cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : 2541318x     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
RESENSI BUKU KELUAR DARI ORTODOKSI KAJIAN ISLAM POLITIK: KOMPARASI MESIR, TURKI, DAN INDONESIA Kusuma, Bayu mitra
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.741 KB)

Abstract

Keluar dari Ortodoksi Kajian Islam Politik: Komparasi Mesir, Turki dan Indonesia
ASPEK KONSTRUKTIVIS DALAM SENGKETA WILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN Nugroho, Agung Yudhistira
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.881 KB)

Abstract

Kashmir region is a complex area. Kashmir territorial dispute is caused by the impact on the political interests of both countries and through a unilateral claim of India and Pakistan. Issue a struggle power between India and Pakistan which the two countries mutually detterence launched through testing their nuclear weapons increasingly sharpening conflict between the two countries. The case of a prolonged struggle for Kashmir region forced the United Nations to find a solution as a step to solve the problem in Kashmir. The UN Security Council sends to India and Pakistan by bringing a proposal that suggested the two countries demilitarize over Kashmir to ensure that the polls are offered not take sides with one country. However, the proposal was rejected by India. India considered that the Kashmir issue is a bilateral issue with Pakistan. Resolution will be undertaken by the UN is always doomed to failure. This will be appointed by the author to see the extent of the territorial dispute escalating conflict.
Pertahanan Jepang Pada Era Pasca Perang Dingin, Antara Nasionalisme Dan Konservatisme Khairunnisa, Ani
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.783 KB)

Abstract

Defence and security are an important part of national policy. Japan that has been rise from its failure in the World War II and make various adjustments to the international security order. Despite reaping the pros and cons in international relations and get criticism will rise militarism of Japan. Japan has proven through increase the development of the domestic economy and continues to improve its positive image in foreign relations including defence and security policy. This papers will describe the condition.Key Words : Security, National Policy, Defence
TERORISME INTERNASIONAL DAN PENGARUH AL-QAEDA PASCA MENINGGALNYA OSAMA BIN LADEN Nugroho, Agung Yudhistira
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.938 KB)

Abstract

al-Qaeda is one of the movement of global terrorism network that has a neat organizational structure and has established a strong chain of command and have an extensive network, greatly influenced by movements in sentiment toward the United States. WTC tragedy and other actions always lead to the infrastructure of Western countries, especially the U.S.. Osama Bin Laden as the leader of the al-Qaeda network has strong power in giving its influence in leading al-Qaeda. It can not be denied that Bin Laden was in first place most wanted people in the world. Under Bin Laden, al-Qaeda terrorist movement became a professional and highly coordinated, it can be seen from their actions is very neat. Osama bin Laden's death in 2011 and then, for some people is the end of the story of al-Qaeda. But the name of al-Qaida continues to appear in the news all over the world. In the name of the late al-Qaeda has been attributed to several events in the form of bomb attacks in Iraq, killing and conflict in Mali, clashes in Yemen, and sporadic raids and several incidents of kidnapping in Afghanistan. Looking at some of these cases the question "How gait or lunge al-Qaeda terrorist network after the death of Osama Bin Laden?
Aliansi Militer Dan Keamanan Amerika Serikat-Korea Selatan Pasca Perang Dingin Dan Pengaruhnya Di Kawasan Asia Timur Gusfianda, Bobi; Indrawati, Indrawati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.257 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang Aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta hubungan bilateral antar dua negara tersebut. Selain itu juga adanya gambaran umum mengenai karakteristik dari Kawasan Asia Timur, serta adanya ancaman dari beberapa   negara-negara Asia timur seperti China dan Korea Utara. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk : 1). Untuk mengetahui pengaruh dari aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap keamanan di Asia Timur, 2) Mengetahui prospek, Bagaimana prospek aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan di masa akan datang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif-eksplanatif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan mengenai Aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, selanjutnya pengaruh dari Aliansi tersebut di kawasan Asia Timur. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, teknik ini menggunakan cara pengumpulan data yang bersifat teoritis dan sumber informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan berupa buku buku,jurnal dan melalui website-website di internet. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Aliansi dari Amerika serikat dan Korea Selatan disebabkan untuk membendung kekuatan militer dari Korea Utara dan Aliansi ini juga dapat meprovokasi keamanan di kawasan Asia Timur terutama dengan negara China serta Korea Utara itu sendiri.Kata kunci : Aliansi, Militer, Bilateral
THE ROLE OF NGOs IN LIBERAL PEACE ATTEMPTS Padmi, Made Fitri
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.213 KB)

Abstract

Abstract The post-Cold War era has seen the expansion of involvement by non-state actors in the spreading of liberal peace principles. NGOs are one of the non-state actors which have been actively advocating the value of liberal peace. This paper would like to analyze the role of NGOs in spreading the value of peace throughout the world. The paper began in the concern of the rising number of civilian casualties during armed conflicts. This paper examines liberal peace as a pathway to global improvement and as a source of sustainable peace. NGOs take the grassroots approach to views of conflict, peacebuilding, development, and promoting liberal values by involving the local community and local authority. NGOs emerge to fill the gap of liberal peacebuilding projects that cannot be reached by the state. The legally-mandated neutrality of NGOs gives them more access to build peace as they are seen as less threatening parties. Despite the criticism of NGOs as the vehicle of state interests, NGOs are able to be good partners for the state to establish liberal peace. The case study of NGO involvement in Afghanistan describes how NGOs work to protect human rights, empower communities, and other humanitarian projects. Keywords: NGOs, liberal peace, democracy, peacebuilding Abstrak Era pasca-Perang Dingin telah menjadi saksi bagi perluasan keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam penyebaran prinsip-prinsip perdamaian liberal. NGO adalah salah satu aktor non-negara yang telah secara aktif menganjurkan nilai perdamaian liberal. Tulisan ini ingin menganalisis peran NGO dalam menyebarkan nilai perdamaian di seluruh dunia. Tulisan ini mulai menjadi perhatian meningkatnya jumlah korban sipil selama konflik bersenjata. Penelitian ini mengkaji perdamaian liberal sebagai jalur menuju perbaikan global dan sebagai sumber perdamaian yang berkelanjutan. NGO mengambil pendekatan akar rumput untuk melihat konflik, pembangunan perdamaian, pembangunan, dan mempromosikan nilai-nilai liberal dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. NGO muncul untuk mengisi kesenjangan proyek pembangunan perdamaian liberal yang tidak dapat dicapai oleh negara. Azas netralitas yang diamanatkan pada NGO memberi mereka lebih banyak akses untuk membangun perdamaian karena dipandang sebagai pihak yang kurang mengancam. Meskipun ada kritik terhadap NGO sebagai alat bagi kepentingan negara, NGO dapat menjadi mitra yang baik bagi negara untuk mewujudkan perdamaian liberal. Studi kasus keterlibatan NGO di Afghanistan menggambarkan bagaimana NGO bekerja untuk melindungi hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat, dan proyek kemanusiaan lainnya. Kata kunci: NGO, perdamaian liberal, demokrasi, peacebuilding
STRATEGI DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN ARAB SAUDI PADA TAHUN 2014-2016 Qomaria, Elda Agustina
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.228 KB)

Abstract

Sektor Pariwisata adalah salah satu sektor yang mengalami peningkatan sangat pesat dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi. Sehingga Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Kementerian Pariwisata untuk giat mencari strategi dan upaya untuk meningkatkan arus wisatawan mancanegara, khusus dalam penelitian ini wisatawan Arab Saudi karena Arab Saudi adalah negara pengunjung terbesar sekitar 87,33% dari total kunjungan wisatawan Timur Tengah.Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia pada tahun 2014-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi diplomasi yang digunakan Pemerintah Indonesia meningkatkan wisatawan Arab Saudi.Strategi yang digunakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pariwisata yaitu Diplomasi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Arab Saudi dengan menggunakan Paradiplomasi dan  Multi Track Diplomacy: 9 Track Diplomacy yang lebih fokus pada track Pemerintah, track non-Pemerintah, track bisnis, track warga negara, track penelitian/pelatihan dan pendidikan serta track media. Dari kegiatan yang dijalankan Kementerian Pariwisata yaitu Pameran, Misi Penjualan/Sales Mission, Familiarization Trip (FamTrip) dan Festival. Penerapan strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi telah dilakukan dengan baik. Pemerintah Indonesia menjalin diplomasi secara efektif untuk menciptakan saling pengertian dalam menjembatani informasi tentang pariwisata Indonesia serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi.Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan liberary research dengan panduan interview staff khusus kajian Timur Tengah Kementerian Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka penerapan strategi Paradiplomasi dan 9 track diplomacy dalam mempublikasi pariwisata Indonesia telah dilakukan melalui tahap yang telah direncanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah hingga pihak swasta untuk mengikuti berbagai event-event di Arab Saudi hingga Timur Tengah, sehingga memperluas pengetahuan masyarakat Arab Saudi tentang pariwisata Indonesia.Kata Kunci : Indonesia-Arab Saudi, Peningkatan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia, Paradiplomasi, Multi Track Diplomacy.
DEMISTIFIKASI MEMUDARNYA PERAN NEGARA DALAM NEOLIBERALISME (Perdagangan Bebas dan Konflik Antar Negara dibawah Rezim WTO) Akbar, Muhammad Chairil
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.013 KB)

Abstract

World economic order after the ratification of GATT (General Agreement On Tarrifs and Trade) shows some contractions and a number of controversies. The broadening of trade agenda in Uruguay round was a new phase of agreement among the countries. Ministerial meeting 1986 produced a declaration called Punta del Este. This consensus creates the establishment of WTO as the only multilateral institution to mediate any cooperations of global trade. WTO itself palys its role to sustain and make sure that the agenda of trade liberalization runs optimally. Nevertheless, amids the euphoria of trade liberalization discourse, some problems and polemic come up. They appear due to inconsistency of developed countries which implement protectionism policy on their some sectors of trade. Third world group then build a coalition to refuse every form of deception in free trade policy. This condition has caused the emergence of internal friction in the body of WTO In this paper, the author will try to analyze and explain the dynamic of trade liberalization policy among the countries after the establishment of WTO. The main focus are on 2 questions, first, why is there conflict of interest in WTO?, and second, how is the dialectical relation of protectionism with free trade system between developed countries and developing countries?  Subsequently, we will obtain a hypothese that market liberalization is never fully implemented instead. Doctrine of free market and the elimination of trade handicaps are not executed consistently by developed c,ountries. Third world countries even tend to be dictated and suppressed to eliminate all kinds of trade handicaps. This handicap include some regulations like subsidy, tarrief,quota, or taxation. So the consequence is the destruction or domestic market in third world due to their incompetence of capital against MNC and developed countries. Market liberalization under neoliberalism can be stated as a new form of Unilateralism in Economy. Stronger and more advanced countries manage to impose their national interest on many trade agreements. The massive integration of world economy has created disparity and imbalanced competition. World is divided by a world gigantic power of capital which exploit third world. Through the mechanism of capital and trade liberalization, our reality si underpinned by domination and monopoly.  Globalization of economy has become a trap for south countries which keeps maintaining wealth accumulation only to few capitalist and developed countries This writting aims to problematize the inconsistent rules implementation within WTO in term of trade policies among countries. Trade liberalization has been mostly taken for granted which in turn covers up certain form of protectionism on some strategic commodities. It has sparked debates about the role of WTO whether it can truly liberalize trade policies or it has surrendered to the strong and  significant role of government intervention in advanced countries.
Analisa Politik Keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq Tahun 2004-2007 Rahmawati, Restu; Papilaya, Axl
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.889 KB)

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang analisis politik dari adanya keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq, penulis memilih tema ini karena melihat bahwa adanya aroma bisnis dan kepentingan politik dari keberadaan PMC yang ada di Konflik Amerika Serikat dan Iraq tahun 2004-2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendiri PMC Academi yakni Price dan Clark keduanya diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan elit politik dan pemerintahan di Amerika Serikat saat itu. Hal inilah yang menjadi  alasan kuat untuk menyatakan adanya kepentingan khusus diantara PMC Academi dan Pemerintah Amerika  Serikat, sehingga tak heran mereka selalu hadir  dalam setiap konflik Amerika khususnya di Iraq tahun 2004-2007. Kiprah PMC Academi dan PMC yang lain didukung oleh kebutuhan AS dan negara barat lain yang khususnya membutuhkan SDA seperti minyak bumi dan gas alam dikarenakan untuk mendapatkan itu, semua negara tersebut membutuhkan konflik dan  perang dengan segala macam alasan. Kata Kunci: PMC Academi, Konflik Amerika Serikat dan Iraq
LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGSI ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS) Moy, Lay Yang; Kusuma, Ardli Johan
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.173 KB)

Abstract

ABSTRACT Prolonged military conflict between the government of Myanmar and Rohingya ethnicity has affected to the neighboring countries, particularly Southeast Asia. Indonesia is one of those affected by exodus of Rohingya ethnicity refugees to Southeast Asia in May 2015. Boats of the refugee exodus tottering in the middle of the sea after left by people smuggler were finally stranded in the Strait of Malacca. The coming of the refugees was rejected by three countries including Indonesia, Malaysia, and Thailand. The Army increased their surveillance and dispelled the boats from entering to sovereignty territory of the Republic of Indonesia, however, the community of Aceh who uphold the Human Right values, felt a pity with condition of the refugees and immediately gave a help and bought them to the land. After were criticized by local and international people due to their refusal to the refugees from Myanmar, finally the three countries made a consultation meeting. Indonesia and Malaysia stated to welcome the refugees of Rohingya ethnicity for one year. This research was aimed at analyzing change of Indonesian stance toward the coming of Rohingya ethnicity refugees from Myanmar in the middle of May 2015. The change of Indonesian stance from rejecting the coming of Rohingya ethnicity with many reasons to accept them for a year was the main problem of study in this research. The problem was analyzed by using qualitative descriptive method with constructivism paradigm as the argument basis and was strengthen by concept of refugees and Human Right values (HAM). Based on the finding of this research, it is concluded that the change of Indonesian stance from refusing to be accepting the Rohingya ethnicity refugees was due to insistence of local and international people as well as Indonesian identity as a country upholding Human Right values. Keyword: Indonesia, refugees, Rohingya ethnicity, Human Right values.     ABSTRAK Kehadiran gelombang pengungsi etnis Rohingya yang mencari suaka ke wilayah Asia Tenggara, menimbulkan polemik. Kapal-kapal eksodus para pengungsi etnis Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut setelah ditinggalkan oleh para penyelundup manusia, terdampar di perairan dekat Selat Malaka. Kehadiran para pengungsi tersebut ditolak oleh tiga negara : Indonesia, Malaysia dan Thailand. TNI meningkatkan pengawasan dan menghalau kapal-kapal para pengungsi yang memasuki wilayah kedaulatan RI, namun masyarakat Aceh merasa iba melihat kondisi para pengungsi dan segera membawa para pengungsi ke darat. Setelah mendapat kecaman dari lokal dan internasional karena menolak para pengungsi asal Myanmar tersebut, akhirnya Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia menampung para pengungsi asal Rohingya selama satu tahun. Penelitian ini menelaah perubahan sikap Indonesia yang semula menolak dengan berbagai alasan, akhirnya bersedia menampung para pengungsi etnis Rohingya selama satu tahun. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sebagai dasar argumen dan diperkuat dengan konsep pengungsi (refugees). Berdasarkan  temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan sikap Indonesia yang akhirnya bersedia menerima para pengungsi etnis Rohingya dikarenakan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma HAM. Kata Kunci : Indonesia, pengungsi, etnis Rohingya, identitas, norma HAM.

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2016)