cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat
Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtishaduniska@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 24422282     EISSN : 26210274     DOI : -
Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282, published by Islamic Economic Department and Islamic Economic Law Department of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin Indonesia. It is a peer-reviewed journal of Islamic Economic and Islamic Economic Law. The journal is published Biannually; June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 45 Documents
PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK Asnawi, M. Natsir
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.719 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i1.2143

Abstract

Hukum hak asuh anak di Indonesia, dari sisi normatif dan praktik, secara umum masih menerapkan model pengasuhan terpisah atau pengasuhan oleh salah seorang orangtua anak (split parenting, split custody). Patronase penentuan hak asuh dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak ada dua. Pertama, patronase normatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, patronase kepentingan terbaik anak berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengasuhan bersama (shared parenting) merupakan gagasan yang ingin menengahi perbedaan kedua model Gagasan ini ingin menengahi perbedaan kedua model dan patron tersebut serta menawarkan suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-anaknya.
ANALISIS FIKIH KLASIK TERHADAP BADAN HUKUM SEBAGAI AQID Hidayat, Muhammad Rifqi
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.126 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.379

Abstract

Sejak awal kemunculannya di Indonesia pada tahun 1991, sistem perekonomian syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pegiatnya pun bukan lagi hanya berasal dari kalangan perseorangan saja, melainkan sudah menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk turut bertransaksi pula dalam naungan syariah. Hal ini tentu seharusnya bukan masalah yang berarti, sebab hukum perdata mengakui bahwa perusahaan ataupun bentuk badan hukum lainnya (recht persoon) juga dianggap sebagai subjek hukum yang berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana manusia perseorangan, termasuk hubungan transaksional. Namun, masalah akan muncul ketika konsep badan hukum tersebut dihadapkan kepada fikih klasik, sebab ternyata dalam teori fikih klasik, pihak yang berkontrak (‘aqid) selalu berupa manusia, bukan korporasi. Ditambah lagi pihak yang berkontrak tersebut haruslah balig dan berakal, serta memiliki kecakapan dalam melakukan kontrak. Walaupun demikian, tentu terdapat celah hukum sebagai solusi atas permasahan ini, karena sejatinya badan hukum memiliki kedudukan strata yang lebih tinggi dibandingkan perseorangan dalam hal kecakapan melakukan kontrak.
PERAN BAZNAS DALAM DISTRIBUSI ZAKAT SEBAGAI UPAYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, Galuh; Abdushshamad, Saifullah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (765.862 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i1.2139

Abstract

This research is a qualitative research using descriptive analysis. The primary data in this study were obtained from BAZNAS Kota in Banjarmasin, while the secondary data was obtained from the report on zakat collection in 2017-2018, books, scientific journals, articles and others. Data collection in this study uses interview, observation, literature study and documentation techniques. The results of this study concluded that zakat funds were distributed in the economic, education and health sectors as follows: 1) in the 2017 period zakat funds amounted to Rp 1,039,888,966, infaq funds with a nominal amount of Rp 695,288,406.20, amil funds of Rp. 113,725,141,25, and a grant of Rp. 408,785,000, -. 2) In the 2018 period, zakat funds amounted to Rp 1,521,732,046, - infaq funds with a nominal value of Rp 956,137,200, - amil funds of Rp. 164,883,624, - and a grant of Rp. 722,980,000, -. The zakat is distributed through several programs, namely Banjarmasin Peduli, Banjarmasin Sejahtera, Banjarmasin Takwa, Banjarmasin Sehat and Banjarmasin Cerdas.
IDENTIFIKASI AKAD DALAM USAHA ANGKRINGAN SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI Wahab, Abdul
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1084.689 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i1.2142

Abstract

Seiring perkembangan zaman tentu kita bnyak mendapati masalah-masalah baru. Hal itu tentu sangat tidak terbantahkan dengan realitas yang ada terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya ialah masalah tantang keduniaan, yaitu tidak lain adalah hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya (hablum minannas)/muamalah. Kita tentunya perlu mencari pendapat dan penjelasan hukum syari’at menurut oleh para fuqaha maupun yang ahli dalam bidang ini. Karena bentuk muamalah yang beragam yang harus kita pilah dan pilih, mana kegiatan muamalah yang sesuai dengan yang syara’ dan mana kegiatan muamalah yang tidak sesuai/bertentangan dengan syara’. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui Akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan.  Dari beberapa transaksi usaha angkringan terdapat beberapa akad, yaitu akad musyarakah, akad ijarah, akad wakalah, akad murabahah, akad Bai’ Naqdan (tunai) dan Bai’ Muajjal (cicilan). Pada akad transaksi itu tidak ada yang bertentangan dengan Fatwa DSN MUI, sehingga tidak ada larangan dan dibolehkan. Akad dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, adalah hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah/ Hadits yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif, berlaku universal dan diterapkan sesuai ruang dan waktu.
ENTITAS BUDAYA SEBAGAI KARAKTERISTIK ETOS KERJA DALAM PESPEKTIF EKONOMI SYARIAH Hulaify, Akhmad
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (879.244 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i1.2141

Abstract

Kajian ini merupakan kajian fenomenologi yang berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya realita budaya yang dalam konteks teoritis berusaha membangun persepsi kerja yang profesional dan berkualitas. Keberadaan budaya yang melekat pada diri individu khusunya seorang muslim tentunya tidaklah hal sulit dalam membangun persepsi profesional dan berkualitas, mengapa demikian. Hal tersebut tentunya sebagai seorang muslim mempunyai karekter yang sejalan dengan kehendak agama yaitu segala sesuatu perbuatan dikatenakan niat tulus kepada Allah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya entitas budaya dalam membangun etos kerja dalam perspektif Ekonomi Syariah dengan melihat beberapa faktor yaitu al-Shalah, al- Itqan, al-Ihsan, al-Mujahadah, dan Tanfus. Lima karekter tersebut merupakan gambaran yang bisa menjadi acuan dalam melihat potensi budaya kerja sebelum seorang individu masuk dan bekerja dalam sebuah perusahaan. Perusahaan tentunya juga harus berupaya memupuk karakter tersebut demi tercapainya misi, misi dan tujuan perusahaan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PAKAIAN SYAR’I (STUDI KASUS MAHASISWI UIN ANTASARI BANJARMASIN) Apriliana, Eka Sri
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2019): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1378.129 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v5i1.2140

Abstract

This research analyzes factors that influence the buying interest of female students in sharia clothing, namely price, trends and religiosity. This research was conducted with a quantitative approach with the sampling technique used is proportional stratified sampling. The research data obtained were analyzed using the Multiple Liner Regression Analysis technique with the help of the SPSS version 22 program. This study produced findings: First: the independent variables in this study consisted of price (X1), trend (X2) and religiosity (X3) simultaneously influences the buying interest (Y) of syar'i clothing for female students of UIN Antasari Banjarmasin with a Fcount value of 67.900 greater than the Ftable value of 1.19 (67.900> 1.19) and a significant F value of 0.000 less than an α value of 0 , 05 (0,000 <0.05) while partially each of the three variables, namely the price variable (X1), trend (X2) and religiosity (X3) affect the interest in buying sharia clothes in UIN Antasari Banjarmasin students. Second: religiosity is the most dominant variable partially influencing the buying interest of shari'a clothing for students of UIN Antasari Banjarmasin in accordance with the t test, this is evidenced from the unstandardized coefficients of 0.467 and standardized coefficients of 0.503 and a sig level of 0.000.
INTEREST DAN MARGIN PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Syantoso, Arie
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.382 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i1.1011

Abstract

Kegiatan ekonomi termasuk bab muamalah. Berlaku kaidah fiqh al-ashl fi al-mu`amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi. Secara umum, batasan berupa larangan yang meliputi tindakan yang bersifat menzhalimi orang lain yang antara lain dapat terjadi pada riba (bunga/interest), sisi permintaan (bay` najasy), sisi penawaran (ihtikar), tadlis dan taghrir. Namun, peringatan yang sudah beradab-abad itu mulai terlupakan. Ada yang sebagian tahu menjadi ragu-ragu melihat fenomena yang ada, dimanainterest, bunga atau riba dianggap sebuah kemestian. Interest, bunga atau riba adalah smacam charge yang wajar dan dipersamakan dengan margin perdagangan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik).Interest adalah tambahan dari pinjaman (ziyadah al-qurudh)”.Sedangkan setiap tambahan pinjaman termasuk kategori riba, kullu qardhin jarra manfa’atan fahuwa ar-riba. Margin dalam perdagangan merupakan ziyadah al-buyu’ (tambahan dari hasil penjualan) yang menegaskan bahwa keuntungan jual beli, bukanlah termasuk interest (bunga/riba). Baik keuntungan tersebut diperoleh dari pembayaran secara tunai (cash) ataupun diperoleh melalui pembayaran tidak tunai (credit). Pemastian untung dalam praktek interest, adalah salah satu contoh nyata praktek mal bisnis yang melanggar etika bisnis. Terlarang karena tidak etis melakukan transaksi yang meng-eksploitasi pihak lain.
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA Abdushshamad, Saifullah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.232 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1597

Abstract

Wacana HAM dalam studi kajian Islam bukanlah hal yang asing dan sudah ada sebelum berkembangnya ilmu sosial yang membicarakan masalah HAM dalam kajian Barat. Bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, al-Qur’an banyak membicarakan tentang hak asasi manusia. HAM yang dikemukakan PBB tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim walaupun didalamnya ada unsur unsur anti diskriminasi dalam hal ras, jenis kelamin maupun agama. Salah satu dilema yang menjadi masalah di kemudian hari apabila tidak dipecahkan dalam penerapan HAM dalam negara mayoritas Muslim adalah paham sekulerisme yang bagian dari penetapan HAM. Beberapa prinsip hak asasi manusia yang pertama dalam al-Qur’an adalah persamaan, kebebasan beragama, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara atau berpendapat, perdamaian dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan dan membuka peluang yang baru kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan hukum Islam di bidang HAM. Metode yang digunakan peneliti adalah metodologi kualitatif dalam bentuk penelitian tematik atau library research. Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa point atau kesimpulan, diantaranya sumber penetapan HAM yang jauh berbeda antara kajian Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan ḥadith dan Barat dengan pedoman filsafat tanpa arahan wahyu.
REVITALISASI WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT Budi, Iman Setya
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.579 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.373

Abstract

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf adalah sangat rasional.Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat konstributif dalam pemberdayaan social ekonomi jika di dapat dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena ia merupakan kunci pengelolaan wakaf agar lebih focus, produktif dan strategic. Sebagai salah satu instrument syariah, wakaf memang seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk proyek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, agar kontribusi wakaf lebih nyata dirasakan masyarakat.
PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN Komarudin, Parman; Hidayat, Muhammad Rifqi
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.229 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1598

Abstract

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i‘tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.