cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Inovasi : Jurnal Politik dan Kebijakan
ISSN : 26153815     EISSN : 26148935     DOI : -
Core Subject : Social,
Artikel tentang Innovative Government Award mengawali edisi kali ini, dilanjutkan dengan artikel bertema kebijakan seperti: efektivitas pemerintahan desa; strategi pemerintah kota sebagai innovation hub; evaluasi keuangan daerah; serta, kebijakan hukum dari perspektif kesejahteraan sosial. Tak ketinggalan artikel terkait pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) melalui city branding, dan artikel terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang ditinjau dari pengukuran kinerja lingkungan. Artikel bertema sosial juga turut hadir pada terbitan kali ini yang mengangkat topik karakteristik sosial ekonomi dan kebijakan mitigasi konflik manusia-gajah di Taman Nasional Gunung Leuser.
Arjuna Subject : -
Articles 58 Documents
PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (PROBLEMS IN SERVICES FOR THE ADHERENTS OF THE BELIEF IN ONE GOD) Hendrik, Herman
Inovasi Vol 16 No 1 (2019): JURNAL INOVASI VOL. 16 NO. 1 MEI 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.06 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v16i1.108

Abstract

Tulisan ini membahas tentang konsekuensi penempatan urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dalam kebijakan kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut menarik untuk didiskusikan mengingat kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi para pemeluknya merupakan agama, dalam kadar tertentu. Selain itu, perlakuan pemerintah juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan agama, misalnya kolom agama di KTP yang boleh dikosongkan. Namun, kebijakan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan YME ditangani oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk kebijakan kebudayaan, yaitu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi (DKT), yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan YME masih sedikit. Sehubungan dengan itu, tulisan ini dibuat dengan harapan dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah literatur yang membahas tentang hal tersebut. Tulisan ini dibuat berdasarkan kajian dokumen. Data yang digunakan berupa hasil evaluasi pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang dikeluarkan oleh DKT pada Tahun 2016. Hasil evaluasi tersebut berisi jenis pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, dasar hukumnya, permasalahannya, serta solusi yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan data tersebut, tulisan ini menganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di berbagai daerah di Indonesia.   Kata kunci: Kepercayaan terhadap Tuhan YME, penghayat, agama, kebijakan kebudayaan
DAMPAK PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI KAWASAN BAGAN DELI BELAWAN (THE IMPACTS OF SLUM STRUCTURING ON THE INCREASE IN PEOPLE’S QUALITY OF LIFE AT BAGAN DELI, BELAWAN) Manurung, Hadasa
Inovasi Vol 16 No 1 (2019): JURNAL INOVASI VOL. 16 NO. 1 MEI 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.644 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v16i1.128

Abstract

Permukiman kumuh membutuhkan penanganan agar tidak menurunkan nilai keindahan kota, menurunkun kualitas hidup masyarakat, serta menurunkan tingkat keamanan dan kenyamanan kota. Permukiman Nelayan memiliki komunitas masyarakat yang penghuninya mempunyai orientasi ke laut, dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, sehingga sangat bergantung kepada kondisi alam. RPKPP melakukan penanganan kumuh dengan pendekatan struktural yaitu pembangunan promanade/ steigher, pembangunan jalan lingkungan dan pembuatan sumber air bersih (sumur bor) di permukiman nelayan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak penataan permukiman kumuh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bagan Deli Belawan. Kualitas hidup dipengaruhi oleh kualitas lingkungan permukiman yang dapat dilihat melalui beberapa hal seperti: jaringan infrastruktur (jalan, sanitasi, akses terhadap air bersih, dan lain-lain), kondisi kualitas kesehatan (frekuensi diserang penyakit dan akses ke pusat kesehatan), peningkatan ekonomi masyarakat (tingkat pendapatan dan lapangan kerja baru), persepsi keamanan fisik lingkungan (resiko bencana, keamanan dan kenyaman). Metode penelitian mengggunakan metode evaluasi, yaitu membandingkan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat saat sebelum dan saat sesudah adanya program RPKPP. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak penataan permukiman kumuh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Bagan Deli Belawan masih terbatas pada peningkatan aksesibilitas, sedangkan untuk aspek lainya belum berdampak. Oleh karena itu masih diperlukan pengembangan dan implementasi program RPKPP di kawasan Bagan Deli, tidak hanya pada sektor infrastruktur saja tetapi juga pada hal pemberdayaan ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat.   Kata Kunci: permukiman kumuh, rencana pembangunan, bagan deli Belawan
DESKRIPSI PERMASALAHAN UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DANAU TOBA SUMATERA UTARA (PROBLEM DESCRIPTION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT EFFORT ON TOBA LAKE NORTH SUMATERA) Marpomari Mahulae, Porman Juanda
Inovasi Vol 16 No 1 (2019): JURNAL INOVASI VOL. 16 NO. 1 MEI 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.949 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v16i1.130

Abstract

Penelitian ini adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengurai masalah yang dihadapi para stakeholder dalam mewujudkan sebuah pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah indikator dasar dari 5 (lima) isu utama pengembangan periwisata berkelanjutan yang telah dikembangkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan diperkuat dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan hasil pengukuran indikator-indikator dasar tersebut dan pendalaman yang dilakukan dengan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan para informan penelitian, diketahui bahwa sebenarnya penyelesaian persoalan dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan di sebuah destinasi wisata masih menjadi tugas besar bagi para stakeholder kepariwisataan di kawasan tersebut. Berdasarkan jenis permasalahan yang ada, maka terdapat kebutuhan kebijakan pengembangan terkait: 1) peningkatkan perekonomian dengan adanya kegiatan pariwisata; 2) penjaminan kesejahteraan daerah dan masyarakat lokal dengan adanya kegiatan pariwisata; 3) pemenuhan kepuasan pengunjung; 4) pelibatan masyarakat lokal di dalam pengelolaan kepariwisataan; dan 5) penjaminan kelestarian lingkungan hidup.   Kata kunci: pengembangan, pariwisata berkelanjutan, Danau Toba
KONSTRUKSI MODEL PERILAKU PELAYANAN KESEHATAN (CONSTRUCTION OF PUBLIC HEALTH SERVICE BEHAVIORAL MODEL) alexsander, alexsander
Inovasi Vol 16 No 1 (2019): JURNAL INOVASI VOL. 16 NO. 1 MEI 2019
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.742 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v16i1.114

Abstract

Bidan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab mengatasi permasalahan tingginya tingkat kematian ibu dan anak di Kota Bengkulu. Prakteknya, pelaksanaan tugas bidan secara dilematis terkendala banyak faktor. Akibatnya, perilaku pelayanan bidan dinilai belum optimal dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi perilaku bidan dalam pelayanan kesehatan. Eksplorasi tersebut diharapkan menghasilkan model yang dapat menggambarkan dan menjelaskan entitas praktek pelayanan bidan sebagai street level bureaucrat. Metode kualitatif dengan desain studi kasus digunakan pada riset ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Informan penelitian ini yaitu kelompok profesi bidan puskesmas, pasien dan multi-stakeholder. Data dianalisis melalui proses penalaran induktif, triangulasi data meliputi perbandingan aktor, proses, dan waktu, serta alat penyusunan model yang digunakan adalah aplikasi program Vensim PLE.7.2. Penelitian menemukan 20 faktor dalam tiga layer subsistem (layer kualitas pelayanan, layer coping behavior, dan layer faktor determinan perilaku) yang berinteraksi satu sama lainnya. Coping behavior memoderasi kualitas pelayanan dan faktor-faktor determinan perilaku. Faktor-faktor tersebut memiliki pola hubungan konstruktif antara sumberdaya, klien, dan personal value. Dinamika interaksi tersebut membentuk model unik perilaku dalam pelayanan publik. Beberapa gugus loop, hubungan kausal, dan pemetaan faktor dalam model memiliki kemungkinan untuk berkembang menjadi kajian kebijakan strategis. Tetapi sebelumnya, dibutuhkan simulasi dengan menggunakan variasi data numerik untuk menguji konstruksi,kehandalan dan perilaku model.   Kata kunci: bidan, perilaku, pelayanan kesehatan, sistem dinamik
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahu 2011-2015) Haryanto, Joko Tri
Inovasi Vol 15 No 1 (2018): Jurnal Inovasi Mei 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1016.766 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i1.22

Abstract

Desentralisasi dijalankan bertujuan untuk memotong rantai birokrasi pelayanan publik sekaligus mengupayakan terciptanya aspek kemandirian. Salah satu kebijakannya melalui pemekaran daerah termasuk Provinsi Banten. Sayangnya, pemekaran daerah justru identik dengan hal negatif khususnya terkait kinerja keuangan daerah. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan demi mendapatkan gambaran kinerja keuangan daerah Provinsi Banten 2011-2015. Penelitian menjadi penting dikaitkan posisi Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan megapolitan, dengan tetap membatasi analisis secara kinerja APBD saja. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, disimpulkan Provinsi Banten memiliki kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal sangat tinggi. Hanya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian sangat rendah. Untuk efektifitas pemungutan PAD maupun Pajak Daerah, efektivitas di seluruh daerah di atas 100%. Artinya efektivitasnya sangat tinggi serta menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal yang  dapat menjadi alternatif pembentukan modal sosial bagi pembangunan daerah. Modal sosial yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan daerah ke depannya berpadu dengan pola perencanana pembangunan yang terintegrasi.  Kata kunci: kinerja keuangan daerah, PAD, kemandirian daerah, desentralisasi fiskal
Determinan Partisipasi Keluarga Berencana Pada Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Febria, Dio
Inovasi Vol 15 No 1 (2018): Jurnal Inovasi Mei 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1015.084 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i1.25

Abstract

Jumlah penduduk yang besar di Indonesia memberikan dampak negatif antara lain, masalah kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan kriminalisasi. Program Keluarga Berencana (KB) memiliki implikasi dalam menurunkan angka kelahiran untuk mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 2012, angka partisipasi KB keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 24 persen lebih besar dibandingkan keluarga sejahtera I, II, III, dan III+. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera yaitu jumlah anak dan usia suami, dengan nilai koefisien jumlah anak adalah positif yang berarti semakin banyak anak (> 2 anak) maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Nilai koefisien usia suami adalah negatif yang artinya semakin muda usia suami maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Sementara variabel lain yaitu: usia istri, pendidikan istri, partisipasi istri dalam bekerja, tempat tinggal, ukuran keluarga ideal, komunikasi suami istri, dan kunjungan petugas KB tidak secara signifikan menentukan tingkat partisipasi KB seorang istri. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan program keluarga berencana sejak awal pernikahan, agar keluarga pra sejahtera berpartisipasi KB sebelum memiliki banyak anak. Selain itu, perlu penelitian lebih lanjut terkait efektivitas alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan (pil dan suntik KB) pada keluarga pra sejahtera.  Kata Kunci: keluarga berencana, keluarga pra sejahtera, jumlah anak, usia suami
Faktor Yang Mempengaruhi Rumah Tangga Untuk Mengakses Lembaga Keuangan Formal: Studi Kasus SUSENAS 2015 ngasuko, tri achya
Inovasi Vol 15 No 1 (2018): Jurnal Inovasi Mei 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (990.848 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i1.38

Abstract

Bank Dunia pada tahun 2014 melaporkan hanya 36% penduduk Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Angka ini menunjukkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Masih ada tugas yang harus dilakukan karena pemerintah Indonesia karena Pemerintah bertujuan meningkatkan tingkat keuangan inklusifnya menjadi 70% pada tahun 2019. Survei BPS, yaitu Susenas 2015, memiliki informasi baru tentang profil tabungan rumah tangga. Informasi ini tidak tersedia dalam survei Susenas sebelumnya. Studi ini adalah yang pertama yang menguji faktor-faktor penentu yang menghalangi keluarga dari akses ke layanan keuangan formal, terutama tabungan berdasarkan Susenas 2015. Hasil dari penelitian ini memberikan profil rumah tangga dan mengidentifikasi faktor penentu untuk rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal, khususnya tabungan. Dengan menggunakan metode multinomial logit, probabilitas bagi rumah tangga untuk mendapatkan tabungan di lembaga formal dipengaruhi oleh karakteristik demografi seperti usia, jumlah anggota keluarga, tanggungan anak-anak dan orang tua dalam rumah tangga. Pendidikan, pekerjaan, dan sektor lapangan kepala rumah tangga, serta status kredit dan lokasi kepala rumah tangga sebagai faktor penentu bagi kepala keluarga untuk membuka rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Temuan penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS APARATUR DESA (ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE APPARATUS) iskandar, irham iskandar
Inovasi Vol 15 No 2 (2018): JURNAL INOVASI VOL. 15 NO. 2 OKTOBER 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.132 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i2.39

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas aparatur desa. Jenis metode penelitian adalah penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan temuan penelitian atau teori-teori sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan dan sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi efektivitas aparatur, tata kelola, manfaat dana desa, silpa dan strategi. Data sekunder diperoleh melalui kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Hasil variabel tata kelola di wilayah barat dan timur adalah tidak signifikan dan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap efektivitas aparatur desa, sedangkan tata kelola di wilayah tengah adalah signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas aparatur desa, 2). Hasil variabel manfaat dana desa di wilayah timur dan tengah adalah tidak signifikan dan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap efektivitas aparatur desa, sedangkan manfaat dana desa di wilayah tengah adalah signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas aparatur desa, 3). Hasil variabel Silpa dan strategi di wilayah barat, timur dan tengah adalah tidak signifikan dan memiliki pengaruh negatif dan positif terhadap efektivitas aparatur desa.     Kata Kunci: efektivitas, tata kelola, manfaat dana desa, silpa dan strategi
Aspek Inovasi dan Teknologi Dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir Sinaga, Anton Parlindungan
Inovasi Vol 15 No 1 (2018): Jurnal Inovasi Mei 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1028.714 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i1.40

Abstract

Danau Toba merupakan salah satu kawasan yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-2025. Kabupaten Samosir merupakan salah satu dari tujuh Kabupaten di Kawasan Danau Toba. Dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata terdapat enam isu dan permasalahan, yaitu : pelestarian sumber daya air, perikanan dan lingkungan, pertanian dan perkebunan, budaya, pariwisata, serta infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis inovasi, teknologi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan pariwisata.. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan penyebaran kuisioner pada populasi sampel. Sampel penelitian terdiri dari: wisatawan, penduduk setempat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Dari hasil penelitian diperoleh untuk Kabupaten Samosir  dibutuhkan inovasi sosial, inovasi dan teknologi pengolahan air Danau Toba, inovasi dan teknologi IPAL, inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, inovasi infrastruktur (homestay), inovasi kuliner, inovasi produk tenun ulos, inovasi dan teknologi pengolahan kopi, kacang dan bawang, inovasi transportasi air, inovasi harga, inovasi pengelolaan cagar budaya, inovasi koordinasi kolaboratif, inovasi infrastruktur (rambu-rambu wisata), inovasi dan teknologi pengolahan daging kerbau, serta inovasi toilet yang berstandar internasional.  Kata kunci: pariwisata, Danau Toba, Kabupaten Samosir, inovasi
KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (REGIONAL AUTONOMY LAW POLICY PERSPECTIVE IN SOCIAL WELFARE PMKS OF EAST KALIMANTAN PROVINCE) Pulungan, Muhammad Soleh
Inovasi Vol 15 No 2 (2018): JURNAL INOVASI VOL. 15 NO. 2 OKTOBER 2018
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.053 KB) | DOI: 10.33626/inovasi.v15i2.45

Abstract

Abstrak Indonesia merdeka telah mencapai usia ke-72 tahun (1945-2017), tetapi  tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat belum dapat diwujudkan, sehingga kesenjangan sosial masih cukup tinggi. Tujuan penelitian yakni; (1). Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PMKS. (2). Untuk menganalisis konsep Pemerintah mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia. (3). Untuk menganalisis kebijakan hukum daerah dalam implementasi Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Timur. Metode Penelitian bersifat penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada obyek penelitian pada Peraturan Perudang-undangan. Hasil Penelitian; Prinsip-prinsip kebijakan otonomi daerah dalam mendukung pengaturan kesejahteraan sosial bagi PMKS, telah diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial jo. PP. No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Tetapi pada implementasinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Hal ini karena tidak didukung oleh kultur hukum masyarakat, serta pemberdayaan PMKS yang berjalan lambat, dan jumlah PMKS yang terus meningkat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial PMKS yang lebih baik, seyogianya di Kalimantan Timur segera dibentuk Peraturan Daerah yang lebih spesifik mengatur persoalan PMKS yakni tiga kategori; kemiskinan, praktek prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Perda tersebut hendaknya lebih fokus terhadap pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS, sehingga penanganan PMKS dapat berjalan secara simultan dalam rangka mewujukan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia.  Kata Kunci: otonomi, kesejahteraan, PMKS, undang-undang, sosial.