitian yang bertujuan  mencitra tipe akibat bencana, aktivitas masyarakat pasca bencana, serta mengkaji peran pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor. Metode penelitian survei digunakan untuk pengumpulan data analisis data primer dan sekunder menggunakan analisis data kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) tipe akibat bencana tanah longsor  berupa akibat langsung dan akibat tidak langsung, 2) strategi penghidupan masyarakat pasca bencana tanah longsor lebih pada aktivitas memulihkan perekonomian, dan 3) masyarakat berperan serta aktif dalam mendukung pemerintah untuk melakukan penanganan bencana yang lebih baik.Landslides affect on the biophysical and culturalenvironment, so the people should carry out livelihood strategy to survive in the disaster area. This paper shows results based on the research that is aimed to present the type of effect and community activities post-disaster, and also examine the role of government cope with landslides. Survey method was used to collect the data, both primary and secondary data that will be analyzed. These results shows that 1) the type of effect experienced was direct result and indirect result, 2) livelihood strategy of community after a landslide was recover the economic activities, and 3)the community actively participate in supporting the government to do the better disaster management.
Cover Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.581 KB)

Abstract

SEJARAH PENGELOLAAN TIMAH DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG Gusnelly, Gusnelly
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.917 KB)

Abstract

Secara historis penguasaan dan ekplorasi atas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung dibedakan dalam dua periode pengelolaan yaitu pertama dilakukan di masa pemerintah jajahan Belanda dan kedua di era kemerdekaan. Masa pengelolaan pemerintah jajahan Belanda, eksplorasi timah pulau Bangka dilakukan oleh pemerintah Belanda melalui Kesultanan Palembang. Setelah lepas dari kekuasaan Belanda, pengelolaannya dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dengan membentuk Perusahaan Negara (PN), berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) yang berkantor pusat di Jakarta. Sejarah dari perjalanan penguasaan tambang timah di Pulau Bangka Belitung minus keterlibatan masyarakat lokal di dalamnya. Ketika Reformasi berlangsung disertai dengan berlakunya otonomi daerah, penguasaan timah oleh PT. Timah dilemahkan melalui deregulasi tata niaga No.146/1999 yang tidak lagi memandang timah sebagai komoditi tambang yang strategis sehingga peluang rakyat untuk menambang terbuka lebar. Tidak lama kemudian, UU No 40 tahun2004 tentang Perseroan Terbatas juga meminta perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Timah.Tbk kepada masyarakat harus dilakukan mengingat bahwa masyarakat harus ikut merasakan keuntungan dan menikmati harta kekayaan negerinya.Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana aktifitas pengelolaan timah di Pulau Bangka dari masa ke masa serta bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh PT. Timah pada periode belakangan ini terhadap masyarakat sekitarnya.The history of the acquisition and exploration on tin mining in Bangka Belitung divided into two periods: first management performed during the Dutch Colonial Government and second in the era of independence. In the era of Dutch Colonial Government, tin mining exploration in Bangka carried out by the Dutch Government through the Palembang Sultanate. The long history of the management and control of the state without cooperative with local community seem does not provide benefits for local communities.The reformation era and decentralization period have been opened of tin mining access to the public. At the same time, the Act No. 40 of 2007 on Perseroan Terbatas urged the company to undertake social responsibilities. Corporate Social Responsibility (CSR) in the tin mining of PT Timah (Persero) Tbk played an important role. Because Corporate Social Responsibility will be create good image ofthe company from their surrounding communities. Many people believe thatthe company will notlast long if they only profit oriented, but their activities either directlyor indirectly be positive or negative impacton the community around themand the people of the world. This article shows aboutt in miningactivitiesin the Bangka Islands and its relation to Corporate Social Responsibility to the surrounding community.
MASYARAKAT KASEPUHAN CISITU; STUDI EKSPLORASI Purnama, Yuzar
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.488 KB)

Abstract

Kasepuhan Cisitu termasuk kedalam wilayah administrasi Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Nama “cisitu” diambil dari situ (danau) yang merupakan icon daerah tersebut. Kasepuhan Cisitu termasuk kedalam kelompok Kasepuhan di Banten Selatan. Abah Ohri yang nama lengkapnya H. Muhammad Dohri adalah pemimpin adat di Kasepuhan Cisitu sejak tahun 1988. Kasepuhan Cisitu memiliki cabang di berbagai daerah yang disebut randayan. Randayan adalah masyarakat yang adat istiadatnya menginduk ke Kasepuhan Cisitu jumlahnya mencapai ratusan di antaranya di Bandung dan Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif adapun metode kajiannya adalah deskriptif analitik. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa masyarakat Kasepuhan Cisitu merupakan keturunan eyang Cucuk Guru yang masih mempertahankan adat istiadat leluhurnya secara turun temurun mulai dari kepatuhan kepada ketua adat, cara bertani, upacara pertanian, dan tabu.Kasepuhan Cisitu included into the administration area Kujangsari Village, Cibeber District, Lebak, Banten Province. The name “Cisitu” is taken from it (lake) which is an icon of the area. Kasepuhan Cisitu include both Kasepuhan in South Banten. Abah Ohri whose full name is H. Muhammad Dohri indigenous leaders in Kasepuhan Cisitu since 1988. Kasepuhan Cisitu have branches in various regions called Randayan. Randayan are a society to have its customs Kasepuhan Cisitu amounted to hundreds of them in Bandung and Bogor. The method used is qualitative method as for the method of study is descriptive and analytical. This study suggests that people are descendants grandparent Kasepuhan Cisitu Cucuk Teachers who still maintain their ancestral traditions for generations ranging from obedience to the head of customs, the way of farming, agricultural rites, and taboo.
NATIONALISM FROM THE OOSTHOEK: THE CONTRIBUTION OF GEMEENTERAAD MALANG ON THE EMPOWERING OF INDONESIA LOCAL POLITICIAN (1920-1941) Hudiyanto, Reza
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.65 KB)

Abstract

The implementation of indirect local election has blossomed political sphere in the regions such as regency and municipal. The unexpected results of this 10 years old implemented democracy are returning new order politician, mushrooming money politics and rebirth of local dynastic. In fact, the role of local legislative member in empowering civil society comes to blurred. Corruption that involved many politician have made distrust among people lately. In fact, in second decade of 20th century, Indonesian politician in local parliament had represented honor and dignity of the nation. They fought for progression among indigenous people. How did this local council shaped their mind and skill? This article emphasized on the role of local parliament in the empowering of national consciousness among Indonesian politician in Dutch Colonial periods. According to notice if local parliament, there were names of Indonesian local council members the very local in the parliament court such as Soekardjo Wirjopranoto, R P Pandji Soeroso and many others. As a minority fraction in the council, their attitude toward the pressure of the colonial discrimination showed that they used their position as a member of local council to empower their critical stand against local colonial policy. The methods used in this research is historical methods. By collecting, appreciating and interpreting local parliament documents (notulen) and newspapers from 1925 to 1940, we knew the situation, context and discussion in parliament room. From this documentary research, it can be concluded that local parliament (gemeenteraad) Malang has played important role on empowering the political skill among the Indonesian city council members at that time. By doing their function as a member of local city council, they know how to manage and to solve the city problem. It is become clear that in the post independence period, many of their names were enlist in the member of Republic Indonesia Cabinet. Penerapan dari system Pemilihan anggota legislative secara tidak langsung telah mengembangkan iklim politik di daerah tingkat dua seperti Kabupaten dan Kota. Hasil yang tidak terduga dari 10 tahun pelaksanaan demokrasi adalah kembalinya politisi-politisi Orde Baru, menjamurnya politik uang dan kebangkitan kembali dinasti local. Dalam kenyataan, peran dari anggota dewan di daerah dalam pemberdayaan masyarakat masih belum jelas. Korupsi yang melibatkan politis di daerah telah menciptakan kekecewaan di kalangan public akhir-akhir ini. Sejak kapan penyalahgunaan kekuatasn oleh anggota Parlemen ini terjadi?Penerapan sistem pemilihan anggota legislatif secara tidak langsung telah mengembangkan iklim politik di daerah tingkat dua seperti kabupaten dan kota. Hasil yang tidak terduga dari 10 tahun pelaksanaan demokrasi adalah kembalinya politisi-politisi orde baru, menjamurnya politik uang dan kebangkitan kembali dinasti lokal. Dalam kenyataan, peran anggota dewan di daerah dalam pemberdayaan masyarakat masih belum jelas. Korupsi yang melibatkan politisi di daerah telah menciptakan kekecewaan di kalangan publik akhir-akhir ini. Sejak kapan penyalahgunaan kekuatan oleh anggota Parlemen ini terjadi? Artikel singkat ini mencoba memberikan penekanan pada peran lembaga dewan kota dalam pemberdayaan kesadaran nasionalisme di kalangan politisi lokal bangsa Indonesia pada periode Kolonial Belanda. Menurut catatan dari parlemen lokal atau dalam teks asli disebut Stadsgemeente Raad, terdapat beberapa nama anggota parlemen daerah seperti Soekardjo Wirjopranoto, Pandji Soeroso dan beberapa anggota lain. Sebagai faksi yang minoritas di dewan, sikap mereka terhadap tekanan diskriminasi koloial membuktikan bahwa mereka telah menggunakan kesempatan itu untuk pemberdayaan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Melalui pengumpulan, kritik, dan interpretasi dokumen dewan kota, dan surat kabar yang berasal dari tahun 1925 hingga 1940, diperoleh gambaran tentang situasi, konteks dan diskusi yang dikembangkan dalam ruang sidang parlemen. Dari kajian dokumen ini dapat disimpulkan bahwa dewan kota (gemeenteraad) Malang telah memainkan peran penting dalam pemberdayaan politisi Indonesia, terutama ketrampilan dalam berargumen, pemahaman sistem hukum dan birokrasi, pemecahan permasalahan kota pada saat itu. Sebagai dampak positif adalah munculnya tokohtokoh kompeten yang menjalankan fungsi pemerintahan sesudah kolonialisme berakhir pada tahun 1945.
MOBILITAS PEKERJA PADA KAWASAN INDUSTRI PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sadali, Mohammad Isnaini
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (963.789 KB)

Abstract

Perkembangan sektor industri di suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat pekerja dan perkembangan wilayah. Mobilitas pekerja di Kawasan Industri Piyungan Bantul, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan regional. Tulisan ini mengungkap hasil penelitian dengan tujuan mengkaji (1) hubungan mobilitas pekerja dengan eksistensi kawasan industri, dan (2)ragam bentuk mobilitas pekerja industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Kawasan Industri Piyungan berpengaruh terhadap tipe mobilitas pekerja di DI Yogyakarta. Para pekerja dari luar daerah kecamatan, memilih melakukan mobilitas permanen, dan setelah menetap di sekitar Kawasan Industri Piyungan seluruh pekerja melaksanakan mobilitas non permanen secara rutin dengan bentuk mobilitas ulang-alik. Kawasan Industri Piyungan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi mobilitas penduduk ke arah perkotaan. Orientasi penduduk untuk mendapat pekerjaan di Kota Yogyakarta, dapat teralihkan ke beberapa titik-titik pusat kegiatan ekonomi di sekitar Kota Yogyakarta.Industrial development will affect on the development of the region and also peoples mobility in the region. Worker mobility process in Piyungan Industrial Estate is not only guided by economic factors, but also the regional policy. This paper is revealing the results of research with the aim of assessing (1) the relationship of worker mobilitywith the existence ofPiyungan Industrial Estate, and (2) the different forms of industrialworker mobility.This study uses survey method. The results showed that Piyungan Industrial Estate give a new type on labour mobility in Yogyakarta.The workers come from outside area (the District Piyungan) chose to do permanent mobility, after settling around Piyungan Industrial Estate, all workers execute a non permanent mobility which is dominated shuttle mobility.Piyungan Industrial Estate has a major role in absorbing workers and reduce the worker mobility into Yogyakarta City. Workers orientation to work in Yogyakarta City can be diverted into some other economic growth poles around Yogyakarta City.
Kata Pengantar Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.681 KB)

Abstract

Cover Belakang Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.082 KB)

Abstract

KREATIVITAS DAN INOVASI KESENIAN TRADISIONAL DI KALANGAN GENERASI MUDA: STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT Setiawan, Budiana
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 17, No 3 (2016)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (995.224 KB)

Abstract

Dewasa ini minat generasi muda untuk melestarikan kesenian tradisional baru akan terwujud apabila diberi kebebasan untuk melakukan kreativitas dan inovasi terhadap kesenian tradisional. Salah satu daerah yang kaya akan kesenian tradisionalnya adalah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Peduduk kota ini terdiri dari berbagai etnis, seperti: Dayak, Melayu, Tionghoa, Bugis, Jawa, Madura, dan Bali. Hal ini berpotensi mengancam eksistensi kesenian tradisional etnis Dayak, salah satu etnis dominan di Kota Pontianak. Permasalahan yang diangkat, pertama faktor-faktor apa yang mendorong generasi muda etnis Dayak untuk menciptakan kreativitas dan inovasi terhadap kesenian tradisionalnya? Kedua, bagaimana strategi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk melestarikan kesenian tradisional etnis Dayak? Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode penelitian meliputi: observasi/ pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas terhadap kesenian tradisional didorong oleh tiga faktor, yakni: perubahan situasi sosial-politik-keagamaan; masuknya unsur kesenian modern ke dalam kesenian tradisional; dan terjadinya penggabungan unsur kesenian antaretnis. Inovasi terhadap kesenian tradisional dilakukan dengan menampilkan pada festival dan menyelenggarakan revitalisasi. Adapun peranan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak terhadap inovasi kesenian tradisional, meliputi penyelenggaraan festival, pemberian bantuan dana pembinaan ke sanggar-sanggar kesenian, dan penyediaan rumah betang untuk mewadahi kreativitas kesenian tradisional.Today, young generation interest for preservation of traditional arts perfomance will be achieved if they are given option for doing creativity and innovation for traditional arts perfomance. One of many regions that has a lot of traditional arts perfomance is Pontianak municipality, West Kalimantan Province. The inhabitant of this city is consists of various ethnic groups, such as: Dayak, Malay, Chinese, Bugis, Java, Madura, and Bali. Those situations potentially threats the existence of traditional arts perfomance of ethnic Dayak, one of dominant ethnics in Pontianak. The issues of this article, first, what factors are that encourage young generation to make creativity and innovation of Dayak ethnic for their traditional arts perfomance? Second, what are strategy and policy of local government and other relevant institutions for preserving traditional art perfomance of Dayak ethnic? This study is a qualitative research. The method that is used, includes: observation, interview, and literature study. The results of this research indicate that creativity to traditional arts perfomance is caused by three factors, namely: the changes of social-political-religion situation; the entry of modern artistic elements into traditional arts perfomance; and the incorporation of elements among ethnics. The innovations for traditional art perfomance are appearanced in art festival and organize revitalization for art. The role of West Kalimantan Province and Pontianak Municipality government to traditional art perfomance innovation, i.e.: enforcement of festival, funding allocation for development of art studios of traditional art perfomance, and provision betang house for a place to make creativity of traditional arts perfomance.

Page 1 of 2 | Total Record : 12