cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya
ISSN : 14115239     EISSN : 25984209     DOI : -
Core Subject : Art, Social,
The Patrawidya appears in a dark gray cover with a papyrus manuscript. The Patrawidya Journal is published three times a year in April, August and December. The study of the Patrawidya Journal article is on the family of history and culture. The Patrawidya name came from a combination of two words "patra" and "widya", derived from Sanskrit, and became an absorption word in Old Javanese. the word "patra" is derived from the word "pattra", from the root of the term pat = float, which is then interpreted by the wings of birds; fur, leaves; flower leaf; fragrant plants fragrant; leaves used for writing; letter; document; thin metal or gold leaf. The word "widya" comes from the word "vidya", from the root vid = know, which then means "science". Patrawidya is defined as "a sheet containing science" ISSN 1411-5239 (print) ISSN 2598-4209 (online).
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 19, No 1 (2018)" : 10 Documents clear
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN BERPERSPEKTIF GENDER BERBASIS KEARIFAN LOKAL Suliantoro, Bernadus Wibowo; Runggandini, Caritas Woro Murdiati
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.573 KB)

Abstract

Manajemen pengelolaan dan pemanfatan hutan di Indonesia gagal mewujudkan hutan lestari  dengan salah satu indikasi laju deforestasi masih tinggi. Kerusakan hutan berdimensi gender karena besaran penderitaan yang ditanggung perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki sebagai konsekuensi logis dari  fungsi reproduksi, produksi dan konsumsi yang melekat padanya.Masyarakat desa Beji memiliki ide inspiratif model pengelolaan konflik pemanfaatan hutan yang mampumemberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi banyak pihak. Penelitian ini bertujuan  memformulasikan model pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan masyarakat desa Beji.Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana masyarakat desa Beji memecahkan persoalan secara bijaksana pada saat  menghadapi konflik antara fungsi hutan satu dengan yang lain supaya dapat diambil keputusan yang lebih  memberikan rasa keadilan dan kesejahtaraan bagi banyak pihak? Penelitian menggunakan model riset partisipatoris, untuk menganalis data temuan lapangan supaya lebih mendalam menggunakan unsur metode filsafat berupa hermeneutika dan heuristika.Hasil penelitian masyarakat desa Beji menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya alam hutan dengan mengembangkan pola berpikir sintesis, membangun pola hubungan dialektika positif antara perempuan dengan laki-laki, memprioritaskan  kelestarian serta kesejahteraan semua mahkluk dalam jangka panjang. Nilai-nilai feminitas yang digunakan sebagai fondasi penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam adalah hormat terhadap kehidupan, kerjasama secara harmoni dengan seluruh unsur kosmis, peduli pada kepentingan semua pihak, kasih sayang (welas asih) terhadap semua mahkluk, dan berorientasi bagi kesejahteraan  generasi sekarang maupun mendatang.____________________________________________________________Forest management and forest utilization in Indonesia failed to achieve its sustainability which is indicated by the high rates of deforestation. Forest destruction is a gender dimensional because the pain that women bear is heavier than men as a logical consequence of the reproductive, production and consumption functions attached to it. Beji villagers have an inspirational idea of conflict management models of forest utilization that can provide a sense of justice and prosperity for many parties. This study aims to formulate a model of conflict management about forest’s resource utilization conducted by Beji villagers. The problem under the study is how do Beji villagers solve the problem wisely when facing the conflict of the forest utilization in order to be able to take a decision that gives more sense of justice and welfare for any parties? The study used a participatory research model, in order to analyze deeper the field findings data, author uses elements of philosophical methods of hermeneutics and heuristics.The results of this research showed that Beji villagers resolved the conflict of forest utilization by developing synthetic thinking pattern, establishing positive dialectic relationship pattern between women and men, and prioritizing the sustainability and prosperity of all creatures for the long term period. The values of femininity that were used as the foundation for the settlement of natural resource utilization conflict are as follow: respecting life, harmony in cooperation with all cosmic elements, caring towards the interests of all parties, affection for all beings, and mind oriented of the welfare for present generation as well as the future generation.
PERSPEKTIF SPASIAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI YOGYAKARTA Listyaningsih, Umi
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.727 KB)

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu dimensi dari lima dimensi perangkap kemiskinan menurut Robert Chambers. Dimensi kemiskinan tersebut adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan, dan isolasi wilayah. Isolasi wilayah berhubungan dengan aksesibilitas. Sementara itu akses merupakan media terbukanya peluang-peluang sosial dan ekonomi. Kajian berikut melihat kemiskinan berdasarkan kondisi topografi sebuah wilayah sebagai alat untuk menggambarkan asksesibilitas. Kajian ini juga bertujuan mengetahui tingkat kemiskinan yang pada akhirnya digunakan untuk menentukan program penanggulangan kemiskinan.Kemiskinan ditentukan berdasarkan penerima beras miskin. Jumlah keluarga miskin di kedua daerah penelitian adalah 207. Selain wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini juga melakukan kajian kualitatif dengan cara wawancara mendalam. Tujuan penelitian tentang tingkat kemiskinan dan penentuan program penanggulangan kemiskinan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel silang. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan dianalisis dengan menggunakan koefisien regresi.____________________________________________________________Poverty is one of dimention of the five dimentions of poverty trap by Robert Chambers. Those poverty dimentions are vulnerability, physical weakness, powerless, and region isolation. The region isolation associate to the accesibility. Meanwhile, access is a media to open the social and economic opportunity. This research see the poverty base on topography condition as a tool to figure the accesibility. Also, this research aim to examine the poverty level which ultimately  use to determine the poverty alleviation programs. Poverty is determined base on beneficiaries of rice ppoor (Beras Miskin). The number of poor family in the two research area are 207. Besides structural interview using questionnaire, this research also use qualitative methode by using indepth interview. The aim of the reseach about level of poverty and determine the poverty alleviation programs will be analysed descriptively using cross tabulation. Meanwhile, influencing factor on poverty will be analysed using coefisien regression. The demographic, social and economic caracteristic of the head of poor family at two research showed there was no differention. The age average of the head of family approximately 50 year, the level of education was low, namely junior high school, and  in generally the head of family work on service sector. The economic potention of the poor family did not show a differention as topography condition. The poor family at up land area has invested on the form of  saving, meanwhile the poverty at low land area tend to structural. The poverty factors influence the type of poverty alleviation programs for efectivity and rigth to the target. The management of program implementaion was one aspect that need to be seen in the realisation of poverty alleviation pragrams that been determined.
Cover Belakang Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2288.803 KB)

Abstract

MANGKUBUMI SANG ARSITEK KOTA YOGYAKARTA Nurhajarini,M.Hum, Dwi Ratna; Baha'Uddin, Baha'Uddin
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1536.382 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang awal terbentuknya Kota Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I. Artikel ini disusun dengan menggunakan studi pustaka dan artefak tinggalan sejarah yang menjadi simbol-simbol kota sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan, Pangeran Mangkubumi  membangun Kota Yogyakarta dengan  pertimbangan geografis, sosial - budaya, pertahanan dan politis, serta kota yang penuh makna filosofi. Kota dibuat berdasar fungsi – fungsi yang mewadahi aktivitas warga masyarakat, seperti yang terwujud dalam artefak yang sampai sekarang masih dapat dilihat dan menjadi urban heritage di Yogyakarta. Bangunan – bangunan itu adalah kraton itu sendiri yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan; masjid gedhe Kauman sebagai ruang religi dan moral; Pasar Beringharjo sebagai ruang ekonomi dan Alun-alun sebagai ruang publik. Untuk menghasilkan narasi dalam artikel ini memakai metode sejarah dari pengumpulan sumber hingga penulisan.____________________________________________________________This research discusses about the initial formation of Yogyakarta city built by Sutlan Hamengku Buwono I. This article was conducted using literary research and historical artefact as city symbols as the data. The result shows that Pangeran Mangkubumi built Yogyakarta city in the consideration of geographical, social, cultural, defensive and political, and philosophical meaningful aspects as well. The city was built based on functions as the base of social activities, like the expression of the artefacts up to now as the urban heritage in Yogyakarta. The buildings are kraton itself in function as the centre of governance; Kauman Great Mosque as the religion and moral space; Beringharjo traditional market as economical space and alun-alun (great yard) as public space. The narration of this article was used historical and collecting sources methods.
Pengantar Redaksi Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.98 KB)

Abstract

PRAKTIK SOSIO-KULTURAL SEBAGAI BENTUK KEWARGAAN MASYARAKAT TAHUN 1950AN: MELIHAT KEMBALI HISTORIOGRAFI KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NON-NEGARA Suwignyo, Agus; Yuliantri, Rhoma Dwi Aria
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.906 KB)

Abstract

Artikel ini mengkaji gagasan kewargaan sosial (social citizenship) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada tahun 1950an. Sejauh mana proses menjadi Indonesia dalam dimensi sehari-hari tahun 1950an sebuah proses merakyat yang tidak elitis? Kajian dalam artikel ini memanfaatkan pemberitaan surat kabar sebagai sumber data. Dengan fokus-telaah pada agensi non-negara, artikel mengulas dimensi dan pola kewargaan yang dipraktikkan masyarakat melalui perkumpulan sosial, aktivitas kolektif masyarakat dan kegiatan-kegiatan budaya. Keterlibatan warga dalam berbagai saluran aktivitas menunjukkan tiga dimensi penting kewargaan sosial mereka. Pertama, wacana kewargaan yang cair dan terus mengalami negosiasi melalui perdebatan. Kedua, bentuk kewargaan sosial yang kebanyakan tersalurkan melalui aktivitas budaya sebagai objek material. Ketiga, ekspresi kewargaan sosial dalam aneka rupa perayaan terbuka sebagai cara komunitas-komunitas  warga “menuntut” pengakuan publik atas keberadaan mereka. Ketiga dimensi menegaskan bahwa pembentukan kewargaan adalah proses sehari-hari masyarakat yang inklusif dan tidak selalu merupakan urusan negara.____________________________________________________________This article examines the practices of social citizenship in the daily life of the Indonesian people during the 1950s. In particular this article aims at answering the question: In how far was the process of being an Indonesian during the 1950s a people-based process not part of the state building project of the government? By using newspapers published in the 1950s as the sources of data, this article analyzes the dimensions of social citizenship that people perfomed through social organizations and communal and cultural activities. This article argues that the people’s participation in the many different channels of social and cultural activities during the 1950s showed three dimensions of social citizenship. First, it showedthat the people’s discourse of citizenship was ‘fluid’ and continuously adjusting to conform on-going negotiation and contestation. Second, communal and cultural activities were tangible forms of social citizenship through which people expressed their feeling as members of the Indonesian society. Third, carnivals and performances were a strategic medium for the people to acquire public recognition of their social existence.All the three dimensions suggested that the making of social citizenship during the 1950s was an inclusive process. They wereembedded in the daily life of the people and were relatively distant from the state’s project of nation building.
PUSAKA SEJARAH MARITIM DI INDONESIA: KHASANAH, TANTANGAN, DAN STRATEGI PERLINDUNGANNYA Wahid, Abdul
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.062 KB)

Abstract

Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki sejarah panjang dan peradaban maritim yang kaya. Lautan dan pantai telah menjadi faktor penting yang membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan identitas kultural negeri ini, yang semuanya diwariskan secara historis dari ganerasi ke generasi. Sayangnya, warisan sejarah maritim ini, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kini secara perlahan mulai memudar dan bahkan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh gabungan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran publik tentang keberadaannya, absennya upaya dari pemangku kepentingan untuk memliharanya, dan eksploitasi destruktif sumberdaya laut dan pantai. Makalah ini menyajikan sebuah ulasan tentang kekayaan warisan sejarah maritim Indonesia, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kondisi terkini mereka termasuk tantangan dan ancaman yang dihadapinya, dan strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk melindunginya. Melalui diskusi tersebut, makalah ini bermaksud memberikan kontribusi pada upaya-upaya yeng terus dilakukan di Indonesia dan di negara-negara lainnya untuk mempromosikan makna penting warisan sejarah maritim, dan untuk membangun kesadaran akan pentingnya melakukan aksi-kolektif untuk menginventarisir, mengkaji, melindungi dan menyelamatkan mereka dari kepunahan.____________________________________________________________As an archipelagic country, Indonesia has a rich and long maritime history and civilization. Marine and coastal resources have been an essential factor in shaping the social, economy, and cultural identity of the nation, which was transferred historically from generation to generation. Unfortunately, these rich maritime historical heritages, both tangible and intangible, are slowly fading away and even at risk of extinction. This is resulted from a combination of several factors, namely the lack of public awareness about their existence, the absence of initiatives from stakeholders to preserve them and the destructive exploitation of marine and coastal resources. This paper provides a survey on the richness of Indonesian maritime heritages, tangible as well as intangible ones, their current situations, including the threathening challenges, and the strategis that may be applied to preserve and protect their existence. In so doing, the papers seeks to contribute to the ongoing efforts in Indonesia and elsewhere in promoting the important of maritime heritages and the need to initiate a collective-action to inventorize, study, preserve, and hence save them from the risk of extinction.
DARI SIRIP HIU HINGGA PENYELUNDUPAN MANUSIA: KAPITALISASI DUNIA PELAYARAN NELAYAN TRADISIONAL DI WILAYAH LINTAS BATAS LAUT TIMOR Sholihah, Fanada
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.601 KB)

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang aktivitas nelayan tradisional Indonesia yang dinilai “menerobos batas” serta melakukan tindakan ilegal di perairan Australia. Pada 1999, terjadi perubahan target operasi, nelayan Indonesia tidak lagi melakukan penangkapan teripang, kerang lola (trochus niloticus), dan hiu untuk diambil siripnya, tetapi beralih pada “penyelundupan manusia (people smuggling)”. Kasus penyelundupan manusia telah mengonfirmasi betapa sistem kapitalis berhasil mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional Indonesia dengan memanfaatkan rute-rute pelayaran tradisional. Sementara, posisi mereka di wilayah perairan Indonesia semakin termarjinalkan dan terdesak oleh keberadaan nelayan asing dengan penguasaan modallebih besar dan teknologi modern. Keberadaan “pemodal besar” berhasil merubah mindset nelayan dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsiten) menjadi nelayan industri yang turut aktif dalam kontestasi penangkapan ikan ilegal bahkan penyelundupan manusia.Penelitian ini hendak mengetengahkan dua permasalahan: Pertama, jalannya sistem ekonomi kapitalis dalam mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional di wilayah lintas batas Laut Timor.Kedua, manifestasi dari kapitalisasi aktivitas pelayaran. Akhirnya, pemerintah perlu hadir untuk melakukan penegakan terhadap aturan main dalam aktivitas pelayaran di wilayah lintas batas Laut Timor.____________________________________________________________This paper examines the activities of traditional Indonesian fishermen who are charged with violating Australia’s maritime borders and conducting illegal activities in Australian waters. In 1999, operating targets shifted as Indonesian fishermen abandoned traditional catches of sea cucumbers, lola shells (trochus niloticus), and shark fins. Instead they turned to illegal fishing and a more lucrative endeavor, people smuggling. The case of people smugglingconfirms how a turn to capitalism successfully co-opts traditional Indonesian fishing activities by utilizing traditional shipping and fishing routes for illegal activities. The position of Indonesian fisherman in Indonesia’s waters is increasingly marginalized and driven by the presence of foreign fishermen with greater capital and modern technology. The existence of “great investors” has succeeded in changing the mindset of fishermen from simply fulfilling daily needs (subsistence) and supplying local markets to becoming industrial fishermen that are also active inillegal fishing contestation and even people smuggling. This research addresses two dilemmas: First, the course of a capitalist economic system in co-opting the activities of traditional fishing voyages in the cross-border areas of the Timor Sea. Second, the embrace of capital investment in shipping and fishing in this maritime zone. Finally, as a suggested policy step, the government needs to be present to enforce the rules of the game in shipping and fishing activities in the cross-border areas of the Timor Sea.
Cover Widya, Patra
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4359.237 KB)

Abstract

TIGA PELUKIS POTRET WAJAH KEPALA NEGARA PASCA PRESIDEN SUKARNO DI ISTANA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA Susanto, Mikke; Simatupang, Lono Lastoro; Haryono, Timbul
Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya Vol 19, No 1 (2018)
Publisher : Balai Pelestarian nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1499.815 KB)

Abstract

Kepala negara adalah representasi bangsa. Wajah presiden adalah wajah yang dianggap mewakili segenap masyarakatnya. Oleh karena itulah, setiap presiden memiliki keistimewaan untuk diabadikan, baik pada sebidang kanvas maupun selembar foto secara resmi. Lukisan potret akhirnya menjadi pilihan yang menarik. Lukisan potret tidak hanya berfungsi sebagai penghias dinding istana, tetapi juga memiliki fungsi lainnya, baik yang bersifat sosial maupun personal. Setelah era Presiden Sukarno, terdapat tiga pelukis potret yang sering diminta untuk melukis kepala negara: yakni IB Said, Soetarjo dan Warso Susilo. Ketiganya mengalami masa kerja dari dekade 1960-an hingga dekade pertama 2000. Selama masa tersebut ketiganya telah membuat puluhan lukisan kepala negara. Mereka tidak saja melukis wajah presiden RI, namun juga kepala negara lain. Artikel ini ingin mengupas mereka melalui pendekatan sejarah. Di samping itu tulisan ini juga ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai karya yang dihasilkannya. Kesimpulannya cukup mengejutkan, mereka melukis dan mendudukan lukisan potret bukan sebagai karya pribadi. Inilah potret presiden pesanan, dimana pelukis hanya menjalani tugas sebagai instrumen mimetik atas realitas, bukan interpretator.____________________________________________________________Head of state is a nation’s representation. Therefore, every president has the privilege of being immortalized, both on a canvas and photography. Portrait painting becomes an interesting option, not only serves as a decoration, but also have social and personal functions. President Sukarno had three court painters. After that era, this tradition no longer exists. The Palace ordered portraits on three portrait painters: IB Said, Soetarjo, and Warso Susilo. Research about the history of the court painters have been written in a number of books and articles, but not with these three painters, though they painted from the 1960s to the first decade of 2000. This article wants to discuss their existence and creative process through historical approach. In addition, this paper also wants to know the extent to which the value of the work it produces. The conclusion, they paint and portrait paintings portraiture not as a personal work. The painter only serves as a mimetic instrument of reality, not an interpreter. His artwork, although a formal or state portrait, also has significance for discourse of political and power.

Page 1 of 1 | Total Record : 10